<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/27/8c578376-a407-4d27-a667-ed3319266537-2490020403.jpg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengecek prajurit di Yon TP 848/Satya Pandya Cakti di Lampung Tengah. (Kemhan)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengecek prajurit di Yon TP 848/Satya Pandya Cakti di Lampung Tengah. (Kemhan)</figcaption>
</figure> <div class="mt-5"> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin kembali mengingatkan pentingnya peran TNI dalam menjaga keamanan sosial masyarakat. hal itu dia sampaikan saat&nbsp;meninjau langsung kesiapsiagaan prajurit di Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) 848/Satya Pandya Cakti di Lampung Tengah pada Kamis (26/2). &rdquo;Kehadiran satuan harus dirasakan rakyat sebagai pelindung dan pengayom. Dengan demikian, tumbuh rasa memiliki dari masyarakat terhadap TNI,&rdquo; ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Kemhan pada Jumat (27/2). Yon TP 848/Satya Pandya Cakti merupakan bagian dari Brigade Infanteri (Brigif) TP 88/Ksatria Bukit Kaba yang berada di bawah jajaran Kodam II/Sriwijaya. Yon TP tersebut berada di wilayah Anak Tuha, Lampung Tengah. Sjafrie datang langsung ke batalyon itu sebagai bentuk perhatian terhadap kesiapan operasional dan profesionalisme prajurit di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Sjafrie menekankan pentingnya kehadiran TNI dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Dia juga ingin para prajurit turut serta mendorong pelaksanaan patroli bermotor bersenjata dengan buddy system sebagai langkah preventif. Tujuannya untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas seperti begal dan peredaran narkoba. &rdquo;Prajurit harus memiliki kemampuan, tetapi lebih dari itu harus memiliki kesanggupan untuk hadir dan mengabdi kepada rakyat,&rdquo; tegasnya. Pesan itu disampaikan oleh Menhan Sjafrie usai mendapat laporan dari Komandan Yonif TP 848. Dalam laporan tersebut disampaikan perkembangan atas pengembangan satuan dalam mendukung ketahanan wilayah melalui sejumlah program produktif. Di antaranya pengelolaan lahan jagung, lahan tebu, pengembangan peternakan kambing, dan serta budidaya ayam petelur. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan peran satuan yang tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah penugasan. Kemhan dan TNI terus mendorong pembangunan Yon TP di berbagai wilayah Indonesia sesuai target. Yakni mencapai 150 batalyon per tahun hingga 2029 mendatang. </div>

Sjafrie menekankan pentingnya kehadiran TNI dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat, antisipasi potensi gangguan kamtibmas.

Cek Prajurit Yon TP  848 di Lampung Tengah, Menhan Sjafrie Ingatkan Peran TNI Jaga Keamanan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/knSirgZr3uQyuJVVCB9vAlCLssC02Uwob2PHa25v-2209305247.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 854 kasus korupsi di KPK yang melibatkan pejabat daerah. (KPK)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 854 kasus korupsi di KPK yang melibatkan pejabat daerah. (KPK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. KPK dikabarkan menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa penyidik turut mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, dalam operasi kedap yang berlangsung pada Rabu (10/12). "Benar KPK telah mengamankan Bupati Lampung Tengah dan beberapa pihak terkait,&rdquo; kata Fitroh dikonfirmasi, Rabu malam. OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. "Suap proyek," tegasnya. Menelisik harta kekayaan Ardito Wijaya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman lhkpn.kpk.go.id, memiliki total harta kekayaan Rp 12.857.356.389 atau Rp 12,85 miliar. LHKPN itu dilaporkan pada 10 April 2025. Politikus Partai Golkar itu tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak lima bidang yang seluruhnya tersebar di wilayah Lampung Tengah. Harta kekyaan tidak bergerak itu senilai Rp 12.035.000.000. Ardito juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi, di antaranya Toyota Fortuner 2017, Honda CRV 2018, dan motor Suzuki 2011. Harta bergerak miliknya itu sejumlah Rp 705.000.000. Ardito turut melaporkan memiliki kas dan setara kas Rp 117.356.389. Sehingga, total harta seluruhnya sebesar Rp 12.857.356.389.

Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, ditangkap KPK dalam OTT, total harta kekayaannya mencapai Rp 12,85 miliar.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Segini Total Harta Kekayaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/senpi-rakitan-1104486484.jpg" alt="Barang bukti penangkapan pengedar sabu dan perakit senpi rakitan di Lampung Tengah, Lampung. Penangkapan tersangka sempat diwarnai pengadangan oleh massa. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti penangkapan pengedar sabu dan perakit senpi rakitan di Lampung Tengah, Lampung. Penangkapan tersangka sempat diwarnai pengadangan oleh massa. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penangkapan seorang pengedar narkoba di Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada Jumat pekan lalu (17/10) sempat diwarnai pengadangan oleh massa. Namun, Polres Lampung Tengah memastikan bahwa tersangka berinisial RB yang juga memproduksi senjata api (senpi) rakitan tetap ditangkap. Dikutip dari keterangan resmi yang disampaikan oleh Polres Lampung Tengah pada Rabu (22/10), Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menyatakan bahwa tersangka adalah bandar narkoba jenis sabu. Petugas menangkap RB sekitar pukul 15.30 WIB di Gang PLTU, Kampung Komering Agung. "Saat upaya penangkapan memang sempat terjadi perlawanan dan pengadangan oleh massa, namun hal itu bisa diatasi dan tersangka berikut barang bukti berhasil diamankan ke Polres Lampung Tengah," ungkap Kasat Res Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Eko Heri Susanto. Barang bukti yang diamankan dari lokasi penangkapan tersangka bukan hanya narkoba. Polisi mendapati peralatan yang diduga digunakan oleh pelaku untuk memproduksi senpi rakitan, termasuk senpi rakitan berjenis laras panjang. Barang bukti tersebut diantaranya terdiri atas: <ul> <li>2 pirek kaca berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.</li> <li>1 alat isap sabu (bong) terbuat dari botol Yakult.</li> <li>1 buah bong dari botol Teh Pucuk Harum.</li> <li>2 plastik klip sedang dan satu plastik klip kecil bekas sabu.</li> <li>2 korek api gas.</li> <li>2 jarum sumbu api.</li> <li>2 sekop kecil dari pipet plastik.</li> <li>1 unit timbangan digital.</li> <li>2 rangka senjata api jenis revolver.</li> <li>4 kerangka senjata laras panjang dan senapan angin.</li> <li>Beberapa komponen seperti pelatuk, per senjata, dan magazine kaliber 7,62 mm serta 22 mm.</li> <li>16 butir selongsong peluru, baik kosong maupun terisi, termasuk kaliber 38 mm.</li> <li>Gambar desain teknis senjata revolver.</li> <li>Peralatan perakitan seperti bor, gerinda, clamp duduk, serta mata gerinda dan mata bor.</li> </ul> "Saat dilakukan pengembangan, diketahui bahwa tersangka tidak hanya terlibat dalam peredaran narkoba, namun juga diduga memproduksi senjata api rakitan," terang Eko. Berdasar hasil pemeriksaan awal, polisi mendapati bahwa tersangka telah beberapa kali merakit senpi rakitan untuk memenuhi pesanan. Tersangka juga mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya, bukan milik orang lain. "Dari pemeriksaan tersangka, dia mengaku telah beberapa kali merakit senjata api berdasarkan permintaan. Hal ini dilakukan bersamaan dengan aktivitas peredaran narkotika yang dilakukannya," jelas Eko. Menurut Eko, temuan barang bukti kasus tindak pidana pembuatan senpi rakitan dilimpahkan kepada Satreskrim Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti lebih dalam. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan seorang penyalahguna narkoba berinisial RZ. "Selain RB, kami juga mengamankan satu penyalahguna berinisial RZ yang turut diamankan saat penangkapan RB di TKP," ujarnya.&nbsp;

Penangkapan RB, bandar narkoba di Lampung Tengah, diwarnai pengadangan massa, polisi amankan barang bukti senjata api dan narkoba.

Upaya Penangkapan Bandar Narkoba dan Pembuat Senpi di Lampung Tengah Diadang Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Juru-Bicara-KPK-Tessa-Mahardika-Dery-Ridwansah-1JPG-3991813634.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran (TA) 2024-2025. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan, penyidik berhasil menyita dokumen dan barang Bukti Elektronik (BBE) usai menggeledah Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. "Untuk hasil geledah disita dokumen dan BBE ya," kata Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (23/4). Upaya paksa penggeledahan ini dilakukan setelah KPK menetapkan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Nopriansyah (NOP) sebagai tersangka. Hal ini setelah tim satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di OKU, Sumsel, pada Sabtu (15/3). Selain Nopriansyah, KPK juga menetapkan empat pihak lainnya sebagai tersangka. Mereka diantaranya Ketua Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati (UH); Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ); Ketua Komisi III DPRD OKU, M. Fahrudin (MFR); serta dua pihak swasta M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS). Kasus ini berawal saat tiga anggota DPRD OKU menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR OKU, karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran. Selanjutnya, pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad yang akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU. Empat tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara (NOP atau anggota DPRD OKU). Sementara dua tersangka pemberi dari pihak swasta yakni MFZ dan ASS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor. &nbsp;

KPK geledah Dinas Perkim Lamteng, amankan barang bukti terkait kasus suap di OKU, lima tersangka ditetapkan.

KPK Amankan Barang Bukti Dokumen hingga Elektronik Usai Geledah Kantor Dinas Perkim Lamteng

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/20250211_181004-1112333619.jpg" alt="Juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah melakukan penggeledahan di Kabupaten Lampung Tengah, pada Selasa (22/4). Tim penyidik melakukan upaya penggeledahan terhadap kantor pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.&nbsp; Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkapkan, penggeledahan itu saat ini tengah berlangsung. KPK tengah mencari alat bukti terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan. "Penyidik sedang melakukan tindakan Penggeledahan di Kabupaten Lampung Tengah terkait perkara dugaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran (TA) 2024-2025," kata Tessa kepada wartawan, Selasa (22/4). Meski demikian, KPK saat ini tidak bisa menjelaskan informasi secara rinci terkait penggeledahan tersebut. Lembaga antirasuah akan memberikan keterangan lebih lanjut, terkait barang bukti yang diamankan setelah penggeledahan selesai. "Untuk detilnya akan disampaikan setelah rangkaian kegiatan selesai," ucap Tessa. Upaya paksa penggeledahan ini dilakukan setelah KPK menetapkan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Nopriansyah (NOP) sebagai tersangka. Hal ini setelah tim satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di OKU, Sumsel, pada Sabtu (15/3). Selain Nopriansyah, KPK juga menetapkan empat pihak lainnya sebagai tersangka. Mereka diantaranya Ketua Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati (UH); Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ); Ketua Komisi III DPRD OKU, M. Fahrudin (MFR); serta dua pihak swasta M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS). Kasus ini berawal saat tiga anggota DPRD OKU menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR OKU, karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran. Selanjutnya, pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad yang akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU. Empat tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara (NOP atau anggota DPRD OKU). Sementara dua tersangka pemberi dari pihak swasta yakni MFZ dan ASS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor. &nbsp;

KPK melakukan penggeledahan di Lampung Tengah terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU.

KPK Geledah Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lampung Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/07/Saleh-Mukadam-783600811.jpg" alt="Anggota DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam (MSM), 48, ditetapkan sebagai tersangka penembakan" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam (MSM), 48, ditetapkan sebagai tersangka penembakan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPRD Lampung Tengah, Muhammad Saleh Mukadam (MSM), 48, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penembakan. Kader Partai Gerindra itu diduga melepaskan tembakan yang mengenai seorang warga bernama Salam hingga meninggal dunia. MSM ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 359 KUHP dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara. Berikut fakta-fakta peristiwa penembakan itu: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014839642/ayu-ting-ting-batal-nikah-dengan-lettu-fardhana-nikita-mirzani-singgung-miras-hingga-judi-online">Ayu Ting Ting Batal Nikah dengan Lettu Fardhana, Nikita Mirzani Singgung Miras hingga Judi Online</a> 1. Peristiwa penembakan terjadi saat pesta pernikahan &nbsp;Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik menjelaskan, penembakan terjadi pada Sabtu (6/7) pagi. Saat itu, MSM sebagai warga yang ditokohkan hadir untuk menyambut keluarga besan dengan melepaskan tembakan dalam resepsi pernikahan. "Dalam acara resepsi pernikahan ada kegiatan adat menyambut keluarga besan. Kemudian dalam kegiatan itu pelaku MSM ini hadir sebagai warga yang ditokohkan untuk melepaskan tembakan sebagai penyambutan," kata Umi, Minggu (7/7). 2. Peluru mengenai kepala korban &nbsp;Senjata api yang digunakan oleh MSM itu mengarah ke seorang warga bernama Salam, 32, yang saat itu tengah berada di lokasi acara pernikahan. Peluru tersebut justru mengenai kepala korban. "Senjata api yang ditembakkan itu pelurunya ini mengenai seorang warga yang kala itu tengah duduk di dekat parit di lokasi kejadian. Peluru tersebut langsung mengenai kepalanya," ungkap Umi. 3. Amankan beberapa pucuk senjata&nbsp; Aparat kepolisian mengamankan barang bukti beberapa pucuk senjata api, amunisi hingga magazine. Beberapa yang diamankan yakni satu pucuk senpi jenis Zoraki MOD 914-T, sebuah magazine, sebuah selongsong amunisi, satu pucuk senpi laras panjang FNC Belgia, dan satu pucuk senpi HS. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit menjelaskan, barang bukti itu diamankan setelah pihaknya melakukan penggeledahan di tiga rumah pada lokasi berbeda. "Seluruh barang bukti tersebut didapat dari hasil olah TKP, Tim gabungan menggeledah 3 rumah, diantaranya satu rumah tersangka di Dusun I Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya dan satu rumah MSM di Jalan Cempaka Margorejo Metro Selatan Kota Metro, serta satu rumah milik SW warga Bumi Nabung Timur," papar Andik. 4. Tersangka anggota Partai Gerindra&nbsp; Tersangka Muhammad Saleh Mukadam merupakan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2019-2024, dan kembali terpilih untuk periode 2024-2029 pada Pileg 2024 lalu. Dalam laman&nbsp; DPRD Lampung Tengah, Saleh Mukadam tergabung dalam Komisi IV.&nbsp; Sebelumnya Mukadam juga pernah tercatat sebagai Sekretaris di Komisi III. Saleh Mukadam juga tercatat dalam susunan pengurus DPC Lampung Tengah. Dia menempati posisi sebagai Wakil Ketua (Waka) I.

Anggota DPRD Lampung Tengah, Muhammad Saleh Mukadam (MSM), 48, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penembakan.

Fakta-fakta Anggota DPRD Lampung Tengah Tembak Warga di Resepsi Pernikahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/WhatsApp-Image-2024-04-24-at-205153-2920062392.jpeg" alt="Ilustrasi polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Metro melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Pemeriksaan digelar sejak Kamis (27/6) malam sekitar Pukul 22.00 WIB di Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Kabidhumas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik membenarkan adanya pemeriksaan itu. Pemeriksaan berkaitan dengan kasus penipuan proyek dengan tersangka Erwin Saputra dan Ferdian Ricardo. &rdquo;Benar, tadi malam penyidik dari Polres Metro melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Tengah. Pemeriksaan berlangsung di Polsek Gambir Polres Jakarta Pusat,&rdquo; kata Umi, Jumat (28/6). Umi menjelaskan, kasus tersebut berawal dari laporan korban Habriansyah. Dia melaporkan Erwin Saputra atas penipuan dan atau penggelapan pembangunan proyek jalan, talut hingga sumur bor sebesar Rp 2 miliar. &rdquo;Pelapor atas nama Habriansyah melaporkan Erwin Saputra atas dugaan penipuan proyek pada 2022. Korban ini mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 2 miliar,&rdquo; ucap Umi Fadillah Astutik.&nbsp; Dari laporan yang dibuat korban pada 15 Agustus 2023, pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan. Hingga pada akhirnya pelaku Erwin Saputra ditangkap pada 30 April 2024. &rdquo;Pada 30 April, Erwin Saputra berhasil ditangkap Satreskrim Polres Metro,&rdquo; jelas Umi Fadillah Astutik. Singkat cerita, dalam proses penyelidikan kasus tersebut, polisi menemukan fakta baru. Erwin mengaku telah menyetor uang tersebut kepada Ferdian Ricardo. Ferdian berstatus sebagai keponakan dari Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Erwin juga mengaku bahwa uang yang disetorkan ke Ferdian Rp 4 miliar. Uang tersebut akan diserahkan ke Musa Ahmad. Ferdian sendiri hingga kini belum tertangkap, polisi masih terus melakukan pencarian. &rdquo;Dari pengakuan Erwin, dia (Ferdian) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Metro. Dia juga telah ditetapkan menjadi DPO dan penetapan DPO-nya sudah diterbitkan oleh Polres,&rdquo; ujar Umi. Pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad merupakan proses penyelidikan atas keterangan Erwin Saputra. &rdquo;Bupati Lampung Tengah memang tadi malam telah dimintai keterangan di Polsek Gambir Polres Jakarta Pusat. Dia dimintai keterangan dengan didampingi kuasa hukumnya,&rdquo; ungkap Umi Fadillah Astutik. Meski begitu, Umi belum bisa memaparkan hasil pemeriksaan terhadap Ketua DPD Partai Golkar Lampung Tengah tersebut. &rdquo;Materi pemeriksaan itu saya belum dapat, itu masih di Polres Metro,&rdquo; tutur Umi.

Polres Metro periksa Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad di Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat terkait kasus dugaan penipuan proyek

Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad Diperiksa Polisi di Jakarta, Ini Kasusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/Bayi-1116079012.jpg" alt="Balita korban kecelakaan merangkak keluar dari puing-puing truk yang ringsek." width="100%">
<figcaption>Balita korban kecelakaan merangkak keluar dari puing-puing truk yang ringsek.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang bayi yang masih balita berhasil selamat dan keluar dari truk yang ringsek. Truk tersebut mengalami kecelakaan di sebuah jalan raya. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @ardylintas35. &ldquo;Astagfirullah ya Allah depan mata langsung ya Allah hari ini, bawa anak dan istri lagi ya Allah,&rdquo; demikian tertulis dalam video dikutip JawaPos.com pada Senin (11/9). Dalam video tersebut, dua mobil truk terlihat baru saja mengalami kecelakaan. Satu truk berwarna merah tampak terguling ke kiri jalan, sementara satu lagi truk berwarna kuning-ungu ringsek di tengah jalan. Mirisnya, di dalam kepala truk berwana kuning yang ringsek itu, keluar sambil merangkak seorang balita dari bawah dengan tertatih. Balita tersebut muncul dan berusaha untuk berdiri, namun terjatuh lagi, hingga beberapa kali. Sementara di atasnya, tampak seorang wanita juga muncul dari jendela pintu truk. Ia berusaha keluar dan turun untuk menghampiri sang balita. Selain itu, di atas truk merah yang terguling, juga tampak seorang laki-laki berdiri yang kemungkinan turut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Dilansir dari Radar Garut/Jabar Ekspres (Jawa Pos Group), kecelakaan tersebut terjadi di jalan Lintas Pantai Timur Sumatera, Lampung Tengah pada Sabtu (9/9) Pukul 07.30 WIB.

Viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang bayi yang masih balita berhasil selamat dan keluar dari truk yang ringsek.

Viral, Balita Selamat dari Kecelakaan di Lampung, Merangkak Keluar dari Dalam Truk yang Ringsek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polisi-tembak-polisi-di-lamteng.jpg" alt="21 ADEGAN: Proses rekonstruksi di jalan menuju rumah korban Aipda Ahmad Karnain dan rumah anggota Polres Way Pengubuan, Lampung Tengah, itu kemarin. (RADAR LAMPUNG)" width="100%">
<figcaption>21 ADEGAN: Proses rekonstruksi di jalan menuju rumah korban Aipda Ahmad Karnain dan rumah anggota Polres Way Pengubuan, Lampung Tengah, itu kemarin. (RADAR LAMPUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Besok (8/9) Aipda Rudi Suryanto (RS) yang menembak rekannya sesama polisi, Aipda Ahmad Karnain (AK), menjalani sidang etik. Dia terancam pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat.  Kemarin (6/9) rekonstruksi kasus di Lampung Tengah (Lamteng) yang mengakibatkan tewasnya Aipda AK itu dihelat. Dua polisi tersebut merupakan personel di Polsek Way Pengubuan. RS merupakan Kanit Provos Polsek Way Pengubuan, sedangkan AK adalah Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Kampung Putralempuyang.  Peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu (4/9) malam. RS mendatangi AK di rumahnya, menembaknya di dada sebelah kiri. Korban sempat lari ke dalam rumah sebelum kemudian tersungkur di hadapan istri dan anak.  ”Sesuai atensi dan perintah Bapak Kapolda (Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus), kasus ini harus segera dituntaskan. Sekarang ini berkas perkara sudah hampir lengkap dan secepatnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum,” kata Kabidhumas Polda Lampung Kombespol Zahwani Pandra Arsyad seperti dilansir Radar Lampung.  Sidang etik rencananya digelar di Polres Lamteng yang akan dipimpin langsung oleh Kabidpropam Polda Lampung Kombespol Syarhan. ”Pemeriksaan secara paralel, proses pidana dan kode etik berjalan,” ungkapnya.  Dalam kasus itu, kata Pandra, pihaknya juga telah menurunkan tim psikologi Biro SDM (Sumber Daya Manusia) Polda Lampung. ”Hasil observasi, tersangka secara umum bisa menjawab pertanyaan penyidik secara normal. Tersangka sudah mengakui perbuatannya, sudah ada penyesalan, dan siap mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat,” ujarnya.  Polisi menyebutkan, RS nekat menembak korban karena dendam dan tersinggung. Di hadapan penyidik, tersangka mengaku emosional lantaran korban sering menjelek-jelekkan dirinya dan keluarga di depan orang lain. Termasuk perkara arisan istrinya.  Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus mencopot jabatan AKP Muhammad Ali Mansyur sebagai Kapolsek Way Pengubuan setelah kejadian Senin (5/9).  Ali Mansyur menduduki jabatan baru sebagai Kasubbagfaskon Baglog Polres Lamteng. Kapolsek Way Pengubuan sementara dijabat Iptu Andi Meiriza Putra, Pama Polres Lamteng.  Terkait dengan pencopotan Kapolsek Way Pengubuan itu, Pandra menyatakan ada 16 program Kapolri. Dalam program ke-14, ada pengawasan pimpinan terhadap kegiatan anggota. ”Permasalahan sekecil apa pun terhadap anggota harus diketahui pimpinan. Jadi, kinerja yang bersangkutan sekarang ini dievaluasi,” katanya.

Polisi Penembak Polisi Besok Sidang Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/konfrontasi-orang-azis-syamsuddin.jpg" alt="PERIKSA SAKSI: Azis Syamsuddin bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (3/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA SAKSI: Azis Syamsuddin bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (3/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang lanjutan dugaan suap mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (3/1) menghadirkan empat saksi. Mereka dikonfrontasi satu sama lain. Salah satunya adalah orang kepercayaan Azis, Aliza Gunado.  Agenda konfrontasi keterangan itu dilakukan lantaran Aliza mengaku tidak mengenal saksi-saksi yang dihadirkan jaksa pada sidang sebelumnya. Para saksi tersebut adalah Aan Riyanto (mantan kepala seksi pengujian mutu di Dinas Bina Marga Lampung Tengah), Taufik Rahman (mantan kepala dinas bina marga), dan Darius Hartawan (konsultan proyek).  Di persidangan, Aliza tetap mengaku tidak mengenal para saksi tersebut. Padahal, ketiga saksi yang dihadirkan kompak mengaku mengenal Aliza. Bahkan, mereka menyatakan sempat bertemu dengan Aliza untuk menyerahkan uang pada 2017. ”Tidak kenal,” jawab Aliza saat ditanya majelis hakim pengadilan tipikor tentang saksi-saksi tersebut.  Di sisi lain, saksi Aan tetap bersikukuh memegang keterangannya. Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) itu mengaku menyerahkan uang total Rp 2,085 miliar kepada Aliza pada Juli 2017. Penyerahan uang dilakukan bertahap. ”Uang itu mau dikasihkan ke terdakwa (Azis Syamsuddin, Red),” ungkap Aan.  Aan mengetahui uang itu telah ditukarkan dalam mata uang dolar Singapura oleh Aliza melalui dua kawannya. Dia ingat betul ketika itu Aliza menunjukkan uang dolar hasil penukaran tersebut kepadanya.  Penyerahan uang ke Aliza itu ditengarai menjadi akar perkara dugaan suap yang melibatkan Azis. Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Azis memberikan uang kepada eks penyidik KPK Robin Stepanus Pattuju untuk mengondisikan penyelidikan perkara pengurusan dana alokasi khusus (DAK) di Lamteng.  Sementara itu, Azis mengaku tidak pernah menerima uang seperti yang disampaikan Aan. Menurut dia, Aliza tidak pernah membicarakan pengurusan DAK Lamteng.

Orang Kepercayaan Azis Syamsuddin Mengaku Tidak Kenal dengan Saksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lampung tengah

Berita Terkini

Cek Prajurit Yon TP 848 di Lampung Tengah, Menhan Sjafrie Ingatkan Peran TNI Jaga Keamanan Masyarakat