<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/lahan-bekas-tambang-1062392064.jpg" alt="Lahan bekas tambang di Desa Suci, Manyar. (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Lahan bekas tambang di Desa Suci, Manyar. (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPRD Gresik meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak hanya melakukan pemulihan lahan bekas tambang di Desa Suci, Manyar, saja. Legislatif meminta pemulihan dilakukan di lahan bekas tambang desa lainnya. Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mendesak agar DLH juga memperlakukan bekas tambang di desa-desa dengan perlakuan sama. Sebab, banyak bekas tambang di desa-desa yang status tanahnya sudah tanah kas desa (TKD). &ldquo;Kita ikuti saja, kalau dasarnya sudah TKD, banyak tambang sudah TKD. Kami minta diperlakukan sama dipulihkan dan dimanfaatkan,&rdquo; ujar Abdullah Hamdi, Rabu (18/6). Adapun lahan bekas tambang di Desa Suci, Manyar itu yang akan dipulihkan seluas 6,6 hektare (ha). Pada Februari lalu rencana itu sudah dimulai dengan penanaman pohon mangga dan tabebuya. &ldquo;Sebetulnya maksudnya bagus, untuk menghijaukan. Tapi, kenapa tidak mendorong perusahaan yang pernah menambang di sana untuk pemulihan,&rdquo; imbuhnya. Politisi PKB itu menyebut, Pemerintah bisa melakukan pemulihan apabila tambang dilakukan oleh masyarakat dan status tanahnya terbengkalai. Namun jika penambang adalah perusahaan, maka yang memiliki kewajiban reklamasi adalah perusahaan. "Tegak lurus saja dengan aturannya. Bahwa sesuai UU Minerba itu yang bertanggung jawab melakukan pemulihan adalah perusahaan. Maka pemerintah mendorong perusahaan untuk segera memulihkan, bukan mengambil alih pemulihan,&rdquo; jelasnya. Pihaknya khawatir langkah sembrono DLH itu dianggap celah bagi perusahaan tambang yang beroperasi di Gresik. Sehingga setelah mereka selesai menambang akan ditinggalkan begitu saja. &ldquo;Kalau DLH benar dengan langkah itu, tidak masalah kita ikuti. Kita mendesak DLH untuk memperhatikan eks tambang di desa-desa yang sudah TKD. Jumlahnya banyak,&rdquo; jelasnya. Terpisah, Sekretaris Desa Suci Miftah menjelaskan bahwa lahan bekas tambang di Desa Suci itu dulunya memang ditambang oleh masyarakat. Namun sekitar tahun 1980 masuk perusahaan yang menambang di sana. Malah menggunakan ledakan untuk penambangan. "Masih ingat saya, waktu itu saya masih SD. Penambangannya menggunakan ledakan," ujarnya. Sementara itu, Kepala DLH Gresik Sri Subaidah mengklaim lahan di Desa Suci merupakan bekas tambang rakyat. Pihaknya mengajukan untuk dilakukan pemulihan. &ldquo;Kami ajukan untuk pemulihan. Salah satu tugas pemerintah,&rdquo; ucapnya. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Wahyu Eka Setyawan mengatakan, kewajiban perusahaan melakukan reklamasi tertuang dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) nomor 3 tahun 2020.&nbsp;Dalam regulasi tersebut, kata Wahyu, diatur secara tegas bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). "Kalau lahan masuk IUP jadi dikuasi bukan dimiliki. Perusahaan hanya mengelola. Jika lahan sudah jadi tanah negara tetap tanggung jawab perusahaan untuk pemulihan,&rdquo; ujarnya. (son)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik melakukan pemulihan lahan bekas tambang di Desa Suci, Manyar, mendapatkan sorotan dari legislatif.

Lahan Bekas Tambang Direklamasi, DPRD Desak DLH Juga Perhatikan di Desa Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/lahan-bekas-tambang-3086134233.jpg" alt="ILUSTRASI Lahan bekas tambang di Gresik, Jawa Timur. (Galih Wicaksono/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Lahan bekas tambang di Gresik, Jawa Timur. (Galih Wicaksono/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Penanaman pohon yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik di lahan bekas tambang mendapat sorotan legislatif. Meski bertujuan baik, langkah yang diambil justru memicu penambang lain melakukan pembiaran eks tambang. DLH berencana melakukan pemulihan lahan seluas 6,6 hektare di lahan bekas tambang Desa Suci, Manyar. Rencana itu sudah dimulai pada Februari lalu dengan penanaman pohon mangga dan tabebuya. Lahan bekas tambang tersebut memiliki tebing-tebing curam yang berbatasan langsung dengan jalan penghubung GKB-Suci. "Sebetulnya maksudnya baik, untuk menghijaukan. Tapi kenapa tidak mendorong perusahaan yang pernah menambang di sana untuk pemulihan?" ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi. Di Kota Pudak tidak hanya satu dua tambang, melainkan banyak lokasi tambang batu kapur. "Tegak lurus saja dengan aturannya. Bahwa sesuai UU Minerba, yang bertanggung jawab melakukan pemulihan adalah perusahaan. Maka pemerintah mendorong perusahaan untuk segera memulihkan, bukan mengambil alih pemulihan," jelasnya. Pihaknya khawatir langkah sembrono DLH itu dianggap celah bagi perusahaan tambang yang beroperasi di Gresik. Setelah mereka selesai menambang, lahan akan ditinggalkan begitu saja. "Bisa saja jadi celah, kalau mereka habis menambang terus ditinggalkan, toh nanti dipulihkan sama DLH," katanya. Hal itu juga mendapat sorotan aktivis lingkungan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Wahyu Eka Setyawan mengatakan bahwa kewajiban perusahaan melakukan reklamasi tertuang dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) nomor 3 tahun 2020.&nbsp;Dalam regulasi tersebut, kata Wahyu, diatur secara tegas bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). "Kalau lahan masuk IUP, dikuasai bukan dimiliki. Perusahaan hanya mengelola. Jika lahan sudah jadi tanah negara, tetap tanggung jawab perusahaan untuk pemulihan," ujarnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sri Subaidah membenarkan bahwa rencana tersebut atas usulan dirinya. Lahan sudah dibersihkan dan ditanami pohon mangga dan tabebuya. "Betul kami yang mengusulkan. Tanah itu tanah kas desa," ucapnya.

DLH Gresik melakukan penanaman pohon di lahan bekas tambang, namun mendapat kritik dari legislatif dan aktivis lingkungan.

Pemulihan Lahan Eks Tambang oleh DLH Gresik Dinilai Sembrono, Malah 'Ngajarin' Penambang Lepas Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Design-Ibu-Kota.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibu kota baru rencananya akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Konsep yang diusung adalah Green City yang mengutamakan pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH).  Namun, untuk bisa memanfaatkan lahan dengan maksimal, Dosen Universitas Mulawarman Paulus Matius memberikan usulan untuk membangun ibu kota di lokasi bekas lahan tambang.  "Hutan-hutan yang masih baik sebaiknya dialokasikan untuk hutan dan tidak dibuka. Jadi yang dijadikan perkotaan atau bangunan itu daerah yang sudah gundul seperti bekas tambang, agar keberlangsungan ekosistem alam terjaga," terang dia di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (11/2).  Kawasan lahan untuk ibu kota baru saat ini diperluas menjadi 256 ribu hektar (Ha). Karena sebelumnya lahannya hanya sebesar 120 ribu Ha. Dengan begitu, pastinya akan ada lahan-lahan tambahan yang memiliki lahan bekas tambang dan bisa dimanfaatkan untuk mendirikan ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.  Selain itu, di wilayah Kalimantan Timur sendiri juga memiliki 15 ribu hingga 20 ribu jenis tumbuhan dan 4 ribu jenis pohon dengan 1.333 merupakan jenis endemik (langka).  "1.333 hanya ada di Kalimantan, tidak ada di wilayah lain di dunia. Kemudian, satwa liar ada ratusan jenis satwa liar. Dan menurut penelitian teman-teman saya, 80 persen satwa liar di Kalimantan Timur berada di wilayah IKN," ucapnya.  Pemerintah pun diharapkan untuk melakukan menginventarisasi (pencatatan) lokasi hutan yang terdampak akibat pembangunan ibu kota baru tersebut dan keterlibatan masyarakat lokal pun juga diperlukan dalam perancangan ibu kota.  "Sebelum dilakukan pembangunan inventarisir dulu hutan-hutan yang ada. Baik yang hutan, baik maupun hutan sekunder juga kawasan-kawasan yang sudah gundul. Juga inventarisir jenis keanekaragaman hayati yang ada disitu," tutup Paulus.

Lahan Bekas Tambang Diusulkan Jadi Lokasi Pembangunan Ibu Kota Baru

lahan bekas tambang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lahan bekas tambang

Berita Terkini

Lahan Bekas Tambang Direklamasi, DPRD Desak DLH Juga Perhatikan di Desa Lain

Pemulihan Lahan Eks Tambang oleh DLH Gresik Dinilai Sembrono, Malah 'Ngajarin' Penambang Lepas Tanggung Jawab

Lahan Bekas Tambang Diusulkan Jadi Lokasi Pembangunan Ibu Kota Baru

Download Aplikasi JawaPos.com