<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/75C23344-A7ED-448D-904F-70C36C87E198.jpeg" alt="Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari (kiri) melakukan tos dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali usai memberikan keterangan pers terkait pembebasan sanksi WADA di Jakarta, Senin (17/1/2022). (ANTARA/HO-Kemenpora)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari (kiri) melakukan tos dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali usai memberikan keterangan pers terkait pembebasan sanksi WADA di Jakarta, Senin (17/1/2022). (ANTARA/HO-Kemenpora)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - WADA pada Jumat resmi mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Sebelumnya LADI dinyatakan tidak patuh kepada kode etik Badan Anti-Doping Dunia tersebut.  "Menyusul persetujuan Komite Eksekutif, Badan Anti-Doping Dunia (WADA) telah mencabut, dengan segera, Badan Anti-Doping Nasional (NADO) Indonesia dan Thailand dari daftar anggota yang tidak patuh terhadap WADA Code," demikian pernyataan resmi WADA, dalam laman resminya, Jumat.  WADA menyatakan kedua negara telah memenuhi kewajiban mereka, dan oleh karena itu mencabut sanksi yang dijatuhkan.  Sebelumnya, WADA menjatuhkan sanksi kepada LADI pada 7 Oktober 2021 karena tidak patuh dalam pemberian sampel doping dengan tidak memenuhi ambang batas tes doping tahunan. Hukuman itu berlaku satu tahun.  Akibat sanksi tersebut, Indonesia dilarang mengibarkan bendera Merah Putih dalam kejuaraan single event dan multievent internasional.  Di antaranya ketika tim bulu tangkis putra tak bisa menyaksikan bendera nasional dikibarkan setelah berhasil meraih Piala Thomas pada 17 Oktober 2021.  Selain itu, Indonesia juga tidak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan internasional. Namun dengan pencabutan ini, Indonesia sudah mendapatkan kembali haknya untuk menggelar single event maupun multievent, termasuk ASEAN Para Games 2022 di Solo pada 20-31 Juli.  Sejak dijatuhi sanksi, Indonesia berupaya melengkapi persyaratan dari WADA, termasuk melakukan tes doping yang memenuhi ambang batas tahunan serta menyelesaikan masalah administrasi LADI.  Sehingga Indonesia bisa terbebas dari sanksi dalam kurun waktu kurang lebih empat bulan.  Saat ini masih ada dua negara yang masuk dalam daftar penerima sanksi WADA, yaitu Korea Utara dan Rusia.

WADA Resmi Cabut Sanksi Terhadap Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Indonesia-juara-1.jpg" alt="Thomas Cup 2020 (BWF)" width="100%">
<figcaption>Thomas Cup 2020 (BWF)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kamis malam waktu Montreal, Kanada (3/2), Lembaga Anti-Doping Dunia (WADA) resmi mencabut sanksi kepada Indonesia. Selain Indonesia, hukuman kepada Thailand juga dicabut.  Pencabutan hukuman dari WADA kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) tersebut membawa konsekuensi positif pada bagi Indonesia.  Perhari ini, Indonesia sudah berhak untuk menjadi tuan rumah ajang-ajang internasional. Selain itu, bendera negara, Merah Putih, juga sudah bisa dikibarkan pada panggung-panggung olahraga dunia.  Berdasarkan siaran resmi WADA, pencabutan sanksi kepada Indonesia dan Thailand didasarkan kepada voting yang dilakukan Komite Eksekutif WADA.  Atas rekomendasi Exco tersebut, maka WADA akhirnya menghilangkan status hukuman ketidakpatuhan Indonesia dan Thailand dalam menerapkan kode WADA.  Hukuman kepada Indonesia sendiri, jatuh pada 14 September 2021. WADA kemudian memberikan waktu agar Indonesia merespons surat pemberitahuan tersebut.  Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, Indonesia tidak mampu untuk memenuhi tuntutan WADA. Alhasil, pada 7 Oktober 2021, WADA menghukum LADI selama satu tahun masa tenggat.  Akibat hukuman tersebut, Indonesia tidak boleh mengibarkan Merah Putih dan menjadi tuan rumah kejuaraan internasional. Pukulan paling telak terjadi ketika Merah Putih terpaksa digantikan bendera PP PBSI di podium tertinggi Piala Thomas 2020.  Saat itu, tim Indonesia menjadi juara Piala Thomas 2020 di Ceres Arena, Aarhus, Denmark. Itu adalah gelar Piala Thomas pertama bagi Indonesia dalam 19 tahun terakhir.  Menurut WADA, Indonesia dihukum karena tidak patuh dalam menjalankan tes doping yang efektif, sesuai dengan Kode WADA 2021.  "Sanksi yang semula satu tahun, bisa selesai dalam waktu empat bulan. Ini upaya bersama. Kami mengurai benang kusut yang ada, yakni permasalah utama komunikasi, administrasi, dan teknis," kata Ketua Gugus Tugas yang juga Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com.  Permasalahan Indonesia dan Thailand memang sudah beres. Namun tidak demikian bagi Rusia dan Korea Utara. Kedua negara tersebut masih menjalani hukuman.

Resmi, Hukuman Indonesia Dicabut, Bendera Merah Putih Bisa Berkibar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/lobi_pembebasan.jpg" alt="SIMBOL PENGGANTI MERAH PUTIH: Bendara PBSI dikibarkan saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). (BADMINTON PHOTO)" width="100%">
<figcaption>SIMBOL PENGGANTI MERAH PUTIH: Bendara PBSI dikibarkan saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). (BADMINTON PHOTO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong Badan Anti-Doping Dunia (WADA) untuk meninjau ulang sanksi terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Ini agar bendera Merah Putih bisa kembali berkibar pada 2022.  Okto yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi tersebut juga akan terus mendorong LADI segera menyelesaikan kewajibannya sesuai tenggat waktu yang diberikan WADA. Hal tersebut agar peninjauan ulang terhadap sanksi dapat segera dilakukan.  “Kini, kami tengah mendorong WADA agar sanksi bisa direview. Ada beberapa poin yang perlu dikejar di awal 2022," ucap Okto dalam siaran pers NOC Indonesia.  "Yang paling penting, kita harus menggunakan template blueprint NADO (lembaga anti-doping nasional di setiap negara, Red) serta menyelesaikan tugas tahunan rutin yang dikerjakan seluruh NADO di dunia setiap tahun. Yakni TDP (rencana tes doping) 2022,” tambah Okto.  Gugus tugas dan LADI berencana menggelar rapat lanjutan secara virtual pada Senin pekan depan. Tujuannya adalah untuk membahas perkembangan dari akselerasi pembebasan sanksi. Termasuk juga menyelesaikan rencana tes doping pada tahun 2022.  “Saya ingin bulan ini ada peninjauan ulang. Pekerjaan rumah kita masih banyak, sehingga tidak ada waktu untuk menunda-nunda pekerjaan. Merah Putih harus segera berkibar lagi,” ucapnya.  Pada 7 Oktober 2021, WADA menjatuhkan sanksi terhadap LADI karena gagal memenuhi ambang batas pengujian doping.  Akibatnya, Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih dan menjadi tuan rumah event internasional dalam masa tenggat satu tahun.  Salah satu momen menyesakkan adalah ketika Merah Putih tidak berkibar pada ajang Piala Thomas 2020 yang berlangsung di Denmark tahun lalu. Padahal, untuk kali pertama sejak 19 tahun, tim Indonesia kembali menjadi juara ajang bulu tangkis beregu putra paling elite di dunia itu.  Indonesia akan menghadapi kalender olahraga yang padat pada 2022. Yakni SEA Games (12-23 Mei), Islamic Solidarity Games (9-18 Agustus), Asian Games (10-25 September), dan Asian Youth Games (20-28 Desember).  Tak hanya itu, sanksi LADI juga harus segera ditangguhkan apabila Indonesia ingin menjadi tuan rumah ASEAN Para Games. Indonesia bisa menggantikan Vietnam yang hanya akan menggelar SEA Games pada Mei mendatang.

Banyak Ajang Penting, Merah Putih Harus Kembali Berkibar pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/63077_82142_Raja-Sapta-Okto-iess.jpg" alt="Raja Sapta Okto saat menggelar soft launching Tour de Indonesia" width="100%">
<figcaption>Raja Sapta Okto saat menggelar soft launching Tour de Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari optimistis sanksi Badan Anti-Doping Dunia (WADA) terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) bisa dicabut secepatnya pada Maret 2022.  Hal itu disampaikan Oktohari setelah menemui Direktur Umum Regional Anti-Doping ASEAN (SEARADO) Gobinathan Nair di Singapura, Rabu.  Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan progres Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang tertunda (pending matters), termasuk hasil pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal WADA Olivier Niggli dan Direktur Regional Anti-Doping Eropa dan Relasi Federasi Internasional Sébastien Gillot di Lausanne, Swiss, awal Desember.  Okto, sapaan Raja Sapta, mengatakan respons Gobi sangat positif terhadap progres yang telah diselesaikan LADI.  Namun masih ada pekerjaan rumah lain yang harus dituntaskan demi status compliance (patuh) dari WADA.  “Tentu masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan LADI''.  ''Tapi, dengan progres saat ini kami sangat optimistis triwulan awal sanksi WADA untuk LADI bisa ditangguhkan. Kami tengah berusaha memperjuangkannya, apalagi agenda olahraga 2022 sangat padat,” kata Okto dalam rilis pers KOI, Jumat.  Indonesia akan menghadapi kalender olahraga 2022 yang padat, yakni SEA Games (12-23 Mei), Islamic Solidarity Games (9-18 Agustus), Asian Games (10-25 September), dan Asian Youth Games (20-28 Desember).  Selain itu, ada pula kejuaraan single event, seperti FIBA Asia Cup 2022 (12-24 Juli), IFSC Climbing World Cup (24-26 September), IESF 14th Esports World Championships 2022 (20-27 November) serta rangkaian turnamen bulu tangkis.  Sanksi LADI juga harus segera ditangguhkan apabila Indonesia ingin menjadi tuan rumah ASEAN Para Games menggantikan Vietnam yang hanya akan menggelar SEA Games pada Mei tahun depan.  “Presiden NPC Indonesia (Senny Marbun) juga sudah menelepon saya. Beliau meminta langsung agar sanksi LADI bisa segera ditangguhkan, sehingga Indonesia bisa menyelenggarakan ASEAN Para Games.''  ''Vietnam juga mundur sehingga kasihan atlet-atlet disabilitas kita jika tidak ada event dua penyelenggaraan beruntun,” tutup Okto.

Sanksi WADA Bisa Dicabut Paling Cepat Maret 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/rajasapta.jpeg" alt="Ketum PB ISSI Raja Sapta Oktohari" width="100%">
<figcaption>Ketum PB ISSI Raja Sapta Oktohari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Tim Akselerasi Pencabutan Sanksi World Anti-Doping Agency (WADA) Raja Sapta Oktohari menyampaikan, sanksi terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan WADA kepada negara lain. Adapun, negara yang terkena sanksi selain Indonesia adalah Rusia, Korea Utara atau Thailand.  Menurutnya, sanksi WADA kepada Indonesia meliputi tiga bagian. Pertama adalah persoalan komunikasi, kedua administrasi dan ketiga permasalahan teknis.  Saat ini proses pencabutan sanksi pun berjalan dengan baik.  “Dari tiga hal tersebut, komunikasi selesaikan dengan baik, administrasi semua on progress diselesaikan dari teman-teman LADI dan masalah teknis sendiri, semua testing alhamdulillah sudah bisa selesai. Hanya saja, kemarin kurang lima (sampel doping). Itupun karena atlet yang mau dites masih berada di luar negeri,” ungkapnya dalam telekonferensi pers dikutip, Selasa (14/12).  “Tetapi semua kita sampaikan kepada WADA, dan WADA bisa mengerti. Kabar baiknya adalah dengan semua percepatan itu WADA menyatakan apresiasi dan mereka menyatakan akan meninjau ulang sanksi yang dijatuhkan kepada Indonesia,” sambung dia.  Oktohari juga mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal WADA Olivier Niggli, ia melaporkan bahwa Indonesia akan melakukan banyak event olahraga. Dengan demikian, event yang disampaikan sebelum sanksi dijatuhkan itu tidak akan ada kendala dan tetap bisa dilaksanakan.  Di samping itu, Oktohari menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun kembali LADI yang independen dan profesional.  “LADI kami sampaikan kepada WADA, bahwa komitmen dari pemerintah Indonesia we are not fixing a broken car, tapi we are building formula one. Jadi kita bukan ingin memperbaiki mobil rusak, tapi kita sedang membangun mobil yang mampu bersaing di ajang internasional," jelas Okto.  Hal tersebut kemudian disambut baik oleh WADA. Bahkan, melihat keseriusan Indonesia tersebut, Indonesia yang saat ini disupervisi oleh JADA (lembaga anti doping Jepang) kedepan bisa menjadi supervisor bagi negara-negara di sekitarnya terkait doping.  “Jadi ke depan tidak menutup kemungkinan dengan LADI yang profesional, modern, akuntabel, independen bisa menyandang tugas menjadi supervisor apabila ada yang terjadi dalam regional kita,” pungkasnya.

3 Poin Sanksi WADA Terhadap LADI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/MENPORA-ZAINUDDIN-AMALI2.jpg" alt="Menpora Zainudin Amali/Istimewa" width="100%">
<figcaption>Menpora Zainudin Amali/Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengungkapkan perkembangan sanksi yang dijatuhkan World Anti-Doping Agency (WADA) terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Berdasarkan laporan Gugus Tugas atau Tim Akselerasi Pencabutan Sanksi, WADA sudah menujukkan ke arah yang positif.  “Saya mendapatkan informasi tentang perkembangannya ke arah progres yang positif. Bahkan, benar-benar terjadi percepatan atau akselerasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh tim LADI, unsur pemerintah terhadap pemenuhan complaints sebagaimana yang dipersyaratkan oleh WADA terhadap LADI,” ujar Amali dalam telekonferensi pers dikutip, Selasa (14/12).  Dia menuturkan, ssebelumnya Ketua Tim Akselerasi Pencabutan Sanksi WADA, Raja Sapta Oktohari sudah melakukan pertemuan dengan WADA dan organisasi-organisasi terkait. Hasilnya, upaya-upaya pemerintah, LADI, dan tim akselerasi mendapat pujian dari WADA.  “Progresnya sangat bagus dan sangat cepat bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang mendapatkan sanksi yang sama. Indonesia dianggap sudah lebih maju dan cepat,” ujarnya.  Menurut Amali, hal itu di karenakan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada. Meski demikian, dalam hal ini posisi pemerintah hanya memfasilitasi saja karena komunikasi hanya bisa dilakukan oleh tim akselerasi dan LADI kepada WADA.  “Pemerintah memfasilitasi, karena LADI ini adalah satu lembaga yang independen, yang walaupun secara formalnya baru kita kuatkan dalam undang-undang tentang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional,” jelasnya.  Sementara itu, Raja Sapta Oktohari juga mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal WADA Olivier Niggli saat bertemu dirinya beberapa waktu lalu memberikan respons positif dan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan sanksi WADA tersebut.  “WADA memberikan respon yang sangat positif dan memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang betul-betul serius, terutama pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas dan teman-teman dari LADI yang sangat serius mengntisipasi dan melakukakan semua percepatan dan proses yang dilakukan untuk menyelesaikan sanksi yang dijatuhkan oleh WADA tersebut,” tandas dia.

Menpora Ungkap Sanksi yang Dikenakan WADA Bergerak ke Arah Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/lobi_pembebasan.jpg" alt="SIMBOL PENGGANTI MERAH PUTIH: Bendara PBSI dikibarkan saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). (BADMINTON PHOTO)" width="100%">
<figcaption>SIMBOL PENGGANTI MERAH PUTIH: Bendara PBSI dikibarkan saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). (BADMINTON PHOTO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Komisi X DPR telah memanggil Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Senin (8/11). Dalam rapat tersebut, LADI menjelaskan insiden bendera di Piala Thomas dan kronologi sanksi dari WADA.  Wakil Ketua LADI Rheza Maulana menjelaskan, dari hasil rapat itu, Komisi X DPR memberikan respons yang baik. Mereka mendukung upaya-upaya LADI agar segera terbebas dari sanksi.  ’’Mendukung dari segi regulasi diperkuat. Mulai operasional yang independen hingga anggaran yang sesuai tupoksi. Sehingga tidak menghambat proses operasional kami yang dipantau WADA,’’ jelas Rheza.  Dia menyatakan bahwa hal yang menimpa LADI itu akan menjadi bahasan prioritas. Mereka ingin kasus tersebut menjadi pelajaran yang berharga dan jangan sampai terulang.  ’’Komisi X DPR siap memfasilitasi proses yang kami butuhkan agar LADI semakin maju. Baik dari segi anggaran maupun pertemuan dengan para stakeholder,’’ imbuhnya.  Saat ini LADI sedang fokus menggelar testing in competition dalam peparnas di Papua. Jumlah sampel yang diambil sekitar 200 orang selama seminggu ke depan.  Pengambilan sampel tersebut dilakukan di bawah supervisi dari JADA (Japan Antidoping Agency). Setelah peparnas selesai, LADI akan melanjutkan mengejar out of competition testing 2021 yang belum terlaksana pada kuartal ketiga dan keempat.  ’’Saat semua tercapai nanti, LADI mengajukan evaluasi ulang terhadap status non-compliance LADI terhadap WADA. Semoga semua segera selesai,’’ ujarnya.

DPR Panggil LADI untuk Jelaskan Insiden Tak Berkibarnya Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JOKOWI-PON2.jpg" alt="Presiden Jokowi saat membuka PON XX di Papua (foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat membuka PON XX di Papua (foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggail Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali terkait sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA).  Bey mengatakan, Presiden Jokowi meminta dilakukan evaluasi dan investigasi terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) terkait pemberian sanksi WADA ini.  "Dalam rapat tersebut Bapak Presiden minta dilakukan evaluasi internal dan investigasi secara menyeluruh, reformasi LADI secara total," ujar Bey kepada wartawan, Sabtu (23/10).  Menurut Bey, Menpora Zainuddin Amali juga diminta untuk memperbaiki komunikasi dengan WADA terkait adanya sanksi tersebut. "Menpora segara perbaiki komunikasi dengan WADA," katanya.  Diketahui, LADI mendapat sanksi WADA karena dianggap tidak patuh menaati aturan dan program anti-doping yang efektif pada 7 Oktober 2021. Akibatnya sejumlah hak Indonesia di olahraga internasional ditangguhkan.  Di antaranya hak LADI masuk dalam kepengurusan WADA, larangan bendera negara berkibar di ajang regional, kontinental hingga kejuaraan dunia atau event yang dimiliki organisasi major event selain di Olimpiade dan Paralimpiade. Selain itu Indonesia juga dilarang menjadi tuan rumah event olahraga internasional untuk satu tahun ke depan.

Jokowi Minta LADI Dievaluasi Total Karena Dapat Sanksi dari WADA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/lobi_pembebasan.jpg" alt="SIMBOL PENGGANTI MERAH PUTIH: Bendara PBSI dikibarkan saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). (BADMINTON PHOTO)" width="100%">
<figcaption>SIMBOL PENGGANTI MERAH PUTIH: Bendara PBSI dikibarkan saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). (BADMINTON PHOTO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) terus berupaya agar Indonesia terbebas dari sanksi WADA.  Mereka juga menerima saran dari Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) Djoko Pekik Irianto. Dia menyarankan agar LADI menjalin komunikasi intens dengan WADA. Bahkan jika perlu, datang ke kantornya di Montreal, Kanada.  Wakil Ketua LADI Rheza Maulana menerima saran tersebut. Sebab, dengan datang langsung ke sana, mereka bisa lebih jelas menyibak kesalahpahaman dan masalah-masalah yang terjadi sebelumnya. Tetapi, mereka harus mempersiapkan diri dengan baik.  ”Kami masih mengumpulkan data-data tentang masalah internal. Sehingga nanti sudah jelas apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, dan solusinya seperti apa,” kata Rheza kepada Jawa Pos kemarin.  Dengan persiapan yang jelas, Rheza berharap semua bisa diselesaikan dalam sekali jalan. ”Kami menargetkan bulan ini bisa ke Kanada,’’ lanjutnya.  Rheza membantah bahwa kinerja LADI terganggu karena anggaran yang kecil. ”Kami sangat didukung oleh pemerintah. Mereka sangat peduli dengan proses antidoping di Indonesia dan pelaksanaannya,’’ tegas Rheza.  Pada 2020, LADI mendapat anggaran Rp 7,5 miliar. Jumlah tersebut naik dari sebelumnya yang hanya Rp 1,5 miliar. Namun, Rheza enggan menyebutkan perincian anggaran yang mereka dapat tahun ini.  ”Bisa dikatakan (anggaran 2020) itu betul. Tapi dalam aktualisasinya, kami masih menyortir mana yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agar tidak menyalahi prosedur,’’ ujarnya.  Soal komunikasi dengan WADA, Rheza mengungkapkan bahwa pihaknya intens berbicara setiap hari dan memaparkan perkembangan-perkembangan yang dilakukan. ”Progres harian kami laporkan. Ini agar mereka (WADA) tahu kami sangat serius tentang program antidoping di Indonesia,’’ imbuh Rheza.

Dapat Rp 7,5 M, LADI Bantah Anggaran Mereka Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/ari-baskoro.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PRESTASI gemilang telah diraih tim Piala Thomas Indonesia. Ceres Arena, Aarhus, Denmark, menjadi saksi kedigdayaan putra-putra terbaik bangsa merengkuh kembali lambang supremasi bulu tangkis pria. Melibas Tiongkok 3-0 tanpa balas bukan hanya prestasi. Tapi juga prestise luar biasa bisa menekuk lawan paling gigih. Rakyat Indonesia sangat berbangga menyaksikan para pahlawan olahraga mengangkat piala yang sudah dinantikan selama 19 tahun. Namun, sayang sekali, raihan prestasi itu terasa tidak lengkap. Kumandang Indonesia Raya terasa ”hambar” tanpa disertai bendera Merah Putih yang berkibar.  Badan Antidoping Dunia (WADA) yang dibentuk atas prakarsa Komite Olimpiade Internasional (IOC) benar-benar merealisasikan ancamannya. Indonesia dinilai tidak patuh terhadap regulasi program uji tes doping. Salah satu konsekuensi dari sanksi WADA adalah hak Indonesia untuk menempatkan wakilnya di IOC dicabut.  Lembaga Antidoping Indonesia (LADI), sebagai pihak terkait, harus segera mampu memenuhi standar tertentu yang telah diterapkan WADA. Bila tidak, banyak event olahraga di tanah air yang akan terkena dampak oleh keputusan WADA. Poin penting yang menjadi peringatan WADA adalah ”keterlambatan” pengiriman sampel tes doping sekitar 700 atlet yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Masih ada beberapa poin terkait program tes antidoping lainnya yang belum bisa dipenuhi LADI.  Doping merupakan suatu formula yang sering ”disalahgunakan” para atlet untuk meningkatkan performa mereka. Zat itu dilarang penggunaannya dalam olahraga. Secara medis juga tidak terkait dengan indikasinya untuk penyakit tertentu. Menurut IOC, penggunaan zat tersebut dapat mengancam kesehatan. Ada hal yang lebih penting lagi, prestasi atlet harus dicapai dengan cara yang ”bersih” (bebas doping!). Dengan konsep kesamaan kesempatan bagi semua atlet, raihan prestasi dengan cara yang ”curang” harus dihindari.  Cerita panjang tentang ”keakraban” seorang atlet dengan doping relatif sering menghiasi berita. Masih ingatkah Anda pada Ben Johnson? Sprinter Kanada tersebut dijuluki sebagai manusia tercepat di dunia. Catatan waktunya hanya 9,79 detik untuk 100 meter putra pada Olimpiade musim panas tahun 1987 di Seoul, Korea Selatan. Olympic Doping Control Center menemukan kandungan stanozolol dalam tes doping pada urinenya. Tak ayal, medali emas yang dia dapatkan harus dikembalikan. Dia didiskualifikasi beberapa waktu kemudian. Stanozolol merupakan hormon golongan steroid yang tidak asing lagi penggunaannya di kalangan atlet.  Ada juga kasus skandal doping Lance Armstrong. Cyclist berkebangsaan Amerika Serikat tersebut memenangi tujuh kali berturut-turut Tour de France pada 1999 hingga 2005. Badan Antidoping Amerika Serikat (USADA) mengumumkan keputusan mencabut semua gelar itu. Union Cycliste Internationale (UCI) memperkuat putusan USADA tersebut. Armstrong akhirnya mengakui bahwa dirinya menggunakan erythropoietin (EPO), transfusi darah, testosteron, dan hormon pertumbuhan.  Di dunia tenis ada nama Maria Sharapova yang sempat lima kali memenangi grand slam. Sayang sekali, prestasinya yang moncer luntur begitu saja. Pada Australia Open 2016 atlet putri terkaya nomor tujuh di dunia pada 2019 tersebut positif menggunakan meldonium. Akibatnya, Federasi Tenis Internasional (ITF) menjatuhkan sanksi larangan bermain selama dua tahun.  Zat-Zat Berkategori Doping  Pengambilan sampel urine sebagai sarana tes doping tidak dilakukan pada semua atlet. Pada umumnya hanya dilakukan pada atlet perorangan yang meraih medali emas. Untuk olahraga beregu, pemeriksaan doping dilakukan secara acak. Itu dilakukan pada setiap nomor dan cabang olahraga yang dipertandingkan.  Pengetahuan tentang zat-zat tertentu yang bisa dikategorikan sebagai doping seharusnya dipahami para atlet. Bisa jadi dalam makanan atau minuman yang mereka konsumsi terkandung zat-zat terlarang. Suplemen dan obat-obatan yang sering digunakan atlet juga perlu diwaspadai.  Pertama, hormon steroid. Salah satu cabang olahraga yang diduga paling sering menggunakan doping jenis ini adalah binaraga. Badan kekar berotot bisa didapatkan secara instan dengan bantuan zat anabolik. Obat yang termasuk dalam golongan hormon steroid tersebut saat ini mudah diperoleh melalui media sosial. Senyawa itu sebenarnya secara alami diproduksi dalam tubuh. Misalnya hormon testosteron pada pria (steroid androgen). Dalam bentuk sintetis, digunakan sebagai obat antiradang. Oleh karena itu, penggunaannya sangat luas untuk berbagai keperluan medis. Steroid anabolik mempunyai efek yang mirip dengan testosteron. Dalam dosis tinggi, beberapa kali lipat yang digunakan untuk indikasi medis, dapat meningkatkan pembentukan otot. Namun sebaliknya, bisa menimbulkan berbagai efek samping yang dapat membahayakan kesehatan. Stanozolol yang digunakan Ben Johnson adalah salah satu contoh steroid anabolik-androgenik ini.  Kedua, meldonium. Obat ini diindikasikan sebagai obat antiiskemik yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah. Otak dan jantung merupakan dua organ sasaran utama yang terpengaruh. Kemampuan kerja jantung dapat meningkat. Menurut hasil riset, senyawa ini dapat meningkatkan performa ketahanan atlet, antistres, dan memicu aktivitas sistem saraf pusat. Sejak awal Januari 2016 WADA melarang penggunaan obat itu pada atlet dan dikategorikan sebagai doping.  Ketiga, erythropoietin. Senyawa ini merupakan hormon yang lazim digunakan untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Hemoglobin, secara faali, bertugas membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Dengan meningkatnya ketersediaan oksigen pada jaringan otot, performa dan stamina atlet dapat meningkat pula. Cara ”doping darah” seperti ini dilarang oleh IOC dan organisasi olahraga lainnya.  Masih ada beberapa senyawa lainnya yang digunakan untuk meningkatkan performa atlet. Human growth hormon (somatotropin) juga dapat merangsang produksi sel-sel tulang rawan dan pertumbuhan otot. Diuretik biasanya digunakan untuk menurunkan berat badan agar syarat timbangan dapat terpenuhi, misalnya pada atlet tinju. Obat itu juga dapat menutupi keberadaan zat terlarang lain dalam tubuh atlet. Obat yang termasuk golongan ”penyekat beta” biasanya digunakan atlet panahan atau menembak karena dapat mengurangi tremor.  Seorang juara tak pernah berhenti berusaha. Dan orang yang berhenti berusaha tak akan pernah menjadi pemenang. Namun, menggunakan doping untuk menjadi pemenang bukanlah jalan yang sportif. (*)  <hr />  *) ARI BASKORO, Staf pengajar padaProgram Studi Magister Ilmu Kesehatan Olahraga Unair

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LADI

Berita Terkini