<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/tambak-medokan-ayu_1.jpg" alt="Kawasan pertambakan di Jalan Raya Medayu Utara, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan pertambakan di Jalan Raya Medayu Utara, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Para petani tambak mengeluhkan pembangunan rumah pompa di timur bozem Wonorejo, Kota Surabaya. Sebab menambah masalah banjir, khususnya lahan tambak milik warga setempat.  Salah seorang petani tambak Medokan Ayu Nawawi Ahmad mengatakan, sejak dibangunnya pompa air di sebelah timur bozem (penampungan air) di Wonorejo selalu banjir, khususnya lahan tambak milik warga Medokan Ayu. Setiap tahun lahan pertambakan selalu banjir. Bahkan, setahun bisa dua kali banjir.  ”Ini merugikan petani tambak hingga ratusan juta rupiah,” kata Nawawi yang juga etua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Medokan Ayu seperti dilansir dari Antara Surabaya.  Menurut dia, lahan tambak di sisi barat pompa air tidak pernah kebagian air laut, karena air terhalang pintu air. Mestinya, air dari avur Medokan Ayu dan avur Wonorejo dipompa dan dialirkan ke sungai Jagir.  ”Itu solusi yang tepat, bukan dengan menutup sungai utama. Semua tambak itu butuh air laut,” ujar Nawawi.  Namun kenyataannya, lanjut dia, sebagian tambak malah kelebihan air dan sebagian kekurangan air. Solusi lain, di sisi timur pintu air itu harus ada normalisasi saluran air yang selama ini mati.  ”Dangkal sempit, jadi perlu dinormalisasi. Sehingga air bisa maksimal rata ke semua pertambakan itu,” terang Nawawi.  Nawawi mengatakan, sebelum pandemi Covid-19, banyak tanggul tambak yang jebol. ”Saat itu, saya sudah kirim surat ke Bu Risma (Wali Kota Surabaya saat itu, Tri Rismaharini) berikut semua foto serta kerugian para petambak. Semua saya lampirkan, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemkot,” kata Nawawi.  Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Aning Rahmawati sebelumnya mengatakan, sudah berpuluh-puluh tahun kawasan Medokan Ayu selalu banjir. Baik pada saat rob maupun hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama atau durasi lama dengan intensitas rendah, dan sebaliknya.  ”Untuk mengatasi banjir di kawasan Medokan Ayu, tidak cukup hanya dilakukan di hilir avur, melainkan di hulu avur,” kata Aning.  Aning menjelaskan, anggaran tahun jamak 2022–2023 diperlukan untuk penanganan banjir di tingkat hulu sungai. Yakni berupa pembangunan saluran yang mengarah ke bozem Taman Jangkar atau tempat penampungan air.  Sedangkan untuk wilayah hilir, lanjut dia, saat ini masih dihitung anggaran saluran gendong yang bisa menuntaskan masalah antara petani tambak dengan Pemkot Surabaya terkait sosio ekonomi kawasan sekitar. Adapun upaya penanganan banjir yang sudah masuk dalam APBD Surabaya 2022, yakni untuk Sistem Drainase Jaringan Tersier (SDJT) dan Sistem Drainase Lingkungan Pemukiman (SDLP) di Medokan Ayu.

Petani Tambak Keluhkan Pembangunan Rumah Pompa di Wonorejo Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/masyarakat-tambak-tidak-ingin-alih-fungsi-tidak-bisa-tolak-investasi_m_114249.jpeg" alt="grafis Pemanfaatan Lahan Kota Delta" width="100%">
<figcaption>grafis Pemanfaatan Lahan Kota Delta</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Rencana alih fungsi lahan tambak di Kota Delta terus menjadi polemik. Sejumlah anggota dewan berbeda pendapat. Ada yang mendukung program tersebut karena alih fungsi merupakan konsekuensi Sidoarjo sebagai penyangga Surabaya. Namun, ada yang menolak karena mengancam kehidupan petambak dan mengurangi serapan air. Salah satu yang mendukung adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori. Menurut dia, tambak memang sangat penting bagi Kota Delta. Selain menjadi mata pencaharian warga yang tinggal di pesisir, tambak bermanfaat sebagai tempat resapan air. Namun, menurut Dhamrini, Sidoarjo tidak bisa menghalangi perkembangan zaman. Sebagai wilayah penyangga Surabaya, Kota Delta sangat menarik investor. Mereka berlomba datang ke Sidoarjo untuk menawarkan pembangunan. &rsquo;&rsquo;Itu konsekuensi sebagai wilayah penyangga metropolitan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Apalagi, lanjut Dhamrini, Sidoarjo merupakan wilayah industri. Setiap tahun pasti ada investor yang masuk dan menanamkan uangnya untuk membuka pabrik serta perumahan baru. Pria asal Tulangan tersebut menambahkan, wilayah Jabon diperuntukkan sebagai kawasan industri. Jadi, prioritas utama pemkab adalah mendukung pertumbuhan pabrik-pabrik di wilayah itu. Kondisinya sama dengan Sedati yang tumbuh dengan perusahaan dan pergudangan. Dhamrini menyatakan, pemkab menyiapkan solusi bagi petambak yang lahannya berkurang. Mereka bakal dilatih untuk memaksimalkan lahannya. Menurut dia, yang terpenting saat ini bukan kuantitas lahan tambak, tapi kualitas. &rsquo;&rsquo;Perlu intensifikasi sehingga panen ikan tambak semakin banyak,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sementara itu, untuk wilayah resapan air, dia menyebutkan, pemkab berencana membangun embung di sejumlah wilayah. Nanti, air hujan disimpan di dalam embung tersebut. Selain sebagai penyimpan air, waduk kecil itu bermanfaat sebagai cadangan air bagi petani dan bisa menjadi wisata air. Lain halnya dengan Tarkit Erdianto. Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo tersebut menentang keras alih fungsi yang direncanakan pemkab itu. Menurut dia, jika tambak dikurangi, Sidoarjo akan merugi. Pasalnya, Kota Delta dikenal sebagai penghasil bandeng dan udang. &rsquo;&rsquo;Terus mau dikemanakan petambak. Bandeng dan udang sudah menjadi ikon Sidoarjo,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Politikus PDIP tersebut menjelaskan, sebagai ikon, seharusnya pemkab mendorong produk tambak agar terus maju. Misalnya, memberikan pendampingan bagi para petambak. Para petambak terus dilatih untuk memaksimalkan hasil penen. Yang tak kalah penting adalah membangun pabrik pengolahan hasil tambak. &rsquo;&rsquo;Jadi, hasil petambak langsung diserap industri,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Tarkit menambahkan, tambak juga sangat berguna sebagai wilayah resapan air. Dia menyebutkan, pengurangan tambak berarti menunggu Sidoarjo tenggelam. &rsquo;&rsquo;Saya yakin banjir akan meluas,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Pemkab berencana mengurangi jumlah tambak di Sidoarjo. Luasan yang awalnya 13 ribu hektare dikepras menjadi 1.990 hektare. Lahan perikanan itu akan dijadikan untuk perluasan terminal 3 Juanda, pembangunan daerah industri, serta pembangunan jalan. Sekretaris Forum Komunitas Masyarakat Tambak (FKMT) Sidoarjo Achmad Syarif menambahkan, upaya mengubah lahan tambak menjadi lahan industri dan kompleks permukiman telah diketahui jauh-jauh hari. Dia dan segenap petambak kerap menolak rencana tersebut. Penolakan pertama dilakukan pada pertengahan 2016. Pemkab melalui Bappeda Sidoarjo pernah mencoba membebaskan lahan tambak. Upaya itu gagal karena petambak menolak. Upaya selanjutnya terjadi akhir tahun lalu. Pemkab meminta sejumlah petambak mau membebaskan tanah. &rsquo;&rsquo;Kembali kami tolak karena tambak adalah mata pencaharian kami,&rsquo;&rsquo; katanya. Syarif menegaskan, seharusnya pemkab pro terhadap rakyat. Khususnya para petambak. Pertama, tambak menjadi ikon daerah. Menurut dia, mengurangi lahan tambak sama halnya menghapus identitas daerah. Kedua, pemerintah perlu memikirkan masa depan masyarakat. Pengurangan lahan tambak sama halnya mengambil lahan pekerjaan yang digeluti masyarakat selama bertahun-tahun. Terlebih, pendapatan Sidoarjo didukung kegiatan ekspor yang sejauh ini didominasi sektor perikanan atau pertambakan.  Sebaliknya, dia berharap pemkab menggunakan lahan lain di sisi barat yang belum tersentuh pembangunan. &rsquo;&rsquo;Kami sangat berharap pemkab melakukan kajian matang sebelum membuat kebijakan,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (aph/jos/c22/dio/sep/JPG)

Masyarakat Tambak Tidak Ingin Alih Fungsi, Tidak Bisa Tolak Investasi

lahan tambak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lahan tambak

Berita Terkini

Petani Tambak Keluhkan Pembangunan Rumah Pompa di Wonorejo Surabaya

Masyarakat Tambak Tidak Ingin Alih Fungsi, Tidak Bisa Tolak Investasi

Download Aplikasi JawaPos.com