<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/K9yTeOlzw6f4rjl86AGvx8L7hpowQFT1KSzDJdFv-1-952576027.jpg" alt="Jukir liar di sekitar RSUD dr. Mohammad Soewandhie mengaku telah membeli surat lahan parkir saat ditertibkan. (Instagram @dishubsurabaya)" width="100%">
<figcaption>Jukir liar di sekitar RSUD dr. Mohammad Soewandhie mengaku telah membeli surat lahan parkir saat ditertibkan. (Instagram @dishubsurabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemkot Surabaya terus menggencarkan penertiban parkir liar di berbagai lokasi. Salah satunya di sekitar RSUD dr. Mohammad Soewandhie, Jalan Tambak Rejo, yang banyak dikeluhkan warga.&nbsp; Menariknya, dari potongan video yang dibagikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya melalui akun instagram resminya, seorang juru parkir liar memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dalam video berdurasi 1 menit 59 detik itu, seorang pria yang mengenakan kemeja berwarna army dan topi hitam, mengklaim telah membeli surat agar bisa menjadi petugas parkir di tempat tersebut. "Ini tanah siapa?" tanya Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Jeane Mariane Taroreh kepada jukir, dalam unggahan video Instagram @dishubsurabaya, dikutip pada Kamis (19/6). "Tanahe Pemkot (Surabaya), tanahe pemerintah, cuma ini saya beli," ujar jukir liar tersebut membela diri. Terkejut mendengar jawaban tersebut, Jeane mengajukan pertanyaan lagi untuk memastikan. "Beli di mana? Kita (Pemkot) gak jual tanah!" tutur Jeane. "Betul nggak jual tanah, tetapi jual surat, surat lahan," sahut sang jukir kemudian memalingkan muka.&nbsp; Dalam video tersebut, Jeane menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak melakukan jual beli lahan melalui surat yang dimaksud jukir. Namun sang jukir tetap bersikeras bahwa dia memilikinya. "Gak ada jual beli lahan di sini, ini tanahnya pemerintah kota, sudah tinggal saja, pak, steril tempat ini nggak ada parkir, kecuali pemilik toko," seru Jeane. Video ini pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di publik. Terpisah, JawaPos.com berupaya menghubungi Jeane melalui aplikasi WhatsApp. "Untuk pengakuan itu, (bapak) juru parkir juga tidak bisa menjelaskan (tentang surat lahan yang diklaim membeli)," ujarnya. Ketika ditanya kepada siapa jukir liar yang bersangkutan membeli surat lahan, Jeane menegaskan bahwa pihaknya juga tidak mengetahui. "Terkait hal tersebut, kami tidak mendapat Jawaban," tukas Jeane. Sebagai informasi, Wali Kota Eri Cahyadi mewajibkan minimarket di Surabaya untuk menyediakan jukir resmi dan mengenakan seragam rompi logo perusahaan untuk mengatasi praktik parkir liar. Jika tak patuh, Pemkot tidak segan untuk menyegel lahan parkir minimarket, sebagaimana yang tercantum dalam dalam Surat Edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, tertanggal 2 Juni 2025. "Jadi nanti mau dibuka lagi terserah (pihak minimarket), tetapi harus ada juru parkir yang resmi dan mengenakan rompi khusus. Ojo gawe gaduh (jangan buat gaduh) Surabaya," ucap Eri Cahyadi beberapa hari lalu. Terbaru, Pemkot Surabaya bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) sepakat untuk menggratiskan parkir di tujuh minimarket, yakni Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Lawson, Circle K, K-Mart, dan Family Mart.

Pemerintah Kota Surabaya menindak tegas parkir liar, juru parkir mengklaim membeli surat penggunaan lahan, viral di media sosial.

Viral Jukir Liar di RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya Mengaku Beli Surat Lahan Parkir, Ini Penjelasan Dishub

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/bOkYyDbzx2QxiqF5tW0QZ5Wp4HeFhwxPSUKZZB2b-3720459723.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyegel minimarket karena tak sediakan juru parkir resmi. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyegel minimarket karena tak sediakan juru parkir resmi. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mengantisipasi pendapatan asli daerah (PAD) parkir yang bocor, pemkot terus memperketat pengawasan. Selain toko modern, pemkot juga mengimbau pemilik usaha restoran.&nbsp; Wali kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan seluruh pemilik usaha memiliki tempat parkir dan petugas parkir resmi. Tak hanya toko modern, tetapi juga usaha lainnya seperti restoran. "Semuanya berjalan (pengawasan, red). Akan bertahap, menyelesaikan toko modern. Lalu tempat usaha lain seperti rumah makan," paparnya.&nbsp; Eri mengatakan pajak parkir yang dikenakan ke toko modern, yakni 10 persen dari jumlah kendaraan parkir. Pertemuan dengan pemilik usaha juga sudah dilakukan. "Disepakati bersama," tambahnya.&nbsp; Sementara itu, Kepala Satpol PP Surabaya Achmad Zaini mengatakan kemarin total toko modern yang disegel bertambah menjadi 27 titik. "Sesuai dengan permintaan penertiban dari dinas," paparnya.&nbsp; Zaini menambahkan dalam sehari yang dibuka segel kemarin 19 titik. Sehingga total yang sudah dibuka segelmya sebanyak 67 titik. "Sejak awal hingga kemarin total yang disegel mencapai 203 titik toko modern," tuturnya.

Pemkot Surabaya melakukan penertiban terhadap toko modern untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) parkir.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tegaskan Pajak Parkir 10 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/Screenshot_2025-06-16-05-17-44-759_comandroidchrome-edit-1866753054.jpg" alt="Penyegelan lahan parkir sebuah minimarket oleh petugas dari Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Penyegelan lahan parkir sebuah minimarket oleh petugas dari Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Langkah berani Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk menertibkan juru parkir (jukir) liar di minimarket, berhasil menyita perhatian masyarakat hingga menjadi topik perbincangan hangat belakangan. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016146061/ramalan-zodiak-libra-dan-scorpio-16-juni-2025-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 16 Juni 2025: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a> Pasalnya, tidak hanya menyegel area parkir minimarket yang tak patuh dan tidak menyediakan jukir resmi berseragam, Wali Kota Eri juga mempersoalkan praktik sewa tenant kepada pelaku UMKM. Menurutnya, penyewaan tenant UMKM di halaman minimarket menyalahi aturan. Sebab, perizinan yang dilakukan itu sebagai area parkir, bukan sebagai tempat berjalan, yang mana pedagang membayar sewa setiap bulannya. "Tambah ngawur lagi. Teruskan buat ramai Surabaya. Loh izinnya parkir kok malah disewa-sewakan," tutur Eri Cahyadi dengan nada kesal saat melakukan sidak di sebuah minimarket Jalan Dharmahusada, baru-baru ini. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Achmad Hariri menilai langkah pelaku usaha yang menyewakan lahan parkir kepada pedagang tanpa izin melanggar undang-undang. "Berpotensi melanggar perizinan dan tata ruang. Jika. Lalu jika terbukti ada keterlibatan dalam pengelolaan parkir liar tanpa pelaporan pajak, maka bisa dikaitkan dengan penggelapan pajak daerah,&rdquo; tutur Achmad, Senin (16/6). Kemudian apabila minimarket tak menyediakan petugas parkir resmi, namun malah menyewakan lahan parkirnya kepada pihak ketiga tanpa regulasi yang jelas, tindakan ini dinilai melawan hukum administrasi. Sebab dalam pasal Pasal 14 Perda Nomor 3 Tahun 2018, tertera jelas bahwa penyelenggara tempat parkir (tempat usaha) di luar ruang milik jalan, wajib menyediakan lahan parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan. "Lalu Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah, yang mengatur kewajiban perpajakan atas pemanfaatan lahan parkir untuk kepentingan komersial,&rdquo; seru Achmad. Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi mewajibkan minimarket di Surabaya sedang gencar menertibkan parkir liar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mewajibkan minimarket sediakan petugas parkir resmi dan berseragam. Jika tak patuh, Pemkot Surabaya tidak segan untuk menyegel lahan parkir minimarket, sebagaimana yang tercantum dalam dalam Surat Edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, tertanggal 2 Juni 2025. "Jadi nanti mau dibuka lagi terserah (pihak minimarket), tetapi harus ada juru parkir yang resmi dan mengenakan rompi khusus. Ojo gawe gaduh (jangan buat gaduh) Surabaya," tukas Eri Cahyadi. (*)

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menertibkan jukir liar di minimarket, pelaku UMKM terancam sanksi, simak selengkapnya!

Minimarket Sewakan Parkir Tanpa Izin? Pakar Hukum: Langgar UU dan Bebani Pajak Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/SyWXY9OeKvG3rx5CQB2BHqhLLSmHF8a3kmgOYwuY-484942794.jpg" alt="Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mulai menyegel minimarket-minimarket yang belum menyediakan juru parkir gratis dan berseragam. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mulai menyegel minimarket-minimarket yang belum menyediakan juru parkir gratis dan berseragam. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Tidak hanya menyegel area parkir minimarket yang tak sediakan juru parkir (jukir) resmi berseragam, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi juga mempersoalkan praktik sewa tenant kepada pelaku UMKM.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kini  menyoroti praktik penyewaan tenant di minimarket yang melanggar aturan parkir.

Minimarket di Surabaya Ada yang Sewakan Lahan Parkir ke UMKM, Eri Cahyadi: Tambah Ngawur Lagi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/JKT_Kurangnya-Fasilitas-Trotoar-Ramah-Disabilitas_Salman-Toyibi6-1-789249310.jpg" alt="Ilustrasi: Kendaraan di atas trotoar di Pondok Labu Jakarta Selatan menghalagi pejalan kaki tunanetra. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kendaraan di atas trotoar di Pondok Labu Jakarta Selatan menghalagi pejalan kaki tunanetra. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satpol PP DKI Jakarta mengingatkan para pengusaha restoran untuk tidak lagi menjadikan trotoar sebagai lahan parkir pengunjung. Karena trotoar difungsikan untuk fasilitas pejalan kaki umum. Hal itu ditegaskan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan, merespons banyaknya aduan masyarakat terkait restoran yang mengokupasi trotoar dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Satriadi menegaskan, pemilik usaha harus bertanggung jawab menyediakan lahan parkir yang memadai bagi pengunjung tempat usaha mereka. Penggunaan trotoar untuk parkir melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. "Oleh karena itu, pengusaha restoran wajib menyediakan lahan atau kantong parkir yang cukup untuk menampung kendaraan pengunjung," tegas Satriadi, Selasa (21/1). Satriadi juga meminta agar pengunjung restoran diingatkan untuk tidak memarkir kendaraannya di trotoar. Parkir sembarangan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. "Pengunjung restoran perlu memahami bahwa memarkir kendaraan di trotoar merupakan pelanggaran Perda yang sekaligus mengambil hak pejalan kaki," ucapnya.&nbsp; Satriadi mengatakan, pihaknya telah melakukan penertiban parkir liat di trotoar sejak Minggu (19/1) lalu. Pihaknya mendahulukan penertiban pada lokasi-lokasi yang menjadi perhatian publik di media sosial.&nbsp;"Yang terlihat kan jelas pemberitaan, misalkan yang viral-viral itu, kita lakukan duluan," terangnya.&nbsp; Namun, lanjut Satriadi, saat ini jajarannya di tingkat wilayah juga tengah mendata lokasi trotoar yang dijadilan parkir liar. Ia menegaskan, trotoar bukanlah tempat parkir, melainkan fasilitas bagi pejalan kaki. "Lanjutkan terus koordinasi di tingkat kecamatan. Para satpol PP tingkat kota, kecamatan, koordinasi dengan dishub di bawah camat masing-masing," ucapnya. Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan banyaknya parkir liar di trotoar di Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan. Parahnya, trotoar di depan RM Sinar Mandala dan Tobak Korean Restaurant terbangun pula posko VIP parking yang menghalangi pejalan kaki melintas.&nbsp; "Arogansi kedua resto ini menjadi contoh buruk betapa "hak pejalan kaki" dirampas dengan mudahnya, dan yang lebih buruk lagi hal ini menjadi pembiaran dari aparatur," tulis pemilik akun instagram @glensaimima, dikutip Selasa (21/1).

Satpol PP DKI Jakarta mengingatkan para pengusaha restoran untuk tidak lagi menjadikan trotoar sebagai lahan parkir pengunjung.

Tegaskan Larangan Penggunaan Trotoar, Satpol PP DKI Jakarta Ingatkan Pengusaha Restoran Wajib Sediakan Lahan Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/02/WhatsApp-Image-2024-07-01-at-185353-2868832445.jpeg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Juru parkir (jukir) nakal masih menjadi persoalan di Jakarta. Kali ini ruang terbuka hijau (RTH) dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Ada pula preman berkedok tukang parkir. Hal itu mendapat sorotan dari Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. Anggota Fraksi PDIP itu meminta kepada Pemprov DKI dan aparat penegak hukum agar menindak dengan tegas preman berkedok juru parkir. "Saya meminta agar pelaku dijebloskan ke penjara, karena sudah membuat resah masyarakat," tegas Hardiyanto Kenneth kepada wartawan, Selasa (2/7). Anggota dewan yang biasa disapa Kent pun menilai, Dinas Perhubungan (Dishub) tidak konsisten dalam menanggulangi masalah parkir liar. Karena, masih ditemukan banyaknya parkir liar yang memakan badan jalan dan trotoar, terutama di wilayah ramai seperti di depan Stasiun Gambir, Jalan Sabang/Jalan Agus Salim, Jalan Tanjung Duren Raya, Mall Gandaria, dan wilayah lainnya di Jakarta. Hal itu membuat jalan macet dan para pejalan kaki yang menggunakan trotoar terampas haknya. Seharusnya Dinas Perhubungan maupun Sudin Perhubungan di wilayah kota madya bisa lebih sensitif dan langsung melakukan penertiban secara represif, jika ditemukan parkir liar di wilayahnya. Apalagi parkir itu sampai memakan badan jalan maupun trotoar. Badan jalan atau trotoar tidak untuk parkir. "Pj (Penjabat) Gubernur harus lebih tegas kepada Dinas Perhubungan. Mereka sepertinya tidak konsisten dan terkesan angin-anginan dalam menindak jukir liar. Saya masih melihat banyak sekali parkir liar," ujarnya. Menurut Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu, jika Pemprov DKI tak mampu atau bisa menyediakan lahan parkir untuk umum, maka bisa melibatkan pihak swasta dalam penyediaan lahan parkir. Pemprov cukup berperan sebagai regulator saja dan pihak swasta yang menyediakan lahannya. Mekanisme bentuk penerimaan uang jasa tarif parkir ini bisa berupa bagi hasil. Pihak swasta yang nanti diberikan kewenangan dalam mengelola lahan hingga sistem pengamanannya. "Harus benar-benar ada terobosan lebih berani supaya permasalahan parkir liar yang karut marut dan mutar muter seperti lingkaran setan ini bisa segera selesai, Pemprov DKI jangan memberikan kesan angin-anginan dalam menindak jukir liar ini," tegasnya. Dia mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta, jangan sampai nanti muncul stigma di masyarakat bahwa ramai di medsos dulu baru bertindak. "Jika terbukti ada oknum pejabat Pemprov bermain dalam urusan parkir liar ini, saran saya dipecat saja," tegas Kent. Saat ini banyak warga pejalan kaki maupun pengendara mengeluhkan parkir liar yang berada di jalur sepeda, badan jalan hingga trotoar. Alhasil akses pengendara dan pejalan kaki pun terganggu. Mereka merasa sangat terganggu dengan parkir liar yang ada di ada di trotoar, jalan sepeda, dan yang memakan badan jalan. "Pemprov sudah harus benar-benar berbenah dalam hal ini agar para pengendara dan pejalan kaki bisa mendapatkan haknya dengan layak," bebernya.

Juru parkir nakal masih menjadi persoalan di Jakarta. Kali ini ruang terbuka hijau (RTH) dimanfaatkan sebagai lahan parkir.

Kenneth Minta Dishub DKI Tindak Tegas Preman Berkedok Juru Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/lahan-parkir-muktamar-nu.jpg" alt="HAJATAN BESAR: Akses jalan menuju area Muktamar Ke-34 NU yang disedang kebut pembenahannya. (RADAR LAMPUNG GROUP)" width="100%">
<figcaption>HAJATAN BESAR: Akses jalan menuju area Muktamar Ke-34 NU yang disedang kebut pembenahannya. (RADAR LAMPUNG GROUP)</figcaption>
</figure><h3>Persiapan Muktamar Ke-34 NU di Lampung Tengah setelah Sempat Tarik-ulur</h3> Infrastruktur terus dikebut dan ditarget selesai lima hari sebelum pembukaan. Puluhan puskesmas, rumah sakit, dan dokter serta ratusan perawat juga telah disiapkan.  SYAIFUL MAHRUM, Lampung Tengah  ---  HARI-HARI ini adalah hari-hari nan sibuk di Lampung Tengah (Lamteng). Maklum, perhelatan nasional akbar tak lama lagi berlangsung di kabupaten di Lampung tersebut: Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU).  ”Persiapan terus kami kebut,” kata KH Hisyamudin, panitia lokal Muktamar Ke-34 NU, kepada Radar Lampung.  Waktu penyelenggaraan memang sudah mepet: 23–25 Desember. Apalagi, di tengah persiapan, sempat terjadi tarik-ulur waktu penyelenggaraan.  Hasil konferensi besar NU pada 26 September 2021, Muktamar Ke-34 NU diputuskan digelar 23–25 Desember 2021 di Lampung. Sebagai tuan rumah, panitia lokal Pondok Pesantren (Ponpes) Darussa’adah, Dusun Mojoagung, Kelurahan Seputihjaya, Kecamatan Gunungsugih, Lampung Tengah, pun mulai mempersiapkan sarana-prasarana.  Tapi, kemudian pemerintah merilis akan menerapkan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) level 3 mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.  Akibatnya, ada tarik-menarik jadwal muktamar. Ada yang menginginkan dimajukan dan ada yang menginginkan mundur.  Di tengah polemik itu, pemerintah mencabut PPKM level 3 yang semula akan diterapkan serentak. PBNU pun menggelar rapat pada 7 Desember dan mengeluarkan putusan bahwa Muktamar Ke-34 NU digelar sesuai dengan keputusan konferensi besar September lalu: tetap diadakan 23–25 Desember ini.  Muktamar adalah forum tertinggi NU yang diadakan lima tahun sekali. ”Insya Allah (muktamar) kali ini akan dibuka Presiden Joko Widodo dan ditutup Wapres KH Ma’ruf Amin,” kata Pimpinan Ponpes Darussa’adah yang juga Rais Syuriah PWNU Lampung KH Muhsin Abdillah.  Begitu besarnya skala muktamar organisasi massa terbesar di Indonesia ini, setelah persoalan waktu penyelenggaraan beres, persiapan digenjot lagi. Tim Fasilitasi Pemkab Lampung Tengah pun ikut terjun.  Pada Senin (13/12), Pemkab Lamteng menggelar rapat evaluasi di Ponpes Darussa’adah. Bupati Lamteng Musa Ahmad meminta seluruh kepala OPD (organisasi perangkat daerah) dan jajaran siap siaga di rumah dinas mulai hari ini (16/12).  ”Ini untuk antisipasi jika diperlukan,” kata Bupati Musa.  Penggarapan jalan, parkiran, paving, aula, dan semua sarana-prasarana pun dikebut. Kepala Dinas Bina Marga Lamteng Gusmara Jaya menyatakan, jalan dari pintu gerbang Ponpes Darussa’adah menuju aula muktamar sepanjang 567 meter tengah dikerjakan. ”Kemudian, jalan pintu masuk jalan lintas Sumatera ke ponpes sepanjang 1.050 meter juga sudah dilaksanakan dengan penambahan lebar kanan-kiri 1 meter,” katanya.  Total tempat parkir 6 hektare. Perinciannya, VVIP disiapkan seluas 1 hektare, VIP 2 hektare, dan umum 3 hektare. Menurut Gusmara, semuanya juga sedang dikerjakan.  ”Lapangan helipad disiapkan di kiri aula muktamar. Progres keseluruhan untuk infrastruktur sudah 60 persen,” ujarnya.  Sementara itu, Kadisperkim Lamteng Veny Libryanto mengungkapkan, pemasangan paving seluas 1.150 meter persegi sudah dikerjakan dan besok selesai. ”MCK 20 unit permanen sudah selesai. Penerangan 110 titik dan 31 tiang sudah terpasang,” tuturnya.  Kabagkesra Dahrif Ansyori juga menyebut homestay di empat kecamatan (Gunungsugih, Bumiratunuban, Terbanggi Besar, dan Seputihagung) sudah siap. ”Jumlah kamar 6.861. Jumlah muhibbin diperkirakan 10.000 orang,” ungkapnya.  Tentu tak ketinggalan juga persiapan di bidang kesehatan. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lamteng Anthon menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 39 puskesmas dan rumah sakit.  ”Ada 36 dokter yang stand by, 12 titik posko kesehatan, 15 ambulans, dan 200 perawat. Muktamirin (peserta muktamar) kita swab antigen. Area muktamar harus steril,” katanya.  Gus Hisyam –sapaan akrab KH Hisyamudin– juga menyebut pihaknya telah menyiapkan spot-spot kegiatan. ”Insya Allah semua sudah siap H-5 sesuai instruksi pusat,” ujarnya.  Pengecoran lantai aula muktamar NU juga sudah selesai. ”Alhamdulillah, 98 MCK (mandi, cuci, kakus) sudah tahap finishing dan ada penambahan 10 MCK yang sedang dikerjakan,” lanjut Gus Hisyam.  Terkait dengan aula muktamar, kata Gus Hisyam, akan dipasang tenda rodder berukuran 40 x 40 meter seperti muktamar sebelumnya di Jombang, Jawa Timur. ”Sekarang tendanya sedang dalam perjalanan dari Jakarta. Begitu sampai akan langsung dipasang,” ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/total_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> HAJATAN BESAR: Pintu masuk ke Ponpes Darussa'adah di Dusun Mojoagung, Kelurahan Seputihjaya, Kecamatan Gunungsugih, Lampung Tengah. (RADAR LAMPUNG GROUP)

Total Parkiran 6 Hektare, Helipad di Sisi Kiri Aula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MINIMARKET.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Bangunan Toko dan Swalayan Nomor 510/05905/436.7.21/2021, Pemerintah Kota Surabaya bakal menertibkan toko swalayan yang menyewakan lahan parkir sebagai tempat usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebab, hal itu termasuk melanggar peraturan.  Hal itu dicantumkan dalam surat yang diterbitkan Dinas Perdagangan Surabaya. Dalam surat tersebut, Dinas Perdagangan meminta pengelola toko swalayan menyesuaikan area usahanya sesuai izin yang dikeluarkan Pemkot Surabaya. Terutama, penyesuaian kembali area penjualan dan area parkir sebagaimana mestinya.  Peraturan tersebut didasarkan pada pasal 47 Perda Surabaya 7/2009 tentang bangunan yang diubah dengan Perda 6/2013. Setiap pemanfaatan bangunan harus sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam IMB. Selain itu, sesuai pasal 17 huruf e dan h Perda Surabaya 8/2014 tentang Penataan Toko dan Swalayan, setiap pelaku usaha dilarang mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin.  Kepala Dinas Perdagangan Surabaya Wiwiek Widayati menyatakan, pihaknya masih melakukan pendataan toko swalayan lain di Surabaya. Sebab dalam surat tersebut terlampir daftar tempat usaha toko swalayan yang dianggap perlu melakukan penyesuaian pemanfaatan lahan yang dikelola sesuai izin dari Dinas Perdagangan.  ”Karena waktu melakukan pendataan, kami mendapati tempat parkirnya disewakan dan sebagainya. Kami berharap dengan surat edaran ini, mereka menaati ketentuan,” tutur Wiwiek pada Selasa (16/3).  Dari data dinas perdagangan, Wiwiek memaparkan, terdapat beberapa toko swalayan yang menggunakan lahan parkir untuk disewakan kepada pedagang UMKM. Beberapa dari swalayan tersebut juga mendirikan bangunan semi permanen di lahan parkirnya, dan disewakan kepada UMKM.  ”Harapannya supaya dengan ini kepentingan umum tidak terganggu. Ini kan karena kadang-kadang tempat parkirnya dikomersilkan, terus pengunjung yang mau parkir malah menggunakan bahu jalan. Jadinya kan macet,” tutur Wiwiek.  Penyesuaian lahan usaha tersebut berdampak pada UMKM yang menyewa lapak di area parkir toko swalayan. Untuk menaati aturan tersebut, sejumlah pengelola toko swalayan mulai memberikan tawaran relokasi.  Menanggapi soal tawaran relokasi, Wiwiek menjelaskan, itu merupakan tanggung jawab pemilik lahan atau usaha yang harus menyelesaikan masalah tersebut. Kendati demikian, Pemkot Surabaya juga akan melaksanakan pendataan UMKM yang terdampak dan berusaha untuk mediasi.  ”Kami akan mendata, mana UMKM Surabaya dan mana yang dari luar Surabaya. Kami mengidentifikasi dulu. Untuk yang Surabaya, kami akan coba carikan jalan tapi lihat juga situasi seperti apa nantinya,” ujar Wiwiek.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fvgLbwUHASk

Lahan Parkir Swalayan Disewakan, Pemkot Surabaya Lakukan Penertiban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/IMG-20191012-WA0006.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan uji coba jalur sepeda fase II, Sabtu (12/10) (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan uji coba jalur sepeda fase II, Sabtu (12/10) (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar uji coba jalur sepeda fase II. Jalur ini membentang sejauh 23 kilometer, dimulai dari persimpangan Fatmawati di Jalan TB Simatupang hingga Bundarah Hotel Indonesia (HI). Ini merupakan program lanjutan dari jalur sepeda di fase I dari Velodrome hingga Jalan Medan Merdeka Selatan.  "Kita ingin mendorong bersepeda bukan hanya sebagai alat olahraga saja, tetapi sepeda juga sebagai kegiatan transportasi," kata Anies, Sabtu (12/10).  Dari hasil uji coba tersebut, Anies mengatakan ada sejumlah persimpangan yang harus dilakukan rekayasa lalu lintas supaya memudahkan pesepeda. Selain itu tetap tidak mengganggu kendaraan bermotor. Kondisi lintasan pun tak luput dari evaluasi. Karena masih ada sejumlah titik yang kondisinya bergelombang. Serta marka jalannya belum dibuat. Sehingga tak ada penanda jalur sepeda dan kendaraan bermotor.  Area pembatas jalan semantara waktu juga masih menggunakan cone. Belum dibuat secara permanen menggunakan double cap, yang bentuknya mirip MCB pembatas jalur busway. Selain itu, masih ditemukan kendaraan bermotor yang menyerobot jalur sepeda. Seperti di Jalan Pramuka. Terkait hal ini, Anies masih memaklumi. Sebab, masih dalam tahap uji coba.  Uji coba jalur sepeda dilakukan pada 20 September-19 November 2019. Selanjutnya akan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya yakni berupa denda tilang Rp 500 ribu. Ada 3 fase rute yang akan dibangun. Fase pertama yakni meliputi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan MH Thamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Pramuka, dan Jalan Pemuda.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/IMG-20191012-WA0005.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan uji coba jalur sepeda fase II, Sabtu (12/10) (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan uji coba jalur sepeda fase II, Sabtu (12/10) (Istimewa)</figcaption>
</figure> Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan uji coba jalur sepeda fase II, Sabtu (12/10) (Istimewa)  Untuk fase dua dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, dan Jalan RS Fatmawati Raya. Sedangkan Fase tiga dari Jalan Tomang Raya, Jalan Cideng Timur, Jalan Kebon Sirih, Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat, dan Jalan Jatinegara Timur.  Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menyampaikan, nantinya para pesepeda di Jakarta akan dimanjakan dengan dibangunnya sejumlah lahan parkir di area angkutan umum. Target pada akhir 2019 sudah tersedia lahan parkir di seluruh stasiun MRT.  "Sekarang stasiun-stasiun MRT di pintu masuk dan keluarnya akan disediakan parkir sepeda. Nanti juga kita taruh di halte-halte sehingga kita bisa menggunakan sepeda untuk first mile dan last mile dalam menggunakan kendaraan umum," ucap Anies.  Sementara itu, adanya jalur sepeda di atas trotoar seperti di Jalan Jenderal Sudirman tak perlu dikhawatirkan. Nantinya, akan dilengkapi dengan marka pembatas jalan. Sehingga ada pemisah dengan pejalan kaki.  "Memang akan lewat trotoar, tujuanya Kita ingin memberi keselematan, keamanan dan kenyamanan bagi penggunan sepeda ini. Sehingga menjadi primadona dalam melakukan aktivitas," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo.  Adanya jalur sepeda di atas trotoar sendiri karena lebar trotoar yang memungkinkan. Sedangkan trotoar yang sempit tidak akan digunakan untuk jalur sepeda.

Jajal Jalur Sepeda Fase II, Anies: Ada Tempat Parkir di Stasiun MRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/parkir-motor-sidoarjo-dimas-maulana.jpg" alt="MELANGGAR: Warga mengeluhkan tarif parkir yang naik menjadi Rp 4.000 di Pasar Taman. Padahal, sebetulnya mereka sudah berlangganan sehingga semestinya tidak ada pungutan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MELANGGAR: Warga mengeluhkan tarif parkir yang naik menjadi Rp 4.000 di Pasar Taman. Padahal, sebetulnya mereka sudah berlangganan sehingga semestinya tidak ada pungutan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat mulai menerapkan sistem pemisahan lahan parkir antara pengendara perempuan dan laki-laki. Saat ini yang sudah aktif berjalan diantaranya di lahan parkir, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Balai Kota, hingga sejumlah pusat perbelanjaan.  Kepala Dishub Kota Depok Dadang Wihana mengatakan pemberlakukan pemisahan lahan parkir sudah berlangsung lama, tepatnya dimulai pada 2017 silam. Hal seperti ini juga dikatakannya tidak hanya terjadi di gedung pemerintahan, namun lahan swasta seperti pusat perbelanjaan pun ada. "Tujuannya untuk memberi kemudahan dan perlindungan bagi perempuan," kata Dadang, Selasa (9/7).  Kebijakan ini, lanjut Dadang, seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Mengingat, sudah berjalan lama, dan tidak ada konflik yang ditimbulkan. Kebijakan seperti ini juga tidak hanya ada di Depok, melainkan di kota besar lainnya pun ada. "Saya juga heran kenapa menjadi viral, karena ini audah lama ada dan di RSUD dipasang ssejaktahun 2017," imbuhnya.  Sedangkan untuk pembagian lahan antara pengendara perempuan dan laki-laki, Dishub menghitungnya secara proporsional. Tergantung kebutuhan pengendara. Saat disinggung apakah kebijakan ini akan diperluas atau diterapkan titik-titik lainnya, Dadang belum memberikan kepastian. Dia hanya meminta agar program ini direspon baik oleh seluruh pihak. Karena bertujuan untuk membantu kaum hawa.  "Sekali lagi ini program pusat yang sudah lama ada, dan harus direspons baik. Kita menghimbau kepada para pengelola parkir," ucapnya.  Di sisi lain, Dadang memastikan tidak ada kaitannya pemberlakukan kebijakan ini dengan usulan pemkot Depok terhadap Raperda Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) di kota belimbing ini pada 2020 mendatang. "Nggak ada (kaitannya dengan raperda itu)," tegasnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (PAPMK) Nessi Annisa Handari menilai penerapan kebijakan ini merupakan implementasi dari pengarusutamaan gender. Sehingga seluruh pembangunan dan fasilitas publik bisa dinikmati oleh semua kalangan tidak hanya khusus oleh laki-laki.  "Memang diimplementasikannya bagaimana kita menyiapkan tempat-tempat khusus bagi perempuan, atau difabel, misalnya area parkir atau sarana lainnya," ungkap Nessi.  Sejauh ini, penerpan pemisahan lahan parkir bagi perempuan seperti di pusat perbelanjaan dinilai Nessi berjalan efektif. Karena pengendara perempuan lebih mudah mencari lahan parkir. Dibanding harus berebut dengan pengendara laki-laki.  "Kalau perempuan mereka hamil dan sebagainya sehingga memang diberikan tempat parkir yang mudah dijangkau dan dikhususkan supaya mereka tidak rebutan," lanjutnya.  Nessi menilai tidak masalah apabila kebijakan seperti ini dimasifkan lagi di masa mendatang. Mengingat perempuan maupun difabel wajar diberikan fasilitas khusus supaya bisa mendapat kesetaraan dengan laki-laki.  "Sebenarnya bagainana kita bisa memberikan dukungan terhadap mereka ini dalam beberapa sarana-saranan pembangunan. Kalau kita lihat dimasifkan karena supaya mereka bisa ikut menikmati," tutupnya.  Sedangkan, saat disinggung mengenai hal ini, Humas RSUD Depok Satya Hadi tidak banyak berkomentar. Dia menyampaikan pengelolaan parkir di tempatnya bekerja dalam kuasa Dinas Perhubungan (Dishub). Sehingga segala sesuatunya dikembalikan kepada penanggungjawab.  "Saat ini parkir di RSUD Depok sepenuhnya wewenang Dishub Kota Depok," ujar Hadi saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (9/7).

Ini Alasan Pemkot Depok Pisahkan Lahan Parkir Laki-laki dan Perempuan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lahan parkir

Berita Terkini