<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/FIRMAN-OK.jpg" alt="Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beragam manfaat dan keuntungan bakal diperoleh masyarakat dari RUU Cipta Kerja yang segera diundangkan. Omnibus Law ini diyakini akan membuat penyederhaan proses perijinan pendirian usaha dan investasi di Indonesia.  Misalnya beberapa pasal dalam RUU tersebut yang terkait dengan masalah kawasan hutan, hingga perkebunan juga dilakukan penyederhaaan. Saat ini, karena administrasi dan tata ruang yang belum terintegrasi maka sebagian usaha perkebunan masyarakat berada di kawasan hutan.  “Melalui RUU Cipta Kerja, masyarakat akan dapat memiliki kepastian dalam pemanfaatan atas keterlanjuran lahan yang ada di dalam kawasan hutan. Masyarakat jadi mendapatkan kepastian pemanfaatan terhadap lahan yang telah mereka usahakan,” ujar Firman Soebagyo, anggota Panja Cipta Kerja dan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dalam keterangannya, Sabtu (3/10).  Bukan itu saja, Perkebunan rakyat juga diatur dengan berbagai skema. Untuk lahan yang berada di kawasan konservasi, maka masyarakat boleh melanjutkan kegiatan sambil memelihara dan melakukan reboisasi dengan pengawasan dari pemerintah.  Sementara bagi perkebunan rakyat yang berada di non kawasan konservasi, seperti misalnya di hutan lindung, dapat diatur melalui skema perhutanan sosial. Untuk lahan yang berada di dalam hutan produksi, maka dapat diatur melalui skema perhutanan sosial dan juga perubahan fungsi atau pelepasan kawasan hutan.  “Hutan dan bahkan kebun ini menjadi komoditi strategis yang mendatangkan devisa negara,” kata Firman Subagio, anggota Badan Legislatif DPR RI, dalam keterangan kepada media.  RUU ini akan membuat harmonisasi dalam investasi, ekonomi dan lingkungan hidup akan memberikan banyak manfaat. Tujuannya, agar RUU ini bisa mencegah konflik, tumpang tindih, penyeragaman kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta lintas sektor dan memangkas pengurusan izin serta mencegah kekosongan hukum.  ”Penegakan hukum lingkungan juga jelas dan terang, tidak dihapus. Jadi tidak benar jika dikatakan RUU ini mengabaikan prinsip lingkungan dan pro pebisnis besar saja. Justru sebaliknya, RUU ini juga sangat berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil,” ungkap Firman.  Harus diakui selama ini banyak kasus hukum yang menjerat masyarakat kecil sekitar hutan. Padahal mereka sebenarnya hanya mencari nafkah tanpa bermaksud merusak hutan. Selain itu banyak usaha masyarakat di sekitar dan dalam hutan, tidak dapat dijalankan karena masyarakat dihantui kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum dan berusaha.  "Dalam masalah ini RUU Cipta Kerja hadir dengan mengedepankan keadilan bagi rakyat, tidak serta merta mengenakan sanksi pidana di depan. RUU ini akan menolong rakyat dengan memberikan kepastian usaha dari kegiatan dalam kawasan hutan yang telah dipastikan aspek legalnya," ujar Firman.  Di dalam membuat satu regulasi dan aturan, harus realistis Yang bisa dilaksanakan. Sehingga hak-gak rakyat tidak terabaikan.  Dan Melihat beragam manfaat dan keuntungan serta kenyataan keberpihakan RUU Cipta Kerja ini pada masyarakat kecil, maka sudah sepantasnya Omnibus Law ini diundangan agar mampu melindungi masayarakat di sekitar hutan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=w586ouM0R4U&amp;ab_channel=jawapostvofficial

DPR Nilai RUU Cipker Mampu Lindungi Masyarakat Sekitar Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/warga-pamurbaya-mendapat-dua-opsi_m_202882.jpeg" alt="Suasana rapat dengar pendapat lahan konservasi Pamurbaya di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (9/4)." width="100%">
<figcaption>Suasana rapat dengar pendapat lahan konservasi Pamurbaya di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (9/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi A DPRD Surabaya Kota Surabaya kembali menggelar rapat dengar pendapat terkait lahan konservasi di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya), Senin (9/4). Kal ini rapat dihadiri sejumlah pihak. Mereka yang hadir adalah Forum Komunikasi Warga Korban Konservasi Pantai Timur Surabaya (FK3-Pamurbaya), Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya. Rapat berlangsung alot. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto akhirnya mengambil sikap tegas. Dia menawarkan dua opsi untuk warga Pamurbaya. Yakni, tetap menjadikan lahannya untuk tambak atau dibebaskan. Saat diberi opsi tersebut, para warga tampak belum siap menjawabnya. Mereka lantas sedikit berunding. Hingga rapat dengar pendapat ditutup, warga belum menjawab pilihan yang ditawarkan dewan. Seusai rapat, Herlina mengatakan bahwa tuntutan warga Pamurbaya sampai saat ini belum jelas. "Di awal, mereka ingin menjadi petani tambak yang dilindungi haknya. Kemudian muncul opsi bisa dijual ke developer. Tidak dimungkinkan peralihan fungsi jadi pemukiman. Kalau tidak (warga ingin tanahnya bisa dijual ke developer, red), ya kami nggak bisa bantu," kata Herlina. Oleh sebab itu, Komisi A menawarkan dua opsi tersebut. Jika memang warga memilih opsi yang kedua (tanahnya dibebaskan, red), Komisi A akan mengambil langkah selanjutnya. Herlina pun memahami bila langkah pembebasan diambil tentu Pemerintah Kota (Pemkot) akan melakukannya secara bertahap. "Kami minta mereka (warga Pamurbaya, red) merumuskan sikap. Kalau memilih opsi pebebasan, kami akan undang Bappeko dan Dinas Pertanahan untuk membahas bagaimana tahapan pembebasan tersebut," tambah politisi Partai Demokrat itu. Kepada JawaPos.com, perwakilan warga Pamurbaya Abdul Mu'ti memastikan bahwa pihaknya akan memilih opsi kedua. "Ya, kami ingin dibebaskan. Nanti akan kami kirim surat lagi ke Komisi A," ucap Abdul. Sementara saat rapat, Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Bappeko Kota Surabaya Myrna Augusta Aditya Dewi sempat melalukan paparan. Menurutnya, penetapan Pamurbaya sudah ada sejak 1978 sebagai master plan Surabaya 2000. Tepatnya tertuang di Perda Nomor 23 Tahun 1978. "Saya tidak bilang kawasan konservasi tapi ruang terbuka hijau," jelas Myrna. Kemudian dalam Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), Pemkot Surabaya menetapkan 2.500 hektare wilayah Pamurbaya sebagai kawasan lindung. Dasarnya adalah potensi banjir bila tanah dibuat pemukiman. "Di sana bermuara tujuh sungai yang rawan terjadi endapan. Kalau diurug lebih tinggi lagi berpotensi banjir," imbuh Myrna. Myrna menegaskan, para petani tambak sebenarnya masih bisa memanfaatkan lahannya. "Bukannya tidak bisa diapa-apakan, kawasan lindung tetap bisa dibudidayakan. Tambak misalnya," lanjutnya. Abdul Mu'ti menimpali, salah satu kesulitan warga dalam menggarap tambak adalah keruhnya warna air. Dia mencurigai bila hal itu disengaja beberapa oknum agar para petani tambak tidak bisa produktif. "Seperti ada yang bikin airnya keruh, biar kami tidak bisa menggarap tambak," ujarnya. Warga juga mengeluhkan minimnya sosialisasi dari Pemkot Surabaya terkait batas-batas area lindung yang ditetapkan berdasar perda. Selain tidak bisa menggarap tambak, nilai jual tanah mereka jadi turun. Para warga berharap agar tanah mereka dipatok-patok supaya bisa laku terjual. Merespon keluhan warga, Kepala DKPP Joestamadji menegaskan bahwa pihaknya tidak lepas tanggung jawab terkait pengolahan tambak. "Kami terus mengidentifikasi Pamurbaya ini. Misal kualitas air kurang bagus. Kami ingin itu ditanggulangi," tegasnya. Bahkan selama ini, DKPP kerap melakukan survei lokasi tersebut untuk memberikan bantuan. Namun saat petugas datang ke sana, penggarap tambak bukan warga asli Surabaya. "Kami cek KTP-nya ternyata dari luar kota. Artinya banyak tambak yang statusnya sewa pakai. Jadi kami ya tidak bisa membantu," sebut Joestamadji. Joestamadji memastikan, pihaknya berjanji akan membantunya selama warga Pamurbaya berkomitmen untuk mengelola tambak. "Ya kalau mereka ingin dikapling, itu di luar tanggung jawab kami," tukasnya.

Warga Pamurbaya Mendapat Dua Opsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/warga-pamurbaya-pertanyakan-batas-lahan-konservasi_m_201465.jpeg" alt="Warga Pamurbaya saat berdiskusi dengan anggota Komisi A DPRD Surabaya, Rabu (4/4)." width="100%">
<figcaption>Warga Pamurbaya saat berdiskusi dengan anggota Komisi A DPRD Surabaya, Rabu (4/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Korban Konservasi Pantai Timur Surabaya (FK3-Pamurbaya) mendatangi Komisi A DPRD Surabaya. Mereka wadul kepada wakil rakyat selama ini merasa tidak pernah dilibatkan Pemkot Surabaya (Pemkot) Surabaya terkait tata ruang lahan konservasi. Aduan warga Pamurbaya itu diterima Ketua DPRD Surabaya Armuji dan Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto. Pada intinya, mereka mengeluhkan akibat ketidakjelasan informasi. Sebanyak 2.500 hektare lahan warga yang bekerja sebagai petani tambak tidak bisa dibangun. "Kami ingin minta kejelasan. Sebagai obyek kebijakan, kami tidak pernah dilibatkan," jelas Koordinator FK3-Pamurbaya M. Choirul Anam di gedung DPRD Surabaya, Rabu (4/4) siang. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dianggap sebagai awal petaka bagi warga Pamurbaya. Mereka merasa hak-haknya telah dirampas. Sebab layanan perizinan pengolahan lahan telah ditutup untuk proyeksi lahan konservasi yang dicetuskan Pemkot Surabaya. Alhasil, nilai tanah di Pamurbaya menjadi mati. Sama sekali tidak punya nilai jual. "Ini simalakama. Kalau tambak digarap, bayar pajaknya mahal. Kalau mau dijual, juga nggak laku," tambah Choirul Anam. Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang RTRW, tidak ada sekalipun disebut batasan kawasan konservasi di Pamurbaya. Warga juga tidak pernah menerima sosialisasi pemasangan patok batas konservasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) maupun Pemkot Surabaya. Untuk itu, warga berharap DPRD Surabaya bisa menghubungkan keluhan mereka kepada pemkot. Mereka pun sudah memberikan surat kepada Komisi A untuk dipertemukan dengan Pemkot Surabaya. "Kami ingin ada hearing agar pemkot mendengar jeritan hati kami. Kami sudah mencoba untuk mengirimkan surat ke pemkot, tapi tidak ada respons," sebut warga lainnya, Nawawi Ahmad. Nawawi menjelaskan, ada ribuan warga yang nasibnya terkatung-katung karena adanya alih fungsi lahan tersebut. Misalnya di Medokan Ayu saja ada sekitar 200-an warga yang terkena dampak. "Sejak didengungkan konservasi, petani tambak jauh menurun," tuturnya. Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan memang sudah banyak keluhan dan pengaduan dari para petani tambak maupun pemilik lahan. "Aduannya terkait tidak bisa mengelola lahan. Ada juga yang tidak bisa mengkapling tambak-tambak yang dimiliki," ungkap Herlina. DPRD Surabaya telah meminta warga untuk mengajukan surat secara resmi. Nantinya, legislagtor memfasilitasi keluhan warga Pamurbaya untuk bertemu dengan Pemkot Surabaya. Herlina menambahkan, sejauh ini pihaknya memang belum pernah mendengar tambak-tambak tersebut beralih fungsi menjadi pemukiman. "Nanti ini yang perlu dipastikan. Solusi apa yang bisa ditawarkan pemkot pada pemilik tambak tersebut," tambah Herlina.

Warga Pamurbaya Pertanyakan Batas Lahan Konservasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/data-kelurahan-tidak-beres-pemkot-kerahkan-tim-survei-pamurbaya_m_111965.jpeg" alt="BERMASALAH: Bangunan yang berdiri di kawasan konservasi Kelurahan Gunung Anyar Tambak didata pemkot Rabu (22/2). Namun, batas kawasan konservasi milik kelurahan ternyata tidak sama dengan versi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan" width="100%">
<figcaption>BERMASALAH: Bangunan yang berdiri di kawasan konservasi Kelurahan Gunung Anyar Tambak didata pemkot Rabu (22/2). Namun, batas kawasan konservasi milik kelurahan ternyata tidak sama dengan versi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemkot akhirnya menerjunkan tim survei untuk memantau pelanggaran bangunan di lahan konservasi. Rabu (22/2) tim tersebut datang ke Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Hasilnya, ditemukan puluhan rumah yang berdiri di lahan konservasi.  Kasi Pengendalian Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Surabaya Dedy Purwito menjadi kepala tim pengecekan lapangan. Dia membentuk lima tim untuk mendata jumlah bangunan yang berdiri di tanah terlarang untuk bangunan itu.  Kunjungan tersebut membuat warga bertanya-tanya. Sebagian warga mengira kedatangan tim itu untuk menyurvei pemasangan pipa PDAM. Sebagian lagi sudah tahu bahwa tim bakal mendata rumah-rumah yang dianggap bermasalah. &rsquo;&rsquo;Kami datangi rumah warga satu per satu. Ada yang mau diajak bicara, ada yang tertutup,&rsquo;&rsquo; kata Dedy. Terjadi perbedaan pendapat mengenai batas wilayah konservasi antara warga, kelurahan, dan DPRKP CKTR. Ya, sejak ditetapkan sebagai kawasan konservasi pada 2007, kawasan pamurbaya tidak pernah diberi batas penanda. &rsquo;&rsquo;Ada yang menganggap di sini, kelurahan menganggap di situ, padahal keduanya salah,&rsquo;&rsquo; ujar Dedy. Batas kawasan konservasi sebenarnya bisa dilihat di peta peruntukan tanah yang ada di website resmi DPRKP CKTR. Pada peta tersebut, seluruh pamurbaya berwarna hijau. Sedangkan daerah untuk permukiman diberi warna kuning. Namun, peta tersebut, tampaknya, tidak diketahui. Akibatnya, muncul berbagai versi mengenai batas kawasan lindung. Pendataan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.30. Terdapat 99 rumah dan 1 masjid yang berdiri di kawasan konservasi. Jumlah tersebut bisa lebih banyak apabila lahan yang masih dibangun ikut dihitung. Namun, tim tidak menghitung bangunan yang progresnya masih sampai pada fondasi atau di bawah 30 persen pengerjaan. Pembangunan itu terkesan dibiarkan sejak 2012. Lurah dan camat yang menjabat saat itu mengetahui adanya pembangunan, tetapi membiarkannya. Menurut mereka, tugas pengawasan bangunan ada di DPRKP CKTR.  Kabid Tata Bangunan DPRKP CKTR Lasidi membenarkan bahwa pengawasan memang berada di dinasnya. Namun, pihak kecamatan juga memiliki fungsi pengawasan. Hal itu diatur Perwali Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sejumlah Otonomi Daerah ke Kecamatan. &rsquo;&rsquo;Seharusnya kecamatan yang mengawasi,&rsquo;&rsquo; terangnya. Di bidang pengendalian, Lasidi hanya memiliki delapan staf. Mereka ditugasi mengawasi seluruh aktivitas pembangunan di Surabaya. Jelas tidak akan cukup. Karena itu, Lasidi meminta kecamatan dan kelurahan selalu berkoordinasi dengan DPRKP CKTR. &rsquo;&rsquo;Terutama lurah. Mereka pasti tahu apa yang terjadi di wilayahnya. Kalau ada apa-apa langsung lapor kecamatan, kecamatan lapor ke kami,&rsquo;&rsquo; kata Lasidi saat ditemui di ruang meeting point DPRKP CKTR. Johan Fathur Rahman, salah seorang warga setempat, menerangkan, warga menjadi resah dengan kedatangan tim survei. Sebab, selama ini warga yang tinggal di sana merasa yakin tanah mereka bisa disertifikatkan. Apalagi, PLN sudah memasang tiang-tiang listrik bagi warga. &rsquo;&rsquo;Wilayah kami diserbu petugas cipta karya. Warga resah,&rsquo;&rsquo; ujar pria yang bekerja sebagai videografer tersebut. Warga akan mengadakan rapat internal untuk membahas masalah itu. Sebab, jumlah warga yang telanjur membeli tanah kavling mencapai 500 orang.   Camat Gunung Anyar Siap Disalahkan  CAMAT Gunung Anyar Dewanto tidak mau menyalahkan warga. Sebab, mungkin saja warga memang tidak mengetahui bahwa lahan mereka termasuk konservasi. Menurut dia, kebanyakan pemilik bangunan liar tersebut bukan warga setempat. &rsquo;&rsquo;Warga sini pasti sudah tahu kalau itu masuk konservasi,&rdquo; ujarnya.  Dewanto juga tidak mau menyalahkan pengembang sepenuhnya. Alasannya, pengembang hanya mengavling lahan, bukan mengubah peruntukan. Pengembang baru salah jika tidak menjelaskan kepada pembeli kavling bahwa lahan itu masuk konservasi. &rsquo;&rsquo;Boleh diperjualbelikan asal tidak mengubah fungsinya sebagai ruang terbuka hijau,&rdquo; tambahnya. Namun, yang terjadi saat ini, lahan tersebut berubah menjadi perumahan.  Dewanto juga menyatakan akan pasang badan jika disalahkan terkait dengan pengawasan. Padahal, yang lebih punya porsi besar adalah Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Namun, Dewanto menegaskan bahwa kelurahan hanya bertugas mencatat riwayat tanah alias sporadik. Data itu lantas diarsipkan dalam buku letter C di kelurahan. Data itulah yang kemudian digunakan pembeli lahan untuk mengurus sertifikat. Jika ada bangunan yang berdiri di lahan yang tidak diperbolehkan, Dewanto mengaku bersedia disalahkan. &rsquo;&rsquo;Saya sebetulnya selalu melaporkan perkembangan pamurbaya, tapi untuk kasus ini, ya biar saya saja yang disalahkan,&rdquo; katanya. (sal/kik/c7/oni/sep/JPG)

Data Kelurahan Tidak Beres, Pemkot Kerahkan Tim Survei Pamurbaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/soal-pembangunan-di-lahan-konservasi-dewan-panggil-pengembang-dan-warga_m_111482.jpeg" alt="ULAH SIAPA?: Hutan bakau di kawasan pamurbaya ditebangi. Pelaku diduga ingin mengavling lahan tersebut untuk kepentingan bisnis." width="100%">
<figcaption>ULAH SIAPA?: Hutan bakau di kawasan pamurbaya ditebangi. Pelaku diduga ingin mengavling lahan tersebut untuk kepentingan bisnis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Para anggota DPRD Surabaya tidak menyangka bahwa lahan konservasi di pamurbaya sudah dihuni ratusan rumah. Karena itu, para legislator tersebut akan memanggil semua pihak yang terkait dengan masalah itu. Terutama lurah, camat, dan para pengembang yang memperjualbelikan lahan konservasi &rdquo;Masak camat dan lurah tidak tahu. Kalau tidak segera dipanggil, tambah parah itu,&rdquo; ujar Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto. Dia mempersilakan warga yang merasa dirugikan pengembang atau pemkot untuk mengadu.  Dia menilai pengawasan di kawasan pamurbaya sangat minim. Jika pihak kelurahan dan kecamatan tidak bisa melakukan pengawasan, perlu dibuat satgas area lindung. Tugasnya menyisir, mengawasi, dan melaporkan pelanggaran. Selama satgas belum terbentuk, tugas pengawasan seharusnya dibebankan kepada petugas satpol PP. &rdquo;Tahun lalu mereka mengajukan anggaran untuk perahu karet. Katanya sih digunakan untuk pengawasan area konservasi,&rdquo; jelas ibu anak tiga tersebut. Sesuai aturan, peruntukan area konservasi tidak akan bisa berubah. Penerbitan IMB tidak akan dikeluarkan pemkot. Kecuali atas persetujuan DPRD dan pemkot dengan mengubah Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2010&ndash;2030. Anggota Komisi C Vinsensius menambahkan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kasus tersebut. Pertama, pemkot harus menegakkan perda. Bangunan yang tidak sesuai peruntukkan harus dibongkar. Pemkot harus segera membebaskan lahan warga agar penetapan kawasan konservasi fair. &rdquo;Yang terakhir, lurah dan camat jangan dimutasi kalau terbukti bermasalah. Langsung copot saja,&rdquo; tegasnya. Dia percaya bahwa lurah dan camat yang bermasalah bakal membawa masalah di daerah lain jika dipindah.  Dia meminta ada batas yang jelas di lahan konservasi. Paling tidak, ada patok penanda yang membedakan mana kawasan permukiman dan mana ruang terbuka hijau. &rdquo;Kalau dipagar, kan tidak mungkin. Jadi, penanda itu penting,&rdquo; sebutnya. (sal/c16/oni/sep/JPG)

Soal Pembangunan di Lahan Konservasi, Dewan Panggil Pengembang dan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/soal-perusakan-lahan-konservasi-lurah-berdalih-tak-bisa-melarang_m_111468.jpeg" alt="JALAN TERUS: Warga membangun rumah di kawasan konservasi pamurbaya. Padahal, lahan terbuka hijau tersebut sejatinya bukan untuk permukiman." width="100%">
<figcaption>JALAN TERUS: Warga membangun rumah di kawasan konservasi pamurbaya. Padahal, lahan terbuka hijau tersebut sejatinya bukan untuk permukiman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perusakan lahan konservasi untuk pembangunan permukiman ternyata terjadi sejak 2012. Namun, hingga kini belum ada aparat pemkot yang bertindak. Semua seolah tutup mata dengan kondisi tersebut. Jawa Pos mendatangi kantor Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Senin(20/2). Lurah Gunung Anyar Rachmat Hermoko Subagio malah mengaku tidak tahu mengenai pelanggaran di lahan konservasi. Alasannya, dia baru menjabat Februari lalu. &rdquo;Saya tidak dalam kapasitas mengomentari hal ini. Itu yang tahu lurah sebelumnya (Jaelani),&rdquo; ujarnya. Jaelani saat ini menjabat lurah Kapasan. Hermoko lantas memanggil Kasi Pembangunan Legowo Hadi. Di antara petugas kelurahan yang ada, dia dianggap paling tahu pokok permasalahan. Hadi menerangkan, pengembang membeli tanah tersebut pada 2009. Tanah itu kemudian dikavling dan dijual kepada warga. Pada 2012, kelurahan mengeluarkan surat sporadik untuk warga yang mendiami tanah konservasi tersebut. Namun, Hadi belum bisa menunjukkan surat-surat itu. Alasannya, kelurahan sibuk menyiapkan lomba bulan bakti gotong royong. &rdquo;Kalau hari ini, tidak bisa. Kebetulan kami sibuk,&rdquo; kilahnya. Dia meminta waktu hingga tiga hari untuk menyiapkan surat-surat tersebut. Di meja lurah, ada dua lembar kertas peta. Terdapat gambar garis konservasi yang memisahkan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan lahan permukiman. Hadi mengakui, lahan yang kini terbangun tersebut masuk daerah konservasi. Namun, dia berkilah, pihak kelurahan baru tahu hal itu sekitar tiga tahun lalu. &rdquo;Kami tahunya pada 2014 saat rapat dengan pemkot,&rdquo; ujar Hadi. Padahal, penetapan lahan konservasi dilakukan sejak Perda Nomor 3 Tahun 2007 diterbitkan. Perda tersebut mengatur rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya 2010&ndash;2030. Bila kelurahan sudah tahu lahan tersebut masuk kawasan konservasi pada 2014, mengapa pembangunan permukiman yang kini masih berlangsung itu tidak dicegah? Ditanya mengenai hal tersebut, Hadi terdiam. &rdquo;Kalau itu, tanya Pak Jaelani saja. Kuncinya di sana,&rdquo; kilahnya. Saat dihubungi Jawa Pos, Jaelani juga tidak mau disalahkan. Pria yang menjabat lebih dari delapan tahun di Gunung Anyar Tambak tersebut menerangkan, sebenarnya pengembang tahu kawasan konservasi tidak boleh dibangun. Namun, karena batas fisik tidak ada, pemilik lahan nekat mengavling tanahnya. &rdquo;Saya rasa pemilik tahu itu lahan konservasi. Tapi, data batas fisik di lapangan memang kami tidak tahu,&rdquo; jelasnya. Jaelani menerangkan bahwa pengavlingan tidak hanya terjadi di Gunung Anyar Tambak. Terdapat daerah lain yang sudah ditumbuhi tanah-tanah kavling. Di Kelurahan Medokan Ayu, sejumlah tambak diberi tanda akan dikavling. &rdquo;Itu ada sebelum saya jadi lurah di Gunung Anyar Tambak,&rdquo; ujarnya. Jaelani mengaku tahu ada bangunan yang berdiri di lahan terlarang tersebut. Namun, dia tidak bisa melarang warga. &rdquo;Kalau saya melarang orang membangun di lahannya sendiri, kan saya yang nanti jadi kambing hitam,&rdquo; ucapnya. Dia menyadari, setiap bangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, perizinan itu berada di dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, cipta karya dan pematusan (DPRKPCKTR) atau yang dahulu dikenal sebagai dinas cipta karya dan tata ruang (DCKTR). &rdquo;Terkait bisa keluar tidaknya kan pemkot yang tahu. Saya sebatas melayani,&rdquo; kata dia.  Sementara itu, Camat Gunung Anyar Dewanto Kusumo Legowo menyatakan, pihak kecamatan sudah mengendus permasalahan tersebut. Pada 2013, dia pernah membahas masalah itu dengan pemkot. Tahun lalu dia juga melaporkan masalah penebangan hutan bakau ke pemkot. &rdquo;Kalau dibilang kami membiarkan, ya tidak. Pernah kami bicarakan masalah ini,&rdquo; ujar camat yang menjabat empat tahun di Gunung Anyar tersebut. (sal/c6/oni/sep/JPG)

Soal Perusakan Lahan Konservasi, Lurah Berdalih Tak Bisa Melarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/lho-lahan-konservasi-jadi-perumahan_m_110694.jpeg" alt="MILIK SIAPA: Masih ada warga yang membangun rumah di kawasan Gunung Anyar Tambak. Kawasan tersebut sebenarnya termasuk lahan konservasi yang harus bebas dari pemukiman." width="100%">
<figcaption>MILIK SIAPA: Masih ada warga yang membangun rumah di kawasan Gunung Anyar Tambak. Kawasan tersebut sebenarnya termasuk lahan konservasi yang harus bebas dari pemukiman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Inilah yang terjadi jika pemkot tidak kunjung membebaskan lahan milik warga di kawasan konservasi. Kendati tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), sejumlah warga di pantai timur Surabaya (pamurbaya) nekat membangun rumah. Padahal, pemkot telah menetapkan lahan tersebut untuk ruang terbuka hijau.  Kawasan konservasi yang telah terbangun berada di timur Perumahan Wisma Indah, Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Jawa Pos sempat mendatangi kawasan tersebut. Di sana beberapa pekerja sedang membangun rumah.  Salah seorang pemilik lahan, Suyoto, menyatakan membeli tanah tersebut pada 2008. Waktu itu, harga per meter masih Rp 375 ribu. &rdquo;Kalau sekarang, sudah Rp 2 juta,&rdquo; kata pengusaha bahan bangunan tersebut.  Di sekitar rumahnya sudah berdiri banyak bangunan. Menurut dia, seluruh rumah itu tidak memiliki IMB. Status tanah juga masih pethok D. Dia menjelaskan, lahan tersebut semula milik pengembang properti. Pengembang lantas menjualnya kepada warga dalam bentuk tanah kavling. Menurut dia, pengembang meyakinkan kepada pembeli bahwa tanah tersebut bisa dibangun. &rsquo;&rsquo;Yang jelas, pengembang menjamin nanti bisa terbit IMB. Maka, banyak pemilik kavling yang membangun rumah,&rdquo; jelas Yoto, panggilan akrab Suyoto.  Lahan kavlingan itu memiliki luas bervariasi. Paling kecil seluas 50 meter persegi (5 x 10 meter). Yang paling besar mencapai 400 meter persegi (20 x 20 meter). Kebanyakan lahan yang dibangun belum berpenghuni. Sebab, jalan masuk masih berupa tanah berlumpur dan bebatuan. Untuk menjangkau lokasi, kendaraan roda empat maupun dua masih kesulitan.  Keseluruhan tanah kavling yang dijual seluas 4 hektare. Beberapa kawasan masih berupa rawa-rawa. Sebab, asal mula lahan itu adalah tambak. Agar laku dijual, pengembang menguruk lahan hingga setinggi 1,5 meter. Pembangunan perumahan mulai ramai pada 2012. Keyakinan warga untuk membangun semakin meningkat saat pipa PDAM dan tiang listrik mulai tertanam. Yoto lalu menunjuk ke selatan dan utara. Di sana hutan bakau masih rimbun. Dia menyebut lahan tersebut milik pengembang lain.  Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Joestamadji membenarkan bahwa di Gunung Anyar Tambak terdapat pengembang yang berani menjual lahan kavling kepada warga. &rdquo;Di sana memang sudah ada yang berani mendirikan bangunan. Seharusnya, tidak boleh,&rdquo; tegasnya saat ditemui di kantor humas Pemkot Surabaya.  Menurut dia, lahan konservasi tersebut rencananya dimanfaatkan DKPP untuk pengembangan perikanan. Selain itu, sejumlah tambak bakal ditanami mangrove. Tujuannya, hutan di pantai timur bertambah luas. Menurut dia, lahan di Gunung Anyar seharusnya dibebaskan tahun lalu. Namun, feasibility study (FS, studi kelayakan) yang dibuat DKPP dikembalikan pemprov untuk disempurnakan. Pemprov meminta FS dibuat untuk seluruh wilayah pamurbaya di enam kecamatan. Mulai dari Kenjeran hingga Gunung Anyar.  Untuk memantau semua lokasi itu, DKPP telah melakukan pengambilan foto udara. Dari foto itulah, diketahui banyak rumah yang terbangun di kawasan konservasi. Hal tersebut terjadi karena tidak ada batas pasti antara kawasan konservasi dan lahan yang boleh dibangun. &rdquo;Nanti yang dibebaskan dulu yang perbatasan dengan permukiman. Agar kawasan yang terbangun di lahan konservasi tidak semakin jauh,&rdquo; terangnya.  Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Maria Theresia Ekawati Rahayu punya tugas membebaskan lahan. Dia menegaskan, bangunan yang berdiri di lahan konservasi bakal dibongkar. Namun, saat dikonfirmasi mengenai lahan yang mulai terbangun, dia menyatakan perlu mengecek ke lokasi. &rdquo;Perlu dipastikan perizinannya di dinas cipta karya,&rdquo; kata mantan Kabag Hukum Pemkot tersebut.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Eri Cahyadi menerangkan, IMB untuk bangunan di lahan konservasi tidak akan diterbitkan. Mengenai pengembang yang melobi kepada wali kota, dia merasa hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Sebab, perubahan peruntukan lahan harus dengan persetujuan legislatif. &rdquo;Lobien (wali kota, Red) sampai mati yo ora iso (ya tidak bisa),&rdquo; tegas alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut.  Dia menjelaskan, peruntukan lahan bisa dilihat di website DPRKP CKTR. Warga bisa mengaksesnya gratis secara online. DPRKP CKTR juga menyediakan layanan peta peruntukan agar warga berhati-hati membeli lahan. (sal/c6/oni)

Lho, Lahan Konservasi Jadi Perumahan