<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/1001502766-2444221020.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendorong percepatan pemasangan saluran perusahaan daerah air minum (PDAM) dan paving di wilayah Tanah Kali Kedinding. Kebutuhan air dan infrastruktur jalan menuju kampung adalah hak dasar warga. Pimpinan DPRD Surabaya itu seakan tidak percaya dengan aduan warga di Kampung El Berkah, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, yang sampai saat ini belum terakses paving. Akses menuju kampung di 14 rumah di Surabaya itu masih berupa tanah. Dia ingin memastikan kenapa warga di Tanah Kali Kedinding itu belum terakses paving dan air PDAM. &rdquo;Mestinya sudah harus terpenuhi. Harus dicarikan solusi bersama untuk warga di kampung itu,&rdquo; tutur Laila Mufidah seperti dilansir dari Antara. Dia ingin mengurai fakta yang ada di kampung El Berkah itu. Bagaimana mungkin sudah 15 tahun, kampung ini belum terakses infrastruktur paving dan layanan PDAM. Apalagi, listrik juga sudah ada. &rdquo;Kami minta kelurahan melalui RT dan RW kembali memasukkan program paving dan layanan PDAM itu dalam Musrenbang kelurahan. Harus diprioritaskan. Sebab, hak semua warga Surabaya akan akses jalan nyaman dan air bersih,&rdquo; kata Laila. Perempuan itu mengingatkan agar pembangunan di kampung-kampung itu harus murni untuk kepentingan masyarakat. Tidak terkait dengan kepentingan politik apapun. Mereka warga Surabaya. &rdquo;Mereka juga ber-KTP Surabaya. Punya hak yang sama. Kalau musim hujan seperti sekarang tentu akan berdampak serius pada mobilitas kampung di situ. Kalau tidak dipaving, jalan akan becek,&rdquo; ucap Laila. Sebelumnya, salah satu warga El Barkah Kali Kedinding, Anisah mengatakan, ada upaya mandiri warga kampung untuk melakukan pemasangan paving. Namun, belum semua warga mampu, sehingga kampung ini ada yang depan rumahnya dipaving, karena ada yang memilih disemen dan masih ada yang masih tanah. &rdquo;Kami ingin kampung kami dipaving dan ada saluran PDAM,&rdquo; ujar Anisah. Belasan kepala keluarga (KK) di situ pun harus berjuang keras untuk mendapatkan fasilitas air bersih. Bahkan, ada yang beli air. Anisah berharap warga bisa mendapatkan hak yang sama menikmati pembangunan infrastruktur yang tembus ke kampungnya. &rdquo;Kampung menuju 14 rumah di Tanah Kali Kedinding itu bisa dipaving semua. Meski saat ini swadaya warga untuk paving, tapi belum penuh. Kalau kampung kami dipaving Pemkot Surabaya akan lebih baik. Kampung kami penerangan jalan umum (PJU)-nya juga swadaya,&rdquo; kata Anisah. DPRD Surabaya Laila Mufidah mendorong percepatan pemasangan saluran perusahaan daerah air minum (PDAM) dan paving di wilayah Tanah Kali Kedinding. Kebutuhan air dan infrastruktur jalan menuju kampung adalah hak dasar warga.

DPRD Surabaya dorong percepatan pemasangan saluran PDAM dan paving di wilayah Tanah Kali Kedinding memenuhi kebutuhan air bersih hak dasar

Warga Tanah Kali Kedinding Belum Dapat Air Bersih, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Dorong Percepatan Pemasangan Saluran PDAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/25/WhatsApp-Image-2024-08-24-at-200421-757635179.jpg" alt="Laila Mufidah mengikuti pelantikan anggota DPRD Surabaya periode 2024-2029 didampingi ketiga putranya. (Dimas Nur/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Laila Mufidah mengikuti pelantikan anggota DPRD Surabaya periode 2024-2029 didampingi ketiga putranya. (Dimas Nur/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hari ini (24/7), 50 anggota DPRD Surabaya periode 2024 - 2029 dilantik. Wajah baru dan lama pun imbang. Tidak terlalu banyak yang baru dan anggota lama pun masih bertahan. Salah satunya kader senior perempuan PKB Surabaya Laila Mufidah. Laila kembali dilantik sebagai anggota DPRD Surabaya periode 2024-2029 pada Sabtu (24/8). Ini merupakan periode ketiga bagi Laila Mufidah mengemban amanah sebagai anggota dewan. Politikus yang memiliki latar belakang guru PAUD ini berhasil mengamankan kursi dengan raihan 13.865 suara. Capaian tersebut membuat Laila jadi caleg peraih suara tertinggi pertama dari seluruh caleg asal dapil 3 yang dikenal dengan dapil neraka. Tak hanya itu, suara tersebut juga mengantarkan Laila menjadi peraih suara terbanyak untuk caleg perempuan se-Surabaya pada periode ini. &rdquo;Alhamdulillah, ini merupakan amanah dan tanggung jawab dari masyarakat yang harus dijaga. Insya Allah, kami di Fraksi PKB DPRD Surabaya senantiasa siap mengawal aspirasi dan menjembatani warga dengan pemerintahannya,&rdquo; ucap Laila Mufidah, yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua DPRD Surabaya. Pada prosesi pelantikan, bendahara DPC PKB Surabaya ini tampil anggun dengan mengenakan busana batik berkelir hijau. Makin spesial, ketiga putranya turut hadir mendampingi. Yakni, M Athfal Ardhan Habibi, M Hifzhan Suasan Al Farabi, dan putra bungsu M Rafli Azrial Al Qorni. Ketiga putra dari sosok perempuan yang juga menjabat sebagai wakil sekretaris DPW PKB Jatim ini patut berbangga hati. Sebab, tidak banyak politisi perempuan yang berhasil lolos dalam kontestasi pileg. Totalnya hanya 10 caleg yang dilantik sebagai anggota dewan baru di Kota Pahlawan. Mantan sekretaris umum Fatayat NU Surabaya ini perolehan suaranya konsisten merangsek naik selama tiga periode terakhir. Kuncinya, kata Laila, adalah mengutamakan politik santun. Selain itu, sebagai ketua Perempuan Bangsa Surabaya dan bendahara umum Perempuan Bangsa Jatim, menurutnya sangat penting menjunjung prinsip-prinsip Islam moderat yang inklusif serta toleran. Tak kalah penting, peduli terhadap pemberdayaan perempuan, mendorong perjuangan perdamaian secara jurdil, dan berkeadilan sosial. Hal itu pula dinilainya selaras dengan visi-misi PKB. &rdquo;Sejak menjadi kader hingga diberikan amanah sebagai pengurus PKB Surabaya pada 2004, modal pertama yang harus dijaga adalah mengutamakan politik santun,&rdquo; tutur Laila Mufidah. Berangkat dari sini, Laila kemudian terus berbenah diri. Dia tak putus dalam menjunjung dan menguatkan nilai-nilai keagamaan yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) ke dalam ranah politik. Termasuk mengajak seluruh perempuan NU untuk ikut andil dan memiliki peran yang signifikan dalam membawa perubahan. Namun tetap sejalan dengan visi-misi PKB. &rdquo;Terlebih napas politik perempuan NU yang sesuai dengan visi-misi berdirinya PKB sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Islam moderat yang inklusif, toleran, pemberdayaan perempuan, perjuangan perdamaian secara jurdil, dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai ini lah yang harus terus dikuatkan,&rdquo; papar Laila. Sebagai petahana, Laila pun tak ingin jumawa. Dia memilih untuk tetap mengedepankan kerja-kerja kerakyatan. Laila mengaku tak ingin terlihat eksklusif sebagai seorang pejabat. Dia pukul mundur hal tak berfaedah semacam ini. Justru dengan dilantik kembali sebagai anggota dewan, Laila merasa semakin terpacu dan ingin memberikan lebih dari apa yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya. Yakni, memperjuangkan program dan gagasan yang pro rakyat. Beragam program telah berhasil direalisasikan. Salah satunya insentif untuk marbot musala dan penjaga rumah ibadah. Laila melalui fraksi PKB yang mencetuskan program kesejahteraan masyarakat itu. &rdquo;Kami terus melakukan langkah ikhtiar dan tawadu lewat jalur politik ini. Kami juga selalu melihat masyarakat dan membuka diri untuk seluruh kalangan. Fraksi PKB insya Allah siap mengawal pemerintahan yang pro rakyat,&rdquo; tegas Laila Mufidah. Lantas, ditanya kemungkinan terpilih kembali menduduki kursi pimpinan dewan. Dia hanya tersenyum. Dia menyerahkan hal itu kepada partainya. Yang jelas, Laila mengungkapkan bahwa dirinya siap dan patuh dalam menjalankan instruksi partai untuk kemaslahatan umat. &rdquo;Saya tidak mempunyai atau menaruh target apapun terkait pimpinan dewan. Insya Allah pasti diputuskan yang terbaik oleh internal PKB, baik dari DPP, DPW, dan DPC. Sebagai petugas partai yang ada di Fraksi PKB, saya akan taat dan patuh apa yang menjadi keputusan partai,&rdquo; ucap Laila.

Kader senior perempuan PKB Surabaya Laila Mufidah dilantik sebagai anggota DPRD Surabaya 2024-2029 pada Sabtu (24/8)

Kembali Terpilih 3 Periode di DPRD Surabaya, Laila Mufidah Konsisten Kawal Fraksi PKB untuk Kemaslahatan Umat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220111-WA0015.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Reni Astuti (kanan). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Reni Astuti (kanan). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Siswa SDN Keputih 1 Kota Surabaya semringah pada hari pertama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen yang dimulai Senin (10/1). Pada hari pertama PTM full itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti dan Laila Mufidah turut menyapa siswa.  ”Semangat anak-anak dan semangat guru sangat bisa kita rasakan tadi. Moga-moga keceriaan serta semangat mereka terus dapat kita support dan difasilitasi supaya PTM bisa aman, lancer, dan sehat, terus berjalan. Kita jaga bersama,” kata Reni ketika meninjau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN Keputih 1 Surabaya.  Reni dan Laila kemudian memantau aktivitas PTM terbatas 100 persen di SDN Keputih 245 Surabaya. Menurut Reni, pelaksanaan PTM terbatas 100 persen dan penanganan Covid-19 saling terkait.  Dia menyebut, Surabaya masuk kategori A dalam SKB 4 menteri. Salah satu alasannya adalah Surabaya telah memenuhi kriteria cakupan vaksinasi pendidik dan tenaga pendidik (PTK) di atas 80 persen. Kemudian, cakupan vaksinasi lansia lebih dari 50 persen.  Kepada tenaga pendidik, Reni mengingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan. Misalnya dengan mengatur jarak bangku siswa minimal sejauh 1 meter.  ”Prokes di dalam dan luar sekolah juga harus terus berjalan. Sebab, akan berpengaruh. Ini tugas bersama. Jadi jangan hanya dibebankan ke sekolah. Karena ada PTM, lalu aktivitas di luar PTM longgar,” kata dia.  Usai ke SDN 245 Keputih Surabaya, Reni dan Laila kemudian berkeliling ke berbagai sekolah. Di antaranya adalah SMPN 19 Surabaya, SD Muhammadiyah 4 Surabaya, SMP Santa Maria, dan SDN Kaliasin 1 Surabaya.  Sementara itu, Laila Mufidah mengapresiasi penerapan protokol kesehatan di sekolah. Menurut dia, penerapan di lingkungan instansi pendidikan sudah sesuai standar.  Dia optimis dengan keselamatan dan keamanan para siswa pada masa pandemi. ”Alhamdulillah, sekolah-sekolah SD dan SMP di Surabaya sudah mulai PTM. Persiapan protokol kesehatan dari pihak sekolah sudah sangat bagus dengan menyediakan tempat cuci tangan, cek suhu tubuh, dan scan barcode PeduliLindungi,” ujar Laila.  Laila merasa bersyukur lantaran PTM yang selama ini ditunggu-tunggu terealisasi serentak dan dapat diikuti seluruh siswa di Kota Pahlawan. Di Beberapa sekolah, Laila juga sempat menemui wali murid.  Kepada Laila, wali murid mengaku bersyukur PTM bisa dijalankan. Untuk itu, Laila berharap skema dua shift dalan PTM terbatas dengan kapasitas 100 persen ini bisa terus dijalankan.  ”Kami berharap PTM berjalan lancar seterusnya. Karena dengan pembelajaran yang kembali normal seperti ini, mutu pendidikan anak-anak kita terjamin. Bagaimana pun pembelajaran secara online tidak akan lebih baik dibandingkan dengan tatap muka. Kita bersama-sama harus mempertahankan PTM agar tetap terselenggara tanpa kendala,” papar Laila.  Laila meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menggenjot vaksinasi anak 6–11 tahun yang baru mencapai 60,25 persen.  Vaksinasi pelajar saat ini baru mencapai dosis 1 masih 92,27 persen, sedangkan untuk dosis 2 capai 93,12 persen.  ”Untuk itu, vaksinasi anak harus digenjot supaya selesai. Di samping itu, demi kelancaran PTM, Satgas Covid-19 juga perlu melakukan kontrol pengawasan dan edukasi yang baik kepada murid, siswa, maupun guru. Semua pihak harus bekerja sama untuk menyukseskan PTM di Surabaya,” ucap Laila.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Sapa Siswa pada Hari Pertama PTM 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Laila-Mufidah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah, menyoroti permasalahan terkait pelayanan kesehatan, pendidikan dan kelayakan hunian. Hal itu dikatakan dia, ketika ditemui pada Rabu (16/9).  Ia mengatakan, kekuatan fiskal Surabaya seperti pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatana belanja daerah (APBD) sangat mendukung. "Surabaya adalah kota yang memiliki potensi sangat besar, pusat perdagangan, dekat dengan pelabuhan, dekat bandara, infrastruktur yang lengkap, dan ibu kota Jawa Timur, maka sudah waktunya Surabaya naik kelas," tutur dia.  Politisi PKB ini mengatakan, Surabaya merupakan perlintasan perekonomian dan perdagangan. Sehingga, warga kota pahlawan bukan hanya penduduk asli, namun juga bagi pendatang. Surabaya menurutnya, juga merupakan barometer daerah di Provinsi Jawa Timur, bahkan nasional.  Laila menjelaskan, kemampuan fiskal Kota Surabaya sangat tinggi. Tertinggi baik dari segi PAD atau APBD. Adapun PAD kota Surabaya mencapai Rp 5,4 triliun, sedangkan APBD nya sebesar Rp 10,3 triliun.  Dengan besarnya PAD dan APBD nya, maka menurutnya, sudah saatnya Surabaya menunjukkan diri sebagai kota terbaik kedua di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi istilah Jakarta merupakan kota terbaik nomor satu, dua dan tiga. "Surabaya harus benar-benar mewujudkan sebagai kota nomor dua di Indonesia," jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/03/08/2020/dprd-mintaperwali-surabaya-33-2020-dicabut/">DPRD MintaPerwali Surabaya 33/2020 Dicabut</a>  Laila menambahkan, menurut data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Surabaya menempati peringkat ke-19 di Jawa Timur. Sementara di tingkat nasional, Surabaya harus berpuas diri di angka 108. Sehingga, sudah waktunya wali kota memperhatikan kota lebih lanjut.  Menurutnya, meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, bukan berarti IPKM menunjukkan angka yang sama. Sebab, IPKM merupakan data atas kebutuhan data masyarakat.  "Padahal Surabaya semua wilayah terjangkau oleh infrastruktur. Dari 63 puskesmas hanya 21 yang memiliki sarana untuk rawat inap. Kami di dewan sudah sering mengkritik, tapi tidak ada perubahan," ujarnya menyayangkan.  Dalam kesempatan ini, Laila mengungkapkan, anggaran Dinas Kesehatan Kota Surabaya lebih kecil ketimbang Dinas Kebersihan Kota. Tentu kondisi ini layak dipertanyakan, mengingat kondisi ini cukup kontraproduktif dari sisi pelayanan kebutuhan hajat dasar masyarakat. Apalagi aspek kesehatan menjadi amanat undang-undang No 36/2009. Sehingga, pelayanan kesehatan masyarakat harus dipenuhi.  "Ini menjadi tolak ukur kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Standar pelayanan harus lebih baik, terutama di kesehatan dan pendidikan," jelasnya. Ia mengkritisi, seyogyanya tidak boleh ada perbedaan antara pendidikan negeri dan swasta. Ketersediaan sekolah negeri di Surabaya jenjang SMP hanya sejumlah 63 negeri, sedangkan SMP swasta jumlahnya lebih dari 200 sekolah.  "Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya sekolah negeri, tapi akses jangkauan kepada pendidikan. Bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menaikkan kualitas sekolah swasta. Sehingga rakyat bisa memiliki kesempatan yang sama terhadap akses pendidikan yang bisa mencerdaskan masyarakat Surabaya," imbuhnya.  Menurutnya, Wali kota Surabaya saat ini diakui banyak orang memberikan kemajuan di bidang keindahan. Namun, Surabaya dituntut naik kelas bukan hanya dari keindahan kotanya, tetapi juga kebutuhan dasar warga.  Sementara itu, ketika ditanya terkait aspek tempat tinggal, Laila bercerita banyak kampung di tengah kota belum difasilitasi dengan perairan dan jamban yang layak. Hal ini diperparah dengan Covid-19, mengingat kondisi kumuh jauh dari standar kesehatan.  "Rusun yang sudah dibangun baik, tapi harus ditingkatkan kelasnya, karena kapasitasnya hanya 200-300 KK. Padahal yang antri untuk menempati rusun lebih dari 8 ribu KK. Artinya ada desain rusun yang harus diperbaiki," ujarnya iba.  Kondisi ini mendorong Laila dan jajarannya untuk terus memberikan evaluasi dan masukan. Ia mengakui kemampuan fiskal Surabaya cukup besar. Sehingga, kepala daerah wajib menggunakan APBD dengan tepat sasaran.  “APBD harus digunakan dengan skala prioritas yang tepat sasaran sesuai kebutuhan, dan memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan serta mampu mengurangi ketimpangan sosial, pembangunan tidak boleh lagi hanya menyentuh casing di permukaan saja tapi pondasi kebutuhan dasarnya lemah,” tukasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TNaVoK3STVM  &nbsp;

Wakil Ketua DPRD: Surabaya Harus Naik Kelas

Laila Mufidah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Laila Mufidah

Berita Terkini

Warga Tanah Kali Kedinding Belum Dapat Air Bersih, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Dorong Percepatan Pemasangan Saluran PDAM

Kembali Terpilih 3 Periode di DPRD Surabaya, Laila Mufidah Konsisten Kawal Fraksi PKB untuk Kemaslahatan Umat

Wakil Ketua DPRD Surabaya Sapa Siswa pada Hari Pertama PTM 100 Persen

Wakil Ketua DPRD: Surabaya Harus Naik Kelas

Download Aplikasi JawaPos.com