<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/gajah-hamil-mati.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seekor gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis) betina yang sedang hamil ditemukan mati di area lahan konsesi PT Riau Abadi Lestari, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Rabu (25/5).  Plh Kepala BBKSDA Riau wilayah II, Hartono di Pekanbaru, Kamis, mengaku belum dapat memastikan penyebab kematian satwa malang tersebut.  Disebutkannya, kondisi gajah saat ditemukan dari beberapa bagian tubuhnya mengeluarkan darah, namun tak terlihat adanya kekerasan. Selain itu dari dalam lambung gajah ditemukan nanas yang sempat ia makan.  "Berdasarkan hasil nekropsi memang tak ada upaya kekerasan, namun darah keluar dari hidung, mulut, telinga dan anusnya. Artinya ada indikasi bahwa gajah tersebut makan salah satu buah yang mungkin beracun. Ini masih kemungkinan," jelasnya.  Hartono menyebutkan, sore ini sampel-sampel organ tubuh gajah berupa hati, dinding usus, paru, dan kotoran akan dikirimkan ke balai Veteriner Bukittinggi untuk mendapatkan kepastian dari penyebab kematian gajah tersebut.  "Harapan kita dari hasil laboratorium akan ada jawaban dari penyebab kematiannya. Dari situ selanjutnya akan kami tindaklanjuti penyebab-penyebab kematiannya," ucap Hartono.  Lanjutnya, pihaknya memperkirakan usia gajah telah menginjak 25 tahun. Berdasarkan hasil nekropsi, hewan berbelalai panjang ini ternyata tengah dalam kondisi hamil. Kemungkinan tinggal menghitung hari untuknya melahirkan seekor anak gajah. Namun saat bangkainya ditemukan, anak gajah tersebut juga tak dapat diselamatkan.  Dengan bantuan alat berat konsesi, kini bangkai gajah tersebut telah dikuburkan pihak BBKSDA Riau di lokasi ditemukannya.  "Kami bersama kepolisian setempat akan melakukan langkah-langkah upaya hukum untuk proses penyelidikan terkait penyebab kematian gajah tersebut," pungkasnya.  Diketahui gajah yang ditemukan mati ini merupakan bagian dari kelompok gajah seruni. Terlihat di sekitar TKP ditemukan kelompok gajah seruni yang berisikan sekitar 17 ekor gajah.  Sebelumnya diketahui beberapa tahun lalu gajah dari kelompok yang sama juga ditemukan mati tersetrum di daerah yang tak jauh dari TKP.

Menyedihkan, Gajah Hamil Mati di Area Lahan Konsesi Riau Abadi Lestari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BPBN-Rian.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, sebagian Sumatera dan wilayah Kalimantan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim telah melakukan tindakan tegas dengan menyegel lahan konsesi milik perusahaan terkait yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan.  Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani. Menurutnya KLHK telah menyegel sebanyak 43 lahan konsesi perusahaan yang diduga menyebabkan Karhutla. Hal tersebut dilakukan sejak beberapa waktu ke belakang saat karhutla mulai meresahkan.  "Sejak Juli dan Agustus kami telah melakukan upaya pemantauan dan pengawasan lahan di beberapa lokasi di Indonesia khususnya di Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sampai hari ini, kami sudah melakukan penyegelan di area kebakaran hutan," ujarnya di gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/9).  Sampai hari ini, lanjutnya, sudah ada 43 lokasi lahan milik perusahaan pemegang konsesi lahan yang disegel dan satu di antaranya milik masyarakat. Sementara untuk lokasi-lokasi penyegelan, pria yang karib disapa Roy itu menyebut lahan yang disegel berada di sejumlah provinsi seperti Jambi, Riau, dan paling banyak di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.  "Jambi ada dua lokasi, di Riau ada lima lokasi yang dilakukan penyegelan. Ada juga di Kalimantan Barat yang paling banyak dan di Kalimantan Tengah. Setelah kami melakukan penyegelan, dilanjutkan proses penyelidikan," imbuhnya.  Sementara untuk proses penyelidikan, disebutnya, sampai hari ini juga sudah ada empat korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, empat korporasi itu adalah PT ABP yang bergerak di perkebunan sawit Kalimantan Barat, PT AER yang juga bergerak di bidang perkebunan sawit di Kalimantan Barat, PT SKN di Kalimantan Barat dan keempat ada PT KS di Kalimantan Tengah.  Dirinya juga menyampaikan, di antara perusahaan yang dilakukan penyegelan, ada beberapa perusahaan yang memiliki modal dari luar negeri. Perusahaan milik luar itu yakni satu dari Singapura dan tiga dari Malaysia.  "Kepada perusahaan-perusahaan ini sedang kami lakukan proses penyelidikan. Kenapa ini kami sampaikan ini, karena ada pertanyaan ini ada perusahaan dari luar apa nggak? Kami sampaikan ada. Namun bagi kami semua perusahaan sama," tegas Roy.  Roy juga mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Walikota untuk melakukan tindakan pencabutan izin bagi perusahaan yang melakukan pembakaran lahan. Selain itu, KLHK juga menyebut akan melakukan penegakan hukum melalui gugatan perdata.  Untuk gugatan perdata, saat ini disebut sedang berlangsung proses gugatan perdata yang dilakukan KLHK, lima di antaranya sudah di pengadilan. Menyusul gugatan perdata lainnya, ada 17 gugatan perdata yang juga dilakukan atas perusahaan yang diduga sengaja membakar lahan untuk membuka lahan.  "Total gugatan yang sudah inkrah nilainya Rp 3,15 triliun. Kami juga berkoordinasi dengan kepolisian. Kami akan terapkan penegakan hukum 'multi door' dengan tidak hanya mengenakan pada Undang-undang (UU) perkebunan dan kehutanan saja. Tetapi ini dengan investigasi bersama, sehingga satu kasus bisa dikenakan dengan tiga UU sekaligus hukumnya untuk pidana bisa mencapai 12 tahun," tandasnya.

43 Lahan Konsesi Milik Perusahaan Terkait Karhutla Disegel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190409-WA0015-1.jpg" alt="Kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) yang terjadi di lahan konsesi milik PT Arara Abadi. Tepatnya di Simpang Dinamit Km. 33 Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, akhir pekan lalu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) yang terjadi di lahan konsesi milik PT Arara Abadi. Tepatnya di Simpang Dinamit Km. 33 Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, akhir pekan lalu. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peringatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar yang akan menjatuhkan sanksi kepada pembakar hutan, perseorangan maupun korporasi, bukan gertak sambal. Sejumlah lahan konsesi milik perusahaan yang diduga membakar hutan telah disegel.  Kemarin (14/8) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK kembali menyegel tiga lokasi lahan terbakar.  Masing-masing berada pada area konsesi PT MSL di Kabupaten Mempawah serta PT TAS dan PT SPAS di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. "Total lahan terbakar yang disegel 200 hektare," kata Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani.  Pekan lalu pihaknya juga menyegel lahan terbakar milik tujuh perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI). Total Ditjen Gakkum telah menyegel 18 lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perinciannya, 1 di Jambi, 4 Kalteng, 10 Kalbar, dan 3 Riau.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/walhi-sebut-karhutla-terjadi-akibat-lemahnya-penegakan-hukum_m_.jpg" alt="ILUSTRASI KARHUTLA (Istimewa/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARHUTLA (Istimewa/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI KARHUTLA (Istimewa/Dok. JawaPos.com)  Roy -sapaan akrab Rasio Ridho- menambahkan, saat ini pihaknya sudah memberikan surat peringatan kepada 110 pimpinan perusahaan yang lokasinya terindikasi ada titik api. Dia juga menugasi para pengawas, penyidik, dan tim satuan polisi kehutanan reaksi cepat (SPORC) untuk menindak para pembakar lahan. "Mereka harus dihukum seberat-beratnya," tegasnya.  Komandan Brigade SPORC Gakkum Kalimantan Hari Novianto mengungkapkan, tim verifikasi Ditjen Gakkum KLHK telah memasang papan segel di lahan konsesi perusahaan yang terbakar. Dengan begitu, perusahaan tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk aktivitas usaha. "Kami sudah memanggil wakil tujuh perusahaan yang lahannya sudah disegel sebelumnya untuk meminta klarifikasi terkait adanya kebakaran di area perusahaan-perusahaan itu," kata Hari.  Penyidik KLHK sudah menetapkan seseorang berinisial UB sebagai tersangka pembakaran lahan seluas 270 hektare di Kubu Raya, Kalbar. UB ditangkap 3 Agustus lalu di Dusun Gunung Loncek, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.  Di bagian lain, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengeluarkan enam surat perintah untuk penanganan kasus karhutla. Dengan demikian, terdapat enam tim dari Mabes Polri yang akan melakukan asistensi terhadap penanganan karhutla di sejumlah polda. "Polda Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu yang diasistensi," papar Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Terkait Karhutla, Pemerintah Segel 18 Lahan Konsesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/707368-ha-lahan-gambut-di-riau-akan-direstorasi_m_.jpg" alt="Briefing aksi cepat restorasi gambut di wilayah Riau yang diadakan BRG d Pekanbaru, Riau, Jumat (18/1)." width="100%">
<figcaption>Briefing aksi cepat restorasi gambut di wilayah Riau yang diadakan BRG d Pekanbaru, Riau, Jumat (18/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 707.368 Hektare (Ha) lahan gambut di Riau akan direstorasi. Lahan tersebut merupakan wilayah konsesi atau masuk dalam kawasan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan atau perkebunan. Untuk tahap awal, Badan Restorasi Gambut (BRG) menargetkan merestorasi lahan gambut perusahaan seluas 143.000 Ha. "Riau baru masuk Januari ini. Sampai akhir Desember akan ada 143.000 hektare area konsesi kehutanan dan perkebunan untuk direstorasi," kata Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna Safitri, Jumat (18/1). Myrna menjelaskan, restorasi gambut di wilayah konsesi adalah tanggung jawab pemegang konsesi. Mereka sebagian besar telah mendapat perintah pemulihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutaan (KLHK). "Sesuai Perpres Nomor 1 Tahun 2016, di sini BRH berfungsi sebagai supervisi atau asistensi teknis agar perusahaan dapat menjalankan kontruksi, operasi, dan pemeliharaan yang benar," jelasnya. Teknis pemulihan lahan gambut yang rusak di area konsesi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan Gambut. Kegiatan restorasi di lahan perusahaan diawali dengan rencana dari KLHK. Yakni diawali dengan adanya pernyataan kerusakan lingkungan dari KLHK. Selanjutnya, KLHK memerintahkan kepada perusahaan yang lahan konsesinya dinilai rusak harus memperbaiki untuk menghindari kebakaran lahan atau pelepasan karbon yang besar. "Kami setelah fase ketiga. Masuk untuk memberikan supervisi hingga tuntas," sebut Myrna. Sejauh ini, pemulihan lahan gambut baru dilakukan di Kalimatan Barat dan Jambi. Sementara Riau baru melakukan restorasi pada Januari 2019. Untuk pengawasan upaya restorasi di lahan gambut konsesi perusahaan, sepenuhnya menjadi tugas KLHK. BRG sebatas memberikan asistensi dan pendampingan. "Untuk di Riau dimulai Januari ini. Ada satu atau dua perusahaan. Jumlah pastinya belum tahu karena kami baru rapat untuk program tersebut. Masih kami godok," tukasnya. Dari peta indikatif restorasi gambut pada 2016, ada 814.714 Ha wilayah yang rusak karena kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ini menjadi target restorasi gambut di Riau. Seluas 37.567 hektare berada di kawasan konservasi dan 69.779 hektare di kawasan hutan ataupun area penggunaan lain yang tidak dibebani izin. Sementara 707.368 hektare atau 87 persen dari total areal targe restorasi ada di wilayah konsesi kehutanan atau perkebunan. Sejak kegiatan restorasi dimulai pada 2016 hingga 2018, BRG mengklaim telah memulihkan 78.649 hektare gambut di luar area konsesi perusahaan.

707.368 Ha Lahan Gambut di Riau Akan Direstorasi

lahan konsesi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lahan konsesi

Berita Terkini

Menyedihkan, Gajah Hamil Mati di Area Lahan Konsesi Riau Abadi Lestari

43 Lahan Konsesi Milik Perusahaan Terkait Karhutla Disegel

Terkait Karhutla, Pemerintah Segel 18 Lahan Konsesi

707.368 Ha Lahan Gambut di Riau Akan Direstorasi

Download Aplikasi JawaPos.com