<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/JKT_Siding-Etik-3-Bos-Pungli-Rutan-KPK-_MIFTAHUL-HAYAT-07-147362799.jpeg" alt="Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris (kanan), Albertina Ho (kiri)&nbsp;membacakan vonis putusan pelanggaran etik terhadap tiga bos pungutan liar ( pungli ) di rutan KPK di Kantor Dewan P" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris (kanan), Albertina Ho (kiri)&nbsp;membacakan vonis putusan pelanggaran etik terhadap tiga bos pungutan liar ( pungli ) di rutan KPK di Kantor Dewan P</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan menjatuhkan sanksi terhadap tiga pimpinan KPK yang terbukti melanggar etik sepanjang periode 2019-2024. Ketiga&nbsp;pimpinan itu di antaranya, mantan Ketua KPK Firli Bahuri, eks Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Firli Bahuri dijatuhkan sanksi berat. Sanksi serupa juga berlaku bagi Lili. Sementara, Dewas KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada Nurul Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pimpinan dari lima orang, tiga orang kena sanksi etik, dua orang sangsi berat, dan yang satu orang sangsi sedang,&rdquo; kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015415757/serahkan-18-ppm-ke-pemkab-tanjab-timur-petrochina-komit-dorong-kesejahteraan-masyarakat">Serahkan 18 PPM ke Pemkab Tanjab Timur, PetroChina Komit Dorong Kesejahteraan Masyarakat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Albertina menekankan, seharusnya Pimpinan KPK memberikan contoh teladan. Tetapi malah justru melanggar etik. &ldquo;Sengaja kami tampilkan, supaya jelas bahwa keteladanan memang kita perlu sekali di KPK," tegas Lili.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disisi lain, Dewas KPK menerima laporan 188 dugaan pelanggaran etik, di dalamnya termasuk pengaduan terhadap pimpinan KPK selama lima tahun. Pengaduan tersebut paling banyak diterima pada 2023, yaitu sebanyak 65 laporan, termasuk soal pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Paling banyak ada di tahun 2023, yaitu 65 pengaduan, dan Dewan Pengawas menemukan sendiri satu yaitu yang rekan-rekan sudah tahu juga mengenai kasus rutan,&rdquo; ujar Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari laporan tersebut, Albertina menyebut pihaknya lantas menggelar sidang etik yang hasilnya ialah sebanyak 4 putusan menyatakan pegawai KPK melanggar etik pada 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015416344/google-year-in-search-2024-ungkap-masyarakat-indonesia-banyak-yang-cari-tahu-tentang-khodam-mayor-tedy-dan-maarten-paes-juga-trending">Google Year in Search 2024 Ungkap Masyarakat Indonesia Banyak yang Cari Tahu Tentang Khodam, Mayor Tedy dan Maarten Paes Juga Trending</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, pada 2021, terdapat 7 putusan yang menyatakan pegawai KPK melanggar etik sementara pada 2022, sebanyaj 4 putusan yang menyatakan adanya pelanggaran etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, tercatat 2 putusan yang menyatakan adanya pelanggaran etik pegawai KPK pada 2023 dan 5 putusan lainnya juga menyatakan pegawai KPK melanggar etik pada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jumlah semua yang mendapat sanksi itu ada 85 ya. Ini ada jumlahnya semuanya 85," pungkas Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dewas KPK menyatakan menjatuhkan sanksi terhadap tiga pimpinan KPK yang terbukti melanggar etik sepanjang periode 2019-2024.

Dewas KPK Ungkap 3 Pimpinan KPK 2019-2024 Langgar Kode Etik, Ada Firli Bahuri, Lili Pintauli dan Nurul Ghufron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230327-WA0008_4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan ketua dan empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara tahapan Pemilu 2024.  Sidang pemeriksaan tersebut berlangsung secara daring yang dikutip dari Palembang, Senin (27/3), dipimpin Ketua Majelis DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dengan dihadiri para pihak pengadu (Badan Pengawas Pemilu Musi Banyuasin) dan teradu (KPU Musi Banyuasin).  Komisioner Bawaslu Musi Banyuasin Arsyad dalam sidang mengatakan pihaknya mengadukan Ketua KPU Musi Banyuasin Yupizer dan empat anggotanya, Maryani, Amril Nurman, Maryadi Mustafa, dan Khoirul Anam.  Mereka dilaporkan atas dugaan mengumumkan hasil tes tertulis (CAT) seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin sampai tiga kali dalam tiga hari yang berturut-turut. Pengumuman ini, kata Arsyad, teregistrasi dengan nomor administrasi yang sama akan tetapi berbeda-beda isinya.  Selain itu, menurut Arsyad, para teradu juga diduga telah merevisi hasil proses seleksi PPK se-Kabupaten Musi Banyuasin di luar tahapan yang telah ditetapkan, yakni seharusnya diumumkan pada 16 Desember 2022 namun baru diumumkan 30 Desember 2022.  Ketiga pengumuman penetapan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK tersebut masing-masing nomor 435/PP.04-Pu/1606/2022, 435/PP.04.1-Pu/1606/2022 pada 16 Desember 2022, dan 435/PP.04.1-Pu/1606/2022 pada 30 Desember 2022.  Bawaslu Musi Banyuasin selanjutnya melakukan pendalaman terhadap tiga pengumuman tersebut. Pihaknya menemukan isi dari ketiga pengumuman tersebut berbeda-beda, terutama pada pemeringkatan hasil tes tertulis (CAT) dan atas nama Abdul Rasyid, Handoko, Ledi Warno, dan Surya Budiman Febriansyah.  Untuk pengumuman nomor 435/PP.04.1-Pu/1606/2022 tertanggal 16 Desember 2022 tidak tercantum pada aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) namun justru diperoleh dari salah satu anggota PPK terpilih Kecamatan Batanghari Leko.  “Kami menilai para teradu telah bersikap tidak profesional dan tidak terbuka sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perekrutan PKK se-Kabupaten Musi Banyuasin,” kata Arsyad.  Para pihak teradu menolak disebut bersikap tidak profesional dan tidak terbuka serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perekrutan PPK se-Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilu 2024.  Anggota KPU Musi Banyuasin Maryani mengatakan perekrutan PPK telah berjalan secara terbuka dan berpedoman pada PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Ad hoc.  “Bahwa para teradu menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pengadu. Perekrutan PPK se-Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara serius dan terbuka,” ujar Maryani.  Pihaknya juga mengakui adanya pengumuman berbeda terkait perekrutan PPK yang dikeluarkan oleh KPU Musi Banyuasin. Namun, menurut Maryani, hal tersebut masih dalam koridor peraturan pembentukan badan ad hoc.  “Perihal penomoran surat pengumuman, teradu kurang memperhatikan tata cara penomoran surat pengumuman yang difasilitasi kesekretariatan KPU. Kami tegaskan untuk pengumuman nomor 465/PP.04.1- Pu/1606/ kami unggah pada aplikasi SIAKBA,” ujar Maryani.  Maryani menegaskan terkait dengan isi ketiga pengumuman yang berbeda itu dikarenakan perbaikan atas kesalahan pengurutan abjad pada Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Keluang. Perbaikan tersebut sebagai tindak lanjut Bawaslu Musi Banyuasin Nomor: 38/PP.00.02/K.SS-05/12/2022 perihal saran perbaikan administrasi.  “Tidak benar teradu mengeluarkan pengumuman di luar tahapan, tetapi hanya memperbaiki format pengumuman yang semula urutan peringkat berdasarkan abjad diperbaiki menjadi urutan peringkat berdasarkan peringkat nilai,” kata Maryani.

Diduga Langgar Etik, Ketua dan Anggota KPU Musi Banyuasin Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/hakim.jpg" alt="MISTERI: Mobil Jamaluddin di kebun sawit di Dusun II Namo Bintang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di mobil itulah Jamaluddin ditemukan dalam kondisi tewas, Jumat (29/11). Foto kir: Jamaluddin semasa hidup. (Sumut Pos)" width="100%">
<figcaption>MISTERI: Mobil Jamaluddin di kebun sawit di Dusun II Namo Bintang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di mobil itulah Jamaluddin ditemukan dalam kondisi tewas, Jumat (29/11). Foto kir: Jamaluddin semasa hidup. (Sumut Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Hakim MY atas tindakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).  "Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana Pasal 19 ayat (4) huruf e Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH," ujar Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ yang bertindak selaku ketua majelis dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di Jakarta, Jumat (3/2), sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima, Sabtu.  Selain Taufiq, MKH terdiri atas anggota KY Siti Nudjanah, Binziad Kadafi, dan Amzulian Rifai, serta perwakilan MA, yaitu Hakim Agung Syamsul Maarif, Purwosusilo, dan Yasardin.  Dalam pertimbangan MKH, Hakim MY dinilai terbukti melanggar KEPPH karena melakukan poligami, tidak mengakui anaknya, tidak menafkahi anak dari pelapor, dan tidak memberikan contoh sebagai hakim senior.  Atas tindakan tersebut, MKH menyatakan terlapor MY terbukti melanggar angka 1 butir 1.1.(2,) angka 1 butir 1.1.(4), angka 3 butir 3.1.(1), angka 3 butir 3.1.(4), angka 3 butir 3.1.(6), angka 5 butir 5.1.(3), angka 6 butir 6.1, angka 7 butir 7.3.(1) Surat Keputusan Bersama KY dan MA tentang KEPPH.  Terkait dengan latar belakang, perkara ini berawal ketika Hakim MY masih bertugas di Pengadilan Agama (PA) Tulungagung, Jawa Timur. Saat itu, pelapor sedang mengurus perceraian dengan suami sebelumnya dan tidak sengaja bertemu MY. Lalu, MY meminta kontak pelapor dan mengatakan akan mengurus perkara tersebut.  MY diduga mengatur agar ia bisa menjadi anggota majelis dalam perkara pelapor, bahkan selama persidangan, MY mengajak pelapor untuk menikah. Karena ingin perceraiannya cepat diputus, pelapor lalu menyetujui hal tersebut. Setelah putusan perceraian pelapor disetujui, tidak lama berselang, MY dan pelapor menikah secara siri.  Dalam pembelaannya, MY mengakui memang bertemu dengan pelapor sebelum persidangan kasus perceraian pelapor itu secara tidak sengaja. MY pun menyampaikan sempat menolak menjadi anggota majelis hakim kasus terlapor, namun karena permintaan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, MY kemudian menyetujuinya.  Dalam persidangan, MY juga mengakui mengajak pelapor menikah secara siri dan memiliki seorang anak dari hasil hubungan tersebut. Setelah itu, MY memberitahukan kepada istri pertamanya bahwa dia telah menikah kedua kalinya sekaligus meminta izin. Setelah mendapat izin dari istri pertama, MY kemudian mengurus perizinan poligami ke kantor dinas setempat dengan alasan istri pertama sakit dan menikah secara resmi.  Menurut pengakuan pelapor, setelah satu hari dinikahi secara resmi, MY menghilang tanpa kabar dan tidak memenuhi janjinya sebelum menikah. Kemudian, pelapor melaporkan perbuatan MY itu kepada KY pada tahun 2021. Dalam persidangan tersebut, hadir pula istri pertama MY dan keponakan MY yang tinggal bersama mereka sebagai saksi.

Langgar Kode Etik, KY dan MA Berhentikan Hakim MY dengan Tidak Hormat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kadiv-Humas-Polri-Irjen-Pol-Dedi-Prasetyo-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Inspektorat Khusus (Itsus) menempatkan 16 perwira Polri di tempat khusus atas dugaan pelanggaran etik kepolisian, tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara penembakan Brigadir J di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, menyebutkan jumlah ini bertambah dari hari sebelumnya, Kamis (11/8) sebanyak 12 orang. "Jumlah sampai dengan hari ini 16 orang telah ditempatkan di tempat khusus (patsus)," ungkap Dedi.  Dia menjelaskan, hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan Jumat (12/8) malam ditetapkan empat orang perwira menengah (Pamen) di Polda Metro Jaya menjalankan penempatan khusus di Biro Provost Mabes Polri. "Empat pamen PMJ itu terdiri tiga AKBP dan satu kompol," ujarnya.  Sehingga, lanjut jenderal bintang dua itu, sudah 16 orang perwira Polri yang ditempatkan di tempat khusus karena melanggar prosedur penanganan TKP tewasnya Brigadir J. Ke 16 orang tersebut ditempatkan di dua tempat berbeda, yakni Provost Mabes Polri dan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Jabar. "Jadi enam orang di Mako dan 10 orang di Provost," ucap Dedi.  Sehari sebelumnya, Jumat (12/8), penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menghentikan dua laporan Polisi terkait TKP Duren Tiga yang sebelumnya dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, lalu kemudian ditarik ke Polda Metro Jaya.  Dua laporan polisi itu adalah laporan dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Candrawathi dan laporan kekerasan atau ancaman pembunuhan yang dilaporkan anggota Polres Metro Jakarta Selatan dengan korban Bharada Richard Eliezer atau Bharada E. Kedua laporan ini, melaporkan Brigadir J sebagai terlapor.  Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi menyebutkan, kedua laporan polisi itu sebagai upaya obstraction of justice atau menghalang-halangi penegakan hukum penyidikan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, sehingga dihentikan laporannya.  Sebelumnya diberitakan, Selasa (9/8), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa ada puluhan personel Polri diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam penanganan TKP Duren Tiga. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah seiring penyidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Itsus Polri.  Pemeriksaan yang dilakukan tim khusus terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri atau pun tindakan untuk merusak menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi, ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.  Dalam peristiwa ini Timsus telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bharada E, Bribka RR dan KM. Keempat disangkakan dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. (*)

Total 16 perwira Polri Ditempatkan di Patsus karena Langgar Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20201218_154422.jpg" alt="Kuasa hukum Charlie Usfunan saat mendampingi pelapor MIS menjalani pemeriksaan di Polda Bali, Denpasar, Jumat (18/12). Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Charlie Usfunan saat mendampingi pelapor MIS menjalani pemeriksaan di Polda Bali, Denpasar, Jumat (18/12). Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang perempuan berinisial MIS, 21, melaporkan seorang oknum polisi di lingkungan Polda Bali berinisial RC karena diduga melakukan pemerasan dan melanggar kode etik kepolisian.  ”Laporan ini terkait kode etik, karena dilihat dari oknum polisi yang masih aktif jadi untuk langkah awalnya kita dipanggil propam untuk ditanyakan peristiwa untuk klarifikasi dan mensinkronkan dengan laporan yang sudah viral ini. Selain itu juga melaporkan dugaan pemerasan dan penipuan,” kata Charlie Usfunan, kuasa hukum MIS yang mendampingi pelapor saat mendatangi Bidang Propam Polda Bali, seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Jumat (18/12).  Charlie mengatakan, dalam laporan itu, oknum polisi tersebut kemungkinan dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan mungkin juga ada pasal 378 KUHP terkait dugaan penipuan dan pasal pencurian 363 KUHP. ”Jadi kemungkinan pasal itu. Kita harus koordinasi dulu unsur mana yang masuk dalam kasus ini. Kita lihat dari perkembangan penyelidikan,” terang Charlie.  Dia mengatakan, dari anggota propam Polda Bali yang membenarkan bahwa oknum polisi tersebut merupakan anggota aktif yang bertugas di lingkungan Polda Bali.  Kasus itu berawal saat pelapor MIS menawarkan jasa kencan melalui aplikasi MiChat. Kemudian, pada Rabu (15/12) sekitar pukul 23.30 Wita ada pelanggan yang mau menyewa jasa perempuan tersebut. Setelah saling bernegosiasi, pelapor dan pelanggan itu saling bertemu di tempat yang sudah ditentukan.  Selanjutnya, setelah pelapor dan pelanggan itu bertemu untuk melakukan hubungan badan, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dan menunjukkan tanda pengenal sebagai anggota kepolisian. Orang tersebut adalah RC.  ”Dari situ pelapor panik karena RC ini sempat mengancam akan membawanya ke kepolisian karena ini ada hubungannya ke prostitusi. Saat itu, pelapor dipaksa untuk melayani hubungan badan dengan RC,” kata Charlie.  Menurut Charlie, RC ini juga meminta uang jatah setiap bulan kepada pelapor MIS. Setiap bulan pelapor diminta membagi rezekinya sebesar Rp 500 ribu untuk diberikan kepada RC.  ”Saat itu uang korban juga diminta RC sebesar Rp 350 ribu dan satu HP punya pelapor merek Iphone juga diambil RC. RC bilang kalau mau Iphone-nya dikembalikan harus membayar Rp 1,5 juta sebagai jaminan bahwa ini tidak dilaporkan,” ucap Charlie.  Menanggapi laporan tersebut, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali Kombespol Dodi Rahmawan mengatakan, penyidik Bidang Propam Polda Bali sedang melakukan proses penyidikan lebih lanjut.  ”Kita lagi dampingi korban oleh penyidik PPA dan penyidik Bidpropam Polda Bali untuk menerima pengaduan dan melakukan proses sidik lebih lanjut. Demikian sementara yang bisa disampaikan,” kata Dodi.  Hingga saat ini, pelapor MIS masih dalam proses pemeriksaan penyidik Bidang Propam Polda Bali.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qewpmz_qKoI

Mengaku Diperas, Seorang Perempuan Laporkan Oknum Polisi di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG-20200713-WA0105-1.jpg" alt="Seorang ibu di Sampang terpaksa melahirkan di depan rumah bidan desa, karena sang bidan tidak bersedia membantu persalinan khawatir terkena virus korona. Abd Aziz/Antara" width="100%">
<figcaption>Seorang ibu di Sampang terpaksa melahirkan di depan rumah bidan desa, karena sang bidan tidak bersedia membantu persalinan khawatir terkena virus korona. Abd Aziz/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mencabut izin praktik seorang bidan yang terbukti menelantarkan seorang ibu yang hendak melahirkan. SF, Bidan Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang, menelantarkan persalinan seorang ibu hamil hingga harus melahirkan di depan rumah bidan itu.  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Agus Mulyadi seperti dilansir dari Antara di Sampang menjelaskan, pencabutan izin praktik SF hanya sementara. Yakni, tiga bulan dan setelah itu yang bersangkutan diperkenankan kembali membuka praktik.  ”Pencabutan sementara izin praktik ini sebagai bentuk sanksi untuk memberikan efek jera. Keputusan memberi sanksi dengan mencabut izin praktik bidan SF ini, karena yang bersangkutan telah melanggar kode etik kebidanan,” kata Agus pada Senin (13/7).  Selain itu, sanksi pada bidan SF oleh Dinkes Sampang juga karena mempertimbangkan usul dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang menyebutkan bahwa kasus penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan. Sesuai SK yang disampaikan Dinkes Sampang, Bidan Desa Ketapang berinisial SF yang 10 Juli hingga 10 Oktober.  Dengan kejadian itu, lanjut Agus, Dinkes meminta semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun. Sebab, sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.  Sementara itu, Ketua IBI Kabupaten Sampang Rosidah menjelaskan, selain merekomendasikan sanksi pencabutan izin praktik sementara, IBI Sampang juga akan melakukan pembinaan khusus kepada yang bersangkutan. ”Kita sudah ke tempat praktik mandiri SF dan menurunkan plang praktiknya, pemberian sanksi ini termasuk kategori pelanggaran sedang karena menyangkut kode etik profesi kebidanan,” ucap Rosidah.  Sebelumnya, seorang ibu bernama Aljannah, 25, warga Desa Ketapang Laok mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuan di depan pagar rumah bidan Sri Fuji alias SF tanpa penanganan medis. Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.30 WIB pada Sabtu (4/7).  Sebelum melahirkan, pihak keluarga Aljannah bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Namun, hingga waktu 30 menit, bidan tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena sedang sakit tak bisa menemui pasien. Seperti keterangan keluarga bidan itu yang menemui keluarga Aljannah di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama Aljannah akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat tersebut dibantu sejumlah warga setempat.  ”Tapi selang waktu 1 jam setelah anak saya lahir, bidan menemui istri menggunakan APD lengkap. Kurang tahu kenapa padahal tadi bilangnya sedang sakit,” ujar Zainuri, 29, suami Aljannah, kala itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SfCdnRdlEZ0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IIUnpuxpqRM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Gldcy2FOu5c

Telantarkan Pasien yang Hendak Melahirkan, Izin Praktik Bidan Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190305-WA0017.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar melaporkan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto ke Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelaporan itudilayangkan menyusul temuan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kode etik sebagai seorang pejabat daerah.  Yang menjadi sorotan Bawaslu adalah soal pernyataan 'siap pasang badan' Danny-sapaan akrab Mohammad Ramdhan Pomanto. Pernyataan itu diucapkan Danny saat menanggapi viralnya video camat se-Kota Makassar yang sempat dianggap mendukung salah satu paslon presiden.  "Kami sudah rekomendasikan ke Mendgari. Karena itu kontennya kan pada saat munculnya video viral camat mendukung salah satu peserta pemilu. Dia (Danny, Red) langsung mengeluarkan sikap, 'saya siap pasang badan'," terang Ketua Bawaslu Makassar Nursari saat ditemui di kantornya, Senin (15/4).  Pernyataan 'siap pasang badan' Danny dianggap Bawaslu sebagai persoalan yang mengindikasikan penyalahgunaan wewenang. Khususnya sebagai seorang pejabat yang terang-terangan membela camat yang dilaporkan dalam momentum pemilu 2019.  Dugaan pelanggaran kode etik itu merujuk pasal 67 huruf D Undang-undang Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2014. Subtansi di dalamnya mengatur soal pejabat daerah yang harus menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.  "Itulah (pernyataan Danny, Red) yang kami anggap tindakan yang seharusnya. Kepala daerah tidak boleh menyatakan demikian. Sehingga kami anggap bahwa ini berkaitan dengan etikanya sebagai kepala daerah dan harus direkomendasikan ke Kemendagri sebagai atasannya," jelas Nursari.  Dikonfirmasi secara terpisah, Danny mengaku heran dengan sikap Bawaslu. Dia bersikukuh bahwa apa yang dilakukannya sama sekali tidak melanggar kode etik.  "Saya juga heran. Bersalah apa? Kenapa hanya menyampaikan begitu dianggap salah? Saya anggap bahwa camat itu tidak pernah menyebut apapunm" tegas Danny.  Dia menambahkan, sikapnya membela camat merupakan kewajiban sebagai kepala daerah. Apalagi para camat itu terbukti tidak bersalah. "Camatnya saja tidak salah. Lah kok saya yang (dianggap) salah," ucapnya.  Danny menyerahkan sepenuhnya laporan tersebut kepada Kemendagri. Dintindaklanjuti atau tidak, Danny menyatakan bahwa persoalan lapor melapor itu adalah hal yang biasa dalam kontestasi politik. Apalagi saat ini adalah momentum pemilu. "Ini kan berbau politik. Biasa saya itu dipolitiki yang begini. Bias," pungkasnya.

Bawaslu Laporkan Wali Kota Makassar ke Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/jelang-hari-pemungutan-suara-ketua-kip-simeulue-dipecat_m_109761.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan keputusan yang memberhentikan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simeulue, Junaidi. Pemberhentian Junaidi ini, karena dia dianggap melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), pemberhentian Ketua KIP Simeulue ini bermula pengaduan yang dilakukan oleh Bahrul Ulum, selaku tim kuasa hukum dari pasangan calon bupati Erli Hasyim dan Afridawati. Lantas pengaduan itu diproses DKPP dan menyidangkan Junaidi. Dari persidangan itu menunjukkan Junaidi telah terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Alhasil dia diberhentikan sementara. Komisioner KIP Aceh, Robby Syah Putra, mengatakan, pencopotan sementara Ketua KIP Simeulue diputuskan setelah adanya pengaduan dari salah satu pasangan calon bupati. Akibatnya, Junaidi diberhentikan hingga adanya penetapan hasil Pilkada. "Penonaktifan ketua KIP Simeulue akibat adanya laporan kode etik," kata Robby saat melakukan pemantauan distribusi logistik Pilkada ke Pulau Aceh, Selasa (14/2). Robby menjelaskan, status Junaidi resmi diberhentikan sebagai ketua KIP Simeulue setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Atas keputusan DKPP tersebut pihak KPU sedang menindak lanjuti dan memproses nonaktif Junaidi. "Pemilih ketua baru nanti apakah dilakukan setelah Pilkada itu sangat tergantung KPU Pusat. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah keluar untuk diberhentikan sementara sampai Pilkada selesai," ujarnya. (mag-68/mai/iil/JPG)

Jelang Hari Pemungutan Suara, Ketua KIP Simeulue Dipecat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#langgar kode etik

Berita Terkini