<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/revisi-kuhp-untungkan-koruptor_m_217468.jpeg" alt="Peneliti ICW Lalola Ester (kiri) saat memaparkan kelemahan RKUHP." width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Lalola Ester (kiri) saat memaparkan kelemahan RKUHP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menghadapi sejumlah pro kontra. Ada beberapa persoalan yang menjadi. Di antaranya lesbian, gay biseksual, dan transgender (LGBT) serta penindakan terhadap kasus korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahan KUHP yang sedang direvisi itu masih menguntungkan para koruptor . Peneliti ICW Lalola Ester berpendapat, RKUHP yang sedang dibahas saat ini melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alias menguntungkan para koruptor. Tercatat ada 6 pasal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (<a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/06/2018/bahas-revisi-uu-kuhp-ppp-soroti-pidana-bagi-pelaku-lgbt" target="_blank">Tipikor</a>) yang masuk dalam perumusan RKUHP. Hal itu dianggap melemahkan. Contoh yang melemahkan yakni, tidak adanya pengaturan terhadap pidana tambahan uang pengganti. Sementara di UU Tipikor hal tersebut telah diatur dalam pasal 18. "di pasal 72 RKUHP tidak diatur pidana tambahan uang pengganti sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang Tipikor. Padahal pidana tambahan berpotensi besar untuk mengembalikan keuangan negara," ungkap Lola di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/6). Lebih jauh dia menyebut, pasal lain yang dianggap melemahkan terhadap tindak pidana korupsi yakni turunnya jumlah denda bagi pelaku korupsi. Di UU Tipikor kategori 2 pelaku korupsi minimal dijatuhi hukuman Rp 50 juta, tapi di RKUHP jumlahnya turun hanya Rp 10 juta. Keringanan hukuman juga didapatkan aktor percobaan atau pemufakatan kejahatan korupsi. Di UU <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/31/05/2018/denda-dan-uang-pengganti-salah-satu-hukuman-yang-bikin-jera-koruptor" target="_blank">Tipikor</a> aktor tersebut dapat dikenai hukuman sama dengan pelaku utama korupsi, tapi di RKUHP hukuman berkurang menjadi dua per tiga. "Ketiga soal bagaimana kekhususan seperti pelaku percobaan pelaku pemufakatan jahat pelaku yang dipidana, kalau di Undang-undang Tipikor sama dengan pelaku utamanya, tapi di RKUHP dipotong 2 per 3 maksimal, jadi ini kan menghilangkan kekhususan di Undang-undang Tipikor," lanjut Lola. Lola menilai RKUHP juga menghilangkan kekhususan terhadap tindak pidana khusus korupsi. Hal itu terlihat dari adanya pasal 732 RKUHP yang menegaskan bahwa 1 tahun setelah RKUHP ini disahkan. UU sektoral akan mengacu kepada RKUHP. Adanya 6 pasal UU Tipikor yang dimasukkan ke dalam RKUHP dinilai akan berdampak pada ketidakjelasan diskresi penegak hukum. Sebab meski pasalnya sama namun sanksi yang dijatuhkan berbeda. Hal itu memicu adanya aksi jual beli hukuman. Oknum nakal dapat memilih mana pasal yang lebih enak dijeratkan kepada dirinya guna mencari sanksi paling ringan.

Revisi KUHP Untungkan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-pertanyakan-proses-recruitment-hakim_m_216781.jpeg" alt="Peneliti ICW Lalola Ester" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Lalola Ester</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti adanya sejumlah kasus korupsi yang menjerat penegak hukum, utamanya hakim. Peneliti ICW Lalola Easter mempertanyakan bagaiman aproses rekrutmen hakim sehingga korupsi bisa terjadi di kalangan penegak hukum. &ldquo;Ini bisa ditarik mundur ke sistem rekrutmen, merit (kepantasan) dan promosi jabatan. Banyak yang kami terima, promosi jabatan itu enggak pakai sistem merit, beberapa naik karena secara umur atau perasaan tidak enak,&rdquo; jelas <a href="https://www.jawapos.com/tag/8842/hakim" target="_blank">Lalola</a> di Jakarta, Kamis (31/5). Sementara menanggapi adanya kasus tersebut, mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar mengatakan, pihaknya mengaku MA telah meminta bantuan PPSDM UI (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia) dalam proses rekrutmen hakim. &ldquo;Kami sudah menjalani itu dan ada kualifikasinya, K1,K2,K3,K4. K1 itu sempurna tanpa cacat, K2 itu ada catatan sedikit, K3 itu dia masih bisa ditoleransi, dan K4 itu tidak bisa dipercaya,&rdquo; jelas Artidjo. Namun lantaran minimnya hakim, Artidjo mengatakan pernah ada seseorang dengan kategori K4 terpaksa diangkat sebagai hakim. Namun, Artidjo mengatakan semua hakim dengan kualifikasi K4 tersebut akhirnya tertangkap atas kasus korupsi seperti suap. &ldquo;Kami pernah angkat hakim K4 itu, dan ditangkap semua, yang di Semarang dan di Bandung. Jadi pernah MA hanya terima 1 saja, dengan demikian kami sudah berusaha untuk membenahi,&rdquo; ungkapnya. Untuk diketahui, lembaga antirasuah memang telah beberapa kali menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan penegak hukum, seperti hakim. Yang terbaru, hakim dan panitera PN Tangerang sebagai tersangka dugaan suap. Sebelumnya juga ada dua hakim adhoc Kartini Julianna Marpaung, divonis 8 tahun penjara sedangkan kepada Heru Kisbandono menjatuhkan vonis 6 tahun penjara. Ada juga hakim MK yang juga terjerat korupsi, yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Ini mencerminkan jika rentetan penegak hukum&nbsp;belum bersih dari&nbsp;kasus korupsi.

ICW Pertanyakan Proses Recruitment Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/calon-deputi-penindakan-kpk-ini-tak-patuh-laporkan-lhkpn_m_199421.jpeg" alt="Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan seleksi guna mencari sosok Deputi Penindakan KPK yang ditinggalkan Heru Winarko. Dalam tahap seleksi ini, KPK telah melakukan proses wawancara terhadap tiga calon, antara lain Brigjen Pol Firli, jaksa senior Wisnu Baroto, dan jaksa senior Witono. Menanggapi sosok tiga calon deputi ini, peneliti Indonesia Corruption Watch Lalola Ester angkat bicara. Menurut dia, tiga sosok ini tidak layak menduduki jabatan penting di KPK. Ini karena menurutnya, tiga orang yang diajukan oleh institusi kepolisian dan kejaksaan tersebut tidak patuh melaporkan harta kekayaannya. &ldquo;Wisnu Baroto terakhir mendaftarkan LHKPN pada&nbsp; 2011 dengan total kekayaan Rp 866 juta, saat diangkat menjadi Aspidum Kajati Sulsel,&rdquo; kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/197287/seleksi-deputi-penindakan-kpk" target="_blank">Lalola</a> kepada JawaPos.com, Selasa (27/3). Padahal saat ini, dia telah menjabat sebagai Direktur Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus Kejagung. Sementara, <a href="https://www.jawapos.com/tag/197287/seleksi-deputi-penindakan-kpk" target="_blank">Firli </a>tercatat melaporkan LHKPN pada 31 Maret 2002, dengan total kekayaan senilai Rp 162 juta. Padahal saat ini dia menjabat sebagai Kapolda NTB. Untuk Witono sendiri terakhir melaporkan LHKPN pada 2015 silam dengan total kekayaaan Rp 947 juta. "Tidak ada rekam jejak yang signifikan dalam kerja pemberantasan korupsi," kata Lola. Lola mengatakan, dengan belum diperbaharuinya LHKPN tersebut, maka hal ini harus menjadi pertimbangan bagi KPK untuk tidak memilihnya. "Kalau untuk teknis administratif dan kepatuhan saja masih minim, bagaimana mau jadi Deputi KPK? Harusnya hal ini juga jadi pertimbangan serius bagi KPK. Jangan sampai orang yg terpilih nanti selain rekam jejaknya tidak terlalu menonjol, diperparah dengan ketidakpatuhannya terhadap hal yang bahkan sifatnya teknis administratif," tegasnya. Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Katanya, tak adanya kesadaran untuk melaporkan LHKPN, maka tiga calon tersebut diragukan letak integritas dan komitmen melawan korupsi. "Tidak pernah lapor LHKPN, dimana integritas dan komitmen lawan korupsinya?," tandasnya. Oleh karena itu, Dahnil menyarankan agar hal ini jadi pertimbangan matang-matang untuk menolak ketiganya menduduki jabatan deputi penindakan. "Ketika pimpinan KPK dan konsultan independen mengabaikan hal yang mendasar ini, terang memang KPK kehilangan independensi dan membiarkan praktik perusakan KPK dari dalam melalui pola recruitment yang miskin integritas," tutupnya. Terpidsah, ketika dimintai tanggapan hal ini, sejumlah pimpinan KPK seperti Agus Raharjo, Laod M Syarief dan Saut Situmorang belum menanggapi pesan konfirmasin yang dilayangkan JawaPos.com. Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pada Senin (26/3), telah dilakukan wawancara oleh Pimpinan KPK terhadap 3 calon Deputi Bidang Penindakan. Mereka yakni Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Firli, mantan Jaksa Penuntut Umum KPK Wisnu Baroto dan&nbsp;berasal dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Witono. "Wawancara dengan Pimpinan KPK dilakukan proses seleksi dilakukan secara bertahap oleh lembaga independen atau eksternal," tukasnya pada awak media melalui pesan singkat, Selasa (27/3). &nbsp; &nbsp;

Calon Deputi Penindakan KPK Ini Tak Patuh Laporkan LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/lalola-easter-anak-muda-harus-lebih-kritis-suarakan-antikorupsi_m_1509165007_165207.jpeg" alt="Aktivis Antikorupsi ICW Lalola Ester" width="100%">
<figcaption>Aktivis Antikorupsi ICW Lalola Ester</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di kalangan aktivis atau pegiat antikorupsi, nama Lalola Easter bisa terbilang cukup familiar. Meski tergolong masih muda, peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW) ini cukup vokal menyuarakan gaung antikorupsi di berbagai media. Siapa sangka, kiprahnya dalam menyuarakan budaya <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/27/165034/kpk-bikin-sumpah-pemuda-antikorupsi-begini-bunyinya" target="_blank">antikorupsi</a> berawal dari seringnya mendapatkan tugas kuliah, mengawal sidang banyak kasus hukum di pengadilan. Saat itu, Lola menilai ada banyak keanehan yang dia lihat di persidangan. Misalnya, hukuman seorang pencuri yang divonis dua hingga tahun sama dengan terdakwa kasus korupsi. Padahal, korupsi tergolong kejahatan luar biasa. "Kayaknya kalau begini-begini terus enggak diselesaikan, kita enggak akan maju-maju. Nah, dari situ tentunya jadi pengin tahu lebih jauh kenapa bisa kayak gitu," kata Alumni Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2008-2013 itu kepada JawaPos.com. Dengan niat tulus ingin mengkritisi banyak hal di bidang hukum itulah, Lola akhirnya memilih bergabung di ICW pada Oktober 2013. Di sana, Lola meneliti banyak hal khususnya terkait kasus-kasus korupsi dan kinerja aparat penegak hukum. Dia mengaku tak jarang mendapatkan tekanan atau respons reaktif setelah mengkritisi satu isu tertentu. Contohnya, saat dia dan para peneliti ICW vokal membicarakan peristiwa Cicak vs Buaya. Serta, mengkritisi kinerja Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan HM. Prasetyo. "Beberapa kali Jaksa Agung cukup responsif dalam menanggapi kritisisme yang disampaikan oleh teman-teman juga," ujar Lola. Selain itu, kata Lola, pekerjaan aktivis antikorupsi juga rentan dengan intaian orang-orang tak dikenal. Dan itu beberapa kali dialami oleh Lola dan rekan-rekannya. Secara pribadi Lola belum pernah mengalami tekanan seperti sejumlah rekannya yang sampai dilaporkan ke jalur hukum oleh pihak tertentu. Meski demikian, menurut Lola, hal-hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para aktivis pegiat antikorupsi. "Artinya ancaman sekarang buat teman-teman aktivis itu memang dari jalur hukum soal pencemaran nama baik. Pasal defamasi itu sangat populer digunakan untuk melawan balik orang-orang yang cukup vokal menyuarakan antikorupsi," paparnya. Lola lantas memiliki makna tersendiri soal Sumpah Pemuda. Menurut dia, anak muda bisa melakukan banyak hal lebih dari apa yang dibayangkan. Termasuk, mengkritik banyak ketidakberesan di negeri sendiri. "Karena memang anak mudalah yang sebenarnya punya kuasa untuk menentukan kondisi bangsa juga. Jadi kalau anak muda tahu posisinya ada di situ, harusnya kita bisa lakukan banyak hal," tegas Lola. Apalagi, kata Lola, saat ini arus informasi yang kian luas dan tak terbatas, sehingga anak muda dituntut untuk lebih kritis melalui media apapun, termasuk dengan penggunaan gawai. "Saya yakin anak muda sekarang bisa jadi lebih kritis. Karena arus informasi sudah tidak terbatas dan anak-anak muda sekarang itu sangat gape sangat familiar dengan menggunakan teknologi," tutut Lola. "Kita sudah punya hal itu (potensi, red). Tinggal mungkin bagaimana mengkanalkan kritisisme itu dalam bentuk yang tepat dan tepat sasaran," imbuhnya.

Lalola Easter: Anak Muda Harus Lebih Kritis Suarakan Antikorupsi

lalola ester

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lalola ester

Berita Terkini

Revisi KUHP Untungkan Koruptor

ICW Pertanyakan Proses Recruitment Hakim

Calon Deputi Penindakan KPK Ini Tak Patuh Laporkan LHKPN

Lalola Easter: Anak Muda Harus Lebih Kritis Suarakan Antikorupsi

Download Aplikasi JawaPos.com