<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/2jVnkXKTfXAO9f9wIWLiDGmccqj18UdtwzqxK3dT-1-1308676445.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan kunci rumah susun kepada warga yang direlokasi dari area TPU Kebon Nanas Jakarta Timur, Senin (12/1/2026). (Pemprov DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan kunci rumah susun kepada warga yang direlokasi dari area TPU Kebon Nanas Jakarta Timur, Senin (12/1/2026). (Pemprov DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lahan pemakaman yang ada di Jakarta semakin terbatas. Padahal, upaya menyiasati hal itu dengan sistem tumpang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan ruang pemakaman. Lantaran lahan pemakaman belum juga cukup, Pemprov DKI Jakarta mulai memindahkan warga yang menempati lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) ke flat atau rumah susun (rusun). Setelah warga TPU Menteng Pulo II dipindahkan, kali ini giliran warga TPU Kebon Nanas, Jakarta Timur yang direlokasi demi lahan pemakaman.&nbsp; Ada sebanyak 103 kepala keluarga (KK) yang direlokasi dari area TPU Kebon Nanas tersebut untuk menambah luasan makam. &rsquo;&rsquo;Dari 103 KK, sebanyak 73 KK bersedia dipindahkan ke rumah susun, 30 warga yang akan mencari tempat tinggal sendiri. Tentunya, ini diberikan kebebasan untuk itu,&rsquo;&rsquo; terang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Senin (12/1).&nbsp; Selama ini, 103 KK itu menempati lahan seluas 3.754 meter persegi di area TPU Kebon Nanas. Setelah relokasi warga, lahan itu akan kembali difungsikan secara optimal sebagai lahan pemakaman. &lsquo;&rsquo;Nantinya, sekitar 3.000 (meter persegi) lahan tadi bisa menampung 1.000 makam baru,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu mengakui bahwa relokasi warga itu menjadi program Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi keterbatasan lahan. Sebab, dari 80 TPU di Jakarta, 69 TPU sudah penuh dan tidak bisa menampung pemakaman secara normal atau hanya bisa sistem makam tumpang. &rsquo;&rsquo;Ini (relokasi) sebenarnya memang menjadi program pemprov DKI Jakarta sebelum nantinya mempunyai lahan baru yang cukup luas untuk dikembangkan sebagai TPU baru. Sebagai gubernur Jakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada warga 103 (KK) yang mau dipindahkan,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp; Warga TPU Kebon Nanas yang bersedia direlokasi ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pulo Gebang, Jatinegara, Jakarta Timur juga diberikan beberapa kemudahan. kemudahan itu salah satunya gratis sewa rusunawa selama enam bulan. Sementara untuk lansia, diberikan kebijakan khusus, yakni gratis seumur hidup. &rsquo;&rsquo;Kenapa kemudian selama enam bulan kami bebaskan, karena memang rata-rata mereka selama ini mata pencariannya kan di tempat lokasi di mana mereka berada,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Pramono juga mengakui, untuk memindahkan warga dari lahan TPU itu bukan hal yang mudah. Terlebih, banyak warga &nbsp;tersebut sudah tinggal puluhan tahun di area tersebut. <h2>Mudahkan Warga Pascarelokasi</h2> Beberapa kebijakan kemudahan kepada warga yang direlokasi dinilai cukup membantu pasca mereka pindah ke rusunawa. &rsquo;&rsquo;Saya meyakini dengan waktu enam bulan, apalagi untuk lansia diberikan gratis selamanya, ini akan sangat membantu bagi warga yang dipindahkan. Dan mudah-mudahan mereka juga bisa segera beradaptasi,&rsquo;&rsquo; ujarnya.&nbsp; Saat penyerahan kunci rusun kepada warga relokasi TPU Kebon Nanas, Pramono juga sempat bercanda serta menanyakan pengalaman selama tinggal di TPU. Salah satunya, ia berbincang dengan warga yang kebetulan baru menikah dan masih menggemakan pakaian pengantin.&nbsp; &lsquo;&rsquo;Saya sebagai gubernur Jakarta ikut mendoakan, mudah-mudahan menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah, rukun, tentram dan ayem,&rsquo;&rsquo; katanya.

Pemprov DKI Jakarta melakukan relokasi terhadap warga dari TPU Kebon Nanas untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman.

Gubernur Pramono Anung Relokasi Warga TPU Kebon Nanas Jaktim untuk Atasi Keterbatasan Lahan Pemakaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/Ziarah-kubur-Menjelang-Ramadhan-Dery-Ridwansah-1JPG-1726896197.jpg" alt="Warga memanjatkan doa untuk keluarga mereka yang telah wafat di TPU Karet Bivak, Jakarta. Warga setempat menyambut bulan Ramadhan dengan berziarah untuk mendoakan keluarga dan kerabat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga memanjatkan doa untuk keluarga mereka yang telah wafat di TPU Karet Bivak, Jakarta. Warga setempat menyambut bulan Ramadhan dengan berziarah untuk mendoakan keluarga dan kerabat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lahan pemakaman di wilayah Jakarta semakin minim. Dari empat Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, hanya TPU Petamburan yang masih memiliki petak makam kosong. Itupun jumlahnya sangat terbatas. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat Mila Ananda menuturkan, empat TPU tersebut ialah Karet Bivak, Karet Pasar Baru Barat, Kawi Kawi, dan Petamburan (khusus unit non-muslim). "Hanya TPU Petamburan yang masih memiliki petak kosong, itupun jumlahnya sangat terbatas kurang dari 20 petak," ujar Mila saat dihubungi, Kamis (23/10). Mila menjelaskan, tiga dari empat TPU di wilayahnya kini sudah penuh dan tidak lagi tersedia lahan kosong. Pihaknya kesulitan melakukan perluasan area pemakaman karena minimnya lahan terbuka di Jakarta Pusat. "Banyak kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya potensi lahan untuk pemakaman, serta belum tentu warga sekitar lokasi rencana TPU menyetujui untuk dijadikan lahan pemakaman," terangnya. Ia menambahkan, perluasan lahan di Jakarta Pusat nyaris mustahil dilakukan karena nilai tanah yang tinggi dan ketiadaan ruang terbuka. "Khusus untuk Jakarta Pusat sangat kecil kemungkinan untuk menambah atau memperluas TPU, karena sulitnya mendapat lahan terbuka di wilayah Jakarta Pusat, belum lagi nilai harga tanah sangat tinggi sehingga butuh anggaran yang sangat besar untuk merealisasikan hal ini," sambung Mila. Sebagai solusi, Pemkot Jakarta Pusat kini mengarahkan warga untuk melakukan pemakaman tumpang. Yakni, memakamkan jenazah di atas makam keluarga yang sudah ada sebelumnya. "Upaya kami untuk mengatasi terbatasnya ketersediaan petak makam kosong diambil kebijakan layanan pemakaman tumpang, dengan catatan anggota keluarga sesuai persetujuan ahli waris," imbuhnya.

Lahan pemakaman di Jakarta Pusat semakin minim, hanya TPU Petamburan yang tersisa, Pemkot arahkan pemakaman tumpang.

Kurang dari 20 Petak! TPU Petamburan Jadi Sisa Lahan Pemakaman Terakhir di Jakarta Pusat, Itupun Khusus Non Muslim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-18-at-10.58.26.jpg" alt="Aning Rahmawati reses di Joglo Harmoni, Keputih. Politikus PKS itu panen curhatan dari konstituennya. Dimas Nur Apriyanto/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Aning Rahmawati reses di Joglo Harmoni, Keputih. Politikus PKS itu panen curhatan dari konstituennya. Dimas Nur Apriyanto/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masa reses atau penjaringan aspirasi oleh 50 anggota legislatif Kota Surabaya masih berlangsung hingga 19 Mei. Banyak curahan hati yang dikulak para wakil rakyat ketika bertemu masyarakat. Salah satunya Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati.  Aning dicurhati terkait lahan pemakaman warga di Kelurahan Keputih yang sudah menipis. Karena kondisi tersebut, apabila ada warga meninggal, dimakamkan di liang lahat yang sama. Dengan catatan, jenazah masih satu darah atau satu keluarga.  Di samping lahan makam yang sekarang, lanjut politikus PKS itu, ada tanah dengan status aset pemkot. Hingga kini, tanah tersebut kosong. Dia mendorong tanah itu dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat.  Selain pemakaman, warga juga wadul terkait permasalahan pemberdayaan. Terutama pemberdayaan sektor UMKM. Roda ekonomi warga Keputih berputar dengan beragam bentuk. ”Termasuk penggiat UMKM,” kata Aning.  Perempuan yang juga duduk di kursi Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya itu mengingatkan terkait pembangunan rumah sakit baru. Rencananya, di kawasan Surabaya timur dibangun rumah sakit anyar. Yakni, RS Gunung Anyar.  ”Ini saya minta agar pemkot mengkaji betul karena skema pendanaannya menggunakan skema baru, KPBU,” jelas Aning.  Apabila pendanaan menggunakan investor asal luar Surabaya, Aning menyatakan, pemkot perlu menyerap pekerja asal Surabaya sebanyak 40 persen. Jangan sampai kurang dari angka itu. Sebab, hal itu akan termaktub di regulasi pekerja lokal.  ”Termasuk aspek lingkungan. Sebelum ada rumah sakit, area dekat rumah sakit sudah banjir jangan sampai malah menambah permasalahan,” imbuh Aning, alumnus ITS itu.

Reses, Aning Dicurhati Soal Lahan Makam Hingga Ingatkan Pekerja Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/sarmuji-dan-blegur-di-keputih.jpeg" alt="Ketua DPD Partai Golkar Jatim Muhammad Sarmuji dan anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi Golkar Blegur Prijanggono melihat proses pemakaman jenazah Covid-19 di TPU Keputih Surabaya, Minggu (21/7). Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Partai Golkar Jatim Muhammad Sarmuji dan anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi Golkar Blegur Prijanggono melihat proses pemakaman jenazah Covid-19 di TPU Keputih Surabaya, Minggu (21/7). Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aset berupa lahan seluas sekitar 6.000 meter persegi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di dekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih, Kota Surabaya, diminta untuk digunakan sebagai tempat pemakaman Covid-19 warga luar Surabaya. ”Kami berharap Pemprov Jatim merelakan lahannya di dekat TPU Keputih untuk digunakan sebagai pemakaman Covid-19 bagi warga luar Surabaya. Sebab, lahan di TPU mulai penuh,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Sebelumnya, ada wacana dari Pemerintah Kota Surabaya akan menambah tempat pemakaman umum baru di Waru Gunung. Menyusul lahan di pemakaman Keputih dan Babat Jerawat sudah mulai penuh.  Hanya saja, lokasi yang direncanakan akan dibuat makam baru dengan luas sekitar 10 hektare itu belum bisa dipakai dalam waktu dekat. Sebab, selain kontur tanahnya masih perlu pemadatan lanjutan, juga sebagian lahan masih proses pembebasan.  ”Kami berharap pandemi ini cepat berakhir dan semuanya bisa kembali normal,” kata Arif, politikus Partai Golkar itu.  Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi Golkar Blegur Prijanggono menyatakan, akan menyampaikan adanya lahan yang tidak dipakai di dekat TPU Keputih kepada Pemprov Jatim. ”Kami berharap tidak ada lagi warga ber-KTP Surabaya yang kesulitan memakamkan jenazah Covid-19 kerabatnya di Surabaya,” ujar Blegur.  Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya Anna Fajriatin membenarkan jika ada lahan kosong milik Pemprov Jatim di dekat TPU Keputih yang bisa digunakan untuk pemakaman. ”Lahan itu bisa digunakan untuk memakamkan jenazah warga luar Surabaya,” tutur Anna.

Lahan Pemprov Jatim di Surabaya Diminta untuk Pemakaman Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210129-WA0008.jpg" alt="Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana di Balai Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana di Balai Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Angka kematian penderita Covid-19 di Surabaya terus meningkat. Hingga hari ini (29/1), dilansir dari laman lawancovid-19.surabaya.go.id, per Kamis (28/1), tercatat 1.293 warga meninggal.  Atas data tersebut, Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyebut pihaknya sedang berupaya membangun lahan pemakaman baru. Rencananya, lahan tersebut berlokasi di Waru Gunung, Surabaya.  ”Rencananya dibangun di Waru Gunung Surabaya untuk lahan pemakaman khusus Covid-19,” tutur Whisnu pada Jumat (29/1).  Sebelumnya, Surabaya sudah memiliki 2 lahan pemakaman khusus Covid-19. Lahan tersebut ada di TPU Keputih dan TPU Babat Jerawat Surabaya. Hingga saat ini, lanjut Whisnu, masih ada lahan tersisa di TPU Keputih.  ”Total bisa menampung 500 jenazah,” terang Whisnu.  Whisnu menyebut total 50 hektare disiapkan untuk lahan pemakaman tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi untuk warga setempat.  ”Masih sosialisasi dan pembangunan. Makam ini terhubung lingkar barat Surabaya. Akses lebih mudah,” papar Whisnu.  Lahan itu, rencananya langsung digunakan begitu pembangunan selesai. ”Jadi nggak menunggu 2 lahan pemakaman lain full. Kalau siap langsung dipakai,” ucap Whisnu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uQqY-ki5Shk

Pemkot Surabaya Bakal Tambah Lahan Pemakaman Khusus Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/makam-keputih-Dite-Surendra.jpg" alt="BELUM PADAT: Proyek perluasan makam Keputih. Dewan mengusulkan efisiensi lahan makam. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM PADAT: Proyek perluasan makam Keputih. Dewan mengusulkan efisiensi lahan makam. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemkot menganggarkan ratusan miliar rupiah untuk perluasan makam. Kalangan dewan mulai memikirkan cara agar tanah yang dibeli tidak cepat habis. Salah satunya adalah memperpendek lebar makam.  Pada 16 tahun silam, DPRD Surabaya membuat peraturan daerah tentang makam. Ketua Komisi C Baktiono ikut menentukan arah pembahasan pansus perda tersebut. Saat itu, terjadi perdebatan mengenai ketentuan jarak antarmakam. ’’Ternyata, sekarang baru terasa. Makam yang ditentukan dalam perda itu terlalu besar dan menghabiskan lahan,’’ ucap Baktiono kemarin (6/11).  Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Makam dijelaskan bahwa lebar setiap makam 1,25 meter. Panjangnya 2,5 meter. Kedalamannya minimal 1,5 meter. Ada juga jarak antarmakam yang panjangnya 0,5 meter.  Baktiono merasa ketentuan tersebut perlu direvisi. Ketentuan itu sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman. Lahan makam makin terbatas, sedangkan kebutuhan makam setiap hari mencapai 30 jenazah.  Dia mengusulkan agar lebar makam diperkecil dari 1,25 meter menjadi 0,5 meter. Gundukan pada makam juga perlu dihilangkan. Dengan begitu, yang ada adalah tanah lapang dan nisan penanda. Jika usulan tersebut diterapkan, dia yakin lahan itu bisa menampung jenazah hingga dua kali lipat.  Menurut dia, pengurangan lebar makam lebih baik dilakukan ketimbang harus menumpuk jenazah di liang yang sama. Hal itu dilakukan di banyak makam pemkot yang lama.  Masalahnya, perubahan aturan tersebut harus dibahas di DPRD Surabaya. Perlu penyusunan naskah akademik hingga pembahasan pansus untuk menyelesaikannya. ’’Tapi, ini sebenarnya urgen. Untuk sementara, bisa pakai perwali dulu,’’ katanya.  Persoalan makam tersebut sempat dibahas komisi C saat pembahasan anggaran APBD 2020. Anggota dewan mengeluhkan tingginya beban belanja pembebasan makam, tapi masih banyak warga yang menumpuk makam di makam lama. Banyak warga yang menolak untuk memakamkan keluarga mereka di makam baru di Keputih maupun Babat Jerawat.  Pakar Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Ronggo Warsito menyatakan, perilaku menumpuk atau menumpangkan jenazah sudah lama terjadi. Hal itu akan sulit diubah, tapi bukan tidak mungkin. ’’Sebab, kondisi masyarakat perkotaan ini lebih rasional,’’ ujarnya.  Menurut dia, penumpukan jenazah dalam satu makam terjadi akibat pertautan antara kepercayaan yang berulang. Praktik tersebut menjadi sebuah keyakinan. Mereka meyakini bahwa makam keluarga harus berdekatan. Tak boleh terpencar. ’’Kalau sudah berbicara keyakinan, ya susah,’’ tuturnya.

Supaya Lahan Tak Cepat Habis, Baktiono Usulkan Perpendek Lebar Makam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/2010_18938_JO-JUNG-SUK-PARK-BO-YOUNG.jpg" alt="Jo Jung Suk dan Park Bo Young" width="100%">
<figcaption>Jo Jung Suk dan Park Bo Young</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pasangan Jo Jung Suk dan Park Bo Young menjadi pusat perhatian sejak cerita cinta mereka dalam drama Oh My Ghost. Banyak yang iri melihat begitu mesranya mereka, bahkan saat Jo Jung Suk berciuman dengan&nbsp;Park Bo Young untuk pertama kali dalam cerita itu. Dalam wawancara yang baru-baru saja dilakukan, Jo Jung Suk tak bisa menyembunyikan perasaannya. &ldquo;Aku pikir aku bisa berkomunikasi dan akting&nbsp;dengan baik&nbsp;ketika aku dengannya (Park Bo Young). Dia merespons dengan baik, dan aku bisa percaya padanya. Atmosfir saat syuting juga sangat bagus,&rdquo; kata Jo Jung Suk seperti dikutip dari Soompi. Ketika ia ditanya tentang scene ciuman pertama dengan Park Bo Young, Jo Jung Suk mengatakan, &ldquo;Apa yang bisa aku elak? Aku akan berbohong kalau aku tidak memiliki tekanan ketika mendengar itu adalah scene ciuman pertamanya,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Saya hanya menciumnya bagaimana karakter saya merasa.&rdquo; Jo Jung Suk tidak berhenti di situ, dia menjelaskan proses di belakang layar tentang scene dalam episode terakhir itu. Aktor ganteng ini menceritakan bahwa di naskah telah mengatur bagaimana peran Bong Sun turun dari meja lalu&nbsp;menciumnya. &ldquo;Bong Sun (Park Bo Young) mencium Sun Woo (Jo Jung Suk) untuk pertama. Naskah berakhir di situ tapi sutradara tidak mengatakan cut sehingga Park Bo Young berimprovisasi dengan mengatakan, &lsquo;Apakah kamu lelah? Apakah kamu baik-baik saja? Tapi bisa kah aku menciummu lain lagi? Dan lagi.&rdquo; Selanjutnya, Jo Jung Suk akan berperan dalam sebuah film yang beda jauh dari &nbsp;Oh My Ghost. Film yang akan diperankannya itu adalah Journalist (masih tentatif), dan dijadwalkan diputar perdana pada Oktober mendatang. Dalam film itu, Jo Jung Suk memerankan Heo Moo Hyuk, seorang reporter berita lokal yang berkaitan dengan pemecahan kasus pembunuhan.&nbsp; &ldquo;Saya jamin film ini akan berbeda dengan peran Kang Sun Woo di Oh My Ghost. Jadi tunggu saja,&rdquo; katanya.(Tom/JPG) &nbsp;

Ini Pengakuan Jo Jung Suk Setelah Berciuman dengan Park Bo Young

lahan pemakaman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lahan pemakaman

Berita Terkini