<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/7ca537c7-a5be-4c73-8e36-9f221278e71e-3010760479.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama jajaran menemui Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir. (PBMI)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama jajaran menemui Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir. (PBMI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Muaythai Indonesia menatap 2026 dengan penuh optimisme dan langkah besar. Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) siap menjadikan tahun depan sebagai momentum lompatan prestasi melalui gelaran event nasional dan internasional di Tanah Air. Komitmen itu disampaikan langsung Ketua Umum PBMI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti saat bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir. Pertemuan tersebut membahas agenda kerja serta program strategis Muaythai Indonesia sepanjang 2026. Pertemuan berlangsung Senin sore kemarin di kantor Kemenpora. Jajaran PBMI hadir lengkap, termasuk Ketua Harian RM. Evi Siliadi, Sekjen Azwan Karim, serta sejumlah pengurus lainnya. Dari pihak Kemenpora, pertemuan dihadiri Sekretaris Menteri Gunawan Suswantoro dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono. Dialog berlangsung intens membahas arah pembinaan prestasi Muaythai Indonesia menuju event multinasional. La Nyalla menyampaikan PBMI telah menyiapkan sejumlah program yang selaras dengan roadmap menuju SEA Games Malaysia 2027. Menurutnya, persiapan tidak bisa ditunda karena kompetisi antarnegara dipastikan semakin ketat. &ldquo;Kami laporkan kepada Pak Menteri beberapa program dan rencana kegiatan organisasi PBMI di tahun 2026. Terutama program-program yang sejalan dengan road to SEA Games Malaysia 2027,&rdquo; ungkap La Nyalla, Senin (12/1/2026). Ia menegaskan seluruh agenda dirancang sebagai fondasi jangka panjang prestasi atlet nasional. Sejumlah program pembinaan dan kompetisi akan dijalankan secara berkelanjutan mulai tahun depan. Salah satu fokus utama PBMI pada 2026 ialah memperbanyak event berkualitas di dalam negeri. Event tersebut diharapkan mampu meningkatkan jam terbang sekaligus peringkat atlet Indonesia di level internasional. PBMI merencanakan Indonesia Muaythai Championship Series sebagai ajang kompetisi nasional berjenjang. Selain itu, akan digelar Nyala Combat yang dikemas dengan pendekatan sportainment. Tak hanya skala nasional, PBMI juga siap menjadi tuan rumah event internasional prestisius. IFMA Asian Championship masuk dalam agenda besar yang akan digelar di Indonesia. PBMI juga menyiapkan IFMA Judge-Jury Workshop Series dan Coaching Workshop Series. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas wasit, juri, serta pelatih nasional agar setara standar internasional. Selain itu, Kejuaraan Nasional Muaythai dan PON Bela Diri turut menjadi agenda utama. Semua event dirancang terintegrasi dengan sistem pembinaan atlet menuju level elite. &ldquo;Tahun 2026 ini kami menyiapkan lebih banyak ajang untuk atlet-atlet kita berlaga, sehingga nilai dan peringkat mereka di IFMA juga meningkat,&rdquo; papar La Nyalla. Ia menambahkan, seluruh rangkaian event tersebut merupakan bagian dari roadmap menuju SEA Games. PBMI ingin memastikan atlet Indonesia siap bersaing sejak fase awal seleksi. &ldquo;Sekaligus sebagai bagian dari roadmap to SEA Games. Selain itu kami akan masuk ke commercial industrinya,&rdquo; lanjutnya. PBMI juga mulai melirik pengembangan industri olahraga Muaythai. Pendekatan akan dilakukan ke berbagai stakeholder dan sponsor strategis. Termasuk di dalamnya kerja sama hak siar dengan televisi nasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan popularitas Muaythai sekaligus nilai ekonominya. Menpora Erick Thohir menyambut positif seluruh program yang dipaparkan PBMI. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan roadmap SEA Games yang disusun bersama KONI dan KOI. Menurut Menpora, tantangan Indonesia di SEA Games Malaysia 2027 akan lebih berat. Malaysia sebagai tuan rumah diprediksi tampil dominan dan membidik juara umum. Persaingan ketat juga dipastikan datang dari Thailand dan Vietnam. Kedua negara tersebut selama ini dikenal kuat di cabang Muaythai. &ldquo;Karena itu saya sudah sampaikan ke Pak Deputi, bahwa persiapan kita harus mulai sekarang ini,&rdquo; ujar Erick Thohir. Ia memastikan Kemenpora akan mempercepat koordinasi dengan seluruh cabang olahraga. Dalam waktu dekat, Menpora berencana bertemu para ketua umum federasi. Begitu pula dengan Muaythai yang dinilai memiliki potensi besar mendulang medali. Erick berharap prestasi Indonesia bisa meningkat signifikan di Malaysia nanti. &ldquo;Saya berharap perolehan Perak di Thailand bisa ditingkatkan Emas di Malaysia,&rdquo; tandasnya. Secara prinsip, Kemenpora menyatakan dukungan penuh terhadap program PBMI. Dukungan diberikan selama program tersebut selaras dengan peta jalan prestasi nasional. Menpora juga meminta PBMI segera berkoordinasi dengan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Sinkronisasi program dinilai penting agar pembinaan berjalan efektif. Dengan dukungan pemerintah dan perencanaan matang, Muaythai Indonesia siap memasuki fase baru. Tahun 2026 diharapkan menjadi pijakan kuat menuju prestasi puncak di level Asia Tenggara.

Muaythai Indonesia optimistis hadapi 2026 dengan banyak event nasional dan internasional. Targetkan emas SEA Games Malaysia 2027.

Muaythai Indonesia Bangkit! Target Emas SEA Games dan Event Besar 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/EJsgICAmgZxW0i51X0dFgpqVP2zhzfprWcODEZkU-1-3413174955.jpg" alt="Puluhan anggota ormas Pemuda Pancasila berjaga di sekitar rumah La Nyalla Mahmud Mattalitti saat penggeledahan KPK, Senin (14/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Puluhan anggota ormas Pemuda Pancasila berjaga di sekitar rumah La Nyalla Mahmud Mattalitti saat penggeledahan KPK, Senin (14/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi kegiatan penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu rumahnya di kawasan Mulyorejo, Surabaya, pada Senin (14/4) pagi. Penggeledahan sendiri dilakukan penyidik KPK dalam rangka mencari bukti tambahan terhadap tersangka Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam penggeledahan itu, lima orang penyidik KPK diterima oleh penjaga rumah M. Eriyanto dan disaksikan dua asisten rumah tangga. Kepada wartawan, La Nyalla mengaku tidak tahu dan tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. "Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas. Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan," ujarnya. La Nyalla juga menunggu penjelasan dari KPK soal mengapa rumahnya yang tidak ada kaitannya dengan perkara Kusnadi dijadikan obyek penggeledahan. Dia berharap KPK menyampaikan ke publik, bahwa tidak ditemukan apapun di rumahnya terkait obyek perkara dengan tersangka Kusnadi. Sehingga tidak merugikan dirinya yang sudah ter-framing akibat berita penggeledahan tersebut. "Saya sudah baca berita acara penggeledahan yang dikirimkan via WA oleh penjaga rumah, jelas di situ ditulis 'Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan uang/barang/dokumen yang diduga terkait perkara'. Jadi, sudah selesai. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal saya tidak ada hubungan apapun dengan Kusnadi," ungkap LaNyalla.

LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi penggeledahan KPK di rumahnya. Ia menegaskan tidak ada hubungan dengan tersangka Kusnadi.

Rumahnya di Geledah KPK, LaNyalla Bantah Punya Hubungan dengan Kusnadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Profil_Tessa-Mahardika-Sugiarto_MIFTAHUL-HAYAT-01-1570390398.jpeg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (14/4). Upaya paksa penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022. Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto belum bisa menyampaikan informasi perihal tempat yang digeledah. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan itu menyasar rumah kediaman mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. &ldquo;Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,&rdquo; kata Tessa kepada wartawan, Senin (14/4). KPK belum menjelaskan secara rinci apa yang diamankan dari lokasi penggeledahan. &ldquo;Untuk detail penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,&rdquo; tegasnya. Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad untuk mendalami pengurusan dana hibah dan kepemilikan aset yang bersangkutan. Anwar Sadad merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Materi serupa juga didalami penyidik KPK kepada Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. KPK telah mencegah 21 orang untuk bepergian ke luar negeri. Pengusutan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 itu merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dkk. Sahat Tua Simandjuntak telah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa, 26 September 2023. Sahat juga dihukum uang pengganti sebesar Rp 39,5 miliar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sahat terbukti menerima fee dana hibah pokok pikiran masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020&ndash;2022, serta APBD 2022&ndash;2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang. Total anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp 200 miliar.

KPK melakukan penggeledahan di rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya terkait kasus korupsi dana hibah.

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/Anggota-DPD-Alfiansyah-alias-Komeng-Dery-RidwansahJPG-2553967836.jpg" alt="Anggota DPD Alfiansyah alias Komeng memberikan hak suaranya saat sidang pemilihan pimpinan DPD masa jabatan 2024-2029 di Ruang Paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Alfiansyah alias Komeng memberikan hak suaranya saat sidang pemilihan pimpinan DPD masa jabatan 2024-2029 di Ruang Paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota DPD RI Alfiansyah alias Komeng kembali melontarkan candaan jelang penetapan Pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Komeng buka suara terkait dirinya maju sebagai Pimpinan DPD RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komeng berkelakar bahwa gedung DPD RI bisa roboh jika dirinya menjadi pimpinan senator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/015150963/enak-banget-resep-spicy-chicken-wings-ala-restoran-dan-frozen-food-yang-meresap-sampai-dalam-cocok-untuk-stok-lauk">Enak Banget! Resep Spicy Chicken Wings Ala Restoran dan Frozen Food yang Meresap Sampai Dalam, Cocok untuk Stok Lauk</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau saya yang mimpin, ini gedung rubuh," kata Komeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan ini, Komeng menyatakan bahwa dirinya mendukung La Nyallah Mahmud Mattalitti untuk kembali menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029. Menurutnya, La Nyalla merupakan kandidat terkuat pimpinan senator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015150957/simak-tiga-rekomendasi-saham-untuk-trading-pekan-ini">Simak, Tiga Rekomendasi Saham untuk Trading Pekan ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kandidat terkuat pak La Nyalla yang terkuat," ujar Komeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun kembali mempertegas saat disinggung kandidat lain yakni, Sultan Bachtiar Najamudin yang juga diisukan bakal menjadi Ketua DPD RI. Namun, Komeng dengan tegas mendukung La Nyalla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak La Nyalla," tegas Komeng.</div>

Anggota DPD RI Alfiansyah alias Komeng kembali melontarkan candaan jelang penetapan Pimpinan DPD RI periode 2024-2029.

Dukung La Nyalla jadi Ketua DPD RI, Komeng: Kalau Saya yang Mimpin Ini Gedung Rubuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/Pimpinan-Parlemen-3529837036.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti (kanan) memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ra" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti (kanan) memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ra</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengemuka dalam sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (16/8). Usulan itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. Dalam usulannya, sosok yang akrab disapa Bamsoet itu menyatakan, Reformasi 1998 yang mengubah tatanan kelembagaan sudah berlangsung 25 tahun. Sudah waktunya hal itu dievaluasi kembali. Menurut dia, aturan saat ini memunculkan celah persoalan. Misalnya, jika jelang pemilu terjadi kejadian luar biasa dan memaksa pemilu tertunda, muncul potensi tidak ada presiden/wakil presiden terpilih. Di sisi lain, anggota DPR hingga menteri juga habis masa jabatannya. "Timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut? Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum?" kata Bamsoet. Masalah-masalah seperti itu, lanjut dia, belum ada jalan keluar konstitusionalnya. Oleh karenanya, Bamsoet memandang idealnya MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. "Sebagaimana disampaikan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi Ke-58 Lemhannas pada 23 Mei 2023 yang lalu," jelasnya. Usulan MPR didukung La Nyalla. Dia menyatakan, wacana itu sesuai dengan kajian pihaknya. "Kami di DPD RI menyambut baik kehendak MPR RI untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara kita," ujarnya. Dari pemerintah, Menko Polhukam Mahfud MD menganggap usulan itu sebagai hak. Dalam hal tersebut, UUD 1945 bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Mahfud mendorong parlemen untuk mengkaji lebih dalam. "Silakan didiskusikan," ujarnya. (far/c12/bay)

Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengemuka dalam sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

MPR-DPD Kompak Usulkan Amandemen UUD 1945

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/JKT-La-Nyalla-calonkan-diri-jadi-ketum-PSSI-Haritsah-Almudatsir-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Ketua Umum PSSI 2023-2027 La Nyalla Mattalitti menjanjikan uang subsidi sebesar Rp 1 miliar per tahun untuk setiap Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI jika dirinya terpilih menjadi Ketum PSSI.  "Saya akan memberikan Rp 1 miliar setiap tahun kepada Asprov untuk menjalankan program-program yang saya sampaikan," ujar La Nyalla setelah melakukan kampanye di hadapan perwakilan sekitar 25 Asprov PSSI di Jakarta, Selasa (7/2) malam.  Adapun program yang dimaksud La Nyalla tersebut meliputi penyelenggaraan kompetisi Liga 3 dan pengembangan pesepak bola muda.  Namun, Ketua DPD RI itu menegaskan, dana sokongan tersebut hanya diberikan tanpa syarat pada tahun pertama dirinya menjabat sebagai ketua umum PSSI 2023-2027.  Untuk tahun kedua dan seterusnya, uang akan diserahkan berdasarkan evaluasi kinerja setiap Asprov dalam melaksanakan program PSSI pusat.  "Tergantung dari program yang mereka laksanakan. Kalau mereka sanggup melakukan keseluruhannya, ya, otomatis akan kami suplai. Namun, kalau tidak melaksanakan, ya, pasti tidak berjalan," tutur La Nyalla.  Terkait subsidi Rp 1 miliar itu, Ketua Umum PSSI tahun 2015-2016 tersebut sudah menandatangani perjanjian di atas materai dengan Asprov PSSI, dalam hal ini Asprov PSSI Papua Barat.  Penandatanganan dokumen integritas tersebut dilakukan menjelang kampanye La Nyalla di depan Asprov PSSI selesai. Adapun perwakilan Asprov PSSI Papua Barat adalah sang wakil ketua Rowland Heinrich.  "Para pihak sepakat untuk menghormati dan menjalankan komitmen ini setelah terpilih dari calon ketua umum PSSI menjadi ketua umum PSSI 2023-2027," kata Rowland.  La Nyalla menyatakan bahwa tanpa tanda tangan pun, dirinya akan berkomitmen memberikan subsidi sebesar Rp 1 miliar per tahun tersebut.  Selain Asprov, La Nyalla juga berjanji memberikan subsidi kepada klub Liga 1 dan Liga 2 melalui operator kompetisi. Setiap klub Liga 2 akan mendapatkan Rp 1,5 miliar. Untuk Liga 1, La Nyalla belum menyebutkan angka.  "Itu sebetulnya komitmen dari Liga (operator kompetisi, Red)," ujar La Nyalla.  La Nyalla Mattalitti merupakan salah satu calon ketua umum PSSI 2023-2027 bersama empat nama lainnya yaitu Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, Erick Thohir, dan Fary Djemie Francis.

La Nyalla Janjikan Rp 1 M untuk Setiap Asprov jika jadi Ketum PSSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/La-Nyalla-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti mengatakan bahwa jika terpilih menjadi Ketua Umum PSSI 2023-2027,  akan memisahkan operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2.  "Itu bagian dari peningkatan kualitas kompetisi dan penguatan kapasitas klub Liga 2 dari aspek teknis serta bisnis," ujar La Nyalla dalam kampanyenya di depan perwakilan sekitar 25 Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI di Jakarta, Selasa (7/2).  Saat ini, kompetisi Liga 1 dan Liga 2 dijalankan oleh operator PT Liga Indonesia Baru (LIB).  Sejatinya sudah ada wacana untuk membentuk operator baru bagi Liga 2, tetapi saat ini belum dapat diwujudkan oleh LIB.  Bagi La Nyalla, pemisahan operator tersebut menjadi bagian dari tujuh langkah pengembangan sepak bola nasional yang digagasnya meliputi 'technical development' (pengembangan teknik), 'club empowerment' (penguatan klub), 'professional league' (liga profesional), 'national team' (tim nasional), 'business development' (pengembangan bisnis), 'financial stability' (stabilitas finansial) dan 'football industry' (industri sepak bola).  Liga 2 menurutnya harus mengedepankan regulasi yang komprehensif.  La Nyalla juga berjanji menjalankan Liga 3 Indonesia dengan kualitas tinggi dengan konsep 10, 30.  "Artinya, kompetisi Liga 3 harus dilaksanakan dalam waktu 10 bulan, dan setiap klub harus bertanding secara kompetitif sebanyak 30 kali dalam satu musim kompetisi," tutur La Nyalla.  La Nyalla Mattalitti berstatus sebagai salah satu calon ketua umum PSSI 2023-2027. Selain dia, ada empat nama lainnya yaitu Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, Erick Thohir, dan Fary Djemie Francis.  Pemilihan para anggota Komite Eksekutif PSSI 2023-2027 dilakukan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 16 Februari 2023.

La Nyalla Bakal Pisahkan Operator Liga 1-Liga 2 jika Jadi Ketum PSSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/psis.jpg" alt="Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, A.S.Sukawijaya (ANTARA/ I.C.Senjaya)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, A.S.Sukawijaya (ANTARA/ I.C.Senjaya)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencalonan Erick Thohir dan La Nyalla Mattalitti untuk menjadi Ketua Umum PSSI 2023-2027 membuat pemilik suara (voter) PSSI bingung menentukan pilihan. Hal ini disampaikan CEO PSIS yang juga anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI AS Sukawijaya, dikutip dari ANTARA.  "Kami yang menjadi 'voter' bingung memilih yang mana. Sama-sama baiknya, sama-sama bagusnya," ujar pria yang akrab disapa Yoyok Sukawi itu di Jakarta, baru-baru ini.  Menurut Yoyok, Erick Thohir memiliki kelebihan dari sisi pengalaman bisnis sepak bolanya. Ditambah, saat ini Erick saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN. Sementara La Nyalla dinilainya mempunyai keunggulan dari jejak politik. La Nyalla kini berstatus sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.  "Dua-duanya tidak ada jeleknya," kata Yoyok.  Oleh karena itu, untuk memastikan pilihan, laki-laki yang juga anggota DPR RI itu menunggu pemaparan program dari Erick dan La Nyalla.  Mereka berdua sudah menyatakan serius untuk membawa perubahan di PSSI dan memberantas mafia sepak bola, tetapi belum memaparkan sesuatu yg untuk pengembangan klub dan Asosiasi Provinsi PSSI.  "Apa yang mau dibawa buat klub dan Asprov. Hal baru apa yang bisa menimbulkan industri sepak bola bangkit. Ini yang kami tunggu," tutur Yoyok.  Sampai Minggu (15/1) kemarin, sudah dua orang yang mendaftar menjadi bakal calon ketua umum PSSI 2023-2027 yakni Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti dan Menteri BUMN Erick Thohir.  Erick Thohir, meski belum pernah aktif di PSSI, memiliki jejak di kancah persepakbolaan internasional. Pria yang juga berprofesi sebagai pengusaha itu pernah memiliki salah satu klub terbesar di Eropa, Inter Milan.  Dirinya juga sempat mempunyai saham mayoritas di klub Liga Amerika Serikat, MLS, DC United.  Di Indonesia, Erick sebagai bos Mahaka Sports pernah menggelar Piala Presiden pada tahun 2015 untuk mengisi kekosongan kompetisi karena PSSI disanksi oleh FIFA.  Berbeda dengan Erick, La Nyalla merupakan orang yang berpengalaman di PSSI. Dia sempat menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada tahun 2015 sebelum akhirnya PSSI dibekukan Pemerintah Indonesia dan disanksi pencabutan keanggotaan oleh FIFA.  Selain Erick dan La Nyalla, Sekretaris Jenderal PSSI 2017-2020 Ratu Tisha Destria juga memasukkan namanya dalam daftar bakal calon wakil ketua umum PSSI 2023-2027.  Kongres Luar Biasa PSSI untuk pemilihan jajaran anggota baru Komite Eksekutif PSSI, termasuk ketua umum, akan digelar pada 16 Februari 2023.

Erick Thohir dan La Nyalla Nyalon Ketum PSSI, Voter: Kami Bingung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Panglima-TNI-Sambangi-Rumah-Ketua-DPD-RI-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kepala daerah bahwa klaim Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/apdesi/">Apdesi</a>) Surtawijaya yang akan menggelar deklarasi Jokowi tiga periode, adalah pelanggaran konstitusi. "Saya hanya mengingatkan saja, bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa. Meskipun dalam skala atau skup pemerintahan yang terkecil, tetapi tetap pejabat pemerintahan. Sehingga saat dilantik juga disumpah dengan narasi yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya," kata LaNyalla, Rabu (30/3).  La Nyalla mengungkapkan, salah satu isi dari naskah sumpah dalam pelantikan kepala desa, adalah sumpah atas nama Tuhan, untuk mematuhi dan menjalankan konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. "Sampai hari ini, konstitusi kita menyatakan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/jabatan-presiden/">jabatan presiden</a> itu dua periode. Kalau mereka akan melakukan deklarasi presiden tiga periode, berarti secara sengaja melanggar sumpah dan melanggar konstitusi. Saya harap mereka tahu apa sanksi dari pelanggaran konstitusi," tegas La Nyalla.  La Nyalla menegaskan, konstitusi adalah dokumen yang mengatur prinsip dasar dan hukum dari sebuah negara. Yang mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan mengatur kewajiban pemerintah di sisi lain.  "Jadi, konstitusi adalah pertama, mengatur pemerintah, mulai dari presiden sampai kepala desa, dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan," sambungnya.  Kedua, memberi tanggung jawab kepada <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerintah/">pemerintah</a> untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang diatur dalam konstitusi. Seperti hak menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, hak untuk memilih dan dipilih, hak mendapatkan keadilan, baik keadilan hukum atau keadilan ekonomi, dan lainnya.  "Yang paling penting, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tidak boleh bertindak melampaui wewenang yang diberikan di dalam konstitusi. Kalau pemerintah melanggar, maka rakyat mempunyai hak untuk memberhentikan dan mengganti," ungkap La Nyalla.  Teriakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/joko-widodo/">Joko Widodo</a> (Jokwi) tiga periode menggema dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Hal ini disampaikan perwakilan kepala desa bernama Muslim dari Provinsi Aceh.  Pernyataan tersebut juga disampaikan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Apdesi akan Deklarasi Jokowi 3 Periode, La Nyalla: Langgar Konstitusi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Gula-Pasir-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Pedagang saat menimbang gula pasir di toko klontong, di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (7/3/2022). Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga gula pasir lokal (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi telah m" width="100%">
<figcaption>Pedagang saat menimbang gula pasir di toko klontong, di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (7/3/2022). Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga gula pasir lokal (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi telah m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah komoditas pangan menghilang dari pasaran. Selain minyak goreng, gula pasir juga ikut langka. Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti meminta pemerintah memberikan penjelasan mengapa bisa terjadi kelangkaan pangan.  "Tentu harus dijelaskan mengapa gula pasir juga ikut menghilang di pasaran seperti minyak goreng. Saya meminta pemerintah menjelaskan hal ini," kata LaNyalla kepada wartawan, Selasa (8/3).  LaNyalla tak memungkiri, di beberapa pasar menunjukan sejumlah toko tidak menjual minyak goreng dan gula pasir. Sedangkan kedua komoditas tersebut paling banyak digunakan oleh masyarakat rumah tangga dan juga pelaku usaha ultra mikro dan kecil.  "Hilangnya gula pasir di pasaran temtu sangat mengherankan. Sebenarnya ada apa dengan pemerintah? Bahan pokok yang justru mampu menggerakkan roda ekonomi domestik malah semakin hilang di pasaran. Ini sungguh mengherankan," ucap LaNyalla.  Alih-alih memulihkan ekonomi, senator asal Jawa Timur itu menilai kondisi ini akan semakin menyesakkan masyarakat masuk ke dalam kemiskinan yang makin dalam.  "Jika pemerintah tidak sensitif, ini akan memicu rasa frustasi masyarakat. Mereka harus mengantre untuk membeli minyak goreng, sementara pengusaha CPO menikmati keuntungan besar," ujar LaNyalla.  Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi masalah ini. Apalagi sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. "Pemerintah jangan menunggu masyarakat bertindak anarkis karena permasalahan pangan yang tidak tercukupi," tegas LaNyalla.  Ia mendorong pemerintah untuk mencabut dan merevisi Permendag Nomor 2 Tahun 2002 terkait ekspor. Setidaknya, sementara waktu menghentikan ekspor Crude Palm Oil (CPO).  "Pemerintah juga harus memberikan jawaban ke mana hilangnya gula pasir. Jangan sampai menjelang Ramadan semua bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat hilang semua dan tiba-tiba muncul dengan harga yang tidak rasional. Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat," tandas LaNyalla.

Pemerintah Diminta Jelaskan Hilangnya Gula Pasir di Pasaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#la nyalla mattalitti

Berita Terkini