<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/Potret-CL-Diback-stage-konser-2NE1-in-Jakarta-2155886958.png" alt="Potret CL di backstage konser 2NE1 in Jakarta pada 2024. (Instagram @chaelincl)" width="100%">
<figcaption>Potret CL di backstage konser 2NE1 in Jakarta pada 2024. (Instagram @chaelincl)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Solois sekaligus member 2NE1 CL diserahkan ke kejaksaan atas dugaan mengoperasikan agensi hiburan secara ilegal. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyeret nama besar di industri kpop yang selama ini dikenal independen dalam karirnya. Menurut laporan kepolisian Yongsan pada 23 Januari 2026, kasus ini akan diteruskan ke pihak jaksa atas pelanggaran Undang-Undang Manajemen Bisnis Hiburan. CL diketahui mendirikan agency sendiri bernama Very Cherry pada tahun 2020 setelah berpisah dari YG Entertainment. Namun, agensi tersebut diduga telah menjalankan aktivitas bisnis hiburan tanpa melakukan registrasi resmi selama kurang lebih 5 tahun. Berdasarkan UU Pengembangan Industri Budaya Populer dan Seni, bisnis yang tidak didaftarkan ke Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata akan mendapat hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda hingga 20 Juta Won sebagaimana dilansir dari The JoongAng. Dalam kasus yang sama, Allkpop melaporkan bahwa CEO berinisial A dari AA Group juga akan dilimpahkan ke kejaksaan atas tuduhan serupa. AA Group diketahui menaungi aktor Kang Dong Won namun polisi menegaskan bahwa sang artis tidak dikenakan tuntutan hukum karena tidak terlibat dalam pengelolaan maupun operasional agensi tersebut. Isu mengenai artis yang mengoperasikan agensi pribadi tanpa izin resmi mulai mencuat sejak September tahun lalu. Sejumlah figur publik yang terseret pemeriksaan mengaku tidak mengetahui kewajiban registrasi. Sebelum akhirnya menyelesaikan proses pendaftaran pada akhir 2025. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi tambahan dari pihak CL terkait perkembangan kasus tersebut.

CL diketahui mendirikan agency sendiri bernama Very Cherry pada tahun 2020 setelah berpisah dari YG Entertainment.

Langgar Aturan, CL 2NE1 Dituduh Jalankan Very Cherry Agency Tanpa Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/pwX5bLHkacHcFSdtIAYvQwSZad7oPyFyLE5Kxddz-1-1903477504.jpg" alt="Truk kontainer alami kecelakaan tunggal di ruas Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) KM 32, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (25/12) pagi. (X @tmcpoldametrojaya)" width="100%">
<figcaption>Truk kontainer alami kecelakaan tunggal di ruas Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) KM 32, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (25/12) pagi. (X @tmcpoldametrojaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kecelakaan tunggal menimpa sebuah truk kontainer di ruas Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) KM 32, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (25/12) pagi. Insiden ini dipicu oleh patahnya bagian sambungan truk hingga menyebabkan kendaraan besar tersebut terguling dan menutup sebagian lajur. Selain faktor teknis, truk kontainer ini diketahui melanggar aturan lalu lintas. Kendaraan tersebut tetap beroperasi di tengah kebijakan pembatasan angkutan barang selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Peristiwa bermula saat truk nahas itu melaju dari arah Meruya, Jakarta Barat, menuju Cikunir, Bekasi. Saat tiba di lokasi kejadian, komponen sambungan kontainer mendadak patah, membuat pengemudi kehilangan kendali. Kasat PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie menjelaskan detik-detik kecelakaan tersebut. Truk itu berpindah dari jalur kanan ke kiri. "Truk tersebut berpindah lajur dari kanan ke kiri hingga menabrak, sambungannya terguling dan menabrak pembatas jalan," ujar di lokasi, Kamis (25/12). Imbas dari kecelakaan ini, arus lalu lintas di Tol JORR sempat mengalami kemacetan panjang hingga satu kilometer. Petugas kepolisian langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengatur lalu lintas dan mengevakuasi badan truk. Dhanar menyayangkan adanya angkutan berat yang tetap melintas meski sosialisasi pembatasan sudah dilakukan jauh-jauh hari. "Kami juga meminta kepada pengusaha angkutan berat untuk mematuhi aturan di mana saat ini masih ada pembatasan selama libur Nataru 2026," terangnya. Sebagai informasi, pembatasan operasional angkutan berat ini diberlakukan hingga 4 Januari 2026. Aturan ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan fatal serta menjaga kelancaran arus lalu lintas selama puncak musim liburan. Meski kondisi truk mengalami kerusakan cukup parah dan menghantam pembatas jalan, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. "Kendaraan tersebut dievakuasi ke Unit Laka Lantas Satwil Jakarta Timur. Tidak ada korban luka maupun meninggal dunia dalam insiden ini," imbuh Dhanar.

Kecelakaan truk kontainer di Tol JORR Jakarta Timur, pelanggaran lalu lintas, arus lalu lintas tersendat, tidak ada korban jiwa.

Langgar Aturan Nataru, Truk Kontainer Patah Sambungan hingga Terguling di Tol JORR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/QhfANRjktsqdlYxeI8XazT9cL2E8mdKLMDbrnXbh-1-1319680626.jpg" alt="Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) Rasio Ridho Sani (kanan) memaparkan penindakan tipiring pelanggaran uji emisi di Jakarta (14/8)." width="100%">
<figcaption>Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) Rasio Ridho Sani (kanan) memaparkan penindakan tipiring pelanggaran uji emisi di Jakarta (14/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) berupaya menjaga kualitas kesehatan udara di Jakarta dan sekitarnya. Pasalnya, selama ini udara di ibukota terkenal buruk alias tidak sehat. Di antara upaya yang dilakukan adalah penegakan aturan uji emisi kendaraan bermotor.&nbsp; Kemen-LH mengapresiasi upaya Pemprov Jakarta yang rutin melakukan penindakan pelanggaran uji emisi. Terbaru, sebanyak 12 kendaraan kategori N dan O (angkutan barang dan penumpang) terkena tindak pidana ringan (tipiring). Atas pelanggaran itu, mereka dijatuhkan denda mulai dari Rp 2 juta sampai Rp 8 juta. Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) Rasio Ridho Sani&nbsp;mengatakan, saat ini pemerintah fokus mengendalikan kesehatan udara di Jakarta. Pertimbangannya adalah jumlah penduduknya yang sangat besar.&nbsp; "Berikutnya supaya dicontoh daerah-daerah lainnya," katanya. Seperti di Semarang, Surabaya, dan lainnya. Rasio mengatakan pelanggaran uji emisi itu dikenai tipiring karena cantolan hukumnya adalah Peraturan Daerah (Perda). Namun Kemen-LH juga bisa menjatuhkan sanksi terkait emisi lewat undang-undang yang berlaku.&nbsp; "Di Jakarta dan sekitarnya, ada 19 stasiun pemantauan kualitas udara," katanya. Saat dia tunjukkan kemarin, sebanyak 17 stasiun pemantauan kualitas udara menunjukkan kategori kuning alias tidak sehat. Kemudian dua stasiun menunjukkan indikator sedang.&nbsp; Beberapa titik kualitas udaranya tidak sehat dan berlangsung cukup sering. Misalnya, stasiun pemantauan kualitas udara di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dalam kurun 1 Januari - 14 Agustus 2025 mencatatkan 41 hari tidak sehat. Kemudian, stasiun pengawasan kualitas udara di Bekasi melaporkan 50 hari lebih yang tidak sehat dalam kurun waktu yang sama.&nbsp; Dia mengatakan penyumbang utama dari buruknya kualitas udara adalah kendaraan bermotor. Persentasenya berkisar 31-57 persen. "Kemudian proses pembakaran di tungku yang dilakukan industri," katanya. Rasio menegaskan sanksi terkait polusi udara itu tidak hanya menyasar kendaraan bermotor. Kemen-LH juga menjatuhkan sanksi kepada industri atau perusahaan yang melanggar.&nbsp; Dia mengatakan dengan adanya tipiring dan denda sampai Rp 8 juta itu, diharapkan memunculkan efek jera. Sehingga berikutnya, kendaraan melakukan uji emisi secara berkala. Ketika dinyatakan lulus uji emisi, baru boleh melenggang di jalan raya.

Kementerian Lingkungan Hidup menindak 12 kendaraan pelanggar uji emisi di Jakarta dengan denda hingga Rp 8 juta.

Bandel Langgar Aturan Uji Emisi, Belasan Kendaraan Didenda Rp 8 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/PTkvuVXUhPBYFbClQgw2WRr8lYGOQGdUBZLJ9zUf-2390959218.jpg" alt="Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan rampcheck di Rest Area KM 45A Tol Jagorawi, Bogor, Kamis (29/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan rampcheck di Rest Area KM 45A Tol Jagorawi, Bogor, Kamis (29/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (rampcheck) di Rest Area KM 45A Tol Jagorawi, Bogor, Kamis (29/5). Dari 46 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 21 kendaraan tidak lolos rampcheck. Bahkan, ada yang pakai dokumen palsu dan tak punya izin operasi. dari&nbsp;46 bus yang terdiri dari 3 bus AKAP dan 43 bus pariwisata, sebanyak 46% dinyatakan bermasalah. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub Yusuf Nugroho menegaskan pentingnya inspeksi demi keselamatan penumpang. &ldquo;Pada momen liburan panjang kami bersama-sama melakukan inspeksi keselamatan angkutan orang. Ini untuk memastikan aspek keselamatan dengan memeriksa izin operasional, persyaratan administrasi, dan kelaikan jalan kendaraan bus yang beroperasi saat libur panjang ini,&rdquo; ujar Yusuf. Kegiatan dilakukan bersama stakeholders seperti kepolisian, Dishub Bogor, BPTD Jawa Barat, dan Jasa Marga.&nbsp;Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 8 bus dengan kartu pengawasan kedaluwarsa dan 13 lainnya tanpa kartu pengawasan sama sekali. Bahkan, ada 1 bus yang terdeteksi menggunakan dokumen BLU-e palsu, 4 lainnya memakai BLU-e kedaluwarsa, dan 2 tidak memiliki dokumen uji kelayakan kendaraan sama sekali. Direktur Lalu Lintas Jalan Rudi Irawan mengungkapkan, sebagian besar pelanggaran ini masuk dalam kategori pelanggaran berat berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. &ldquo;Kemudian sebanyak tiga lainnya dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian sesuai kewenangannya terkait dengan pelanggaran STNK yang tidak asli maupun pemalsuan BLU-e,&rdquo; imbuh Rudi. Total 18 dari 21 bus yang melanggar terbukti melanggar Pasal 288 UU Lalu Lintas, yang bisa dikenai hukuman kurungan hingga dua bulan penjara atau denda maksimal Rp 500.000. Tak hanya itu, satu bus diketahui tak laik jalan, tanpa izin operasi, dan sopirnya pun tidak membawa STNK asli. Demi keamanan penumpang, Ditjen Hubdat langsung mengganti bus tersebut dengan armada pengganti yang laik jalan. &ldquo;Kendaraan tidak laik jalan dan tidak berizin sangat berisiko terhadap keselamatan penumpang. Kami pun langsung mengambil tindakan tegas dengan mengganti bus tersebut menggunakan bus pengganti yang laik jalan yang sudah kami sediakan,&rdquo; tegas Rudi. Sebagai langkah pencegahan, Ditjen Hubdat juga mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas memilih kendaraan saat bepergian, terutama di masa liburan. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi Mitra Darat, yang dapat digunakan untuk memeriksa legalitas dan kelayakan kendaraan sebelum digunakan.

Kemenhub melakukan inspeksi keselamatan di Bogor, 21 bus dinyatakan tidak lolos rampcheck, ada pelanggaran dokumen.

Kemenhub Gelar Rampcheck di Rest Area Tol, 21 Bus Langgar Aturan saat Libur Panjang, Ada yang Gunakan Dokumen Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Bogor-ganjil-genap-Moge-01.jpg" alt="Ketiga pengendara moge Harley Davidson yang melanggar aturan ganji-genap di Kota Bogor diberi sanksi administratif di kompleks Balai Kota Bogor, Sabtu (13/2). Polresta Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketiga pengendara moge Harley Davidson yang melanggar aturan ganji-genap di Kota Bogor diberi sanksi administratif di kompleks Balai Kota Bogor, Sabtu (13/2). Polresta Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak tiga pengendara motor gede (moge) yang menerobos razia ganjil-genap kendaraan bermotor di Kota Bogor pada Jumat (12/2), telah ditangkap. Mereka disidang dan diberikan sanksi administratif pada Sabtu (13/3).  Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor mengatakan, ketiga pengendara moge yang melanggar aturan ganjil-genap itu diberikan sanksi administratif berupa denda maksimal.  ”Sanksi denda sudah diselesaikan ketiga pengendara moge,” kata Bima Arya pada sabtu (13/2).  Pada kesempatan tersebut, Bima Arya juga mengapresiasi Polresta Bogor Kota yang berhasil menangkap pengendara moge yang melanggar aturan ganjil-genap di Kota Bogor, Jumat (12/2). Sejak munculnya berita konvoi moge di Kota Bogor tidak periksa pada razia ganjil-genap, Jumat (12/2), sejumlah warga Kota Bogor menyatakan komplain karena merasa diperlakukan tidak adil.  Bima mengingatkan, warga Kota Bogor dan sekitarnya agar mematuhi aturan. ”Ini juga pesan untuk semua masyarakat, kami tidak pandang bulu, siapapun yang melanggar aturan akan ditindak,” tegas Bima Arya.  Bima Arya juga berpesan kepada tim gabungan yang bertugas pada razia ganjil-genap agar tidak ragu ketika ada pelanggaran. ”Kita tindak siapa pun yang melanggar. Jangan berpikir rumit bahwa ada siapa di baliknya, tindak saja jika melanggar,” ucap Bima Arya.  Sebelumnya, tim gabungan dari Polresta Bogor Kota berhasil mengidentifikasi pengendara moge yang menerobos razia ganjil-genap kendaraan bermotor di Kota Bogor tanpa pemeriksaan.  Kapolresta Bogor Kota Kombespol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, tim gabungan dari Polresta Bogor Kota, mengumpulkan bukti-bukti berupa video dan informasi lain untuk diidentifikasi. ”Pada Sabtu (13/2) dini hari, tim kami berhasil mengidentifikasi para pengendara moge tersebut,” terang Susatyo Purnomo Condro.  Menurut Susatyo, dari 12 pengendara moge dari Jakarta dan Tangerang tersebut, hanya tiga pengendara yang melanggar yakni pelat nomornya tidak sesuai dengan aturan ganjil-genap. ”Pada Jumat 12 Februari, adalah tanggal genap. Ketiga pengendara tersebut pelat nomor motornya ganjil,” ujar Susatyo Purnomo Condro.  Susatyo menegaskan, penindakan terhadap tiga pengendara mode tersebut bukan penindakan pelanggaran lalu lintas, tapi pelanggaran penegakan protokol kesehatan sesuai aturan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020. Karena itu, tiga pengendara tersebut diserahkan kepada Satgas Penanganan Covid-19 untuk diberikan sanksi sesuai aturan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/6I2sg_nWHeI

Tiga Pengendara Moge Terobos Ganjil-Genap di Kota Bogor Diberi Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/bupati-hadiri-sertijab-dan-yonif-19.jpg" alt="Bupati Jember Faida. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Faida. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Inspektorat Provinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Jember Faida dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (12/1).  Berdasarkan surat Inspektorat Provinsi Jatim yang dikirimkan kepada Bupati Jember Faida menyebutkan pemeriksaan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta permintaan keterangan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP) oleh tim gabungan Kemendagri, Komisi ASN, dan Pemprov Jatim.  ”Saya tidak tahu materi pemeriksaannya tentang apa, namun memang benar beliau sedang di Kemendagri. Mudah-mudahan segera ada arahan yang jelas dari pemerintah pusat,” ujar Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief seperti dilansir dari Antara.  Surat panggilan pemeriksaan kedua Bupati Faida menyusul surat Inspektorat Jatim pada 7 Januari perihal permintaan keterangan, serta memperhatikan surat Bupati Jember pada 8 Januari perihal panggilan pemeriksaan. Surat panggilan terhadap Bupati Faida ditandatangani Kepala Inspektorat Provinsi Jatim Helmy Perdana Putera atas nama Gubernur Jatim tertanggal 8 Januari.  Sebelumnya Bupati Jember Faida melakukan mutasi dan membebastugaskan sejumlah pejabat Pemkab Jember setelah kalah dalam pilkada dan menjelang masa jabatannya habis. Salah satunya Sekretaris Daerah Mirfano yang dicopot jabatannya tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.  Beberapa pejabat definitif di Pemkab Jember diganti, bahkan ada sebagian yang tidak diberi jabatan (nonjob). Padahal sesuai aturan pejabat yang dibebastugaskan kalau kedapatan melakukan pelanggaran berat. Namun, para ASN di Jember itu dibebastugaskan tanpa ada alasan yang jelas.  Kepala Inspektorat Provinsi Jatim Helmy Perdana Putera menilai, apa yang dilakukan Bupati Jember Faida dalam menerbitkan SK Plt dinilai telah melanggar aturan. Hal itu bisa dibatalkan sepihak karena dalam UU Pilkada sudah jelas bahwa tidak boleh ada mutasi maupun pergantian pejabat selama enam bulan sebelum dan sesudah pilkada.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/NlbQ4E6btzs

Bupati Jember Faida Diperiksa Inspektorat Jatim di Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/utang-tak-dibayar-pro-rata-pt-mimi-kids-dianggap-langgar-aturan_m_181940.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Nusantara Parahyangan (BNP) meminta pihak PT Mimi Kids Garmindo sebagai debitur mengakui serta segera melunasi utang Rp 65 milyar. BNP menilai, ada dugaan itikad tidak baik dari PT Mimi Kidz yang selalu mengelak pembayaran utangnya. Demikan dikemukakan kuasa hukum BNP Benny Wullur pada sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta, Selasa (16/1). "Sampai saat ini kami menunggu proposal perdamaian dari PT Mimi Kidz agar dapat diselesaikan secara win-win solution. Tapi kami sesalkan justru tidak ada. Kami menduga ada itikad tidak baik," ujar Benny dalam keterangan tertulis. Benny mengatakan, dalam perkara utang PT Mimi Kids ke BNP jelas terdapat dua kreditur serta telah jatuh tempo pembayaran. Hal tersebut membantah pernyataan PT Mimi Kids yang menyatakan hanya ada satu kreditur pada perkara PKPU dengan BNP sehingga kesulitan untuk melakukan perdamaian. "Ada dua kreditur dan telah jatuh tempo sebenarnya. Kami bisa membuktikan," ucap Benny. Benny menambahkan, berdasarkan pasal 245 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pembayaran utang harus dilakukan secara keseluruhan atau pro rata. Menurut Benny, tidak bisa PT Mimi Kids hanya membayar ke satu kreditur yang telah dilakukan sebelumnya namun menganggap bahwa telah melakukan kewajiban seluruhnya dalam PKPU. "Kalau ada pembayaran utang harus pro rata. Tidak bisa hanya satu pihak saja. Kami meminta kepada pengurus dan hakim pengawas agar menarik sudah dibayar PT Mimi Kids ke kreditur lain," tutur Benny. Benny juga menyebutkan, hingga saat ini PT Mimi Kids tidak mau mengakui jumlah utangnya kepada BNP sebanyak Rp 65 miliar. Utang tersebut, kata Benny, telah termasuk bunga bank dan denda. Sedangkan salah seorang majelis pengawas dalam sidang PKPU yang diajukan BNP, Anthony Prawira, mengungkapkan, proses pra verifikasi dilakukan gagal sebab PT Mimi Kids menolak tak mau dilakukan di luar persidangan serta tanpa didampingi hakim pengawas.

Utang Tak Dibayar Pro Rata, PT Mimi Kids Dianggap Langgar Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/aktifkan-kembali-ahok-mendagri-ogah-dibilang-langgar-aturan_m_109579.jpeg" alt="Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku langkah yang diambilnya tidak menyalahi prosedur hukum dan Undang-Undang (UU). Hal ini dikatakan Tjahjo setelah, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diangkat lagi menjadi Gubernur DKI, setelah menjalani masa cuti kampanye. "Yang saya lakukan semua sesuai dengan aturan hukum kok, yang kami yakini kok," ujar Tjahjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta (14/2). Sekadar informasi, diangkatnya Ahok menjadi orang nomor satu di Jakarta menuai polemik. Karena mantan Bupati Belitung Timur itu sudah bersatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Akibat keputusan Mendagri tersebut, setidaknya ada empat fraksi di DPR yang mengajukan hak angket, mereka Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Menurut empat fraksi tersebut, Mendagri yang mengangkat kembali Ahok dianggap bertentangan degan aturan dan perundang-undangan. Berikut ini adalah bunyi UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3, yang diduga dilanggar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. 1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. 3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. (cr2/JPG)

Aktifkan Kembali Ahok, Mendagri Ogah Dibilang Langgar Aturan

langgar aturan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#langgar aturan

Berita Terkini