<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/ORp2OvoVogYV7STFJZYIlszW7QxbmeUOHSW3b3Rw-973289055.jpg" alt="Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo (kanan) memberikan keterangan soal kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam penerapan kebijakan daerah berbasis bukti. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo (kanan) memberikan keterangan soal kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam penerapan kebijakan daerah berbasis bukti. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini menggandeng kekuatan daerah untuk memperkuat kebijakan publik berbasis bukti dan inovasi. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diintegrasikan dengan Indeks Inovasi Daerah (IID). Langkah ini menjadi tonggak baru dalam reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data sesuai arah RPJMN 2025&ndash;2029. Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan, pengukuran IKK bukan sekadar formalitas administratif. Tetapi alat strategis untuk mengukur kemampuan lembaga pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat. "Kita ingin mengubah cara berpikir para perancang kebijakan, dari sekadar menulis naskah menjadi merancang perubahan. Kebijakan yang baik harus berbasis data, diuji secara ilmiah, dan memberi manfaat konkret bagi publik," ujarnya. Agus menekankan, LAN berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur negara, peneliti, dan analis kebijakan agar memiliki kemampuan analitis yang kuat serta berorientasi pada hasil. "Kita ingin setiap instansi pemerintah memiliki ekosistem kebijakan yang sehat, di mana perencana, peneliti, dan analis bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang terus berkembang," katanya. Agus Sudrajat menegaskan, IKK bukan alat untuk menghukum, melainkan instrumen pembelajaran dan akuntabilitas publik. Hasil pengukuran ini akan menjadi cermin bagi lembaga untuk menilai posisi kebijakan saat ini dan menentukan arah perbaikan yang lebih sistematis. "Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran prosedur. Ia harus melahirkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan pemerintahan bekerja efektif untuk rakyat," jelasnya. Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menilai, peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi daerah adalah dua hal yang saling menguatkan. "Inovasi tidak akan berumur panjang tanpa kebijakan yang berkualitas, dan kebijakan akan kehilangan relevansinya tanpa inovasi yang hidup. Karena itu, sinergi antara IKK dan IID menjadi kunci reformasi kebijakan yang berkelanjutan," katanya. Yusharto menambahkan, pemerintah daerah perlu meninggalkan kebijakan berbasis intuisi dan beralih ke kebijakan berbasis bukti. "Kita harus memastikan setiap kebijakan lahir dari diagnosis yang tepat, bukan dari tekanan politik atau rutinitas administratif. Setiap keputusan publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis," tegasnya. <h3>Lonjakan Inovasi Daerah dan Target RPJMN</h3> Data BSKDN mencatat, jumlah inovasi daerah melonjak dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025, melibatkan 531 pemerintah daerah. Namun, masih terdapat 15 kabupaten yang belum menyampaikan laporan inovasi sejak 2023, seperti Puncak Jaya, Tambrauw, dan Maybrat. Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah 2024 tertinggi antara lain: Kabupaten Banyuwangi (98,86) Kota Surabaya (94,17) Kabupaten Situbondo (94,13) Sedangkan Kabupaten Pandeglang (4,30) menjadi daerah dengan skor terendah. Dari sisi kualitas kebijakan, 546 pemerintah daerah telah terdaftar dalam sistem IKK dan 333 di antaranya telah menyelesaikan proses self-assessment. Target nasional RPJMN 2025&ndash;2029 menargetkan 85 persen instansi pemerintah memperoleh nilai minimal "Baik" pada tahun 2029, naik signifikan dari 30 persen pada 2025. Kepala Pusat Strategi Kebijakan SDM dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri David Yama mengingatkan, pentingnya perubahan pola pikir aparatur daerah. "Rekan-rekan di daerah jangan menjadi gambler dalam membuat kebijakan. Semua keputusan publik harus berdasarkan riset dan bukti. Ini adalah fondasi pemerintahan yang efektif," terangnya.

LAN dan BSKDN bekerja sama untuk memperkuat kebijakan publik berbasis bukti dan inovasi melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2025.

LAN dan Kemendagri Dorong Birokrasi Berbasis Data dan Inovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/IMG-20251024-WA0014-3695753197.jpg" alt="BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkolaborasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkolaborasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkolaborasi. Hal ini untuk memperkuat penerapan kebijakan daerah berbasis bukti dan inovasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik di seluruh Indonesia. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diintegrasikan dengan Indeks Inovasi Daerah (IID). Inisiatif ini menandai babak baru reformasi birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan arah RPJMN 2025&ndash;2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menilai peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi daerah merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. &ldquo;Inovasi tidak akan berumur panjang tanpa kebijakan yang berkualitas, dan kebijakan akan kehilangan relevansinya tanpa inovasi yang hidup. Karena itu, sinergi antara IKK dan IID menjadi kunci reformasi kebijakan yang berkelanjutan,&rdquo; ungkapnya. Dia menegaskan, pemerintah daerah harus berani meninggalkan pendekatan kebijakan intuitif dan beralih ke kebijakan berbasis bukti. &ldquo;Kita harus memastikan setiap kebijakan lahir dari diagnosis yang tepat, bukan dari tekanan politik atau rutinitas administratif. Setiap keputusan publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis,&rdquo; tegasnya. Data BSKDN menunjukkan, jumlah inovasi daerah meningkat tajam dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025, dengan partisipasi 531 pemerintah daerah. Namun, masih terdapat 15 kabupaten yang belum menyampaikan laporan inovasi sejak 2023, seperti Puncak Jaya, Tambrauw, dan Maybrat. Adapun daerah dengan capaian tertinggi Indeks Inovasi Daerah 2024 antara lain Kabupaten Banyuwangi (98,86), Kota Surabaya (94,17), dan Kabupaten Situbondo (94,13), sedangkan Kabupaten Pandeglang (4,30) berada di posisi terendah. Sementara itu, dari sisi kualitas kebijakan, 546 pemerintah daerah telah terdaftar dalam sistem IKK, dan 333 diantaranya telah menyelesaikan proses self-assessment. Target nasional dalam RPJMN 2025&ndash;2029 adalah 85 persen instansi pemerintah memperoleh nilai minimal &ldquo;Baik&rdquo; pada tahun 2029, naik signifikan dari 30 persen pada 2025. Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan SDM dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN David Yama menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi. &ldquo;Rekan-rekan di daerah jangan menjadi gambler dalam membuat kebijakan. Semua keputusan publik harus berdasarkan riset dan bukti. Ini adalah fondasi pemerintahan yang efektif,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan, pengukuran IKK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan lembaga pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. &ldquo;Kita ingin mengubah cara berpikir para perancang kebijakan, dari sekadar menulis naskah menjadi merancang perubahan. Kebijakan yang baik harus berbasis data, diuji secara ilmiah, dan memberi manfaat konkret bagi publik,&rdquo; tegas Agus. Agus mengatakan, LAN berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur negara, peneliti, dan analis kebijakan agar memiliki kemampuan analitis yang kuat dan berorientasi pada hasil. &ldquo;Kita ingin setiap instansi pemerintah memiliki ekosistem kebijakan yang sehat, di mana perencana, peneliti, dan analis bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang terus berkembang,&rdquo; tambahnya. Agus menilai bahwa IKK bukan alat menghukum, melainkan instrumen pembelajaran dan akuntabilitas publik. Hasil pengukuran akan menjadi cermin untuk menilai posisi kebijakan saat ini dan kompas untuk menuntun arah perbaikan yang lebih sistematis. Agus menutup paparannya dengan penegasan bahwa peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan fondasi pencapaian Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045.

Kolaborasi ini memperkuat penerapan kebijakan daerah berbasis bukti dan inovasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik.

BSKDN Kemendagri dan LAN Sinergi Perkuat Kebijakan Daerah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/WhatsApp-Image-2024-10-02-at-224255-349070400.jpg" alt="LAN RI bermitra dengan Pijar Foundation selenggarakan program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LAN RI bermitra dengan Pijar Foundation selenggarakan program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Indonesia memiliki target mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di tengah berbagai dinamika global, terutama digitalisasi dan perubahan iklim. Target itu memerlukan pimpinan pemerintahan yang kreatif, inovatif, dan adaptif, dalam menyusun kebijakan dan membangun kolaborasi strategis. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) bermitra dengan Pijar Foundation dalam penyelenggaraan program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I. Hal tersebut menjadi penguatan wajib untuk pimpinan ASN di Indonesia. Selama 4 hari di Bali, 40 pimpinan ASN dari Eselon I dan II, yang mewakili beragam instansi pusat dan daerah, membangun rancangan strategi pertumbuhan ekonomi masa depan Indonesia. Para peserta antara lain melakukan kegiatan diskusi dan survei lapangan ke masyarakat yang menjadi target kebijakan. Plt. Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufiq, DEA menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat di era perubahan. &rdquo;Masa depan datang jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Dengan target-target pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan melalui ekonomi digital dan hijau, para pimpinan ASN berperan penting dalam mendorong kesiapan organisasi dalam beradaptasi,&rdquo; papar Muhammad Taufiq. Sementara itu, CEO dan Co-Founder Pijar Foundation Ferro Ferizka menyampaikan, ada peran strategis pimpinan ASN dalam mendorong daya saing Indonesia di level global. Indonesia harus cepat menangkap peluang global, dengan menyiapkan talenta, inovasi, dan kebijakan publik. &rdquo;Jika tidak bergerak cepat dengan kolaborasi multi sektor, peluang ini bisa terlewat,&rdquo; terang Ferro Ferizka. Pasca acara, para peserta berkomitmen menerapkan proyek perubahan di instansi masing-masing. Acara tersebut diharapkan menjadi awal dari kolaborasi multi sektoral yang solid untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia punya target mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di tengah berbagai dinamika global, terutama digitalisasi dan perubahan iklim

Bersama LAN RI dan Pijar Foundation, 40 Pimpinan ASN Siapkan Strategi Ekonomi Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/IMG-20240814-WA0043-3019385620.jpg" alt="Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufik menyebut, pelatihan dan pendidikan bagi para ASN menjadi tantangan tersendiri. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufik menyebut, pelatihan dan pendidikan bagi para ASN menjadi tantangan tersendiri. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufik menyebut, pelatihan dan pendidikan bagi para ASN menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi kegiatan pelatihan dan pendidikan itu penting untuk mencetak ASN berkualitas. Di sisi lain, kegiatan itu membutuhkan anggaran besar karena jumlah ASN di seluruh Indonesia jumlahnya mencapai 4,3 juta orang lebih. Tantangan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk ASN itu, disampaikan Taufik dalam gelaran Konference and Expose On Training Balitbang Diklat Kemenag. Menurutnya kegiatan pendidikan dan pelatihan itu merupakan bagian dari pengembangan talenta. "Pengembangan talenta menjadi kunci membangun daya saing," kata Taufik dalam keterangannya Rabu (14/8). Taufik menyambut baik upaya transformasi digital yang selama ini dilakukan Kementerian Agama. Sehingga bisa menjadi panduan bagi instansi atau lembaga lainnya. Taufik mengatakan bahwa mengelola umat yang beragam dengan satuan kerja dengan jumlah banyak menjadi tantangan besar bagi Kemenag. Namun, kata dia, dengan keseriusan serta dijadikan program prioritas, transformasi digital pendidikan dan pelatihan ASN berhasil dikembangkan dalam setiap layanan di Kemenag. "MOOC Pintar yang dikembangkan Balitbang Diklat Kemenag mampu menjangkau pelatihan hingga jutaan orang. Sementara (kementerian) yang lain susah. Selain itu bisa menghemat hingga triliunan Rupiah," kata Taufik. Taufik mengatakan harus dibangun sebuah kesadaran akan pentingnya pelatihan yang berdampak nyata dalam setiap kinerja ASN. Pelatihan yang dibuat tidak boleh lagi berorientasi sekedar pemenuhan tuntutan maupun mengejar sertifikat semata. Ia mengapresiasi langkah Balitbang Diklat Kemenag yang tak hanya mentransformasi kompetensi ASN. Tetapi sekaligus menciptakan ekosistem. "Para pejuang inovasi dari badan lembaga litbang, terobosan dan pemikiran dari Badan Litbang, film musik, naskah-naskah yang didigitalisasikan. Ini rangkaian yang sangat penting," pungkas Taufik.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufik menyebut, pelatihan dan pendidikan bagi para ASN menjadi tantangan tersendiri.

Hemat APBN Triliunan Rupiah, LAN Dukung Pelatihan ASN Kemenag Berbasis Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20220414-menteri-keuangan-sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Gilang Galiartha/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Gilang Galiartha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengganjar Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Terbaik Ketiga untuk Kategori Kelompok Kementerian/Lembaga kategori Pagu Kecil. Penghargaan tersebut diberikan oleh Sri Mulyani kepada Sekretaris Utama LAN, Reni Suzana.  Anugerah ini diberikan kepada LAN karena dinilai telah memenuhi 13 indikator utama dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dengan predikat sangat baik dengan nilai 95,98. "LAN dinilai mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang baik di masa krisis pandemi Covid-19," jelas Ani, sapaan akrab Menkeu dikutip, Kamis (14/3).  Ani mengungkapkan, salah satu indikator pelaksanaan kinerja anggaran yang dikenal oleh setiap kementerian/lembaga diukur dari penyerapan anggaran. Namun hal ini tidak mengindikasikan secara menyeluruh pelaksanaan kinerja anggaran dinilai baik.  Dia mengatakan, perlu adanya gabungan penilaian dari Evaluasi Kinerja anggaran melalui aplikasi Eka Smart dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui aplikasi OMSPAN yang meliputi 4 aspek dan 13 indikator utama. Untuk itu, pihaknya saat ini sedang menyusun reformasi belanja pemerintah agar program setiap kementerian dan lembaga dapat lebih sederhana untuk mencapai tujuan pembangunan.  Di samping itu, ia juga meminta agar anggaran belanja negara dapat direalisasikan dengan tidak berlebihan dan digunakan betul-betul untuk mencapai hasil yang optimal. Kemenkeu, kata Ani, akan terus melakukan pembaruan terhadap desain belanja kementerian lembaga yang tidak hanya didasarkan pada penyerapan anggaran tetapi juga terhadap target output dan outcome yang jelas.  "Kinerja anggaran yang baik ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata sehingga setiap Kementerian Lembaga termasuk LAN memiliki ownership terhadap anggarannya," ungkapnya.  Adapun, Sekretaris Utama LAN Reni Suzana menyampaikan akan terus menjaga dan meningkatkan kualitas belanja LAN secara konsisten. Reni juga berharap perolehan prestasi ini akan terus memacu semangat kinerja pegawai di LAN.  "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai LAN atas kinerja baik yang ditorehkan. Semoga capaian ini tidak membuat kita berpuas diri dan senantiasa terus berusaha menjadi lebih baik lagi," tutupnya.

Apresiasi Kinerja LAN, Menkeu Minta Seluruh K/L Optimalkan Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_20210601-133608_YouTube.jpg" alt="Caption: Tangkapan layar pelantikan pegawai KPK menjadi ASN, Selasa (1/6)." width="100%">
<figcaption>Caption: Tangkapan layar pelantikan pegawai KPK menjadi ASN, Selasa (1/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) memulai penyelenggaraan rangkaian orientasi terhadap 1.271  pegawai KPK yang telah beralih status menjadi ASN, pada Rabu (16/6). Pembukaan orientasi itu berlangsung secara luring dan daring.  Kegiatan luring itu digelar di Auditorium LAN RI yang diikuti oleh 50 pegawai perwakilan dari setiap unit kesekjenan dan kedeputian. Sedangkan 1.221 pegawai lainnya mengikuti secara daring. "Pembatasan peserta luring ini sebagai protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya.  Firli menyampaikan, orientasi tersebut diharapkan dapat menguatkan profesionalisme, akuntable dan independensi pegawai KPK.  ’’Kami berharap pegawai KPK bisa memberikan andil dan warna baru terhadap 4,2 juta ASN yang ada di Indonesia saat ini,” ucap Firli.  Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN RB Alex Denni meyakinkan bahwa pilihan pegawai KPK untuk menjadi ASN merupakan pilihan terbaik. Hal ini untuk dapat berbuat banyak bagi Indonesia. ’’Di masa datang masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh para ASN, termasuk pegawai KPK yang baru dilantik pada 1 Juni 2021 lalu,” tambahnya.  Program orientasi ASN pegawai KPK akan dilaksanakan hingga Oktober 2021 yang dibagi dalam 17 batch. Metode pelaksanaannya memadukan tatap muka daring, tatap muka luring, dan e-learning.  Pelaksanaan orientasi akan dibagi menjadi 3 program, Program I untuk Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Keterampilan, Program II untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Ahli Madya, Program III untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Ahli Utama.  Progam orientasi ini wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai agar bisa melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga kurikulum orientasi akan memuat empat mata pelatihan, yakni sistem administrasi pemerintahan, sistem pembangunan nasional, arah kebijakan ASN unggul, serta sistem merit dan manajemen ASN.  Dengan beralihnya status pegawai KPK menjadi ASN maka pegawai selain dituntut mempunyai kompetensi teknis pada bidang pemberantasan korupsi, juga dituntut memiliki kompetensi sebagai ASN. Kompetensi tersebut harus dimiliki untuk melaksanakan tiga fungsi dasar ASN, yakni pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.  Hadir dalam pembukaan orientasi Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denni. (*)   &nbsp;

Sebanyak 1.271 Pegawai KPK Jalani Orientasi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Pegawai-KPK-Dery-1.jpg" alt="Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kerja sama dengan lembaga administrasi negara (LAN), terkait pemberantasan korupsi dan pengalihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Kepala LAN Adi Suryanto dan Ketua KPK Firli Bahuri, disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, di Gedung Merah Putih KPK.  “LAN mengapresiasi setinggi-tingginya kepada KPK yang telah membangun komitmen bersama dengan LAN, untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terutama tak kalah penting juga, upaya KPK untuk pengembangan kompetensi pegawai di lingkungannya," kata Adi dalam keterangannya, Selasa (6/10).  Hal tersebut sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi ASN. Hal ini sebagai upaya pengembangan kompetensi sekaligus pembekalan orientasi sebagai ASN.  “Sehubungan dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, LAN siap mendukung kelancaran proses tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi LAN dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara," ucap Adi.  Baca. juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/10/2020/status-pegawai-kpk-bakal-jadi-pns-hingga-pppk-tapi-wajib-tes-ulang/">Status Pegawai KPK Bakal Jadi PNS Hingga PPPK, Tapi Wajib Tes Ulang</a>  Menurut Adi, saat ini sejumlah pegawai KPK tengah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan di LAN, hal ini merupakan syarat wajib sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Dalam peraturan tersebut, khususnya pada pasal 9 dijelaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah, yang sesuai dengan jenjang jabatan strukturalnya.  “Jadi, pelatihan kepemimpinan menjadi persyaratan wajib yang harus diikuti pegawai KPK khususnya para pejabat tinggi madya sampai dengan pejabat administrator dan pelaksana untuk tetap pada posisi dan jabatannya saat peralihan menjadi ASN," ucap Adi.  Selain kegiatan pengembangan kompetensi dan orientasi, LAN juga mengharapkan diselenggarakan kegiatan kolaboratif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bentuk sinergi antara LAN dan KPK.  Ketua KPK Firly Bahuri menyoroti dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diperlukan perbaikan sistem dalam birokrasi, oleh karena itu perlu dimasukkan materi pencegahan tindak pidana korupsi dalam berbagai pelatihan aparatur sipil negara.  “Terkait alih pegawai KPK menjadi ASN, saya serahkan sepenuhnya kepada LAN untuk mendidik dan melatih pegawainya agar mampu duduk pada jabatan-jabatan struktural eselon 1 dan 2 serta kabag dan kasatgas yang setingkat dengan eselon 3 dan 4,” cetus Firli.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cvb3TE-KyB0&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Peralihan Status Pegawai Jadi ASN, KPK Kerja Sama dengan LAN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LAN

Berita Terkini