<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/15/aa0a5975-2c5a-42b5-b442-8960088d486b-559217410.jpg" alt="Ilustrasi logo Halal. (RianAlfianto/JawaPos.com) " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Halal. (RianAlfianto/JawaPos.com) </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni&rsquo;am Sholeh, mengajak masyarakat untuk tidak membeli produk yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya. Seruan ini disampaikan menyusul kabar adanya kesepakatan dagang antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang salah satu poinnya menyebut produk AS masuk ke Indonesia tidak perlu sertifikasi halal. &ldquo;Hindari produk pangan yang tidak halal serta yang tidak jelas kehalalannya, termasuk jika produk AS yang tidak patuh pada aturan halal,&rdquo; kata Prof Ni&rsquo;am dalam keterangannya, Minggu (22/2). Prof Ni&rsquo;am menegaskan, kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan/atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia tidak dapat dinegosiasikan, termasuk oleh pemerintah AS. &ldquo;Undang-undang kita mengatur jaminan produk halal. Setiap produk yang masuk, beredar, dan/atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal,&rdquo; tegas Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat tersebut. Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan, aturan jaminan produk halal merupakan implementasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak beragama yang dijamin secara konstitusional. Menurutnya, dalam fikih muamalah, prinsip jual beli tidak bergantung pada siapa mitra dagangnya, melainkan pada aturan yang disepakati. Indonesia memang dapat melakukan perdagangan dengan negara mana pun, termasuk AS, selama dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, dan tanpa tekanan politik. &ldquo;Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim dan setiap Muslim terikat pada kehalalan produk. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal,&rdquo; ujarnya. Ketua Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam (PUSFAHIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan, aturan ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap konsumsi masyarakat dalam kerangka hak asasi manusia. Prof Ni&rsquo;am juga mengungkapkan, dalam kunjungannya ke sejumlah negara bagian di AS untuk kerja sama dengan lembaga halal, ia melihat sistem sertifikasi halal juga telah diakui di Negeri Paman Sam tersebut. &ldquo;Kalau Amerika berbicara soal hak asasi manusia, maka sertifikasi halal adalah bagian dari implementasi penghormatan terhadap hak asasi paling mendasar, yakni hak beragama,&rdquo; ungkapnya. Ia menegaskan, konsumsi halal adalah kewajiban agama yang tidak bisa dinegosiasikan. &ldquo;Tidak bisa dibarter dengan harga. Diberi gratis pun, jika tidak halal, maka tidak boleh dikonsumsi,&rdquo; tuturnya. Meski demikian, Prof Ni&rsquo;am membuka ruang kompromi dalam aspek teknis, seperti penyederhanaan administrasi, transparansi pelaporan, serta efisiensi biaya dan waktu pengurusan. Namun, aspek substansi kehalalan, menurutnya, tidak boleh dikompromikan. &ldquo;Hal-hal administratif bisa disederhanakan. Tetapi jangan sampai mengorbankan hal yang fundamental hanya demi keuntungan finansial, sehingga hak dasar masyarakat Indonesia tercabut,&rdquo; pungkasnya. Kesepakatan Dagang Indonesia&ndash;AS Sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan memberlakukan persyaratan pelabelan maupun sertifikasi halal terhadap produk nonhalal yang beredar di dalam negeri. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen terbaru dalam pengaturan perdagangan dan standar produk. Artinya, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor produk nonhalal tidak diwajibkan mengurus sertifikasi halal sebagaimana berlaku bagi produk yang dipasarkan atau diklaim sebagai halal. Dengan demikian, kewajiban sertifikasi dan pelabelan hanya diterapkan pada produk yang memang dipasarkan sebagai produk halal. Ketentuan tersebut tertuang dalam kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS. Dalam dokumen itu disebutkan, &ldquo;Dengan tujuan memfasilitasi ekspor Amerika Serikat atas kosmetik, perangkat medis, dan barang manufaktur lainnya yang saat ini mungkin diwajibkan memiliki sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk AS dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal.&rdquo; Indonesia juga akan mengizinkan setiap lembaga sertifikasi halal AS yang diakui oleh otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk apa pun sebagai halal untuk diimpor ke Indonesia tanpa persyaratan atau pembatasan tambahan. Selain itu, pemerintah akan menyederhanakan proses pengakuan lembaga sertifikasi halal AS serta mempercepat proses persetujuan. Indonesia juga membebaskan kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut barang manufaktur dari persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal, kecuali untuk kontainer yang digunakan mengangkut makanan dan minuman, kosmetik, serta produk farmasi. &nbsp;

MUI ingatkan konsumsi produk halal wajib di Indonesia. Produk AS tidak wajib label halal, hati-hati produk yang tidak jelas kehalalannya

Produk AS Tidak Wajib Label Halal di Indonesia, MUI Tegaskan Waspada

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/1730524610470-1794598807.jpg" alt="Kepala BPJPH Haikal Hassan (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH Haikal Hassan (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan atau yang akrab disapa Babe Haikal, menegaskan bahwa sertifikasi halal kini bukan lagi sekadar kewajiban keagamaan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, halal telah bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup global. Saat mengunjungi kantor JawaPos di Jakarta, Babe Haikal meluruskan miskonsepsi yang selama ini beredar di masyarakat. Menurutnya, pemindahan BPJPH menjadi lembaga tersendiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah langkah jenius untuk mendongkrak posisi ekonomi Indonesia di mata dunia. "Miskonsepsinya adalah orang masih menyangka urusan halal itu murni urusan agama saja. Tidak bisa. Halal itu gaya hidup (lifestyle)," ujar Babe Haikal di kantor JawaPos, Rabu (11/2). Babe Haikal menjelaskan, banyak negara maju telah lama menyadari potensi besar industri halal. Ia mencontohkan bagaimana produk China bisa mendominasi pasar Arab Saudi karena kejelian mereka mencantumkan logo halal. "China dulu mungkin belum terlihat, tapi tahun 2000-an saat kita pergi haji ke Mekah atau Madinah, semua produk itu Made in China. Makanan, produk, sajadah, sorban, gamis, sepatu, semuanya. Kenapa? Karena mereka diterima 100% di Arab Saudi yang paling ketat urusan halalnya lantaran mereka menaruh logo halal di semua produknya. Itu namanya ekonomi halal," terangnya. Tak hanya di Asia, tren ini juga merambah Eropa dan Korea. Di sana, label halal dianggap sebagai standar kebersihan ganda (double clean) dan makanan kelas atas (elite food). "Orang-orang Eropa mau halal karena menurut mereka halal is elite food. Di Korea, anak-anak K-Pop memilih halal karena menurut mereka halal itu double clean. Kalau Cina, mereka menganggap halal adalah mesin pertumbuhan ekonomi (engine of growth)," jelasnya. "Siapa pun yang ke China sekarang pasti kaget karena restoran-restorannya sudah berlogo halal. Pariwisata halal (halal tourism) nomor satu selain Malaysia itu ada di China dan Hong Kong," sambungnya 1,3 Juta Sertifikat Halal Gratis untuk UMKM Tahun ini, kata Babe Haikal, Pemerintah menyediakan kuota Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI bagi 1.350.000 pengusaha UMKM. Hal ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi masyarakat atas ketersediaan produk halal. Selain itu juga sebagai bentuk kemudahan bagi UMK dalam melaksanakan sertifikasi halal produknya, sehingga agar semakin berdaya saing dan kompetitif di pasaran, baik domestik maupun global. "Alhamdulillah, mulai hari ini pegiat usaha mikro dan kecil sudah bisa kembali mendaftar produknya untuk disertifikasi halal secara gratis menggunakan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis yang kami siapkan tahun ini. Bagi UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal self declare, silakan bersegera untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.

Kepala BPJPH Babe Haikal tegaskan sertifikasi halal jadi strategi ekonomi dan gaya hidup global. Simak cara daftar sertifikat halal.

Babe Haikal Bongkar Rahasia Sertifikasi Halal: Bukan Cuma Urusan Agama, tapi Strategi Ekonomi Global!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/dEySdwe7SJxWva56SAJ2Sy7Mh0S4Sz3F6jCXkM4f-1-2311542888.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan memaparkan kebijakan sertifikasi halal di Cibubur, Kota Bekasi (6/10). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan memaparkan kebijakan sertifikasi halal di Cibubur, Kota Bekasi (6/10). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kebijakan wajib halal akan berlaku efektif mulai 18 Oktober 2026. Jika masih ada produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan yang tidak mencantumkan label halal, maka akan masuk kategori ilegal. Ketentuan wajib halal itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan di Cibubur, Kota Bekasi (6/10). "Tahun depan wajib halal. Kalau tidak halal ya ilegal," terangnya. Haikal menegaskan bahwa aturan tersebut adalah amanah Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang harus dipatuhi semua pihak. Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu mengatakan aturan wajib halal tersebut meliputi produk makanan, minuman, obat-obatan, produk kosmetik, dan sejenisnya. "Termasuk skin care, odol, sampo, itu wajib halal," jelasnya. Khusus untuk makanan dan minuman, sejatinya aturan wajib halal sudah berlaku sejak Oktober 2024 yang lalu. Tetapi karena masih banyak yang belum sertifikasi halal, Pemerintah menetapkan untuk diperpanjang sampai Oktober 2026. Yang banyak belum sertifikat halal diantaranya adalah pelaku UMKM. Haikal mengatakan, untuk tahun depan sudah tidak ada perpanjangan lagi. "Aturannya sudah fix," tegas dia. Untuk itu dia berharap pelaku usaha untuk mentaati aturan tersebut. Sedangkan bagi pelaku UMKM tidak perlu khawatir. Karena ada program sertifikasi halal gratis. Dia berharap pelaku UMKM seperti warung Tegal (warteg), soto ayam, pecel lele, soto Betawi, dan sejenisnya untuk segera memproses sertifikasi halal. Setahun terakhir sudah ada 700 lebih gerai warteg yang mendapatkan sertifikat halal. Haikal mengingatkan sertifikasi halal itu sangat bermanfaat bagi pemilik usaha warung. Dia mencontohkan warung ayam goreng di Solo yang sempat bermasalah gara-gara label halal, masih tutup sampai sekarang. "Bayangkan omset yang seharusnya mereka dapat. Bayangkan pekerja yang sehari-hari menggantungkan rezeki di sana," tandasnya. Babe Haikal menegaskan sertifikasi halal untuk pelaku UMKM semata-mata untuk melindungi pelaku usaha. Karena restoran asing yang masuk ke Indonesia sudah dilengkapi sertifikasi halal. Jika pelaku UMKM tidak ikut sertifikasi halal, dikhawatirkan tidak ada yang membeli lagi di kemudian hari. Dia juga menegaskan sertifikasi halal bukan lagi urusan agama Islam. Tetapi sudah merambah urusan kebersihan, keamanan, dan kualitas. Dia mencontohkan banyak pemilik usaha rumah makan di Bali yang gembira setelah dapat sertifikat halal. Karena pengunjung semakin ramai, khususnya wisatawan dari Timur Tengah. Haikal menambahkan, saat wajib halal berlaku efektif Oktober 2026 nanti, produk non halal tetap boleh dijual. Dengan catatan wajib mencantumkan keterangan non halal. Seperti keterangan mengandung babi, alkohol, atau kandungan non halal lainnya. "Indonesia ini negara Pancasila," tandasnya.&nbsp;

Kebijakan wajib halal mulai berlaku 18 Oktober 2026. Produk tanpa label halal akan dianggap ilegal, termasuk makanan dan kosmetik.

Wajib Halal Berlaku Oktober 2026, Jika Tidak Cantumkan Label Halal Masuk Kategori Produk Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/ketua-pbnu-1610211830.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di sela syawalan dengan media di Jakarta (22/4). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di sela syawalan dengan media di Jakarta (22/4). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Temuan tujuh produk makanan berlabel halal, namun mengandung unsur babi mendapatkan respons serius dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Dia mengatakan temuan tersebut harus diusut tuntas. Sampai dengan mengecek siapa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terlibat. Kepentingan umat Islam selaku konsumen, tidak boleh dirugikan.&nbsp; Sorotan tersebut disampaikan Gus Yahya di sela syawalan bersama media di kantornya pada Selasa (22/4). Dia mempertanyakan kenapa bisa produk halal, tapi masih mengandung unsur babi. "Yang mengesahkan halal siapa, yang menerbitkan sertifikat halal siapa," katanya. Gus Yahya mengatakan harus ada review atau pemeriksaan lebih dalam soal kasus tersebut.&nbsp; "Harus dicari siapa yang salah," katanya. Dia lantas menuturkan alur proses sertifikasi halal. Setelah pendaftaran, dilakukan pemeriksaan oleh LPH. Bahkan PBNU sendiri juga memiliki LPH yang bekerjasama dengan lembaga lain untuk penyediaan laboratorium.&nbsp; Gus Yahya menjelaskan pemeriksaan halal oleh LPH harus detail. Tidak hanya memeriksa kandungan makanan di laboratorium saja. Tetapi juga sampai turun langsung melihat proses pengolahannya di dapur atau pabrik. "Semoga LPH NU tidak terlihat," tuturnya.&nbsp; Di sisi lain jika temuan makanan berlabel halal namun mengandung babi itu temuan masyarakat, berarti monitoring di tingkat bawah sudah berjalan. Sehingga tinggal pemerintah selaku regulator dan pengawas resmi, melakukan tugasnya dengan baik.&nbsp; Tujuh produk yang mengandung zat babi tetapi bersertifikat halal itu adalah Corniche Fluffy Jelly (Filipina) dengan sertifikat halal BPJPH ID004100000229550422. Kemudian Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy (Filipina) dengan sertifikat halal BPJPH ID004100000229550422.&nbsp; Produk berikutnya adalah ChompChomp Car Mallow (Cina) dengan sertifikat halal BPJPH ID00410000233780821. Lalu ChompChomp Flower Mallow (Cina) dengan sertifikat halal BPJPJ ID00410000233780821. Selanjutnya ChompChomp Mini Marshmallow (Cina) dengan sertifikat halal BPJPJ ID00410000233780821. Berikutnya Hakiki Gelatin (ID00410001345360922). Dan yang terakhir adalah Larbee-TYL Marshmallow Isi Selai Vanila (Cina) (ID00410000476551022). Seluruh sertifikat halal itu adalah Halal Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).&nbsp; Fouder Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah menyampaikan respons atas temuan itu. "Sudah saatnya UU Jaminan Produk Halal,yakni UU Mo 33 th 2014 dan PP No 48 &nbsp;tahun 2024 ditegakan," katanya pada Senin (21/4). Dia mengatakan upaya Low inforcement atau penegakan hukum menjadi sesuatu yang amat penting.&nbsp; "Hukum halal harus ditegakkan," tandasnya. Kalau masih kuran memberikan efek jera, bisa dikombinasikan dengan pasal tindak pidana penipuan. Sebagaimana yang diatur oleh KUHP dan bisa juga dengan UU Perlindungan Konsumen.&nbsp; "Masyarakat konsumen khususnya komsumen Muslim dibuat tidak nyaman untuk menggunakan dan mengkonsumsi produk yg beredar di masyarakat," katanya. Sekalipun sudah jelas bersertifikasi halal, pasca temuan itu, tetap mengandung unsur babi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015902875/arus-finansial-5-shio-meroket-tajam-dan-penuh-rezeki-halal-di-awal-mei-2025">Arus Finansial 5 Shio Meroket Tajam dan Penuh Rezeki Halal di Awal Mei 2025</a>&nbsp; "Jika sudah jebol begini, kemana masyarakat bisa percaya," katanya. Lembaga atau regulator yang diberikan otoritas untuk mengatur Penyelenggaraan Sistem Jaminan Halal dan menerbitkan Sertifikasi Halal ternyata produknya ada yang tidak halal bahkan mengandung babi. Sementara itu Kepala BPJPH Haikal Hasan secara langsung mengumumkan temuan tersebut di kantornya. Pengumuman dilakukan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pihak pengawas sudah melakukan uji laboratorium terhadap produk-produk tersebut. "Telah ditemukan sembilan produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini telah dilakukan melalui pengujian di laboratorium BPOM dan BPJPH," kata dia. (wan)&nbsp;

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mendesak investigasi mendalam terhadap tujuh produk halal yang mengandung babi, menuntut kejelasan.

Ketum PBNU Minta Usut Tuntas Produk Makanan Berlabel Halal Mengandung Babi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/1732254254414-414391027.jpg" alt="Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Produk usaha mikro dan kecil (UMK) yang sudah bersertifikasi halal harus dilindungi dari serbuan produk impor berlabel halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan kegiatan sertifikasi halal bukan untuk mengislamkan Indonesia, tetapi untuk melindungi produk UMK tanah air. Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu menegaskan komitmen menjadikan sertifikasi halal sebagai pelindungan bagi pelaku UMK dari serbuan produk luar negeri. Terutama produk makanan dan minuman. "Melalui sertifikasi halal, BPJPH hadir dan berkomitmen untuk melindungi pelaku UMK dan produk-produknya dari persaingan ketat dengan produk luar yang membanjiri negara kita," katanya dalam coffe morning bersama wartawan di kantornya pada Jumat (22/11). Babe Haikal mengatakan produk luar negeri terutama makanan dan minuman saat ini banyak yang memang diproduksi dan dijual dengan harga yang murah, berkualitas, bahkan sudah mengantongi sertifikat halal dari negara asalnya. "Oleh karena itu, produk lokal yang dihasilkan oleh pelaku UMK kita harus bersertifikat halal, sehingga memiliki nilai tambah dan lebih berdaya bersaing di pasar," jelasnya. Dia menegaskan dengan sertifikat halal, produk UMK bisa berdaya saing dengan produk luar negeri yang sudah bersertifikat halal. Kehadiran pemerintah dalam membantu dan memberdayakan pelaku UMK melalui berbagai program. Khususnya melalui sertifikasi halal bagi pelaku UMK harus didukung oleh semua pihak. Sebab, jika UMK tidak diperkuat dengan upaya-upaya afirmatif yang dibutuhkan, maka bisa tidak akan mampu bersaing dengan produk halal luar negeri. Penguatan UMK ini di antaranya dilakukan untuk peningkatan kapasitas dan nilai tambah produk melalui standar halal. Agar produk UMK bertahan dan bahkan berkembang dan memperluas jangkauan pemasarannya hingga ekspor. Atau setidaknya mampu memenuhi kebutuhan produk halal domestik. "Kalau kita punya UMK (namun) tidak dibekali, tidak dibantu untuk mendapatkan sertifikat halal dari semua pihak, maka yang terjadi orang-orang (konsumen) akan memilih barang-barang (produk) halal dari luar negeri," imbuhnya. Pemerintah menekankan masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum bersertifikat halal dan harus segera mengurusnya. Untuk itu, diperlukan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK dalam jumlah yang memadai dan sebaran yang merata di seluruh Indonesia. Babe Haikal mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk secara aktif berperan dalam sinergi bersama. Untuk memberikan dukungan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015274637/respons-pernyataan-babe-haikal-soal-produk-non-halal-diberi-label-pgi-itu-pelecehan-kepada-umat-lain">Respons Pernyataan Babe Haikal Soal Produk Non Halal Diberi Label, PGI: Itu Pelecehan kepada Umat Lain &nbsp;</a> Kepada Kementerian terkait dia mengimbau supaya bersama-sama selamatkan ekonomi rakyat. Ditingkatkan supaya mereka bisa bersaing. "Bantu mereka untuk bisa meningkatkan mutu, menekan harga, dan menghadirkan produk yang bersertifikat halal, produk yang sehat, higienis, berkualitas." katanya.&nbsp;

Produk usaha mikro dan kecil (UMK) yang sudah bersertifikasi halal harus dilindungi dari serbuan produk impor berlabel halal.

Babe Haikal Tegaskan Lindungi Produk UMK dari Serbuan Produk Makanan dan Minuman Halal Impor

<div id="m#msg-f:1792665906998976272" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/05/Screenshot_2024-03-05-13-34-58-937_comgoogleandroidgm-edit-1168703022.jpg" alt="Botol kemasan produk cairan alkohol yang mendapatkan label halal resmi dari Kemenag." width="100%">
<figcaption>Botol kemasan produk cairan alkohol yang mendapatkan label halal resmi dari Kemenag.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Warganet beberapa hari ini dihebohkan dengan postingan botol produk alkohol dengan kadar yang tinggi, namun memiliki label halal resmi dari Kementerian Agama (Kemenag). Masyarakat banyak yang mempertanyakan, produk alkohol dengan kandungan 70 persen bahkan 95 perden bisa mendapatkan labepersenxxl halal Kemenag.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014406249/viral-bajaj-masuk-tol-sopirnya-bilang-ngikutin-google-maps">Viral Bajaj Masuk Tol, Sopirnya Bilang Ngikutin Google Maps</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku otoritas fatwa halal di Indonesia memberikan tanggapan soal produk alkohol berlabel halal itu. Ketua MUI bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, perlu dibedakan dahulu antara produk mengandung alkohol (khamr) untuk konsumsi dan produk gunaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Produk alkohol yang berlabel halal) itu untuk barang gunaan," katanya saat dikonfirmasi Senin (4/3). Produk alkohol untuk baranuujuuu7 xxg gunaan tersebut, bukan untuk minuman atau konsumsi. Pada produk alkohol untuk minuman atau konsumsi sifatnya najis dan haram.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asrorun melanjutkan alkohol medis yang bukan berasal dari industri khamr atau minuman keras, statusnya suci. "Bokeh digunakan. Boleh digunakan, tidak untuk minuman," katanya. Karena statusnya suci, maka produk cairan alkohol medis atau alkohol barang gunaan bisa mendapatkan label halal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014406249/viral-bajaj-masuk-tol-sopirnya-bilang-ngikutin-google-maps">Viral Bajaj Masuk Tol, Sopirnya Bilang Ngikutin Google Maps</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> Di antara produk alkohol yang mendapatkan label halal dan resmi tercatat di Kemenag adalah Onamed Alkohol 70 persen dan Onamed Alkohol 95 persen. Kemudian ada Dixol Alkohol 95 persen, PIM Alkohol 70 persen Antiseptik, dan SAN Alkohol 95 persen. (*) </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Di antara produk alkohol yang mendapatkan label halal dan resmi tercatat di Kemenag adalah Onamed Alkohol 70 persen dan Onamed Alkohol 95

Beredar Produk Alkohol Berlabel Halal Kemenag, MUI Sampaikan Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/29/SERTIFIKAT-HALAL-MUI_MIFTAHUL-HAYAT-7-3612980298.jpg" alt="LOGO HALAL" width="100%">
<figcaption>LOGO HALAL</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Makanan menjadi kebutuhan pokok semua manusia. Dalam Islam, makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi harus halal. Ada banyak jenis makanan di sekitar kita, tapi belum tentu makanan itu halal untuk dimakan. Allah SWT melarang umat muslim mengonsumsi makanan haram dan memabukkan. Oleh sebab itu, perlu tahu makanan yang halal dan haram untuk dikosumsi. Tapi sebelum itu, harus diketahui terlebih dahulu apa itu makanan halal. Halal berarti boleh dimakan, boleh digunakan. Dalam Islam, halal mempresentasikan suatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dilakukan tanpa dikenakan dosa. Islam sangat mementikan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek, baik di segi makanan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan atau diizinkan untuk dimakan yang sesuai dengan syariat Islam. Makanan halal dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu halal menurut zatnya, halal cara mendapatkannya, dan halal dengan cara mengolahnya. Ada beberapa prinsip dasar juga yang harus diperhatikan supaya makanan dianggap halal antara lain, bahan utama yang digunakan diperbolehkan, pemotongan hewan dengan syariat islam, tidak mengandung bahan haram, pengolahan yang bersih dan higienis, penyajian dan perinsip yang tidak terkontaminasi. Dari makanan halal yang sudah memenuhi prinsip dasar halal itu akan ditemukan manfaat di dalamnya. Berikut beberapa manfaat mengonsumsi makanan halal. 1. Ketaatan agama Mengkonsumi makanan halal adalah perintah Allah dan wajib dijalankan. Bagi umat Muslim mengonsumsi makanan halal berarti mengikuti ajaran agama Islam. Hal itu membuat umat Muslim memiliki rasa taat dan patuh kepada ajaran agama. 2. Kesehatan fisik Makanan halal sesuai dengan prinsip dasarnya yang bersih dan higienis dalam penyajian dan pengolahannya. Hal itu membantu mencegah penyebaran penyakit dan kontaminasi pada makanan. 3. Halal dan keharusan Konsumsi makanan halal memberikan kepastian makanan tersebut diproduksi, diolah, dan disiapkan sesuai aturan agama Islam. Makanan itu juga dipastikan akan membawa ketenangan dan keyakinan pikiran pada individu yang mengkonsumsinya. 4. Kesadaran etis Kesadaran etis terhadap perlindungan dan kesejahteraan hewan juga akan terdorong saat kita mengonsumsi makanan halal. Hal itu juga menunjukkan perhatian dan tanggun jawab terhadap makhluk lain pada aspek pangan. 5. Hubungan sosial dan solidaritas Konsumsi makanan halal bersama-sama keluarga, teman, atau acara sosial seperti pernikahan, gathering perusahaan, juga akan memperkuat rasa persatuan dan persaudaraan sesama umat Muslim. 6. Pilihan pangan yang lebih luas Makanan halal sejatinya memiliki berbagai jenis dan tersebar di berbagai penjuru dunia. Makanan halal memungkinkan untuk dinikmati variasi kuliner dari berbagai macam daerah dengan ciri khas masing-masing.

Dalam Islam, makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi harus halal. Ada banyak jenis makanan di sekitar kita, tapi belum tentu halal.

Bukan Sembarang Perintah, Berikut Manfaat Konsumsi Makanan Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/29/SERTIFIKAT-HALAL-MUI_MIFTAHUL-HAYAT-7-3612980298.jpg" alt="LOGO HALAL" width="100%">
<figcaption>LOGO HALAL</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Presiden (Wapres) Ma&rsquo;ruf Amin membuka secara resmi forum Halal World 2023 di Jakarta pada Jumat (17/11) malam. Dalam kesempatan itu, dia meminta Indonesia menjadi negara produsen halal terbesar di dunia. Bukan sebatas negara penerbit sertifikat halal. Pesan tersebut disampaikan Ma&rsquo;ruf di depan peserta dari berbagai negara. Menurut dia, halal sudah menjadi tren global. Bahkan, negara-negara yang bukan mayoritas muslim sekalipun mulai gencar membikin produk halal. Sebab, potensi pasarnya sangat besar. BPJPH Kemenag juga mencatat, sampai saat ini pihaknya menerima 1.558.657 pendaftaran sertifikasi halal. Dari jumlah tersebut, masih ada 381 ribuan yang diproses. Total produk yang sudah memiliki sertifikat halal mencapai 3.158.783 produk. Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki menyatakan bahwa proses sertifikasi halal sudah disederhanakan. Sebelumnya, dibutuhkan waktu tiga bulan. "Sekarang maksimal 21 hari," ungkapnya. Kemenag mendukung program sertifikasi halal secara konkret. Salah satunya, mewajibkan makanan di kantin-kantin madrasah sudah bersertifikat halal. (wan/c14/oni)

BPJPH Kemenag juga mencatat, sampai saat ini pihaknya menerima 1.558.657 pendaftaran sertifikasi halal.

Pendaftar Sertifikasi Halal Tahun Ini Capai 1,3 Juta Pemohon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/wasekjen-mui-4118394553.jpg" alt="Wakil Sekjen MUI bidang hukum Ikhsan Abdullah." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekjen MUI bidang hukum Ikhsan Abdullah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin kencang mengajak masyarakat Indonesia memboikot produk dari perusahaan yang pro Israel. Bahkan MUI mengkaji mencabut sertifikat halal bagi produk-produk dari perusahaan yang mendukung Israel. Keterangan itu ditegaskan Wakil Sekjen MUI bidang hukum Ikhsan Abdullah di kantornya pada Rabu (15/11). Sejumlah petinggi MUI hadir merespons gejolak aksi boikot produk dari perusahaan yang pro Israel. MUI menegaskan dampak dari aksi boikot itu tidak sebanding dengan kepedihan yang dirasakan rakyat Palestina di Gaza. Ikhsan segera melakukan diskusi untuk mengambil sikap khusus. Yaitu menyikapi sejumlah produk dari perusahaan yang pro Israel, namun sudah mendapatkan label halal di Indonesia. "Bagaimana terhadap produk yang sudah berlabel halal, tapi keuntungannya dipakai buat mendukung Israel. Mendukung buat perang, buat beli senjata," kata Ikhsan Abdullah. Dia menegaskan keputusan atas sikap itu segera diputuskan. Pasalnya, serangan atau agresi Israel di Palestina semakin menjadi-jadi. MUI tidak bisa ikut angkat senjata di Gaza. Harapannya dengan fatwa haram terhadap produk dari perusahaan yang pro Israel itu bisa menekan Israel. Supaya segera mengakhiri serangannya. Ikhsan menceritakan keluarganya konsisten mengikuti fatwa MUI itu. Dia mencontohkan sudah tidak mengkonsumsi air mineral kemasan yang diproduksi perusahaan pro Israel. Bahkan sampai sepatu sekalipun, kini dia menggunakan produk lokal yang jauh lebih terjangkau. Baginya aksi boikot itu sekaligus momen untuk kemajuan produk lokal atau UMKM Indonesia. Pada kesempatan yang sama Sekjen MUI Amirsyah Tambunan meminta mereka tidak dibenturkan dengan perusahaan apalagi tenaga kerja. "Tidak ada kaitannya ini dengan PHK," tuturnya. Selain itu Amirsyah menegaskan dampak dari aksi boikot itu, tidak ada apa-apanya dengan kepedihan warga Palestina di Gaza. Terkait dengan aksi penyaluran bantuan kemanusiaan Palestina dari perusahaan yang pro Israel, MUI menyambut baik. Namun MUI tetap tidak menerima donasi atau sumbangan buat warga Palestina yang disalurkan oleh perusahaan pro Israel. Perusahaan ini diminta mencari lembaga sosial lainnya. Pada forum itu juga dibacakan secara resmi sikap MUI. Diantaranya adalah mengajak seluruh masyarakat Indonesia, dari agama apapun, untuk stop minum, makan, dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel. Sesuai dengan fatwa 83/2023 yang dikeluarkan MUI beberapa waktu lalu. MUI menilai serangan Israel di Gaza yang sudah berlangsung sebulan lebih, sudah meluluhlantakkan Gaza. Di sisi lain mereka menyebut PBB hanya diam saja. Selain itu komunitas internasional, termasuk Liga Arab tidak mampu menghentikan agresi Israel itu.

MUI semakin kencang mengajak masyarakat Indonesia memboikot produk dari perusahaan yang pro Israel. MUI mengkaji mencabut sertifikat halal.

MUI Kaji Pencabutan Label Halal di Produk dari Perusahaan yang Mendukung Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-12-at-12.13.57.jpeg" alt="Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)" width="100%">
<figcaption>Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenag/">Kemenag</a>) menyebut,<a href="https://www.jawapos.com/tag/label-halal/"> label halal</a> tidak hanya dimakanakan untuk agama saja. Saat ini, halal juga bisa digunakan untuk industri, sebagai jaminan mutu bernilai tinggi.  Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag, Mastuki mengatakan, label halal selama ini memang lebih banyak melekat kepada makanan. Padahal label tersebut juga bisa disematkan kepada sebuah perusahaan.  "Saya menyebut makna halal bagi korporasi itu dengan VCR+B, yaitu values (nilai), culture (budaya), dan reputation, serta brand. <a href="https://www.jawapos.com/tag/produk-halal/">Produk halal</a> itu identik dengan produk yang terjamin secara syariat, plus berkualitas, bersih, sehat, higienis, dan bernilai tinggi. Jadi perusahaan yang telah mengantongi sertifikat halal berarti perusahaan yang peduli dengan produk berkualitas premium," kata Mastuki kepada wartawan, Rabu (13/4).  Menurut Mastuki, halal sejalan dengan core values yang diterapkan perusahaan. Misalnya, orientasi kepuasan pelanggan dengan menyajikan produk berkualitas tinggi, kepercayaan publik, komitmen dan tanggung jawab pucuk manajemen terhadap kehalalan.  "Produk dinyatakan halal jika telah terpenuhi kesesuaian dengan syariat agama dan scientific judgement," imbuhnya.  Berkenaan dengan kultur, Mastuki menjelaskan <a href="https://www.jawapos.com/tag/budaya-halal/">budaya halal</a> saat ini telah menjadi tren dan gejala positif di masyarakat Indonesia maupun dunia. Bahkan, halal telah menjadi gaya hidup yang bersifat global. Preferensi terhadap produk halal makin meningkat, termasuk di kalangan milenial.  Trend produk halal telah menjadi reputasi dan dikaitkan dengan brand bagi perusahaan. Label halal menjadi identitas bagi perusahaan bahwa produknya memenuhi persyaratan halal.  "Label halal yang dicantumkan bersamaan dengan kemasan suatu produk bukan hanya formalitas. Label halal menjadi penanda suatu produk itu telah bersertifikat halal. Artinya produk itu aman dikonsumsi, terjamin kualitasnya, baik dan sesuai standar kesehatan," kata Mastuki.  "Bukankah ini menjadi reputasi bagi perusahaan. Rebranding bisa dilakukan dengan halal," pungkasnya.

Pakai Label Halal di Kemasan, Kemenag Sebut Bisa Untungkan Perusahaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#label halal

Berita Terkini