<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/27/JKT-1-PP-MUHAMMADIYAH-DATANGI-BRIN-FED-8JPG-4060762545.jpg" alt="Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan badan baru bernama Indonesian Research and Innovation Fund (IRIF). Tujuannya, mengintegrasikan tiga komponen ekosistem penelitian dan inovasi. Yakni, hibah pendanaan, mobilisasi peneliti, dan penggunaan infrastruktur riset. Peluncuran IRIF disampaikan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko seusai pembukaan Indonesia Research and Innovation Expo (Inari Expo) 2023 di Cibinong, Bogor, kemarin (20/9). Dia menjelaskan, IRIF dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN sebagai lembaga pendanaan riset dan inovasi di Indonesia. Sekaligus meningkatkan peran BRIN di tingkat global. Dia mengungkapkan, IRIF secara tidak langsung menyediakan dana hibah untuk riset dan inovasi. Lebih dari itu, IRIF mengumpulkan sejumlah skema pendanaan riset yang bersumber dari APBN maupun dana abadi di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Handoko mencontohkan, salah satu skema pendanaan riset adalah Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM). Dia menyebutkan, dana abadi penelitian di LPDP saat ini sekitar Rp 13 triliun. Dari dana pokok tersebut, setiap tahun nilai manfaat mencapai Rp 400 miliar sampai Rp 500 miliar. Dana itu kemudian dikelola bersama BRIN untuk hibah riset dan inovasi. &rdquo;Nah, IRIF itu kumpulan dari skema fungsi kita sebagai funding agency. Jadi, bukan hanya hibah riset dalam bentuk uang, tetapi juga infrastruktur. Kemudian, mobilitas periset,&rdquo; jelasnya. Handoko menegaskan, kegiatan riset dan inovasi bukan sebatas soal pendanaan. Tetapi juga terkait dengan infrastruktur atau peralatan penelitian serta SDM peneliti. Menurut Handoko, infrastruktur riset justru membutuhkan biaya cukup besar. &rdquo;Kami open infrastruktur riset,&rdquo; kata mantan kepala LIPI tersebut. Banyak perusahaan yang tidak menjalankan riset karena terkendala peralatan yang mahal. Mereka lebih memilih inovasi yang sudah jadi. Adanya infrastruktur riset yang bebas digunakan dan ketersediaan peneliti diharapkan bisa menumbuhkan budaya riset dan inovasi di Indonesia. Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono menyatakan, beragam skema fasilitasi riset telah dimanfaatkan periset dari berbagai kalangan di dalam negeri. Baik dari BRIN, perguruan tinggi, swasta, industri, maupun masyarakat umum. Namun, untuk skala internasional, IRIF inilah yang berfungsi sebagai jembatan antara periset luar negeri dan dalam negeri. &rdquo;Jadi, IRIF ini seperti jembatan atau hub,&rdquo; katanya. (wan/c14/oni)

BRIN meluncurkan badan baru bernama Indonesian Research and Innovation Fund (IRIF). Tujuannya, mengintegrasikan tiga komponen ekosistem.

BRIN Bentuk IRIF, Integrasikan Dana Hibah, Peneliti, dan Infrastruktur Riset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/Untitledu-2054779882.jpg" alt="Megawati Soekarnoputri resmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya bertepatan dengan Peringatan Hari Mangrove Sedunia pada Rabu (26/7)." width="100%">
<figcaption>Megawati Soekarnoputri resmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya bertepatan dengan Peringatan Hari Mangrove Sedunia pada Rabu (26/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kebun Raya Mangrove Surabaya telah diresmikan pada Rabu (26/7) bertepatan dengan Peringatan Hari Mangrove Sedunia. Kebun raya yang memiliki luas total 34 hektare tersebut, diresmikan Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI) yang sekaligus Presiden Ke-5 Republik Indonesia (RI) Megawati Soekarnoputri. Peresmian dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, Kebun Raya Mangrove Surabaya terunik di antara 45 kebun raya di seluruh Indonesia. &rdquo;Ini salah satu yang menurut saya dikelola dengan sangat-sangat baik dan konsisten. Karena tidak semua pemerintah daerah berhasil mengelola secara konsisten,&rdquo; kata Laksana Tri Handoko. Dia menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2019, BRIN berkewajiban membina dan membuat penetapan status kebun raya yang telah diusulkan pemerintah daerah. &rdquo;Ini (Kebun Raya Mangrove Surabaya) salah satu yang bisa saya sampaikan yang terbaik. Jadi selamat untuk warga Surabaya, kita ikut bangga,&rdquo; ujar Handoko. Menurut dia, penetapan Kebun Raya Mangrove Surabaya telah melalui sejumlah tahap. Dimulai pada 2017 atau ketika masih dipimpin Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. &rdquo;Singkatnya kami menerima surat Bu Risma yang pertama 2017 itu dan baru 2018 ada surat penetapan lokasi. Kemudian ini berlanjut sampai setelah pandemi itu, baru sekarang akhirnya kami dapat mengeluarkan penetapan,&rdquo; tutur Handoko. Dia menyebutkan, Kebun Raya Mangrove Surabaya memiliki 57 koleksi yang sudah diidentifikasi. Namun dari 57 koleksi itu, yang sudah diregistrasi secara resmi jumlahnya ada 17 spesies. &rdquo;Jadi kita masih ada PR (pekerjaan rumah) Pak Wali. Jadi kami akan terus siap untuk membina dan mendampingi Kebun Raya Mangrove ini,&rdquo; jelas Handoko. Handoko menyatakan, kebun raya menjadi pusat konservasi eksitu atau pelestarian di luar habitat aslinya. Selain itu juga sebagai konservasi insitu untuk berbagai biodiversitas atau keanekaragaman hayati. &rdquo;Jadi kebun raya ini merupakan satu-satunya, kalau bisa dibilang tools (alat) kita untuk menjaga biodiversitas. Karena Indonesia itu pemilik biodiversitas terbesar di dunia, kalau darat dan laut. Kalau darat saja itu nomor dua setelah Brasil,&rdquo; sebut Handoko. Dia menuturkan, BRIN tidak hanya sekadar melakukan konservasi. Pihaknya juga menyiapkan untuk bagaimana memanfaatkan biodiversitas itu menjadi obat, pangan, hingga berbagai teknologi canggih. &rdquo;Itu yang sudah kami siapkan, dan waktu itu sudah dikunjungi juga oleh Ibu Megawati bulan lalu di Cibinong. Jadi itu akan menjadi sentra pusat-pusat bagaimana kita bisa memanfaatkan biodiversitas, termasuk nanti yang dari mangrove ini dengan segala macam biota flora dan fauna yang ada di dalamnya,&rdquo; tutur Handoko. Handoko menyatakan, tidak menutup kemungkinan Kebun Raya Mangrove Surabaya terdapat mikroba yang dapat menjadi obat kanker. Tim riset BRIN sebelumnya juga pernah menemukan mikroba di Teluk Jakarta. &rdquo;Itu berpotensi menjadi obat cancer colon, misalnya. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak boleh kita lupakan. Jadi kebun raya tidak hanya untuk konservasi, tapi akan menjadi soko guru perekonomian berbasis ekonomi kreatif, berbasis riset Indonesia ke depan,&rdquo; tegas Handoko. Handoko memastikan, BRIN berkomitmen untuk terus mendampingi kebun raya di seluruh Indonesia. Baik itu kebun raya yang dikelola BRIN maupun pemerintah daerah. &rdquo;Semoga ke depan Kota Surabaya dan arek-arek Surabaya dapat terus konsisten melakukan pemeliharaan dan terus meng-upgrade kebun raya mangrove ini. Sehingga bisa kemudian disinergikan dengan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) yang sekarang sedang berproses dan insya Allah akan segera terbentuk,&rdquo; ucap Handoko.

Kebun Raya Mangrove Surabaya diresmikan pada Rabu (26/7) bertepatan dengan Peringatan Hari Mangrove Sedunia

Kepala BRIN Sebut Kebun Raya Mangrove Surabaya Paling Unik dan Terbaik Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/peniliti-brin-4210553452.jpg" alt="DAPAT DUKUNGAN: Aryanto Misel dan Nikuba yang merupakan hasil inovasinya." width="100%">
<figcaption>DAPAT DUKUNGAN: Aryanto Misel dan Nikuba yang merupakan hasil inovasinya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung riset dan inovasi Niku Banyu (Nikuba) dari Aryanto Misel. Inovasi tersebut diklaim bisa mengubah air menjadi bahan bakar atau sumber energi terbarukan. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyatakan, pihaknya mengetahui inovasi Nikuba itu sejak tahun lalu. Bahkan sudah menurunkan tim untuk melihat langsung. &rdquo;Memang saat itu masih perlu ada riset lanjutan,&rdquo; kata mantan kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut di sela peresmian Animalium di kompleks BRIN Cibinong, Kabupaten Bogor, oleh Megawati Soekarnoputri selaku ketua Dewan Pengarah BRIN kemarin (5/7). Handoko menuturkan, tak seperti di era LIPI, Batan, Lapan, dan unit penelitian lain di kementerian atau lembaga, keberadaan BRIN saat ini membuat anggaran penelitian atau dana riset tidak hanya untuk pegawai BRIN. Dana riset, lanjut dia, juga bisa dimanfaatkan peneliti di perguruan tinggi. &rdquo;Selain itu, bisa digunakan untuk personal atau individu. Seperti pada Nikuba ini,&rdquo; kata Handoko. Handoko menegaskan, sebuah inovasi harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Untuk itu, perlu ada riset lanjutan terhadap inovasi Nikuba. Di antaranya untuk penyempurnaan. Handoko mengatakan, tim periset dari BRIN siap berkolaborasi bersama-sama dengan Aryanto yang berasal dari Cirebon. Menurut Handoko, pada prinsipnya, Nikuba menghasilkan energi berbasis hidrogen. Saat ini banyak sekali temuan atau variasi energi berbasis hidrogen. Sementara itu, mengutip Radar Cirebon, dukungan kepada Aryanto disampaikan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo. Dukungan itu diberikan karena inovasi Nikuba bisa menghasilkan sumber energi terbarukan. &rdquo;Semoga perjalanan inovasi Nikuba menjadi harapan solusi energi alternatif di masa mendatang,&rdquo; katanya. Aryanto menyebutkan, dirinya diundang petinggi Ducati dan Ferrari untuk presentasi ke Italia. Inovasi tersebut mengonversi air menjadi sumber energi. Caranya, memisahkan hidrogen dan oksigen pada kandungan air. Kandungan air tersebut telah dielektrolisis menjadi hidrogen yang digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Proses perubahan air menjadi energi mesin pembakaran itu terjadi di dalam internal combustion engine (ICE) pada kendaraan. Jadi, hidrogen yang sudah dipisahkan itu dialirkan ke dalam ruang pembakaran di setiap mesin kendaraan bermotor. Inovasi tersebut diklaim bisa menghemat penggunaan bahan bakar berbasis minyak sampai 100 persen. (wan/c19/ttg)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung riset dan inovasi Niku Banyu (Nikuba) dari Aryanto Misel.

BRIN Dukung Inovasi Air Jadi Bahan Bakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/brin-laksana-tri-handoko-2341523996.jpg" alt="Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. ANTARA/HO-BRIN" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. ANTARA/HO-BRIN</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Jakarta, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengusulkan penambahan dana abadi penelitian sebesar Rp5 triliun untuk tahun anggaran 2024 mendatang. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan usulan itu untuk menambah akumulasi dana abadi penelitian yang saat ini hanya berjumlah Rp13 triliun. "Kami mengusulkan tambahan dana abadi penelitian untuk menambah dana pokok sebesar Rp5 triliun," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (19/6). Handoko menuturkan dana abadi penelitian itu diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Dana abadi itu sepenuhnya dikelola oleh LPDP dalam konteks sebagai manajemen investasi. Menurutnya, BRIN hanya mengelola program riset, sedangkan untuk program beasiswa itu dikelola oleh Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. "Kami hanya mengelola program, jadi uangnya tidak ke BRIN, tapi uangnya berkontrak langsung dari LPDP ke penerima. Kami memproses dan mendesain risetnya, memproses&nbsp;review&nbsp;dan seterusnya," kata Handoko. Lebih lanjut dia juga menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp5,96 triliun untuk tahun 2024. Usulan itu pun telah disetujui oleh Komisi VII DPR melalui rapat dengar pendapat yang digelar hari ini. Handoko menjelaskan anggaran kerja tersebut terdiri dari program riset dan inovasi ilmu pengetahuan serta teknologi sebesar Rp2,28 triliun atau setara 38,34 persen dari total pagu indikatif. Kemudian, program dukungan manajemen sebesar Rp3,67 triliun atau setara 61,66 persen.&nbsp;(*)

BRIN mengusulkan penambahan dana abadi penelitian sebesar Rp5 triliun untuk tahun anggaran 2024 mendatang.

BRIN Usul Penambahan Dana Abadi Penelitian Sebesar Rp5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/Rilis-Andi-Pangerang-Hasanuddin-Salman-Toyibi-5-1-4207055934.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Andi Pangerang Hasanuddin di perlihatkan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/5/2023). Bareskim Polri menahan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin akibat komentar" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Andi Pangerang Hasanuddin di perlihatkan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/5/2023). Bareskim Polri menahan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin akibat komentar</figcaption>
</figure> Kasus Ancaman Pembunuhan Warga Muhammadiyah JawaPos.com &ndash; Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terlibat ujaran kebencian, akhirnya dipecat. Sanksi pecat itu disampaikan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko kemarin (27/5). BRIN juga menjatuhkan sanksi kepada Thomas Djamaluddin. Namun, sanksi untuk pria yang juga peneliti BRIN itu lebih ringan. Yakni, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan tertulis. Laksana menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta Majelis Hukuman Disiplin ASN BRIN. &rdquo;Sebagai tindak lanjut kasus ujaran kebencian di media sosial yang melibatkan dua periset, BRIN telah bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan internal melalui mekanisme sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bagi keduanya,&rdquo; katanya. Sidang bagi Andi berlanjut dengan sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN. Sebab, Andi dinilai terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah 94/2021 tentang Disiplin PNS. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/IMG_20230424_203607-3974843989.jpg" alt="Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan BRIN." width="100%">
<figcaption>Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan BRIN.</figcaption>
</figure> Kepala BRIN sebagai pejabat pembina kepegawaian menyetujui bahwa Andi dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman disiplin tingkat berat. Dengan keputusan itu, Andi diberhentikan sebagai PNS. Laksana juga telah menyetujui penjatuhan sanksi moral bagi Thomas berupa perintah untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tertulis. &rdquo;Saat ini pemberhentian diproses Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku,&rdquo; ujarnya. Kasus ini bermula ketika Thomas menuliskan pendapat di laman akun Facebook-nya terkait dengan perbedaan hari Lebaran 2023. Waktu itu Muhammadiyah memutuskan untuk berlebaran terlebih dahulu. Keputusan pemerintah, Lebaran jatuh di hari setelahnya. Andi lantas terlibat adu komentar dengan seseorang. Dia kemudian emosional dan menulis kalimat ancaman kepada warga Muhammadiyah. (lyn/c14/oni)

Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terlibat ujaran kebencian, akhirnya dipecat.

Peneliti BRIN Akhirnya Dipecat dari PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/Kantor-BRIN-Fedrik-Tarigan-2-259666427.jpg" alt="Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023). (FOTO: FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023). (FOTO: FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, target dana abadi penelitian yang dicanangkan pemerintah mencapai Rp 100 triliun. "Sekarang masih jauh. Setiap tahun pokoknya ditambah," tuturnya. Dengan semakin besarnya pokok dana abadi penelitian, diharapkan nilai manfaat atau hasil investasi setiap tahun ikut naik. Handoko menegaskan, secara akumulasi, tahun ini diharapkan kucuran hasil investasi dana abadi penelitian untuk kegiatan riset bisa mencapai Rp 1 triliun. Dia mengatakan, skema pendanaan riset yang ada di BRIN bersifat terbuka dan kompetisi. Dia menceritakan sempat menerima keluhan dari peneliti BRIN karena sering tidak lolos. Sebaliknya, banyak usulan kegiatan riset oleh kampus atau perguruan tinggi yang lolos. Menurut Handoko, kondisi tersebut murni dari hasil seleksi pengajuan proposal yang masuk. Jika proposal dari internal BRIN tidak lolos, berarti mereka memang kalah bersaing dengan usulan dari perguruan tinggi atau kampus. Mantan kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut mengatakan, tidak ada tema khusus terkait pengajuan penelitian atau riset untuk didanai dari LPDP itu. Secara umum hanya dibagi berdasar karakter aktivitas penelitiannya. Misalnya, ada kegiatan RIIM untuk ekspedisi Papua, Wallace, Borneo, dan Indonesia Barat. "Jadi, berdasar lokus atau lokasi penelitiannya," ujarnya. Handoko mengatakan, saat ini ada beberapa penelitian yang terus dikebut. Di antaranya, penelitian untuk memperoleh vaksin penyakit malaria. Dia menyatakan, malaria adalah penyakit endemis Indonesia. Tetapi, sampai saat ini belum ada vaksinnya. "Saya tidak bisa mengatakan sudah seberapa jauh dan targetnya kapan," ungkapnya. Yang jelas, dia mengatakan, untuk penyakit-penyakit endemis, sudah harus diupayakan vaksinnya. Selain malaria, ada penyakit TB dan demam berdarah atau dengue. Handoko menegaskan, jangan sampai vaksin malaria, misalnya, keduluan negara lain. Sampai akhirnya Indonesia harus membeli vaksinnya dari negara lain itu. (wan/c19/oni)

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, target dana abadi penelitian yang dicanangkan pemerintah mencapai Rp 100 triliun.

BRIN Kebut Riset Vaksin Malaria hingga DBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/IMG_20230424_203607-3974843989.jpg" alt="Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan BRIN." width="100%">
<figcaption>Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan BRIN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan telah melakukan pengecekan atas informasi dan status dari penulis komentar dari periset astronomi BRIN yang meresahkan masyarakat. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan BRIN. "Langkah konfirmasi telah dilakukan untuk memastikan status APH adalah ASN di salah satu pusat riset BRIN. Selanjutnya, sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,&rdquo; ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (25/4). Handoko menjelaskan meski AP Hasanuddin telah membuat surat permintaan maaf atas komentar viral di media sosial, BRIN tetap akan memproses kasus ini dengan menggelar sidang Majelis Etik ASN yang diagendakan pada Rabu (26/4). Setelahnya, sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN untuk penetapan sanksi final. "BRIN meminta maaf, khususnya kepada seluruh warga Muhammadiyah atas pernyataan dan perilaku salah satu sivitas BRIN, meskipun ini adalah ranah pribadi yang bersangkutan,&rdquo; kata Handoko. Lebih lanjut, dia mengimbau kepada para periset BRIN untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di media sosial dan mengedepankan nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam komentar yang viral pada media sosial tersebut, AP Hasanuddin meluapkan kemarahannya kepada Muhammadiyah atas penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah pada 21 April 2023. Dia menyebut organisasi masyarakat itu telah disusupi oleh Hizbut Tahrir dan mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah. Bahkan, Hasanuddin mengaku tidak takut bila komentarnya itu dilaporkan dan siap dipenjara terkait ancaman pasal pembunuhan. "Saya capek lihat pergaduhan kalian," tulis Hasanuddin. Melalui surat pernyataannya, AP Hasanuddin mengaku komentar itu dibuat secara sadar yang dilandasi rasa emosi dan ketidakbijaksanaan saat melihat akun media sosial milik pimpinannya yang diserang oleh sebagian besar warga Muhammadiyah yang tidak terima atas unggahan pada akun tersebut.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di BRIN.

Penelitinya Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, BRIN Jadwalkan Sidang Majelis Etik ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/hasil-BRNI.jpg" alt="BAHAS PROGRAM: Kepala BRIN Laksana Tri Handoko saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta kemarin (12/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BAHAS PROGRAM: Kepala BRIN Laksana Tri Handoko saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta kemarin (12/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyatakan akan memproses secara etik jika penelitinya terbukti mengancam membunuh warga Muhammadiyah hanya karena soal perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. "Apabila penulis komentar tersebut dipastikan ASN BRIN, sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai PP 94/2021," ujar Laksana Tri Handoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (24/4). Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial perihal perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Seseorang yang diduga peneliti dari BRIN dengan nama akun Facebook Andi Pangerang Hasanuddin berkomentar di tautan yang ditulis peneliti BRIN lainnya Thomas Djamaluddin. Awalnya Thomas berkomentar bahwa Muhammadiyah tidak taat pada keputusan pemerintah karena berbeda penetapan Lebaran 2023. Tautan dari Thomas tersebut dikomentari Andi Pangerang Hasanuddin dengan akun Facebook Ap Hasanuddin yang bernada sinis dan pengancaman terhadap warga Muhammadiyah. Tri Handoko menjelaskan saat ini BRIN sedang melakukan pengecekan atas informasi dan status dari penulis komentar yang meresahkan masyarakat tersebut. Langkah konfirmasi, kata dia, dilakukan untuk memastikan apakah benar sivitas tersebut adalah ASN di BRIN atau bukan. Jika terbukti orang tersebut peneliti BRIN, maka secara kelembagaan akan langsung menindaknya. "Saat ini BRIN sedang melakukan pengecekan kebenaran atas informasi," kata Tri Handoko. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menindaklanjuti komentar viral tentang ancaman warga Muhamamdiyah karena berbeda merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan pemerintah. Direktur Tidak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid A Bactiar dikonfirmasi di Jakarta, Senin (24/4), mengatakan pihaknya tengah melakukan profiling tentang komentar ancaman tersebut. &ldquo;Sedang kami profiling tentang pernyataan tersebut,&rdquo; jelas Brigjen Pol Vivid.

Seseorang yang diduga peneliti BRIN dengan nama akun Facebook Andi Pangerang Hasanuddin berkomentar di tautan yang ditulis peneliti BRIN.

BRIN Bakal Proses jika Penelitinya Terbukti Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-kepala-lipi-handoko-diminta-jokowi-lakukan-3-misi-ini_m_216994.jpeg" alt="Kepala BRIN , Laksana Tri Handoko (Gloria/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala BRIN , Laksana Tri Handoko (Gloria/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyayangkan perbuatan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin. Menurut Tri Handoko, adanya perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah antara Muhammadiyah dan pemerintah tak perlu dipersoalkan. "Sangat disayangkan, perbedaan ini memicu isu yang kurang produktif dan disinyalir terkait dengan salah satu sivitas BRIN,&rdquo; kata Tri Handoko dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (24/4). Tri Handoko menjelaskan, saat ini BRIN sedang melakukan pengecekan atas informasi dan status dari penulis komentar. Langkah konfirmasi dilakukan untuk memastikan apakah benar sivitas tersebut adalah ASN di BRIN atau bukan. &ldquo;Saat ini BRIN sedang melakukan pengecekan kebenaran atas informasi. Apabila penulis komentar tersebut dipastikan ASN BRIN, sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai PP 94/2021,&rdquo; tegasnya. Tri Handoko mengimbau agar publik tidak terpancing dengan perbuatan pelaku. Seluruh pihak harus menahan diri untuk mencegah polemik. Sebelumnya, peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin tengah menjadi sorotan publik. Masalah ini dimulai dari tulisan AP Hasanuddin di media sosial yang bermuatan ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah. AP Hasanuddin diketahui menulis komentar terkait perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Komentar itu ditulis dia saat menanggapi unggahan Facebook milik peneliti BRIN Thomas Djamaluddin. Unggahan Thomas sendiri merespons komentar dari seseorang bernama Aflahal Mufadilah. Dalam komentarnya, Thomas menilai Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah karena tidak mengikuti ketetapan pemerintah terkait Lebaran 2023. "Eh, masih minta difasilitasi tempat salat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas," tulis Thomas. Komentar Thomas ternyata direspons oleh AP Hasanuddin secara frontal. Hingga kalimatnya bernada ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah. "Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," komentar Andi.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyayangkan perbuatan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin.

Penelitinya Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, Kepala BRIN Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-BRIN-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diminta memperbanyak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itulah di antara kesepakatan rapat antara Komisi VII DPR dan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Jakarta kemarin (18/1).  Rapat yang diawali dengan sesi pertemuan internal dan tertutup itu dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. ”Mendekati tahun politik, BRIN harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, sebagai lembaga baru, BRIN perlu sosialisasi yang intensif kepada masyarakat.  Pada rapat tersebut disepakati realokasi anggaran dari tujuh program senilai Rp 801 miliar. Anggaran itu digeser untuk kegiatan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. ”Contohnya ada program Masyarakat Bertanya, BRIN Menjawab,” kata dia. Kegiatan seperti itu, terang Sugeng, akan ditingkatkan intensitasnya.  Sugeng menjelaskan, interaksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/brin/">BRIN</a> dengan masyarakat penting untuk menjawab isu-isu strategis secara ilmiah. Dia mencontohkan soal kondisi dunia pasca-Covid-19 yang disebut-sebut bakal memicu dinamika global. Termasuk isu-isu penting soal iklim, energi ramah lingkungan, sampai bidang teknologi pertanian dan kesehatan. Isu-isu seperti itu perlu dijelaskan lebih detail dan mendalam supaya bisa membangun ketangguhan masyarakat.  ”Kemudian juga memperbanyak kegiatan pemberdayaan dan pengayaan serta keterampilan masyarakat,” imbuhnya. Inovasi-inovasi yang ada di BRIN banyak yang bisa langsung diajarkan kepada masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.  Hasil rapat lainnya adalah BRIN tetap melakukan program pendampingan perusahaan pemula atau start-up berbasis riset. Kemudian juga program Riset Indonesia Maju. Hanya, sumber pendanaan program tersebut tidak berasal dari APBN BRIN. Tapi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sugeng mengatakan, rapat akan dilanjutkan pada 30 Januari depan dengan pembahasan yang lebih mendalam.

Lebih Dekat dengan Masyarakat, Anggaran BRIN Rp 801 Miliar Direalokasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Laksana Tri Handoko

Berita Terkini