<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gabung-ke-pbb-la-nyalla-bakal-dapat-posisi-waketum_m_202844.jpeg" alt="La Nyalla Mataliti" width="100%">
<figcaption>La Nyalla Mataliti</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Rapat paripurna DPD RI ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, pada Jumat (12/7) lalu sempat berlangsung panas. Hal itu setelah draf aturan tata tertib yang dibacakan oleh Ketua DPD RI LaNyalla Mattaliti tidak sesuai dengan draf hasil Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Kerja (Timja).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan sejumlah senator maju ke meja Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti yang duduk sebagai pimpinan sidang untuk mengambil palu persidangan. Sehingga, rapat paripurna ke-12 DPD RI untuk penyempurnaan tata tertib itu batal disepakati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014890436/ramalan-keberuntungan-shio-pada-22-28-juli-2024-untuk-monyet-ayam-anjing-dan-babi">Ramalan Keberuntungan Shio Pada 22-28 Juli 2024 untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar menyayangkan situasi kericuhan yang terjadi pada sidang paripurna tersebut. Dia juga mengatakan, La Nyalla tidak bisa mengesahkan tatib dari draf yang berbeda dari pansus dan timja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tatib itu milik semua anggota. Semua anggota itu sederajat," kata pria yang akrab disapa Uceng tersebut kepada wartawan, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014890429/ramalan-keberuntungan-shio-pada-22-28-juli-2024-untuk-naga-ular-kuda-dan-kambing">Ramalan Keberuntungan Shio Pada 22-28 Juli 2024 untuk Naga, Ular, Kuda, dan Kambing</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebut, jika terdapat pengesahan sepihak yang dilakukan oleh LaNyalla berpotensi mencederai hak-hak yang dimiliki oleh para senator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karenanya yang menentukan adalah mekanisme yang disepakati oleh seluruh anggota, bukan hanya pimpinan," ucap Uceng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014890382/8-sikap-manusia-yang-mudah-dirindukan-lingkungan-sekitar-hingga-keberadaannya-selalu-dinantikan-apa-kamu-termasuk-orangnya">8 Sikap Manusia yang Mudah Dirindukan Lingkungan Sekitar, Hingga Keberadaannya Selalu Dinantikan: Apa Kamu Termasuk Orangnya?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Uceng mengusulkan polemik pengesahan tatib tersebut harus dikembalikan kepada para senator sesuai dengan regulasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Balikin ke seluruh anggota mau diselesaikan dengan mekanisme (seperti) apa," pungkas Uceng.</div>

Rapat paripurna DPD RI ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, pada Jumat (12/7) lalu sempat berlangsung panas.

Rapat Paripurna DPD RI Ricuh, Pakar Sebut Tata Tertib DPD RI Harus Disusun Seluruh Anggota Senator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/JKT_-Amien-Rais-Temui-La-Nyalla_MIFTAHUL-HAYAT03-329959964.jpeg" alt="Mantan ketua MPR Amien Rais bertemu dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Mantan ketua MPR Amien Rais bertemu dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti yang ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib) tanpa melibatkan kesepakatan bersama para senator. Feri menyebut, semestinya Tata Tertib DPD RI, yang di dalamnya mengatur soal mekanisme pencalonan pimpinan, juga melibatkan para senator baru yang terpilih pada Pemilu 2024 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pimpindan DPD mestinya dipilih anggota anggota baru dalam konteks itu maka peraturan tata tertib pemilihan juga harus disusun oleh anggota yg baru, tidak kemudian dikendalikan oleh anggota yg ada saat ini. Itu solusinya," kata Feri Amsari kepada wartawan, Minggu (21/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masa kemudian pemilihan DPD periode berikutnya ditentukan, diatur ruang politiknya oleh DPD yang berada saat ini, menurut saya itu tidak sehat," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/014885785/startup4industry-investment-summit-kemenperin-beri-akses-pendanaan-inklusif-ke-startup">Startup4Industry Investment Summit Kemenperin Beri Akses Pendanaan Inklusif ke Startup&nbsp;</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Feri mengatakan, masyarakat sudah mengetahui bahwa La Nyalla tidak betul-betul maksimal menjadi pemimpin DPD. Ia mengingatkan, pimpinan DPD RI&nbsp;hanya bertugas memimpin proses persidangan, tidak kemudian menentukan arah gerak dari kelembagaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena DPD berbeda dengan DPR, DPD itu isinya adalah individu individu yang merdeka, yang mewakili kepentingan daerah mereka masing-masing," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Feri mengutarakan, para anggota DPD RI yang mewakili daerah pemilihannya masing-masing itu memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tersebut. Menurutnya, mereka bergerak atas nama dan kepentingan mereka sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014885793/jangan-sepelekan-4-manfaat-tidur-tanpa-menggunakan-bra-pada-perempuan-salah-satunya-meminimalisir-kecemasan">Jangan Sepelekan! 4 Manfaat Tidur Tanpa Menggunakan Bra Pada Perempuan, Salah Satunya Meminimalisir Kecemasan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi bukan dikendalikan oleh pimpinan lembaga negara apalagi ketuanya itu bergerak demi kepentingannya sendiri, nah ini jadi problematika yg membuat keributan itu," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Rapat Paripurna DPD pada Jumat (12/7) pekan lalu sempat diwarnai kericuhan lantaran sejumlah senator tak setuju draf tata tertib yang hendak disahkan oleh La Nyalla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah senator yang tidak setuju itu pun sempat 'merangsek' ke meja pimpinan La Nyalla dan menunjuk-nunjuk muka La Nyalla. Bahkan, La Nyalla sempat berebut palu sidang dengan seorang senator di meja pimpinan DPD RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat Paripurna ke-12 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Masa Sidang V 2023-2024 itu pun berakhir buntu dengan tidak menemui kesepakatan terkait penyempurnaan tata tertib DPD RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014885779/lima-pilihan-kelas-online-yang-mudah-untuk-dipelajari-bagi-masyarakat-yang-lolos-prakerja">Lima Pilihan Kelas Online yang Mudah untuk Dipelajari Bagi Masyarakat yang Lolos Prakerja</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai pun telah mengkritik gaya kepemimpinan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti buntut kericuhan sidang Paripurna pada Jumat (12/7) pekan lalu. Menurut Yorrys, kericuhan itu dinilai buntut dan akumulasi dari gaya kepemimpinan La Nyalla dan Nono Sampono yang tertutup dan eksklusif selama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak," ungkap Yorrys, Selasa (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan, tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar dalam Paripurna tersebut. Padahal, ketentuan itu telah dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.</div>

Semestinya Tata Tertib DPD RI, yang di dalamnya mengatur soal mekanisme pencalonan pimpinan, juga melibatkan para senator baru.

Kritik La Nyalla Mataliti, Pakar Sebut Tatib DPD RI Seharusnya Juga Melibatkan Anggota Senator Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-28-at-22.16.34.jpeg" alt="Ray Rangkuti (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Ray Rangkuti (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harusnya bersikap tegas, jika hasil sidang paripurna DPD terkait pergantian wakil ketua MPR dari unsur DPD, diabaikan pimpinan MPR.  “DPD tidak boleh merengek menuntut atas apa yang menjadi hak mereka (mengganti wakil mereka yang duduk sebagai wakil ketua MPR. Mereka harus keluar dengan power full donk,” kata Ray, Senin (21/3).  Sebagai elemen politik yang kedudukannya sejajar dengan DPR, karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, menurut Ray Rangkuti, harus tegas. Secara basis konstituen, lanjut Ray, secara orang per orang, sebenarnya posisi DPD lebih kuat.  "Mereka benar-benar dipilih langsung oleh rakyat. Mereka harus lebih percaya diri saat berhadapan dengan DPR, yang akumulasinya di pimpinan MPR-nya," kata Ray.  Ray juga meminta agar kepentingannya tidak diabaikan pimpinan MPR, menurut Ray, DPD harus menaikkan posisi tawar. "Mereka harus membuat aksi politik untuk menekan pimpinan MPR," ungkap Ray.  Sementara anggota DPD RI, Ajbar mengatakan kelompok DPD di MPR akan terus mempertanyakan belum dilantiknya Tamsil Linrung.  "Kami menunggu dan akan merespons itu," kata Ajbar.  Diungkapkannya, mereka menunggu segera dilakukannya rapat gabungan MPR untuk membahas masalah pergantian wakil ketua MPR seperti yang sudah direkomendasikan Paripurna DPD RI.  “Kami menunggu apa yang telah disampaikan Pimpinan MPR untuk dilakukan pembicaraan lintas fraksi di MPR,” papar Ajbar.  Diingatkannya, Pimpinan MPR harus segera merespons masalah ini. Sebab pergantian wakil ketua MPR dari unsur DPD merupakan hasil Sidang Paripurna DPD.  “Ini keputusan lembaga. Bukan keputusan orang per orang. Selama tidak ada sidang paripurna DPD untuk membatalkan keputusan sidang paripurna sebelumnya, maka ya Pimpinan MPR harus menindaklanjuti,” ungkapnya.  Menjawab pertanyaan apakah masalah ini akan bisa menjadi preseden buruk hubungan MPR dengan DPD? Ajbar mengatakan tidak mengharapkan hal demikian terjadi.  “Kami harap MPR segera merespon cepat masalah ini. Jalan terbaiknya adalah rapat lintas fraksi dan kelompok MPR,” ungkapnya.

Rekomendasi Paripurna Diabaikan MPR, Ray Sarankan DPD Harus Melawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Fadel-Muhammad-Gorontalo.jpg" alt="MPR RI" width="100%">
<figcaption>MPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya pelengseran Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad dipastikan gembos di tengah jalan. Pasalnya, 39 dari 97 Anggota DPD mencabut tanda tangan mosi tidak percaya. Dua diantaranya adalah Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Sultan Bachtiar Najamudin.  Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menegaskan, bila ada satu saja Anggota DPD yang sebelumnya melakukan penandatangan mosi tidak percaya kemudian menarik dukungan, maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa mosi tidak percaya itu tidak sah. Apalagi, saat ini jumlahnya mencapai 39 Anggota dan tidak tertutup kemungkinan akan terus bertambah.  "Banyaknya Anggota DPD yang menarik dukungan karena mereka sadar bahwa alasan yang dipakai Ketua DPD untuk mengajukan mosi tidak percaya adalah tindakan inkonstitusional," ujar Fadel dalam keterangan pers di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (7/10).  Hadir dalam konferensi pers Anggota DPD dapil Nusa Tenggara Timur (NTT), Angelo Wake Kako.  Fadel mengatakan alasan mosi tidak percaya yang digalang Ketua DPD karena dianggap lalai memberika laporan kinerja pimpinan MPR selama tiga tahun berturut-turut mengada-ada. Padahal, keharusan menyampaikan laporan kinerja pimpinan MPR, itu tertuang dalam keputusan DPD nomor 1 tahun 2022, tentang tatib yang diputus pada Februari 2022.  "Ini tata tertibnya saja baru diputus pada bulan Februari 2022, sementara saya dibilang tidak membuat laporan selama tiga tahun," kritiknya.  Fadel mempertanyakan apakah peraturan itu bisa berlaku surut, hal ini menandakan bahwa Ketua DPD tidak tahu duduk persoalannya.  Selain itu, Fadel mengaku tidak setuju bila dianggap telah gagal memperjuangkan penguatan DPD di tingkat nasional. Buktinya hingga kini tidak ada amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Sehingga peluang lahirnya calon presiden dari unsur independen pun tidak terwujud.  Lagi- lagi ini kata dia, sebagai bukti bahwa Ketua DPD tidak mengetahui persoalan. Padahal, semestinya DPD itu diperkuat ke bawah untuk memperjuangkan aspirasi daerah. "Bukan ke atas agar dia bisa mengajukan diri sebagai calon presiden," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.  Selain itu, mantan Gubernur Gorontalo, itu menolak jika dikatakan tidak pernah hadir pada rapat-rapat DPD. Karena buktinya ia sering hadir dalam rapat DPD. Meskipun ada surat edaran yang membolehkan pimpinan MPR tidak hadir rapat jika ada kegiatan di MPR.  Yang tak kalah aneh kata Fadel, Ketua DPD La Nyalla minta semua pihak agar kembali ke konstitusi yang lama, yaitu UUD 1945. Itu artinya dia yang malah ingin membubarkan lembaga DPD. Karena memang lembaga DPD tidak disebut dalam UUD 1945 sebelum reformasi.  "Semoga Ketua DPD bisa instropeksi diri, tidak melanjutkan upaya - upayanya yang inkonstitusional itu," harap dia.  Sementara, Anggota DPD asal NTT Angelo Wake Kako mengaku menarik diri dari mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad karena proses yang ditempuh tidak sesuai prosedur.  Selain itu arah perjalanan DPD selama dipimpin La Nyalla juga salah arah. Karena itu, Angelo berharap sengketa internal DPD segera berakhir. Dan Ketua DPD harus berani mengoreksi kesalahan dirinya sendiri.  "Lebih elok dia mengundurkan diri, daripada malah memperuncing persoalan. Kalau dia mundur, persoalan ini akan segera selesai," pungkasnya..

39 Anggota DPD Tarik Tanda Tangan Penurunan Wakil Ketua MPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/la-nyalla-tiga-kali-minta-maaf-jokowi-cuma-bilang-begini_m_.jpg" alt="Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan keterangan soal La Nyalla yang sudah mengakun sebagai penyebar hoaks Jokowi keluarga PKI." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan keterangan soal La Nyalla yang sudah mengakun sebagai penyebar hoaks Jokowi keluarga PKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Politikus Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti secara terang-terangan mengaku sebagai salah satu pihak penyebar isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) PKI. Bahkan dia mengaku telah meminta maaf langsung ke Jokowi atas perbuatannya itu. Terkait hal itu, Jokowi pun akhirnya angkat suara. Menurutnya, La Nyalla meminta maaf kepadanya sudah tiga kali. Dan orang nomor satu di Indonesia itu pun&nbsp;mengaku sudah memaafkan perbuatan penyebaran fitnah tersebut. "Pak La Nyalla sudah ketemu saya di Surabaya, dia sudah minta maaf tiga kali.&nbsp;Ya saya maafkan, wong minta maaf," ujar Jokowi di Balai Sarbini Jakarta, Senin (17/12). Permintaan maaf pertama La Nyalla karena sudah menyebarkan majalah Obor Rakyat. Kedua, dia pula yang menyebarkan isu Jokowi PKI. Sedangkan yang ketiga tidak diungkapkan oleh Jokowi. Adanya pengakuan La Nyalla menandakan bahwa isu PKI memang sengaja dibuat untuk kepentingan politik sesaat. Oleh karenanya mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar hal serupa tidak terjadi kembali. "Artinya itu kan isu-isu seperti tadi dikembangkan hanya untuk isu-isu politik sesaat. Kembali lagi itu soal tata krama, sopan santun dalam berpolitik yang harus kita jaga," imbuh Jokowi. Di sisi lain, terkait dukungan yang diberikan La Nyalla kepada dirinya, mantan wali kota Surakarta itu tetap menyambut baik. Mengingat, itu hak La Nyalla untuk berpolitik, sehingga tidak bisa dihalang-halangi. "Ya itu kan hak pribadi Pak La Nyalla, jadi harus dihargai," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla&nbsp;Mattalitti telah menyatakan memberikan dukungan kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal itu tentu menjadi tanda tanya mengingat sebelumnya dia merupakan anak buah Prabowo Subianto di Gerindra, bahkan kala itu dia cukup vokal mengkritik Jokowi. Disinggung mengenai itu, La Nyalla yang mengaku siap memotong lehernya sendiri itu juga telah meminta maaf langsung kepada Jokowi atas sejumlah serangan yang pernah dilakukannya. Termasuk tudingannya yang menyebut Jokowi PKI. "Saya datang ke beliau (Jokowi, Red), saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, Cina. Saya yang sebarkan (majalah, Red) Obor di Jawa Timur, Madura," kata La Nyalla di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

La Nyalla Tiga Kali Minta Maaf, Jokowi Cuma Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sesumbar-potong-leher-andre-anggap-janji-la-nyalla-pepesan-kosong_m_.jpg" alt="Ketum Gerindra Prabowo Subianto saat berjabat erat dengan Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti." width="100%">
<figcaption>Ketum Gerindra Prabowo Subianto saat berjabat erat dengan Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti mengeluarkan pernyataan bombastis. Mantan kader Gerindra itu berjanji akan memotong lehernya sendiri jika sampai Prabowo-Sandi menang di Madura. Namun, janji kontroversial itu tak ditanggapi serius oleh Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Ia bahkan tidak percaya La Nyalla berani merealisasikan tantangannya. Menurutnya, pernyataan La Nyalla itu sekadar pernyataan kosong tak berisi, sama seperti yang pernah dilakukan Ruhut Sitompul yang berjanji memotong telinganya jika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah di Pilkada DKI Jakarta 2017.  "Gue nggak yakin dia La Nyalla berani motong leher sendiri. Kemarin juga ada yang janji potong kuping waktu Pilkada DKI, sekarang orang itu kupingnya masih dua," kata Andre kepada JawaPos.com, Kamis (13/12). Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu meminta agar para seluruh pihak tidak menggunakan istilah yang bisa memicu kegaduhan. Hal ini demi menjaga terwujudnya pemilu damai. "Sudahlah, jangan lagi pakai diksi-diksi begitu, karena kita kan ingin Pemilu yang menyenangkan, gembira, bukan yang pakai cara-cara yang kurang beradab," jelasnya. Di sisi lain, Andre mengatakan koalisinya tetap optimistis mampu kembali meraih kemenangan di Madura seperti Pilpres 2014 lalu. Bahkan target suara di sana harus di atas 50 persen. "Kami tetap optimistis kita akan menang di Jawa Timur maupun Madura, karena instruksinya begitu. Insya Allah di atas 50 persen," ungkapnya percaya diri. Selain itu, Andre juga menegaskan, pihaknya mengaku tak mau ambil pusing atas keputusan La Nyalla yang pindah ke kubu sebelah. "Itu biasa terjadi dalam politik," pungkasnya.

Sesumbar Potong Leher, Andre Anggap Janji La Nyalla 'Pepesan Kosong'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/biar-cerdas-anak-buah-sby-sarankan-la-nyalla-banyak-makan-protein_m_.jpg" alt="Mantan Kader Gerindra La Nyalla Mataliti siap memotong lehernya jika Jokowi alah di Madura." width="100%">
<figcaption>Mantan Kader Gerindra La Nyalla Mataliti siap memotong lehernya jika Jokowi alah di Madura.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Prabowo Subianto tidak akan menang untuk yang kedua kalinya di daerah Madura, Jawa Timur. Karena kader Partai Gerindra La Nyalla Mataliti meyakini Joko Widodo (Jokowi) bakal unggul di daerah itu. Bahkan, sebagai jaminannya La Nyalla siap memotong lehernya apabila Jokowi kalah. Saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengatakan &lrm;dirinya belum lama ini berkeliling di Jawa Timur. Survei internal menyebutkan Jokowi masih kalah dengan Prabowo di daerah Madura. "Saya baru berkeliling Jawa termasuk Jawa Timur. Mendapat informasi dan hasil survei termasuk di Madura. Jangan ada pemotongan leher setelah Pilpres. Mulut dijaga, banyak makan protein supaya akal bertambah," ujar Andi Arief kepada JawaPos.com, Kamis (13/12). &lrm;Menurut Andi Arief, semua politikus jangan membuat janji-janji yang dinilai kontroversial, kalau pada kenyatannya tidak pernah ditepati. Contohnya saja di mantan kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang berjanji memotong kupingnya apabila Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah di Pilgub DKI Jakarta 2017 silam.&nbsp; Nah keyatannya Ahok dikalahkan oleh Anies Bawedan dalam Pilgub DKI Jakarta silam. Namun faktanya sampai saat ini Ruhut belum juga memotong telinganya. "Politik itu harus selalu pakai kewarasan. Bukan untuk memotong kuping Ruhut Sitompul, bukan untuk menggorok leher La Nyalla," katanya. Oleh sebab itu semoga para politikus bisa menggunakan kewarasannya. Siapapun yang menang di Pilpres 2019 bisa menjadi pelajaran bagi siapapun dalam bertutur kata. "Siapapun pemenang Pilpres sebaiknya justru menambah satu kuping lagi buat Ruhut agar makin mendengar, dan menambah satu leher lagi buat La Nyalla agar makin dingin," pungkasnya.&lrm; Sebelumnya, La Nyalla optimistis pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin akan memetik kemenangan di Pulau Madura pada Pilpres 2019. Bahkan, mantan Ketua Umum PSSI itu menantang potong leher dirinya bila Prabowo-Sandi bisa menang di pulau yang masuk wilayah Jawa Timur itu. &lrm;Adapun pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) kalah dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di empat kabupaten di Madura.&nbsp; Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, total perolehan suara Prabowo-Hatta di Pulau Madura sebanyak 830.968. Sedangkan untuk sementara Jokowi-JK berjumlah 692.631 suara.

Biar Cerdas, Anak Buah SBY Sarankan La Nyalla Banyak Makan Protein

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebarkan-hoaks-jokowi-pki-gerindra-minta-polisi-tangkap-la-nyalla_m_.jpg" alt="Mantan kader Gerindra La Nyalla Mataliti mengaku menjadi otak dari penyebaran hoax Jokowi eluarga PKI." width="100%">
<figcaption>Mantan kader Gerindra La Nyalla Mataliti mengaku menjadi otak dari penyebaran hoax Jokowi eluarga PKI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 diserang oleh isu keluarg Partai Komunis Indonesia (PKI) dan juga antek asing di Tabloid Obor Rakyat. Ternyata, otak pelakunya adalah mantan kader Partai Gerindra La Nyalla Mataliti, yang kini sudah mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Karena itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta pihkak kepolisian untuk menangap La Nyalla Mataliti. Karena dia otak pelaku penyebaran hoaks di Pilpres 2014 silam. &lrm;"Harusnya ditangkap juga itu La Nyalla sebab beberapa orang redaksi Obor Rakyat sudah divonis bersalah akibat hoaks," ujar Arief saat dihubungi, Kamis (13/12). Arief juga menilai, salah satu penyebab kekalahan Prabowo Subianto di Pilpres 2014 silam karena ulah La Nyalla, bisa menang. Karena akibat hoaks yang diciptakan La Nyalla, maka Jokowi mendapatkan simpati dari publik. "Jadi jelas ya penyebab kekalahan Prabowo itu akibat La Nyalla yang membuat kampanye hoaks dan tidak simpatik, yang akhirnya justru akibat Obor Rakyat itu Jokowi-JK dapet simpati dari masyarakat," tegasnya. Sejak awal Arief memang tidak percaya Jokowi adalah bagian dari PKI. Oleh sebab itu dirinya berkali-kali mengatakan dan memberi jaminan Jokowi bukanlah bagian dari partai komunis tersebut. "Padahal saya kader Gerindra berkali-ali mengatakan di media bahwa saya jamin Jokowi bukan aktivis PKI dan keturunan PKI," pungkasnya. Sebelumnya, mantan kader Partai Gerindra, La Nyalla Mataliti telah menyatakan dukungan untuk pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini tentu menjadi tanda tanya mengingat sebelumnya dia merupakan anak buah Prabowo Subianto di Gerindra. Bahkan dia kala itu cukup vokal mengkritik Jokowi. Disinggung mengenai itu, La Nyalla mengatakan, telah meminta maaf langsung kepada Jokowi atas sejumlah serangan yang pernah dilakukannya. Termasuk tudingannya yang menyebut Jokowi PKI. "Saya datang ke beliau (Jokowi, Red), saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, Cina. Saya yang sebarkan (majalah, Red) Obor di Jawa Timur, Madura," kata La Nyalla. Mantan Ketua Umum PSSI itu mengaku telah salah menuding Jokowi dengan isu PKI, atau anti-Islam. Sementara itu, mantan politikus Gerindra itu menilai wajar atas kritiknya kepada Jokowi. Mengingat saat itu dia berada pada posisi sebagai kubu oposisi. "Waktu itu wajar saya bilang gitu karena oposisi, oposisi kan apa aja dihajar lawannya, karena sekarang saya bukan oposisi, saya harus tobat," ungkapnya.

Sebarkan Hoaks Jokowi PKI, Gerindra Minta Polisi Tangkap La Nyalla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nizar-masa-saya-yang-harus-motong-lehernya-la-nyalla_m_.jpg" alt="Capres nomo urut 02 Prabowo Subianto saat berjabat erat dengan La Nyalla Mataliti yang kini telah berpiha pada Jokowi - Ma" width="100%">
<figcaption>Capres nomo urut 02 Prabowo Subianto saat berjabat erat dengan La Nyalla Mataliti yang kini telah berpiha pada Jokowi - Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti berubah haluan mendadak mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia bahkan sesumbar akan memotong lehernya apabila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno&lrm; menang di Madura, Jawa Timur. Mendengar pernyataan mantan koleganya itu, Ketua DPP Partai Hanura Nizar Zahro mengatakan, La Nyalla sudah menunjukkan sifat arogan dan sombong karena sesumbar Prabowo-Sandi bakal kalah dengan Jokowi-Ma'ruf Amin di Madura. "Ini menunjukkan sifat sombong dan angkuhnya dia sebagai pribadi karena dia sampai sesumbar begitu. Itu sebenarnya etika yang tidak boleh ditampilkan di politik," ujar Nizar kepada JawaPos.com, Senin (13/12). Caleg Partai Gerindra dari Dapil Jawa Timur XI (Madura) itu mengatakan, dirinya bakal menjadi saksi kekalahan Jokowi-Ma'ruf Amin di daerah yang terkenal dengan senjata celurit itu. Supaya dia bisa melihat dan menjadi saksi La Nyalla memotong kepalanya sendiri. &lrm;"Saya bersaksi kepada Allah, jika nanti Pak Prabowo menang maka leher La Nyalla itu harus kita saksikan dipotong oleh dirinya sendiri, dan saya mencatat sejarah itu," tegasnya. Anggota Komisi X DPR ini berharap La Nyalla tidak seperti Ruhut Sitompul mantan kader Partai Demokrat yang ingkar janji potong kuping jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Padahal Ahok berhasil dikalahkan Anies Baswedan, namun Ruhut ingkar terhadap janjinya. "Iya, jadi orang harus jantan, harus tepati janjinya, kalau dia mau potong sendiri ya potong sendiri. Masa saya yang harus motong lehernya La Nyalla&lrm;?" tegasnya. Artinya, dengan adanya pernyataan sesumbar Madura bakal dimenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin, Nizar mengaku hal itu justru makin membuat kader semangat untuk memenangkan Prabowo-Sandi.&nbsp; "Ini menumbuhkan semangat bagi tim Prabowo-Sandi di tingkat Jawa Timur dan di tingkat kabupaten untuk saling bahu-membahu memperoleh kemenangan Prabowo-Sandi di Madura, dengan kemenangan yang terhormat," pungkasnya. Diketahui, sebelumnya, La Nyalla optimistis pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin akan memetik kemenangan di Pulau Madura pada Pilpres 2019. Bahkan, mantan Ketua Umum PSSI itu menantang potong leher dirinya bila Prabowo-Sandi bisa menang di pulau yang masuk wilayah Jawa Timur itu. &lrm;Adapun pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) kalah dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di empat kabupaten di Madura.&nbsp; Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, total perolehan suara Prabowo-Hatta di Pulau Madura sebanyak 830.968. Sedangkan untuk Jokowi-JK memperoleh 692.631 suara.

Nizar: Masa Saya yang Harus Motong Lehernya La Nyalla?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/orang-yang-sebar-fitnah-pki-dan-antek-asing-itu-jadi-timses-jokowi_m_.jpg" alt="La Nyalla mengaku bahwa dirinya adalah sosok yang menyebarkan isu Jokowi PKI, china, kristin dan antek asing." width="100%">
<figcaption>La Nyalla mengaku bahwa dirinya adalah sosok yang menyebarkan isu Jokowi PKI, china, kristin dan antek asing.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Miftah Sabri mengaku bersyukur atas langkah La Nyalla Mattalitti yang mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 mendatang. Apalagi, dukungan itu disampaikan oleh La Nyalla disertai pengakuan bahwa dirinya adalah sosok yang menyebarkan isu Jokowi PKI, keturunan Tionghoa, Kristen, dan antek asing. Miftah mengatakan, dengan pengakuan La Nyalla, kini sudah terang sosok penebar isu miring terhadap Jokowi. Miftah mengaku optimistis, bergabungnya La Nyalla ke kubu Jokowi juga akan membawa angin segar bagi suasana kampanye Pilpres 2019. "Alhamdulillah, dengan pengakuan Pak La Nyalla berarti terang benderang sudah selama ini, sumber segala fitnah terhadap Jokowi itu asalnya dari mana. Artinya yang tukang menebar fitnah selama ini sudah bergabung dengan barisan Pak Jokowi dan tentunya pilpres akan menjadi bersih karena pertobatan Pak La Nyalla ini," kata Miftah melalui keterangannya, Rabu (12/12). "Semoga, tobat untuk berhenti memainkan politik fitnah itu bisa benar-benar nasuha, dan di tempat Pak Jokowi Pak La Nyalla bisa mencontohkan politik yang baik dan programatik, jangan membawa-bawa kebiasaan lama," imbuh Miftah. Miftah menyebut, tak merasa kehilangan atas perpindahan La Nyalla dari barisan pendukung Prabowo ke barisan pendukung Jokowi. Sebab dengan perpindahan La Nyalla, energi negatif yang melingkupi mantan Ketua Umum PSSI itu juga ikut berpindah. "Kita pun mensyukuri, tim Pak Prabowo sekarang bersih dari anasir-anasir negatif cara-cara berpolitik lama. Kita terus terang happy dengan pengakuan La Nyalla Ini. Jadi biang fitnahnya selama ini sudah jelas dan terang benderang," kata Miftah. Lebih lanjut, Miftah berharap dengan pengakuan La Nyalla, Presiden Jokowi tak lagi risau dengan fitnah yang menyebut dirinya PKI, Kristen, dan antek asing. Sehingga calon petahana itu siap memenuhi beberapa janji kampanyenya yang hingga kini belum dipenuhi. "Sudah tidak ada lagi alasan bagi Pak Jokowi untuk mempersoalkan fitnah PKI yang ditudingkan kepada beliau. Karena biangnya sudah mengaku. Sekarang kita bisa fokus bahas lapangan pekerjaan, harga sembako, dan kesejahteraan rakyat," kata Miftah.

Orang yang Sebar Fitnah PKI dan Antek Asing itu Jadi Timses Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#la nyalla mataliti

Berita Terkini