<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/Banjir-Rob-1-1203288897.jpg" alt="Sejumlah warga menunggu surutnya rob di depan rumahnya di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, Minggu (14/5/2023).(Aji Setyawan/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga menunggu surutnya rob di depan rumahnya di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, Minggu (14/5/2023).(Aji Setyawan/ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perubahan iklim yang disertai kenaikan permukaan air laut (sea level rise/SLR) dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) telah mengancam penghidupan masyarakat pesisir di pesisir utara Jawa termasuk DKI Jakarta, Pekalongan, Semarang, dan Demak. Dampak dari perubahan iklim tersebut telah memperburuk kemiskinan dan kerentanan masyarakat pesisir dengan merusak dan menenggelamkan tanah, harta benda, perumahan mereka dan memaksa sebagian masyarakat pesisir bermigrasi ke tepian sungai atau desa lain. Lebih lanjut, dampaknya turut menggeser sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat yang semula berprofesi sebagai petani menjadi nelayan atau buruh baik di sektor formal maupun informal. Banyak perempuan dan anak terpaksa bekerja di sektor informal untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Riset kolaborasi KONEKSI yang dilakukan oleh BRIN, UNDIP, serta Griffith University memotret dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak-anak di DKI Jakarta, Pekalongan (kota dan kabupaten), Semarang, serta Demak dengan 400 partisipan. Terdiri dari DKI Jakarta (80 perempuan, 20 anak), Pekalongan (80 perempuan, 20 anak), Semarang (80 perempuan, 20 anak), dan Demak (75 perempuan, 25 anak). Partisipan perempuan berusia rentang 19-75 tahun (87,6 persen Jawa, 6,8 persen Sunda), sedangkan anak-anak usia 10-17 tahun (44 laki-laki dan 41 perempuan). Rata-rata pendidikan partisipan perempuan adalah sekolah dasar, dan mayoritas sudah berumah tangga dengan 4-5 orang anggota dalam satu keluarga. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/impact-on-woman-4274144717.jpg" alt="Kenaikan permukaan air laut (sea level rise/SLR) dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian utama. (bahan paparan KONEKSI)" width="100%">
<figcaption>Kenaikan permukaan air laut (sea level rise/SLR) dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian utama. (bahan paparan KONEKSI)</figcaption>
</figure> Perempuan Perempuan dan anak-anak menghadapi "beban ganda" terkait perubahan iklim. Mereka tidak hanya menghadapi dampak perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrem, tetapi juga meningkatnya perkawinan anak, kerja paksa anak, serta kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga. Peneliti BRIN, Laely Nurhidayah memaparkan hasil riset, Jumat (31/10). Pertama, perubahan iklim berdampak terhadap keuangan rumah tangga. "Lebih dari 80 persen perempuan yang berpartisipasi dalam survei melaporkan bahwa pendapatan rumah tangga mereka telah terdampak oleh perubahan iklim," kata Laely. Semua perempuan menggunakan penghasilan mereka untuk menafkahi keluarga. Seringkali, pekerjaan yang dilakukan perempuan berada di bawah upah minimum, di bawah tekanan, dan tidak memiliki standar kesehatan yang memadai. Perempuan dalam kelompok pendapatan rendah Rp&nbsp;1 juta hingga Rp 2 juta cenderung mengalami kondisi kerja yang paling buruk, dan lebih sering terlibat dalam pekerjaan berbahaya dibandingkan dengan kelompok pendapatan lainnya. Kenaikan permukaan air laut (sea level rise/SLR) dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian utama di sektor pertanian, rusaknya tambak, dan berkurangnya hasil tangkapan ikan. Sehingga mengakibatkan banyak perempuan dan anak terpaksa bekerja di sektor informal tanpa kepastian hubungan kerja, upah dan hak-hak lain sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. "Masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar dan lokasi pemukiman yang terkena dampak perubahan iklim, mengambil pekerjaan tambahan/sekunder karena pekerjaan utamanya terkena dampak perubahan iklim, akibat perubahan iklim perempuan harus mencari pekerjaan baru untuk menghidupi keluarga, anak- anaknya," terang Laely. Masyarakat pesisir didominasi oleh masyarakat miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dimiliki Kementerian Sosial. Sementara itu, dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah memperburuk upaya peningkatan kualitas hidup mereka. Sebanyak 75 persen rumah keluarga perempuan saat ini rusak akibat bencana, sehingga meningkatkan biaya perbaikan. Peningkatan biaya ini semakin memperparah kemiskinan keluarga. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/impact-on-children-2352446525.jpg" alt="Anak anak yang terkena dampak perubahan iklim berisiko mengalami kesehatan yang buruk, sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan, terpaksa bekerja. (Bahan paparan KONEKSI)" width="100%">
<figcaption>Anak anak yang terkena dampak perubahan iklim berisiko mengalami kesehatan yang buruk, sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan, terpaksa bekerja. (Bahan paparan KONEKSI)</figcaption>
</figure> Anak-anak Riset KONEKSI juga menemukan, 88 persen anak-anak telah melihat banjir di rumah mereka, dan beberapa (11,8 persen) menyatakan hal ini terjadi setiap hari. Anak-anak melaporkan sekolah dan jalan ditutup akibat banjir, sehingga mengganggu pendidikan mereka. Anak-anak merupakan bagian dari kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim tidak hanya memperburuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan struktural yang dialami anak dan remaja. Dalam konteks ini, perubahan iklim dapat mengganggu proses pendidikan anak, meningkatkan kecenderungan termotivasi oleh migrasi paksa, dan meningkatkan risiko eksploitasi melalui kerja paksa. Meningkatnya jumlah anak putus sekolah dapat disebabkan oleh hilangnya mata pencaharian utama orang tuanya, sulitnya mengakses pendidikan, dan meningkatnya kemiskinan di wilayah pesisir. Akibatnya, anak anak yang terkena dampak perubahan iklim berisiko mengalami kesehatan yang buruk, sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan, terpaksa bekerja, dan tidak dapat menikmati masa kanak-kanak dengan permainan yang aman. Mereka rentan terhadap eksploitasi dan menghadapi ketidakamanan. Dampak dari kondisi ini antara lain meningkatnya perkawinan anak, meningkatnya jumlah anak yang bekerja, stunting, dan terhambatnya hak membesarkan anak. "Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga merugikan generasi muda dengan menciptakan tantangan baru dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak," tutur Laely. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/KONEKSI-2590977975.jpg" alt="Riset kolaborasi KONEKSI oleh BRIN, UNDIP, serta Griffith University memotret dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak. (bahan paparan KONEKSI)" width="100%">
<figcaption>Riset kolaborasi KONEKSI oleh BRIN, UNDIP, serta Griffith University memotret dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak. (bahan paparan KONEKSI)</figcaption>
</figure> Regulasi Belum Memadai Berdasarkan hasil survei terhadap ratusan partisipan di wilayah pesisir tersebut, riset KONEKSI juga menemukan bahwa peraturan dan kebijakan untuk merespons perubahan iklim, migrasi penduduk khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, masih belum memadai. Laely menjelaskan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak membahas masalah SLR dan perpindahan penduduk. Peraturan dan kebijakan yang ada saat ini juga tidak memadai untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang bekerja di sektor informal. "Tidak ada undang-undang yang secara eksplisit menanggapi migrasi terpaksa akibat kenaikan permukaan air laut khususnya dalam UU Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, kurangnya undang-undang sebagai pedoman menyebabkan respons pemerintah daerah terhadap mobilitas manusia lambat dan tidak seragam," papar Laely. Atas dasar itu, KONEKSI memberikan rekomendasi agar pemerintah memperkuat UU, kebijakan dan peraturan untuk menanggapi kenaikan permukaan air dan perpindahan penduduk serta pekerja sektor informal terdampak perubahan iklim. Di samping itu, bansos yang ada saat ini masih tumpang tindih dan tidak merata sehingga memerlukan bantuan khusus yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah. Sehingga menurut KONEKSI, perlu adanya bantuan khusus kepada masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim.

Riset kolaborasi KONEKSI oleh BRIN, UNDIP, serta Griffith University memotret dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak.

Dampak Nyata Perubahan Iklim pada Perempuan dan Anak, Riset BRIN-UNDIP-Griffith

land subsidence

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#land subsidence

Berita Terkini

Dampak Nyata Perubahan Iklim pada Perempuan dan Anak, Riset BRIN-UNDIP-Griffith

Download Aplikasi JawaPos.com