<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/pemakaman-3230151948.jpg" alt="Ilustrasi makam di Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi makam di Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banjir bukan satu-satunya masalah yang dihadapi Surabaya. Warga kini menghadapi dilema baru lantaran hampir semua Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Pahlawan mengalami krisis lahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto menuturkan bahwa jumlah penduduk yang terus bertambah dan tidak diiringi dengan perluasan lahan makam menjadi salah satu pemicu krisis. "Jumlah penduduk terus bertambah, sementara lahan makam masih tetap sama. Ini menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan pemakaman di Surabaya," tutur Dedik di Surabaya, Selasa (25/3). Alhasil, program makam tumpang pun menjadi solusi darurat untuk mengatasi lahan makam di Surabaya yang semakin terbatas. Artinya, lebih dari satu jenazah dikebumikan dalam satu liang lahat. "Harapannya, selain meminta pengembang perumahan menyediakan area pemakaman, program makam tumpang dari pemkot ini menjadi solusi dan diterima masyarakat," jelasnya. Lebih lanjut, Dedik menuturkan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian terkait kemungkinan subsidi biaya pemakaman di makam kampung. Pemkot ingin warga dapat memakamkan keluarganya di lingkungan terdekat. "Jadi tidak harus dimakamkan ke makam milik pemerintah kota, tapi di makam kampung, dengan kita bisa bantu subsidi untuk biaya pemakaman di makam kampung tadi. Tapi ini masih rencana," terang Dedik. Saat ini, Pemkot Surabaya memiliki 13 Tempat Pemakaman Umum dan 1 Krematorium di Keputih. Sementara makam kampung yang dikelola oleh masyarakat berjumlah 336 makam. Meski begitu, banyak warga yang tetap memilih TPU pemerintah. Ini karena UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, mengharuskan biaya pemakaman di makam yang dikelola pemerintah daerah menjadi gratis. "Sejak 1 Januari 2024, pemakaman di makam Pemkot Surabaya digratiskan, sehingga banyak warga yang beralih ke sana," imbuh Dedik.&nbsp;

Kota Surabaya menghadapi krisis lahan pemakaman, Pemkot menawarkan solusi makam tumpang dan rencana subsidi makam di kampung.

Surabaya Krisis Lahan Makam: Gratis Tapi Sudah Penuh, Pemkot Tawarkan Pemakaman Tumpang untuk Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/TPU-KEPUTIH-2-3748514676.jpg" alt="Ilustrasi Tempat Pemakaman Umum di Surabaya yang semakin penuh. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tempat Pemakaman Umum di Surabaya yang semakin penuh. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengakui bahwa lahan makam di Kota Pahlawan semakin menipis. Dari 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimiliki pemerintah kota, hampir semuanya penuh. "Iya penuh, (TPU) Babat Jerawat ya penuh. Keputih penuh kurang dikit," tutur Eri kepada JawaPos.com, Minggu (9/3). Kondisi ini menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera mencari solusi konkret. Sistem tumpang pun menjadi langkah darurat untuk menangani lahan makam yang kian terbatas. Tidak sedikit warga Surabaya yang terpaksa menumpuk jenazah keluarga dalam satu liang lahad. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015744234/gubernur-jabar-dedi-mulyadi-geram-bantaran-sungai-cikeas-dan-cileungsi-berubah-jadi-perumahan-bakal-lapor-menteri-atrbpn">Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Geram Bantaran Sungai Cikeas dan Cileungsi Berubah jadi Perumahan, Bakal Lapor Menteri ATR/BPN</a> "Ya memang terpaksa tumpang tindih kalau tidak ada lahan, karena jumlah kita (penduduk Surabaya) terlalu banyak. Ya nanti kan berbagi. Jadi tidak kita biarkan satu jenazah satu makam terus, gak nututi (gak cukup)," imbuhnya. Adapun 13 TPU milik Pemkot Surabaya, adalah TPU Keputih, TPU Babat Jerawat, TPU Kembang Kuning, TPU Putat Gede, TPU Simo Kwagean, TPU Kalianak, TPU Asemjajar, TPU Karang Tembok. Kemudian TPU Wonokusumo Kidul, TPU Kapas Krampung, TPU Tembok Gede, TPU Ngagel Rejo, dan TPU Belanda Peneleh. Pemkot Surabaya juga punya satu tempat krematorium di Keputih, Kecamatan Sukolilo. Menurut Eri, keterbatasan lahan makam di Surabaya terjadi karena minimnya perhatian bersama. Banyak pihak yang berbondong-bondong membangun perumahan, tetapi tidak menyediakan area pemakaman. "Kalau dia punya tanah kaplingan, itu seharusnya juga menghitung berapa makam yang disediakan. Selama ini kan gak dihitung meskipun punya kewajiban. Akhirnya (makam) penuh semua, terus mau ke mana?" seru Eri.&nbsp; Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Dedik Irianto bahwa Pemkot Surabaya menuturkan bahwa di TPU Babat Jerawat, TPU Ngagel Rejo, dan beberapa makam milik pemerintah sudah penuh. "Iya sudah penuh, tetapi selama masih ada izin dari keluarga, bisa dilakukan sistem tumpang. (Di TPU Surabaya) ada yang sampai tumpang tiga, tumpang empat, kan secara agama juga diperbolehkan," tandas Didik.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengakui bahwa lahan makam di Kota Pahlawan semakin menipis. Dari 13 TPU,  hampir semuanya penuh.

Walkot Eri Cahyadi Akui Lahan Makam di Surabaya Hampir Habis: Tak Ada Pilihan Selain Tumpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/tpu-di-surabaya-3376280850.jpg" alt="Ilustrasi TPU di Surabaya yang penuh. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TPU di Surabaya yang penuh. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Keterbatasan lahan makam di beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Surabaya, mengharuskan masyarakat menerapkan sistem tumpang. Kondisi ini mendapat sorotan Wali Kota Eri Cahyadi. "Iya penuh, (TPU) Babat Jerawat penuh. Keputih penuh kurang dikit, terpaksa tumpang tindih kalau tidak ada lahan, karena jumlah kita (penduduk Surabaya) terlalu banyak, ya nanti kan berbagi," tuturnya di Surabaya, Minggu (9/3). Eri menilai krisis lahan pemakaman di Surabaya, salah satunya dipicu oleh ulah pengembang perumahan yang hanya membangun hunian, tanpa memenuhi kewajiban menyediakan area makam. "Kalau mereka (pengembang perumahan) punya tanah kavlingan, harusnya menghitung berapa makam yang disediakan. Selama ini kan nggak dihitung, padahal (menyediakan lahan makam) itu kewajiban,&rdquo; imbuhnya. Akibat keterbatasan lahan, beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Surabaya sudah penuh. Sebagai solusi darurat, sistem tumpang tindih terpaksa diterapkan untuk mengatasi krisis makam yang semakin parah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Dedik Irianto menuturkan&nbsp;bahwa Pemkot Surabaya memiliki 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan satu tempat krematorium. Diantaranya TPU Keputih, TPU Babat Jerawat, TPU Kembang Kuning, TPU Putat Gede, TPU Simo Kwagean, TPU Kalianak, TPU Asemjajar, TPU Karang Tembok. Kemudian TPU Wonokusumo Kidul, TPU Kapas Krampung, TPU Tembok Gede, TPU Ngagel Rejo, TPU Belanda Peneleh, dan satu krematorium di Keputih, Kecamatan Sukolilo. Selain TPU milik Pemkot Surabaya, ada 300 makam kampung yang dikelola mandiri oleh warga. Namun, karena makam kampung berbayar, banyak warga lebih memilih memakamkan di TPU pemerintah yang gratis. "Itu (makam kampung) kadang-kadang berbayar ya, kalau makamnya pemkot gratis, jadi banyak yang dulunya ingin di makam kampung biar deket, tetapi karena berbayar akhirnya minta di makam pemkot semua," tandas Didik.

Keterbatasan lahan makam di beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Surabaya, mengharuskan masyarakat menerapkan sistem tumpang.

TPU di Surabaya Penuh, Eri Cahyadi Minta Pengembang Perumahan Sediakan Lahan Makam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/fasos.png" alt="FASILITAS LENGKAP: Ketua RT 8, RW 2, Ari Nur Syamsu mengecek kondisi masjid di Jalan Sukolilo Damai, Surabaya, Jumat (27/1). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FASILITAS LENGKAP: Ketua RT 8, RW 2, Ari Nur Syamsu mengecek kondisi masjid di Jalan Sukolilo Damai, Surabaya, Jumat (27/1). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD Surabaya menerima banyak keluhan terkait prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Baik di lingkungan perumahan, tempat bisnis, maupun kawasan perindustrian. Hingga saat ini, banyak pengembang yang belum menyerahkan sarana fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke pemkot.  Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengatakan, aduan itu sering disampaikan warga saat reses anggota.  ’’Saya sudah cek, hampir semua anggota menerima aduan soal ini (fasum dan fasos, Red). Padahal, ini kewajiban pengembang,’’ katanya Rabu (2/2).  Nah, untuk mempercepat proses itu, DPRD menggodok raperda inisiatif tentang percepatan penyerahan PSU.  Salah satu poinnya, pengembang diminta untuk menyerahkan PSU maksimal enam bulan setelah serah terima perumahan. ’’Tujuannya, mempercepat pengelolaan PSU oleh pemkot,’’ paparnya.  Kewajiban pengembang untuk menyerahkan lahan PSU diatur dalam pasal 4. Yakni, setiap pengembang dalam membangun perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas. Porsi PSU disesuaikan dengan luas lahan yang dikembangkan.  Luas lahan 25 hektare, contohnya. Luas PSU yang disiapkan mencapai 30 persen. Adapun luas lahan sampai 100 hektare, pengembang diminta menyediakan 40 persen area PSU. Nah, di atas 100 hektare, area PSU yang disiapkan mencapai 41 persen.  Raperda itu juga mengatur teknis penyediaan fasum dan fasos. Area makam, misalnya. Ada dua opsi penyerahan lahan makam. Pertama, pengembang bisa menyiapkan lahan makam seluas 2 persen dari keseluruhan luas lahan pada hunian horizontal dan hunian vertikal.  Opsi kedua, pengembang bisa menyerahkan kompensasi berupa uang kepada pemkot senilai 2 persen dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam kegiatan rencana pemanfaatan ruang (site plan).  ’’Bisa dengan dua opsi itu. Pasti nanti ada perhitungan lebih detail,’’ papar Aning.

Pengembang Wajib Serahkan 2 Persen untuk Lahan Makam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/c437fbf5-6441-4175-ada2-723c7b786c34.jpg" alt="Bupati Sidosrjo Gus Muhdlor hadir dalam doa bersama sebelum pemindahan sebagian makam di Waru. Pemkab Sidoarjo untuk JawaPos " width="100%">
<figcaption>Bupati Sidosrjo Gus Muhdlor hadir dalam doa bersama sebelum pemindahan sebagian makam di Waru. Pemkab Sidoarjo untuk JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemindahan makam Desa Waru segera dilakukan. Makam tersebut menjadi salah satu objek terdampak pembangunan frontage road Waru, Buduran.  Tidak seluruh jenazah yang akan dipindahkan. Sebab hanya sebagian lahan makam yang digunakan untuk frontage road. Makam tersebut terletak di Jalan Jenderal S. Parman Gang VI RW XIII Waru.  ”Pembangunan ini bukan untuk bupati tapi untuk kita semua. Insya Allah dukungan bapak ibu semua akan menjadi amal jariyah keluarga jenengan semua,” tutur Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor.  Kamis (2/2) malam, para ahli waris jenazah yang akan dipindah berkumpul di Masjid Baiturrohim, Desa Waru, Kecamatan Waru. Mereka menggelar istighosah dan tahlil untuk kelancaran proses pemindahan makam.  Bupati Ahmad Muhdlor juga hadir dalam doa bersama tersebut. Doa dipimpin KH Amiruddin Mu'in atau Kiai Amir, pengasuh Ponpes Sabilur Rosyad Sidoarjo yang dilanjutkan KH Masruhin dan KH Husein Hasyim.  Gus Muhdlor, sapaan akrab Ahmad Muhdlor, menyampaikan terima kasih atas dukungan warga Desa Waru terhadap pembangunan frontage road. Pembangunan frontage road bukan untuk kepentingan bupati. Melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.  ”Sekali lagi mohon maaf, nyuwun ridho ne panjenengan, dan terima kasih kepada semua, kepada Pak Kades, kepada BPD, kepada LKMD, dan kepada semua RT RW dan masyarakat Desa Waru, terima kasih, terima kasih dan terima kasih,” ungkap Ahmad Muhdlor.  Kepada masyarakat, Gus Muhdlor meminta doa agar pembangunan di Kabupaten Sidoarjo berjalan lancar. Termasuk pembangunan frontage road yang telah ditunggu-tunggu masyarakat. Dia optimistis pembangunan jalan frontage road menjadi solusi untuk mengurai kemacetan.  Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono yang mendampingi Gus Muhdlor mengatakan, pemindahan akan dilakukan setelah pihak desa membentuk panitia. Setelah itu, Pemkab Sidoarjo akan memfasilitasi pemindahan.  Dia menjelaskan, makam dipindahkan di lahan kosong di sebelah pemakaman lama. Lahan tersebut merupakan CSR perusahaan.  ”Nantinya juga ada pengembangan makam Desa Waru. Letaknya di sebelah Barat jalan raya Waru. Makam ini dipindahkan di lahan kosong di sebelah makam lama yang merupakan CSR dari perusahaan,” tutur Dwi.

Bupati Gus Muhdlor Gelar Istighosah dan Tahlil, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ZIARAH.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid melakukan ziarah kubur ke makam para wali yang telah mendakwahkan agama Islam di wilayah Pantai Utara (Pantura), salah satunya makam Syekh Quro. Syekh yang menyebarkan agama Islam dan mendirikan pondok pesantren di Karawang," width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid melakukan ziarah kubur ke makam para wali yang telah mendakwahkan agama Islam di wilayah Pantai Utara (Pantura), salah satunya makam Syekh Quro. Syekh yang menyebarkan agama Islam dan mendirikan pondok pesantren di Karawang,</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebutuhan lahan makam di Surabaya terus meningkat. Di satu sisi, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">Pemkot Surabaya</a> belum berani mengajukan penetapan lokasi (penlok) pembebasan lahan untuk makam ke pemerintah provinsi (pemprov). Sebab, anggaran yang ada terbatas.  Ada dua lahan makam yang luasnya sudah ditambah. Yakni, Tempat Pemakaman Umum (TPU) <a href="https://www.jawapos.com/tag/tpu-keputih/">Keputih</a> di Kecamatan Sukolilo dan TPU Babat Jerawat di Kecamatan Pakal. ’’Itu diperluas sejak 2021. Tahun ini belum ada rencana perluasan lahan lagi,” ujar Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-lingkungan-hidup-surabaya/">Dinas Lingkungan Hidup</a> (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro Sabtu (19/2).  Pria yang akrab disapa Hebi itu mengutarakan bahwa kebutuhan lahan untuk makam memang terus meningkat. Namun, lahan yang tersedia sesuai fungsi tersebut justru terbatas. Makam-makam kampung yang luasnya tak seberapa sudah menumpuk. Artinya, ketika ada orang meninggal dunia, jenazahnya dijadikan satu liang dengan keluarganya.  Mantan kepala bagian perekonomian Pemkot <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> itu mengatakan, perluasan lahan makam harus melalui beberapa tahapan. Salah satunya, pengajuan penlok ke pemprov. Sebab, di dalam penlok disebutkan peruntukan lahan yang akan dibebaskan. ’’Penlok untuk makam ada sendiri,” terangnya.  Sebelum mengajukan penlok, pihak dinas harus memberikan sosialisasi kepada warga. Setelah itu, pembebasan lahan baru bisa dilakukan. ’’Nah, pembebasan lahan ini kan butuh anggaran. Untuk sementara, belum ada anggaran untuk pembebasan itu,” ucapnya.  Anggaran pembebasan lahan, kata Hebi, ada di dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP). Karena itu, pihaknya masih berkoordinasi dengan dinas terkait untuk perluasan lahan makam di tempat lain. Sebab, hingga saat ini, yang sudah klir baru Warugunung di Kecamatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/karang-pilang/">Karang Pilang</a>.  Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas DPRKPP Farhan Sanjaya mengungkapkan, penlok untuk tahun ini sudah habis. Pihaknya baru mengajukan lagi pada April mendatang. ’’Prosesnya cukup lama. Jadi, ada kemungkinan tidak bisa tahun ini. Mungkin 2023 baru ada pembebasan lahan lagi,” katanya.  Untuk sementara, anggaran pembebasan lahan difokuskan pada TPU di Warugunung. Luasnya sekitar 50 hektare. Prosesnya sudah berjalan. Dari 42 persil, yang sudah dibebaskan baru 9 persil. Enam persil berikutnya akan dibebaskan tahun ini.  Secara terpisah, Lurah <a href="https://www.jawapos.com/tag/warugunung/">Warugunung</a> Okto Narwanto mengatakan, pihaknya sudah mengadakan rapat dengan DPRKPP terkait rencana pembebasan lahan untuk makam di wilayahnya itu. Sejauh ini, tidak ada komplain atau keluhan dari warga. Mereka hanya mempertanyakan lahan yang dipakai akses jalan.  Sebab, lokasi lahan yang dibebaskan terpisah-pisah. Tidak berdampingan. Karena itu, ada sebagian lahan warga yang sementara waktu dipakai sebagai jalan. ’’Apakah ke depan pakai jalan (milik warga) ini, kan tidak. Akan ada jalan sendiri kalau semua bidang sudah dibebaskan,” jelasnya. <h3>Pemkot Bisa Menegakkan Perda PSU untuk Developer</h3> MUNCUL beragam siasat untuk mengantisipasi kekurangan lahan pemakaman di Kota Pahlawan. Tak melulu dengan pembebasan lahan milik warga. Salah satunya dengan menagih para developer atau pengembang perumahan untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) ke pemkot. Hal itu sudah diatur di dalam Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Permukiman.  Wakil Ketua <a href="https://www.jawapos.com/tag/dprd-surabaya/">Komisi C</a> Aning Rahmawati mengatakan, setiap pengembang wajib membangun atau mengembangkan makam di dalam atau di luar lokasi pembangunan perumahan. Dalam perda itu jelas disebutkan, total luas lahan yang dipersiapkan adalah 2 persen dari keseluruhan luas lahan yang dimiliki pengembang.  Selain itu, lanjut Aning, ada alternatif yang bisa ditempuh pengembang. Yaitu, memberikan uang kompensasi kepada pemkot. Nilainya 2 persen dari luas lahan, lalu dikalikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di lokasi setempat untuk pembangunan dan pengembangan makam milik pemkot.  ’’Ada PSU yang sudah diserahkan ke pemkot, ada juga yang belum. Saya mendorong agar PSU-PSU diberikan ke pemkot,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (<a href="https://www.jawapos.com/tag/partai-keadilan-sejahtera/">PKS</a>) itu.  Aning menilai, penyerahan PSU ke pemkot akan meminimalkan pengeluaran. Pembukaan lahan baru untuk pemakaman menguras biaya yang tidak murah. Selain dengan penegakan perda tersebut, dia mendorong pemkot juga menginventarisasi aset-aset yang dimiliki. Terutama di gang-gang permukiman warga. ’’Apabila ada aset berupa lahan kosong dan berpotensi untuk dijadikan area pemakaman, bagus kan?” tambahnya.  Terpisah, Elok Cahyani yang sama-sama duduk di kursi komisi C mengungkapkan, pemkot perlu memikirkan warga yang tinggal di rumah susun (flat). Tidak jarang, area pemakaman lumayan jauh dari flat. ’’Bagaimanapun, warga flat butuh lahan makam. Dipikirkan juga prosesnya bagaimana,” ucap politikus <a href="https://www.jawapos.com/tag/partai-demokrat/">Demokrat</a> itu.  Dia menambahkan, pemkot juga perlu memetakan kembali lahan-lahan yang bisa dioptimalkan untuk pembukaan area pemakaman. Kemudian, masih kata Elok, pemkot bisa memperkuat kembali data penduduk berdasar usia. Misalnya, berapa usia warga senior dan produktif. Data tersebut diharapkan bisa menjadi bahan kajian terkait kebutuhan makam.  KONDISI LAHAN MAKAM DI SURABAYA  - TPU Rangkah  Luas lahan: 14 hektare  Sisa lahan: 3 hektare  - TPU Keputih  Luas lahan: 25 hektare  Sisa lahan: 1,8 hektare  - TPU Babat Jerawat  Luas lahan: 10 hektare  Sisa lahan: 900 meter persegi  Diolah berbagai sumber

Pengajuan Tambahan Lahan Makam di Surabaya Terkendala Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kebut-kembangkan-makam-baru-siapkan-lahan-4-hektare_m_141169.jpeg" alt="OVERLOAD: Aktivitas warga di makam Keputih sehari menjelang Lebaran lalu. Ketersediaan lahan makam mulai menjadi masalah di Surabaya." width="100%">
<figcaption>OVERLOAD: Aktivitas warga di makam Keputih sehari menjelang Lebaran lalu. Ketersediaan lahan makam mulai menjadi masalah di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lahan makam di Surabaya memang terus dikembangkan oleh pemerintah kota. Salah satunya rencana taman pemakaman umum (TPU) di Waru Gunung yang diperuntukkan warga kawasan selatan Surabaya. Namun, hal itu tak berarti kekhawatiran hilang dari publik Kota Pahlawan.  Menurut informasi, memang pemerintah kota sudah mempunyai lahan seluas 1 hektare di wilayah Waru Gunung sebagai lahan makam. Lahan tersebut diberikan oleh operator tol Surabaya Mojokerto sebagai kewajiban pengembang menyerahkan 2 persen lahan untuk wilayah pemakaman. Nanti lahan tersebut dikembangkan lagi seluas 4 hektare dengan uang kompensasi dikumpulkan dari para pengembang di Surabaya.  Proyek tersebut bakal menjadi lahan baru bagi warga Surabaya Selatan yang ingin memakamkan kerabatnya. Dengan begitu, makam kawasan nanti berada di wilayah Surabaya Selatan, Timur, dan Barat. Sementara itu, rencana makam kawasan baru di utara hingga saat ini belum terdengar karena wilayahnya sudah padat penduduk dan bangunan.  Lalu, apakah benar 11 makam lama yang ada sejak zaman Belanda itu sudah penuh? Jawa Pos berupaya menyelidiki dengan berpura-pura menanyakan kemungkinan memakamkan keluarga di makam lama. Salah satunya di makam Islam Tembok Gede. Di sana, petugas Munadji mengatakan bahwa masih ada beberapa liang lahad yang kosong di wilayah sana. Hanya, keluarga tidak bisa memilih di mana mereka ditempatkan.  &rdquo;Di sini belum penuh. Yang ditumpang itu biasanya permintaan keluarga kok. Siapkan saja KK dan surat kematian pasti kami siapkan,&rdquo; ujarnya.  Saat itu, dia mengungkapkan, tidak ada kemungkinan untuk memesan lahan terlebih dahulu. Dia pun hanya mengenakan tarif Rp 200 ribu untuk setiap pemakaman. Hal tersebut tak berbeda dengan petugas di TPU Babat Jerawat. Dia pun menolak tawaran untuk memilih lahan atau booking terlebih dahulu.  Di TPU Keputih juga ditemukan hal yang sama. Petugas di sana mengatakan tidak mungkin booking lahan di Keputih. Meskipun TPU tersebut terus-menerus mengalami perluasan. &rdquo;Kalau ada yang sudah meninggal mau dimakamkan di sini bisa. Kalau pesan, tidak bisa,&rdquo; ujar petugas jaga TPU Keputih.  Salah satu TPU di wilayah Ngagel Rejo juga demikian. Saat ini TPU tersebut telah membebaskan lahan di sekitar makam. Sebuah lahan bekas rumah di sisi barat TPU Ngangel Rejo telah diakuisisi pemkot. Petugas jaga di sana menyatakan, bagi yang memiliki ahli waris, makam akan ditumpuk. Namun, yang baru meninggal dan tidak memiliki ahli waris akan diprioritaskan menempati lahan yang tersedia.   Selain itu, di TPU Ngagel Rejo tidak diperbolehkan pasang kijing. &rdquo;Aturannya sekarang makam pakai rumput dan batu nisan marmer seperti di Keputih,&rdquo; ujarnya.  Sementara itu, anggota DPRD Surabaya Komisi C Vinsensius menilai, memang saat ini pemerintah tidak kekurangan lahan untuk pemakaman. Sebab, masih ada beberapa lahan yang bisa dikembangkan di TPU kawasan baru. Baik TPU Keputih, Babat Jerawat, maupun Waru Gunung yang masih dibangun.  Dia sebenarnya setuju dengan anggapan bahwa ruang terbuka hijau bisa dijadikan makam. Namun, hal tersebut bisa berbahaya jika pemerintah kota tidak segera memetakan ruang terbuka hijau yang seharusnya 30 persen dari total luasan kota. Apalagi, pembangunan di Kota Pahlawan saat ini tak pernah lesu.  Pria yang akrab disapa Awey itu meminta pemerintah segera memikirkan solusi untuk menciptakan makam kawasan baru. Terutama di wilayah Surabaya Utara. Pasalnya, dia mendapatkan banyak keluhan dari warga Surabaya Utara yang sulit mencari makam dekat rumah karena tidak ada TPU yang kosong.  &rdquo;Katanya kalau ke Keputih, masih kejauhan. Sedangkan makam dekat mereka kebanyakan makam kampung. Kadang warga RW sebelah pun tidak boleh dimakamkan di sana,&rdquo; jelasnya.   Dia menambahkan, pemerintah juga tidak boleh lengah dalam pengawasan makam. Memang, hingga saat ini belum ada penemuan makam-makam fiktif seperti yang ditemukan di Jakarta. Namun, bukan berarti kasus tersebut tidak mungkin terjadi di Surabaya. &rdquo;Tolong dijaga supaya tidak ada jalan bagi oknum untuk melakukan inden atau membeli makam fiktif,&rdquo; tegasnya. (bil/gal/c6/ano)

Kebut Kembangkan Makam Baru, Siapkan Lahan 4 Hektare

lahan makam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lahan makam

Berita Terkini