<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/antisipasi-kebakaran-anggota-polres-ogan-ilir-tidur-di-lahan-gambut_m_232371.jpg" alt="Ilustrasi lahan gambut." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lahan gambut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Restorasi lahan gambut yang berjalan selama 10&nbsp;tahun terakhir disebut oleh Greenpeace tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Jutaan hektar lahan gambut mengalami kebakaran hebat, bahkan berulang terbakar hampir setiap tahunnya. Indonesia menjadi negara dengan luas lahan gambut terbesar di dunia. Sayangnya, ekosistem yang harusnya menjadi penyeimbang alam dan penyimpan karbon terbesar, malah dirusak atas nama pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen Program Strategi Nasional. Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia Greenpeace Kiki Taufik dalam keterangan tertulisnya&nbsp;mengungkap bahwa luas areal terbakar di Indonesia tahun 2023 mencapai 2,13 juta hektar. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta hektar merupakan area yang sebelumnya pernah terbakar sepanjang periode 2015-2022. Artinya, permasalahan lahan gambut ini belum tuntas dan malah memburuk. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015257991/tak-hanya-berhenti-di-tom-lembong-icw-desak-kejagung-usut-kementerian-lain-yang-terlibat-korupsi-impor-gula">Tak Hanya Berhenti di Tom Lembong, ICW Desak Kejagung Usut Kementerian Lain yang Terlibat Korupsi Impor Gula</a> Kiki melihat, ada regulasi yang tidak konsisten dari pemerintah dan sering kali menguntungkan pihak perusahaan atau swasta. Salah satu contohnya adalah kedalaman gambut yang kurang dari 3 meter boleh dimanfaatkan, padahal semua kondisi kedalaman gambut menyimpan risiko besar untuk terbakar. Ia juga menambahkan bahwa penerbitan izin perusahaan tidak transparan. &ldquo;Transparansi data sangat penting agar publik bisa memantau kebijakan pemerintah, termasuk izin-izin perkebunan dan proyek strategi nasional yang merusak ekosistem gambut. Tanpa data yang terbuka, upaya pelestarian gambut dan perlindungan lingkungan sulit terwujud. Mari kita jangan berhenti bersuara untuk mendukung lingkungan hidup, masyarakat, dan wilayah-wilayah yang tak mampu bersuara,&rdquo; ungkap Kiki Taufik. Buruknya restorasi gambut juga diungkapkan oleh Abil Salsabila, Juru Kampanye Pantau Gambut. Dari sedikitnya 4.000 hektar area ekstensifikasi food estate di eks-PLG seluruh Indonesia, semuanya terbengkalai. Ada temuan, di mana terjadi tumpang tindih antara area ekstensifikasi dengan konsesi sawit. Bahkan, setelah dilakukan perhitungan kesesuaian lahan, ternyata hanya 1 persen yang cocok dikembangkan untuk pertanian. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/015257964/musim-haji-2025-kian-dekat-bpkh-pastikan-dana-haji-tersedia-untuk-memberangkatkan-jamaah">Musim Haji 2025 Kian Dekat, BPKH Pastikan Dana Haji Tersedia untuk Memberangkatkan Jamaah</a> Abil Salsabila juga menyoroti kerusakan fatal infrastruktur sekat kanal di kawasan-kawasan restorasi gambut. Harusnya, infrastruktur ini menjadi sarana utama untuk memulihkan lahan gambut. Namun, kondisinya saat ini malah menyulitkan dan menghambat upaya tersebut. Terakhir, ia juga menyampaikan pentingnya keterbukaan data. &ldquo;Salah satu tantangan utama restorasi lahan gambut adalah keterbatasan data. Pemutihan lahan sawit oleh pemerintah semakin menunjukkan minimnya akses data dan informasi oleh publik. Untuk mewujudkan pemulihan yang utuh, ketersediaan data dan keterbukaan informasi adalah pondasi utama,&rdquo; ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015257989/7-cara-sederhana-untuk-menjaga-kesehatan-mental-dan-meningkatkan-kebahagiaan-anda-menurut-psikologi">7 Cara Sederhana untuk Menjaga Kesehatan Mental dan Meningkatkan Kebahagiaan Anda Menurut Psikologi</a> Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang diwakilkan oleh Agus Yasin, Kepala Kelompok Kerja Teknik Restorasi, mengatakan bahwa BRGM telah berupaya semaksimal mungkin selama 10 tahun terakhir. Namun, memang masih ada banyak hal yang harus dikerjakan ke depan, khususnya restorasi lahan gambut. &ldquo;Kami berharap kerja-kerja restorasi gambut akan terus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk media dan Lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya, agar program restorasi ini bisa terus berlanjut,&rdquo; ucap Agus Yasin. Untuk diketahui, pemanfaatan lahan gambut telah berjalan sejak era Soeharto, saat akan dimulainya proyek Pengembangan Lahan Gambut sekitar tahun 1994 silam. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menambah lahan pertanian di luar Jawa, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan mencapai swasembada pangan. Proyek PLG tersebut akhirnya bertransformasi menjadi proyek lumbung pangan atau food estate saat ini. &nbsp;

Restorasi lahan gambut yang berjalan selama 10 tahun terakhir disebut oleh Greenpeace tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Greenpeace Sebut Restorasi Lahan Gambut dalam 10 Tahun Terakhir Tidak Memuaskan, Malah Semakin Buruk

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/Petani-Menanam-Padi-di-Kebonsari-Borobudur-Kabupaten-Magelang-Foto-Roissatul-Fitriyani-3047654420.jpeg" alt="Ilustrasi petani menanam padi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani menanam padi.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yudhistira Nugraha menyatakan tak mempermasalahkan rencana pemerintah yang ingin menggunakan lahan di Kalimantan Tengah untuk pengembangan sawah padi China. "Kalau dari sisi varietas sebenarnya tidak masalah karena sebelum dikembangkan pasti ada tahapan pelepasan melalui Menteri Pertanian," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis, (25/4). Yudhistira menuturkan varietas padi itu juga akan diverifikasi oleh Tim Penilaian Pelepasan Varietas Tanaman Pangan yang independen melalui pengujian adaptasi dan kesesuaian lingkungan Indonesia apakah cocok atau tidak. Menurutnya, varietas yang hendak dikembangkan itu mungkin cocok untuk wilayah Kalimantan Tengah dengan tipe lahan pasang surut. "Kita lihat saja kalau memang ada varietas yang cocok dikembangkan di Kalimantan Tengah," ucap Yudhistira. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa sudah ada tanaman padi eksisting yang dikelola petani setempat sampai lahan bukaan dengan kondisi kemasaman tinggi karena lahan sulfat masam. Tanah sulfat masam atau sulfaquept soils adalah salah satu jenis tanah atau tipologi lahan yang dijumpai di lahan rawa pasang surut. Jenis tanah itu mengandung mineral sulfida besi atau pirit yang familiar disebut emas palsu. Orang awam menyebut itu lahan gambut, tetapi sebenarnya lahan tersebut merupakan lahan yang ada campuran tanah mineral karena jika lahan gambut murni tidak mungkin tanaman padi bisa hidup. Oksidasi pirit menghasilkan ion-ion besi, sulfat, dan hidron, serta meningkatkan keasaman tanah. Pada kondisi lahan sulfat asam itu, kata Yudhistira, petani biasanya hanya menanam varietas lokal. Penduduk asli Suku Banjar menanam padi lokal Siam. Beberapa varietas padi juga sudah dilepas ke petani, seperti Inpari dan Inpara. Bahkan, sejumlah petani juga menanam padi hibrida. "Setahu saya di China tidak ada lahan pasang surut dengan sifat sulfat masam, seperti di Indonesia. Tapi kita belum tahu, seperti apa padinya," pungkas Yudhistira. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa China bersedia untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah. Pemerintah mendorong kolaborasi dalam adopsi modelling China dalam bidang riset dan teknologi pertanian, serta penguatan kualitas produk pertanian, terutama untuk padi. Proyek pengembangan padi sawah di Kalimantan Tengah itu akan dimulai pada Oktober 2024. Adapun lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan hasil produksi adalah Perum Bulog.

Orang awam menyebut itu lahan gambut, tetapi sebenarnya lahan tersebut merupakan lahan yang susah dan tak bisa ditanam padi.

Pemerintah Bakal Kembangkan Padi China di Kalteng, BRIN: Kita Lihat Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7653_25106_KEBAKARAN-LAHAN-SUMATERA-3.jpg" alt="KEBAKARAN: Ratusan hektare melanda lahan gambut di Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, terbakar." width="100%">
<figcaption>KEBAKARAN: Ratusan hektare melanda lahan gambut di Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, terbakar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Nasional Pantau Gambut Iola Abas mengatakan, banyak alih fungsi lahan gambut yang berakibat buruk bagi lingkungan karena tidak mengindahkan tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan.  "Sebenarnya yang paling mengkhawatirkan itu adalah alih fungsi lahan gambut menjadi banyak hal, bisa jadi pemukiman, bisa jadi lahan perkebunan, lahan pertanian skala besar, atau menjadi proyek-proyek strategis," kata Iola Abas.  Iola Abas menjelaskan, alih fungsi lahan tersebut akan menghilangkan karakteristik lahan gambut tersebut dan justru malah membuat gambut menjadi rusak.  Pihaknya juga menambahkan, sifat gambut yang menyimpan senyawa karbon dalam jumlah besar, jika rusak akan berpengaruh terhadap lingkungan.  "Kalau misalnya gambut dialihfungsikan, dibuka, dikeringkan, itu emisi karbon yang terlepas akan besar sekali dan itu sangat berpengaruh pada perubahan iklim," kata Iola.  Selain itu, rusak-nya lahan gambut juga akan membuat kehidupan masyarakat di sekitarnya terganggu karena kehidupan sehari-hari mereka bergantung pada lahan tersebut.  Lahan gambut yang rusak juga dapat mengganggu habitat satwa liar dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati.  "Habitat satwa-satwa liar juga akan terganggu, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati. Sebenarnya cukup banyak masalahnya kalau misalnya gambut itu dirusak," kata Iola Abas.  Pihaknya berharap melalui Pameran dan Diskusi Gambut di Kala Senja, Jakarta, Sabtu, dapat menyuarakan keresahan para aktivis lingkungan pada isu gambut agar diketahui masyarakat.  "Kita menggunakan ilustrasi untuk menyuarakan keresahan mengenai lahan gambut," kata Iola Abas.

Alih Fungsi Lahan Gambut Berdampak Buruk Bagi Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230106-WA0069_21.jpg" alt="Petugas Penegakan Hukum KLHK mengecek lokasi bekas karhutla di Desa Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Penegakan Hukum KLHK mengecek lokasi bekas karhutla di Desa Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memenangkan gugatan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan seluas 1.500 hektare pada September 2019 yang mengakibatkan kerusakan lahan gambut areal PT Agri Bumi Sentosa (PT ABS). Lahan gambut areal PT ABS tersebut berada di Desa Karya Tani, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.  ”Majelis hakim menyatakan PT ABS terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 160.691.175.300 dan biaya pemulihan lingkungan hidup Rp 591.555.032.300 serta menyatakan gugatan menggunakan pertanggungjawaban mutlak (strict liability),” kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (6/1).  Ridho menyebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Hakim Ketua Heru Hanindyo serta Hakim Anggota Dulhusin dan Dariyanto pada 28 Desember 2022 mengabulkan gugatan KLHK melawan PT ABS.  Sebelumnya, gugatan KLHK terhadap PT ABS didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 Desember 2021 dengan Nomor Register Perkara 816/Pdt.G/LH/2021/PN JKT PST. Ridho mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memeriksa dan memutus perkara perdata karhutla dengan putusan yang berpihak pada lingkungan hidup.  Apresiasi juga diberikan kepada para ahli, Jaksa Pengacara Negara dan Kuasa Menteri LHK yang mendukung dan memperkuat penyelesaian perkara perdata karhutla di pengadilan yang dihadapi Kementerian LHK. Dia menyatakan, KLHK terus konsisten melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk karhutla.  Upaya tersebut, kata Rasio Ridho Sani, untuk mewujudkan keadilan dan hak-hak konstitusi masyarakat guna mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan menyelamatkan sumber daya alam Indonesia agar sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karhutla merupakan kejahatan luar biasa berdampak serius menimbulkan kabut asap hingga membahayakan kesehatan masyarakat sering berlangsung lama dan wilayah yang luas, bahkan lintas negara.  Adapun emisi karbon dari karhutla sangat tinggi hingga satwa liar dan keanekaragaman hayati banyak terganggu, bahkan mati termasuk ekosistem gambut rusak karena terbakar dan tidak dapat dipulihkan kembali seperti semula, kerugian lingkungan, dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar.  Ridho mengungkapkan, penurunan karhutla saat ini harus menjadi komitmen bersama agar agenda perubahan iklim Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030 dapat tercapai. Sehingga, tidak ada pilihan lain, kecuali hukuman seberat-beratnya harus dikenakan kepada para pelaku karhutla, baik sanksi administratif, pidana maupun perdata agar memberikan keadilan dan efek jera.  Sejak 2015 Ditjen Gakkum KLHK telah melakukan 1.919 operasi pengamanan kawasan lingkungan hidup dan kawasan hutan. KLHK telah memberikan sanksi kepada 2.591 korporasi yang melanggar dan membawa 1.348 kasus baik pidana maupun perdata ke pengadilan.  Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, lanjut dia, Gakkum KLHK terus memperkuat kapasitas SDM melalui pembentukan Polhut, SPORC, dan peningkatan kapasitas PPLH dan PPNS. KLHK tidak akan berhenti mengejar pelaku karhutla meskipun peristiwa karhutla sudah berlangsung lama, akan tetap ditindak. KLHK dapat melacak jejak-jejak dan bukti karhutla sebelumnya dengan dukungan ahli dan teknologi.  ”Kasus PT ABS ini bukti komitmen dan konsistensi KLHK untuk menindak pelaku kejahatan karhutla, walaupun kebakaran terjadi pada 2019 tetap kami tindak tegas,” kata Rasio Ridho Sani.

KLHK Menangkan Gugatan Perkara Karhutla di Barito Kuala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Karhutla-90g.jpg" alt="Petugas Manggala Agni Daops Banyuasin berusaha memadamkan Kebakaran Lahan di Desa Sukarame, Pemulutan Barat, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan. Nova Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Manggala Agni Daops Banyuasin berusaha memadamkan Kebakaran Lahan di Desa Sukarame, Pemulutan Barat, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan. Nova Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hasil penelitian yang dilakukan periset di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan, nilai kerugian kebakaran lahan gambut mencapai Rp 269 juta per hektare.  Kepala Bidang Perlindungan Konservasi SDM Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Safrul Yunardy mengatakan, penelitian itu juga menunjukkan bahwa masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan hingga mencapai 59 persen, kemudian perusahaan 27 persen. Sedangkan pemerintah 14 persen.  ”Dari riset terbaru ini setidaknya kerugian akibat kebakaran di areal gambut itu dapat dihitung. Dengan begitu dapat menjadi rujukan dalam menentukan saksi hukum,” kata Safrul seperti dilansir dari Antara di Palembang, Kamis (7/7).  Dia mengatakan, tak hanya kerugian dari sisi nominal, karhutla di areal gambut juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Terutama dengan berkurangnya cadangan karbon di dalam tanah.  ”Ini karena lahan gambut itu, 99,94 persen berada di bawah permukaan tanah dan hanya 0,06 persen di atas permukaan tanah. Dalam 13 jam, berdasar hasil riset didapati sebanyak 1.500 hektare terbakar padahal awalnya hanya ada empat hotspot,” terang Safrul Yunardy.  Atas dasar perhitungan itu, lanjut dia, sejatinya karhutla itu tak boleh terjadi karena kerugian yang diderita demikian luar biasa. Baik bagi masyarakat maupun lingkungan.  Dia menambahkan, keberhasilan dalam mencegah karhutla itu sama hal dengan keberhasilan dalam mencegah masyarakat untuk menjadi miskin. Oleh karena itu, persoalan karhutla tak bisa dipandang sebelah mata dan harus menjadi tanggung jawab semua pihak.  ”Apalagi Sumsel memiliki sekitar 1 juta hektare areal gambut. Sumsel persoalan di lahan gambutnya itu. Berbeda dengan kebakaran di lahan mineral yang mana arah api itu ke samping, ke atas atau patah. Tapi di lahan gambut benar-benar beda karena kebakaran terjadi di bawah permukaan tanah sehingga arah api tidak bisa dibaca,” terang Safrul Yunardy.  Hal itu menjadi tantangan terutama di daerah yang langganan mengalami karhutla setiap tahun. ”Mengapa ini selalu terjadi berulang, ya karena gambut itu sejatinya tidak boleh kering. Harus basah terus,” ucap Safrul Yunardy.  Air di dalam kawasan gambut jika dibiarkan dalam waktu tujuh hari akan kembali ke sungai. Namun, dengan dibuatkan sistem kanalisasi membuat air tertahan di lokasi yang dikehendaki.  ”Kami mengamati pada sebuah lokasi terbakar pada 2019. Karena tidak dilakukan pembasahan pasca terbakar, terjadi kebakaran lagi di tempat yang sama,” kata Safrul Yunardy.  Hingga kini Sumsel masih belum lepas dari intaian kebakaran hutan dan lahan setelah sempat mengalami kejadian hebat pada 2015 yang menghanguskan setidaknya 700 ribu hektare. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga karhutla pada April–November.

Peneliti Sebut Nilai Kerugian Kebakaran Gambut Rp 269 Juta Per Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/antisipasi-kebakaran-anggota-polres-ogan-ilir-tidur-di-lahan-gambut_m_232371.jpg" alt="Ilustrasi lahan gambut." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lahan gambut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Provinsi Sumatera Selatan menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dengan melibatkan multipihak untuk mengelola 1,4 juta hektare lahan gambut.  Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Regina Ariyanti mengatakan, pemprov sudah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menyusun dokumen itu. Yakni dengan payung hukum berupa SK Gubernur Sumsel.  ”Gambut ini sangat penting karena luasnya hampir 25–35 persen dari total luas wilayah Sumsel yang mencapai 9 juta hektare. Artinya butuh perencanaan yang matang untuk mengelolanya,” kata Regina seperti dilansir dari Antara di Palembang, Kamis (3/2).  Untuk membuat perencanaan dalam mengelola lahan gambut itu dibutuhkan data yang menyeluruh. Sejauh ini, banyak lembaga pemerintah yang mengeluarkan data terkait gambut.  ”Namun data tersebut tidak terkelola dengan baik termasuk di lingkup pemerintahan. Karena itu, data-data yang sudah dibuat sedemikian rupa tidak dapat bermuara pada implementasi di lapangan,” terang Regina Ariyanti.  Padahal, lanjut dia, seperti lembaga sosial kemasyarakatan Icraf yang sudah 10 tahun di Sumsel, sudah banyak menyimpan data terkait gambut. Begitu juga dengan Bappeda yang mempunyai data geofasial, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki data gambut, baik gambut dengan fungsi sebagai hutan lindung dan sebagai areal budidaya.  Untuk itu, menurut Regina Ariyanti, dalam penyusunan RPPEG dibutuhkan kreativitas para multipihak sehingga dokumen tersebut benar-benar dapat diimplementasikan di kawasan gambut. Terpenting, bagaimana RPPEG dapat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  ”RPPEG ini juga menjadi penting karena pada tahun ini, Sumsel akan merevisi dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),” papar Regina Ariyanti.  Oleh karena itu, penyusunan RPPEG pada 2022 dinilai sangat tepat karena Sumsel pada 2023 akan dirampungkan RPJMD. Dan pada 2024 akan dirampungkan RPJMN.  ”Dokumen RPPEG Sumsel sudah menuntaskan bab I hingga bab III yang berisi pendahuluan, isu strategis, dan pengelolaan ekosistem gambut,” tutur Regina Ariyanti.  Setelah dilakukan Bimbingan Teknis ke multipihak yang terdiri atas perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintahan desa, lembaga sosial masyarakat, asosiasi dan masyarakat, 3–4 Februari, akan dibuat dua bab lanjutan. Dua bab itu berisikan strategi dan arahan kebijakan untuk perlindungan serta pengolahan ekosistem gambut, dan program serta target pengelolaan gambut.  Sementara itu, Direktur Eksekutif World Agroforestry Sonya Dewi mengatakan, pihaknya menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk menyamakan persepsi para multipihak dalam penyusunan RPPEG Sumsel. Bimtek bertujuan agar dokumen RPPEG yang dilahirkan mengedepankan pengelolaan gambut yang sesuai standar nasional, namun tetap menyesuaikan dengan kondisi di daerah.  ”Dalam penyusunannya juga didampingi dari perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Icraf menilai keuntungan dari keberadaan bentang alam gambut ini hanya bisa dicapai asalkan pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan, di sini pentingnya RPPEG,” kata Sonya Dewi.

Sumsel Susun Rencana Perlindungan 1,4 Juta Hektare Lahan Gambut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-01-at-11.48.05.jpeg" alt="Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh pada 2021. BPBA/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh pada 2021. BPBA/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara gabungan di wilayah Aceh. Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada menegaskan, saat ini prajurit TNI, Polri, dan BPBD, bersama jajaran pemerintah daerah terus memfokuskan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan.  ”Memang ada lahan yang terbakar, tapi karena lahannya gambut harus tetap dilakukan pemadaman api,” kata Wahyu seperti dilansir dari Antara di kawasan perbatasan Aceh Barat-Nagan Raya, Selasa (2/3).  Menurut dia, fokus pemadaman api di lahan gambut agar kebakaran lahan dapat segera padam.  ”Saat ini lahan gambutnya sedang dilakukan pendinginan, artinya harus terus disiram air. Jangan nanti di atasnya padam, tapi di bawah tanah masih ada api,” terang Wahyu.  Dia mengharapkan pemerintah daerah di Aceh yang daerahnya saat ini mengalami kebakaran hutan dan lahan, agar segera melakukan berbagai upaya termasuk pengadaan peralatan guna memaksimalkan pemadaman api di daerah masing-masing.  ”Jadi, kalau ada alat yang kurang, segera dilakukan pengadaan,” ujar Wahyu.  Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Sultan Iskandar Muda Aceh Besar mendeteksi empat titik panas (hotspot) kategori sedang di wilayah Aceh pada Senin (1/3).  Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Kelas I Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Zakaria Ahmad mengatakan, hasil pantauan sensor modis dari Satelit Tera, Aqua, dan Suomi NPP, terdeteksi empat titik panas yang tersebar di sejumlah daerah.  ”Hasil pantauan titik panas di Aceh pada 1 Maret sejak pukul 07.00–16.00 WIB, terdapat empat titik panas di wilayah Aceh, dengan tingkat kepercayaan sedang,” kata Zakaria.  Titik panas kategori sedang itu terpantau masing-masing satu titik di Kecamatan Babahrot (Kabupaten Aceh Barat Daya), Kecamatan Sukamas (Aceh Barat), Kecamatan Danau Paris (Aceh Singkil), dan Kecamatan Silihnara (Aceh Tengah).  Zakaria menjelaskan, titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang itu artinya belum bisa dipastikan titik panas tersebut adalah titik api. Kendati demikian, warga tetap diminta waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).  ”Kalau titik panas yang muncul sudah merah, tingkat kepercayaannya sudah pada kategori tinggi, itu kita perkirakan titik panas tersebut sudah berupa titik api,” terang Zakaria.  Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyatakan, karhutla menjadi bencana paling dominan terjadi di Aceh sepanjang Februari. Total lahan yang terbakar dengan luas 107 hektare di sejumlah daerah.  ”Karhutla menjadi bencana yang mendominasi yakni sebanyak 37 kali kejadian,” kata Kepala BPBA Ilyas di Banda Aceh.  Ilyas menyebutkan, karhutla paling banyak terjadi di Aceh Barat Daya sebanyak enam kali, Aceh Barat dan Aceh Selatan masing-masing empat kali kejadian.  ”Namun luasan lahan terbakar yang paling besar terjadi di Aceh Selatan yakni tersebar di tujuh desa dalam enam kecamatan dengan luas 56 hektare terbakar dan prediksi kerugian mencapai Rp 14,9 miliar,” ujar Ilyas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/HqWJzRq2zGE

Polda Aceh, TNI, dan BPBD, Fokus Lakukan Pemadaman Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/KALTENG.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung pengembangan lahan pertanian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung pengembangan lahan pertanian. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana membangun food estate atau daerah lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya swasembada pangan nasional. Lokasi lumbung pangan baru ini tepatnya ada di Kabupaten Pulang Pisau.  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat lahan potensial pada kawasan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalteng yang sudah dikembangkan menjadi sawah. "Lahan tersebut sebelumnya merupakan bagian Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 juta ha di Kuala Kapuas. Terdapat seluas 165.000 hektare lahan yang sekarang sudah menjadi sawah, bukan berupa gambut tetapi material batuannya adalah tanah aluvial yang berada di pinggir sungai Barito," kata Menteri Basuki dalam keterangannya, Kamis (4/6).  Dari total luas lahan potensial tersebut, Basuki mengatakan sudah ada sekitar 85.500 Ha lahan fungsional yang digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sedangkan sisanya menurut Menteri Basuki sekitar 79.500 Ha sudah menyemak sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali.  Berdasarkan data, dari total luas lahan yang fungsional tersebut, diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi untuk lahan seluas 57.200 Ha, sementara sisanya seluas 28.300 Ha kondisi jaringan irigasinya masih berfungsi dengan baik.  Rehabilitasi irigasi akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2020 hingga 2022 dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1 triliun. Sedangkan apabila nanti diputuskan untuk juga dikembangkan pada lahan seluas 79.500 Ha, program yang dibutuhkan adalah peningkatan jaringan irigasi pada dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp 1,9 triliun.  "Sesuai arahan Bapak Presiden, kita akan coba lakukan dengan pola investasi bersama Kementerian BUMN. Kami sudah berkoordinasi terus, dimana nantinya Pemerintah hanya akan menyiapkan prasarananya. Aksesnya tidak hanya lewat sungai tetapi juga sudah bisa dilalui jalan darat lebih mudah," ujar Menteri Basuki.  Ditambahkan Menteri Basuki, untuk mengoptimalkan lahan potensial tersebut, Kementerian PUPR akan memperbaiki saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer. "Sedangkan dari Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik," ujarnya.  Selain melakukan rehabilitasi irigasi, saat ini Kementerian PUPR juga tengah melakukan rehabilitasi kantor Eks PLG Kalteng dan rehabilitasi dermaga dengan progres sebesar 50,2 persen.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1yhsPJtUXe4  https://www.youtube.com/watch?v=ngF7O8kB56w  https://www.youtube.com/watch?v=B02o5AH0djc

Kementerian PUPR Rehabilitasi 85.500 Hektare Jaringan Irigasi Kalteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jokowi-klaim-3-tahun-terakhir-tak-ada-kebakaran-hutan-ini-kata-gpi_m_.jpg" alt="Jokowi ngengklaim selama tiga tahun terakhir dirinya menjabat sudah tak ada lagi kebakaran hutan dan lahan." width="100%">
<figcaption>Jokowi ngengklaim selama tiga tahun terakhir dirinya menjabat sudah tak ada lagi kebakaran hutan dan lahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 01 Jokowi memaparkan visi misinya dalam debat kedua di Pilpres 2019. Mantan wali kota Solo itu bahkan mengklaim selama tiga tahun terakhir tak ada kebakaran hutan dan gambut.  "Dalam tiga tahun ini tidak terjadi lagi kebakaran hutan kebakaran lahan gambut, dan itu adalah kerja keras kita semua," ungkap Jokowi dalam debat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2).  Selain itu, Jokowi yang menegaskan visi utamanya adalah Indonesia maju di bidang energi, berjanji akan mengurangi penggunaan energi fosil. Sehingga pemakaian biodiesel, green fuel akan terus digalakkan.  "Sudah kita mulai dengan melakukan produksi B20 ini akan kita teruskan sampai ke B100. Sehingga ketergantungan pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun," ujarnya.  Kemudian yang berkaitan dengan bidang infrastruktur dalam tiga tahun ini dirinya telah menggelontorkan Rp 187 triliun dana desa ke seluruh desa. Hasilnya adalah telah dibangun 191 ribu km jalan di desa.  "Ini jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi para petani. 58 ribu unit irigasi telah kita bangun dari unit dana desa," tegasnya.  Selanjutnya di bidang pangan, Jokowi ingin ketersediaan pangan, stok pangan, maupun stabilitas harga harus terus dijaga. Oleh sebab itu, Jokowi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada petani jagung.  "Di 2014 kita masih impor 3,5 juta ton jagung, pada 2018 kita hanya impor 180 ribu ton. Ini sebuah lompatan besar," ungkapnya.  Sampah plastik juga menjadi fokus Jokowi apabila memimpin Indonesia ke depan. Sampah plastik di sungai dan laut tidak boleh ada lagi. Sehingga lingkungan bersih di Indonesia bisa tercipta.  "Kita ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di laut, saya kira itu kita ingin dedikasi ini, dan kita ingin Indonesia maju‎," pungkasnya.  Sementara itu, dalam akun Twitter-nya Greenpeace Indonesia (GPI) @GreenpeaceID menyebut bahwa kebakaran masih kerap terjadi sampaai sekarang. "Sejak tragedi kebakaran hutan terbesar 2015, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahunnya hingga sekarang. #DebatCapres."

Jokowi Klaim 3 Tahun Terakhir Tak ada Kebakaran Hutan, Ini Kata GPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sukses-tanam-cabai-di-lahan-gambut-badri-bisa-jalan-jalan-ke-bangkok_m_.jpg" alt="Badri, 41, petani yang sukses menanam cabai di lahan gambut." width="100%">
<figcaption>Badri, 41, petani yang sukses menanam cabai di lahan gambut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Berbeda dengan petani lain, keputusan Badri&nbsp;mengolah lahan gambut terbilang berani. Saat kebanyakan orang menanam sawit, pria berusia 41 tahun itu sukses bercocok tanam cabai. Warga Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Riau, ini sudah menanam cabai merah selama setahun belakangan. Usahanya tak sia-sia, bahkan ia mendapatkan keuntungan yang terbilang besar dari memelihara tanaman holtikultura ini. Berbeda dari sawit, Badri tak perlu menunggu waktu dua minggu untuk memanennya. Cabai yang ditanam dari hasil jerih payahnya ini bisa dipanen setiap tiga atau empat hari sekali. Dalam sekali panen, Badri pernah mendapat hampir setengah ton cabai merah di lahan seperempat hektare olahannya. "Dikalikan saja, satu kilo harga cabai normal Rp 36 ribu. Waktu itu empat kuintal lebih hasil panen cabainya," cerita Badri kepada wartawan saat ditemui di Siak, Kamis siang (7/2). Awal mula Badri memutuskan menanam cabai, banyak petani lain tak percaya dengannya. Namun berkat pengetahuan dari Sekolah Lapang BRG, dia menjadi tahu karekteristik tanah gambut. "Inti bertani itu tahu karekteristik tanah, kalau gambut misalnya ada yang perlu dilakukan. Namun jangan sampai keasamannya hilang, yang perlu itu keseimbangan," sebut Badri. Untuk menanam cabai di lahan gambut tidaklah mudah dan sembarangan. Butuh pengetahuan agar hasilnya bisa memuaskan. Hal penting yang dibutuhkan adalah mengetahui tingkat keasaman pada permukaannya. Keasaman itu perlu diturunkan dengan cara murah dan bahan mudah didapat. Salah satunya adalah pohon pisang. Hasil cacahan pohon disebar di lahan yang akan ditanam. Tingkat keasaman akan ketahuan, baik diukur dengan memakai alat&nbsp;maupun menanam tanaman lain. "Dulu saya tanam sawi, kalau sudah hijau berarti tingkat keasaman tidak tinggi lagi. Kalau daunnya masih kuning, berarti masih tinggi, kalau sawinya hijau, barulah bagus, lalu ditanam cabai. Inilah hasilnya, bisa dilihat," jelasnya. Kini, ratusan batang cabai di lahan Badri sudah berusia setahun. Dia menyebut sudah saatnya diganti dengan yang baru karena akan menyebabkan biaya lebih besar jika masih dipertahankan. Menurutnya, pohon cabai berumur setahun masih bisa berproduksi tapi hasilnya tentu saja tidak memuaskan. Apalagi saat musim kemarau. Sebab butuh disemprot ekstra agar buahnya tidak berulat atau mengering. "Kalau sekarang tinggal diganti karena tanah ini sudah teruji, asamnya sudah tidak tinggi. Hanya perlu membersihkan buah cabai yang jatuh ke tanah agar tak jadi bakteri," kata Badri. Sejak keberhasilannya bertanam cabai mulai tersiar, banyak petani yang berdatangan ke lahannya. Mereka ingin belajar bagaimana gambut bisa ditanam cabai tanpa harus membakar dulu. "Tanpa membakar, asamnya bisa dikurangi. Jangan sampai hilang karena kesuburannya juga akan ikut hilang," tuturnya. Badri menekankan tanaman holtikultura di gambut lebih menjanjikan daripada sawit&nbsp;maupun tanaman lainnya. Dia sudah membuktikan hal tersebut. Bahkan hasil dari cabai ini membuat dirinya sampai jalan-jalan ke Bangkok, Thailand. "Ini sangat menjanjikan, potensial. Sudah ada yang belajar, kalau dulu orang belum percaya karena mengganggap saya sebagai petani baru," tutupnya.

Sukses Tanam Cabai di Lahan Gambut, Badri Bisa Jalan-jalan ke Bangkok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lahan gambut

Berita Terkini