<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/IMG_0962JPG-765318208.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer terus menuai sorotan publik. Pro dan kontra masih bermunculan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Giri Ramanda Kiemas menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek hak anak, hak asasi manusia, psikologi, dan kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan. "Program ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak untuk belajar. Jika ada masalah perilaku pada remaja, sebaiknya dilakukan kajian lengkap tentang profil anak, termasuk aspek kejiwaan," kata Giri Ramanda Kiemas kepada wartawan, Jumat (2/5). "Treatment kedisiplinan yang diterapkan belum tentu efektif dalam menangani perilaku menyimpang. Dibutuhkan kajian psikologi yang mendalam untuk memahami setiap individu dengan lebih baik," sambungnya. Giri menegaskan, penjemputan paksa tanpa putusan hukum yang jelas bisa melanggar hak asasi anak, meskipun program pendidikan militer ini tetap akan melalui persetujuan orang tua. "Pendidikan karakter pelajar sebaiknya dibentuk dalam lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal mereka, bukan dengan cara memaksa mereka masuk ke barak militer tanpa dasar hukum yang kuat," ujar politikus PDIP itu. Meski kebijakan serupa telah dijalankan di Tiongkok, tetapi pendekatan militer tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia. Menurut dia, Pemda seharusnya mempertimbangkan aspek perbedaan budaya, sistem aparat, dan lembaga yang ada di masing-masing negara. "Kepala daerah harus kreatif, tapi inovasi yang diambil harus melalui kajian yang matang dan terukur, bukan sekadar sensasi yang menciptakan kesan &lsquo;membuli&rsquo; pelajar," ungkap Giri. Anggota Komisi II yang membidangi urusan otonomi daerah itu juga mengingatkan, sebagai negara demokratis, Indonesia harus mengutamakan hak asasi manusia. Terutama hak asasi bagi anak-anak. "Sebelum meniru kebijakan luar negeri, kita harus memikirkan dampaknya dengan lebih bijak," tegasnya. Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi merealisasikan program mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Rencana tersebut merupakan bagian dari pendidikan karakter siswa yang akan berlangsung selama enam bulan. &nbsp;

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi luncurkan program pendidikan militer untuk siswa bermasalah, menuai kritik terkait hak asasi manusia.

Dedi Mulyadi Realisasikan Program Mengirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer, Legislator PDIP Sebut Berpotensi Langgar HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/r9cB2EnbcSfVuYTflLrjQN37Z0GGGAiz0BZTZXTy-914390254.jpg" alt="Beberapa korban dugaan penahanan ijazah hadir saat Pemkot Surabaya menyegel Gudang UD Sentoso Seal, Selasa (22/4). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Beberapa korban dugaan penahanan ijazah hadir saat Pemkot Surabaya menyegel Gudang UD Sentoso Seal, Selasa (22/4). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kasus dugaan penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan di Kota Surabaya ramai diperbincangkan publik. Praktik tahan ijazah sejatinya bukan fenomena baru di dunia kerja. Bahkan sudah seperti rahasia umum. Mencuatnya kembali kasus penahanan ijazah tak ayal memunculkan pertanyaan di masyarakat, sejauh mana pengawasan yang dilakukan pemerintah dan apakah hukum benar-benar ditegakkan? Pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Prof Hadi Shubhan menyatakan dari perspektif hukum, penahanan ijazah merupakan tindakan pemaksaan yang melanggar prinsip kebebasan bekerja. &ldquo;Penahanan ijazah oleh pengusaha jelas merugikan pekerja. Ijazah merupakan dokumen pribadi yang melekat pada individu, sehingga seharusnya tidak boleh ditahan oleh siapa pun,&rdquo; tuturnya kepada JawaPos.com, Jumat (25/4). Bukan hanya merugikan pekerja secara administratif, Prof Hadi menilai praktik penahanan ijazah juga mencederai hak asasi manusia (HAM), serta membatasi mobilitas sosial, dan profesional para pekerja. &ldquo;Pekerja dipaksa karena kondisi yang mendesak dan kebutuhan akan pekerjaan. Jika tidak menuruti keinginan pengusaha, mereka terancam diberhentikan. Ini bentuk ketidakadilan dalam hubungan kerja," imbuhnya. Meski praktik penahanan ijazah kerap ditemukan di dunia kerja Indonesia, Prof Hadi menyayangkan sikap pemerintah pusat yang hingga kini belum memiliki regulasi tersebut di tingkat nasional. Tidak adanya regulasi pusat yang secara eksplisit mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja ini, dikhawatirkan menjadi celah hukum bagi pengusaha untuk memanfaatkan pekerja. &ldquo;Kalau regulasi secara nasional, seperti dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri, memang belum ada. Namun, khusus di Jawa Timur, terdapat aturan dalam Perda No. 8 Tahun 2016," terang Hadi. Dalam Pasal 42 regulasi tersebut, Pemprov Jatim melarang pengusaha untuk menahan dokumen pribadi milik pekerja. Jika terbukti melanggar, maka bisa dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda Rp 50 Juta. Kasus dugaan penahanan ijazah mencuat setelah konten sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ke gudang UD Sentoso Seal, viral di media sosial. Saat itu, Armuji datang bersama salah satu korban yang melapor kepadanya. Konten tersebut ramai dan berujung menjadi polemik panjang. Bahkan tidak hanya ijazah, UD Sentoso Seal juga diduga melanggar ketenagakerjaan, seperti gaji di bawah UMR dan pembatasan waktu sholat Jumat. Terbaru, perusahaan tersebut terbukti tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG), sehingga Pemkot Surabaya memutuskan untuk menyegel gudang UD Sentoso Seal di Kompleks Pergudangan Suri Mulia Permai Blok H-14. "Siapa pun yang mau berusaha di Surabaya harus berizin dan jangan buat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya, sehingga hari ini kami tutup," tukas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (*)

Kasus penahanan ijazah pekerja di Surabaya, dampak hukum dan sosial, serta langkah pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini.

Pakar Hukum Unair: Penahanan Ijazah di Surabaya Bentuk Pemaksaan, Langgar HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tindakan-penimbunan-bahan-pokok-melanggar-ham_m_132957.jpeg" alt="Tim Satgas Pangan Kota Bogor menggerebek gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan bawang putih impor menjelang ramadan di Kampung Pincol, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor" width="100%">
<figcaption>Tim Satgas Pangan Kota Bogor menggerebek gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan bawang putih impor menjelang ramadan di Kampung Pincol, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik penimbunan bahan kebutuhan pokok baik dilakukan menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri maupun hari normal merupakan sebuah tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Sebab ketersediaan bahan pokok yang dijamin pemerintah untuk menjaga stabilan harga dan semua masyarakat memiliki kesempatan mendapatkan barang dengan harga normal. Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Azkar Ahsinin menegaskan, segala bentuk spekulasi atau penimbunan barang bahan kebutuhan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). "Korporasi dalam hal ini berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM karena menimbun dan menentukan harga melalui kartel,&rdquo; jelas Azkar Ahsinin di Jakarta, pada Sabtu (27/5). Menurut Azkar para pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM. &ldquo;Negara berperan melindungi HAM termasuk pelanggaran HAM oleh korporasi melalui kerangka legislasi, regulasi, administrasi,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya menjelang bulan Ramadan, aparat kepolisian baru saja berhasil membongkar praktik spekulan di sejumlah daerah yang dilakukan oleh distributor. Terbongkarnya praktik spekulan itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan memberikan tindak tegas. &ldquo;Spekulan jangan berani coba-coba tahun ini. Kami akan tindak tegas. Jika ada penimbunan akan kami tangkap. akan kami buat dia miskin dan akan berhadapan dengan kasus hukum,&rdquo; tegas Mendag. Salah satu kasus penimbunan yang perusahaannya telah dicabut izin usahanya&nbsp; adalah PT Tunas Perkasa Indonesia di Marunda, Jakarta Utara pada Rabu (17/5) lalu. Pencabutan itu buntut dari tertangkap perusahaan itu melakukan penimbunan 182 ton bawang putih. (iil/JPG)

Tindakan Penimbunan Bahan Pokok Melanggar HAM

langgar ham

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#langgar ham

Berita Terkini

Dedi Mulyadi Realisasikan Program Mengirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer, Legislator PDIP Sebut Berpotensi Langgar HAM

Pakar Hukum Unair: Penahanan Ijazah di Surabaya Bentuk Pemaksaan, Langgar HAM

Tindakan Penimbunan Bahan Pokok Melanggar HAM

Download Aplikasi JawaPos.com