<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/1000151537-659875626.jpg" alt="Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil mantan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. Rencana pemanggilan itu dilakukan, setelah tim penyidik melakukan penggeledahan di rumah La Nyalla, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (14/4). Penggeledahan yang dilakukan sebagai upaya untuk mencari barang bukti itu berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. "Semua saksi atau calon saksi yang akan dipanggil, termasuk penguasa tempat yang dilakukan penggeledahan, umumnya nanti akan dikonfirmasi, dilakukan konfirmasi oleh penyidik, akan diklarifikasi terkait alat bukti atau petunjuk apapun yang dimiliki oleh penyidik," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dikonfirmasi, Jumat (18/4). Meski demikian, Tessa belum mengungkapkan terkait waktu panggilan pemeriksaan terhadap La Nyalla. Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi merupakan kewenangan dari penyidik. "Jadi kalau detailnya seperti apa, saya masih belum bisa sampaikan saat ini," tegasnya. Juru bicara KPK bidang penindakan itu juga masih enggan mengungkap keterlibatan La Nyalla dalam kasus dugaan suap dana hibah Jatim tahun anggaran 2021-2022. Menurutnya, saat ini tim penyidik masih melakukan pengembangan setelah menetapkan 21 orang yang diduga terlibat dalam kasus itu. "Jadi kalau ditanya bagaimana kaitannya, ini tentunya sudah masuk materi ya. Karena prosesnya sendiri juga masih berjalan, tentunya ada hal-hal yang penyidik belum bisa buka saat ini," ucap Tessa. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya mengungkapkan, alasan pihaknya menggeledah rumah La Nyalla, karena sempat menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Provinsi Jatim. Terlebih, KPK juga turut menggeledah kantor KONI Jatim, pada Selasa (15/4). La Nyalla pun telah menanggapi terkait penggeledahan terhadap salah satu rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Dia mengklaim tidak tahu dan tak pernah berhubungan dengan Kusnadi, salah satu tersangka kasus suap dana hibah Pokmas Jatim. "Saya tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas," ucap La Nyalla, Senin (14/4). Ia mengklaim, KPK tidak mengamankan barang bukti apapun dari hasil penggeledahan di kediamannya itu. "Pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan yang terkait dengan penyidikan," pungkasnya.

KPK berencana memanggil La Nyalla setelah geledah rumahnya di Surabaya terkait dugaan suap dana hibah Jatim.

KPK Bakal Panggil La Nyalla Usai Geledah Rumahnya Terkait Dugaan Suap Dana Hibah Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/win7wgBa7f5AU6ap52qfo5qz9YwwEiwvIsUjbSXU-3252705806.jpg" alt="KPK menggeledah rumah mantan Ketua DPD RI La Nyalla terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jatim, Senin (14/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KPK menggeledah rumah mantan Ketua DPD RI La Nyalla terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jatim, Senin (14/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Kali ini, tim penyidik KPK menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, pada Selasa (15/4). Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan adanya upaya paksa penggeledahan di Jatim. Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) Jatim. "Benar, penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim," kata Tessa dikonfirmasi, Selasa (15/4). Meski demikian, Tessa masih enggan mengungkap secara rinci giat penggeledahan tersebut. Sebab, saat ini penggeledahan itu tengah berlangsung. "Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan," ucap Tessa. Upaya paksa penggeledahan ini dilakukan setelah penyidik KPK, menggeledah kediaman pribadi dari mantan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, pada Senin (14/4) kemarin. La Nyalla menanggapi telah menanggapi terkait penggeledahan terhadap salah satu rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Dia mengklaim tidak tahu dan tak pernah berhubungan dengan Kusnadi, salah satu tersangka kasus dana hibah Pokmas Jatim. "Saya tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas," ucap La Nyalla, kemarin. Ia mengklaim, KPK tidak mengamankan barang bukti apapun dari hasil penggeledahan di kediamannya itu. "Pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan yang terkait dengan penyidikan," paparnya. Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad untuk mendalami pengurusan dana hibah dan kepemilikan aset yang bersangkutan. Anwar Sadad merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Materi serupa juga didalami penyidik KPK kepada Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. KPK telah mencegah 21 orang untuk bepergian ke luar negeri. Pengusutan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 itu merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dkk. Sahat Tua Simandjuntak telah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa, 26 September 2023. Sahat juga dihukum uang pengganti sebesar Rp 39,5 miliar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sahat terbukti menerima fee dana hibah pokok pikiran masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020&ndash;2022, serta APBD 2022&ndash;2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang. Total anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp 200 miliar.

KPK geledah kantor KONI Jatim, selidiki dugaan korupsi dana hibah, La Nyalla juga diperiksa oleh oenyidik.

Setelah Rumah La Nyalla, KPK Kini Geledah Kantor KONI Jatim Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/IMG_4338JPG-632074445.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- KPK menggeledah rumah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya Senin (14/4). Penggeledahan tersebut terkait dengan perkara dana hibah Pokmas Jatim.&nbsp; Juru Bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan bahwa penyidik KPK tengah melakukan langkah penyidikan berupa penggeledahan di Kota Surabaya. "Ini terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim," ujarnya.&nbsp; Dia belum bisa memberikan informasi secara detil terkait lokasi dan milik siapa lokasi penggeledahan dilakukan. Namun begitu, informasi yang diperoleh menyebut rumah anggota DPD La Nyalla yang sedang dalam penggeledahan.&nbsp; "Untuk detail penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan," terang Tessa kepada awak media, Senin (14/4).&nbsp; Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. Penggeledahan juga terkait dengan kasus dana pokmas APBD Jawa Timur 2019-2022.&nbsp; Kasus tersebut terjadi saat Abdul Halim Iskandar masih menjadi anggota DPRD Jatim. KPK juga telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus tersebut. Ke-21 tersangka yakni, 4 tersangka penerima suap dan 17 tersangka pemberi suap. 3 diantara penerima suap merupakan penyelenggaran negara dan 1 orang staf penyelenggaran negara.&nbsp; Untuk 17 pemberi suap, 15 diantaranya merupakan pihak swasta dan 2 diantaranya merupakan penyelenggara negara.&nbsp;

KPK menggeledah rumah La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya terkait penyidikan dana hibah Pokmas Jatim, melibatkan 21 tersangka.

KPK Lakukan Penggeledahan di Rumah La Nyalla Mahmud Mattalitti Terkait Dana Hibah Pokmas Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/WhatsApp-Image-2025-04-14-at-155322-1408208683.jpeg" alt="Penampakan rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya yang digeledah KPK. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penampakan rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya yang digeledah KPK. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Surabaya Rohmad Amrulloh menyampaikan memang benar bahwa KPK menggeledah rumah La Nyalla. Berkaitan dengan upaya penyidikan KPK terhadap pengembangan kasus korupsi dana hibah yang menyeret Kusnadi mantan Ketua DPRD Jatim. "Benar ada penggeledahan KPK berkaitan dengan kasus dana hibahnya pak Kusnadi," ujarnya. &nbsp;Penggeledahan tersebut berlangsung sekitar 2 jam di dua rumah milik La Nyalla. Namun, tidak ditemukan bukti terkait dengan kasus yang diselidiki, yaitu pada rumah bernomor LL 39 dan rumah di bagian belakang. "Penggeledahan LL 39 dan rumah yang belakang tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasus Pak Kusnadi," ujarnya. Dirinya mengklaim, La Nyalla tidak memiliki hubungan apapun dengan Kusnadi terkait kasus yang sedang dalam penyelidikan KPK. Saat disinggung tentang kedatangan ormas Pemuda Pancasila, dirinya menjawab itu hanya bentuk solidaritas para anggota. &nbsp;&ldquo;Tidak ada hubungan, hanya KPK menyampaikan ada case seperti ini. Kami tidak tahu ruangan apa saja (yang digeledah), di rumah ada asisten rumah tangga,&rdquo; kata dia. (Dho)

KPK melakukan penggeledahan di rumah La Nyalla terkait penyidikan kasus korupsi dana hibah yang melibatkan Kusnadi.

Ketua BPPH Pemuda Pancasila Sebut KPK Geledah Rumah La Nyalla Selama Dua Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/WhatsApp-Image-2025-04-14-at-155323-552684725.jpeg" alt="Penampakan rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya yang digeledah KPK. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penampakan rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya yang digeledah KPK. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah yang diduga milik Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti Senin (14/4). Yakni, di Jalan Wisma Permai Barat 1 Blok LL Nomor 39, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dana hibah yang melibatkan Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjutak.&nbsp; Pantauan Jawa Pos, rumah tersebut sudah ramai oleh puluhan orang. Mulai dari yang berpakaian biasa hingga anggota organisasi masyarakat Pemuda Pancasila. Seorang petugas keamanan sekitar yang enggan disebut identitasnya mengatakan, sejumlah orang tampak mendatangi rumah berwarna coklat itu sekitar pukul 12.00 termasuk dari aparat kepolisian.&nbsp; &ldquo;Mulai ramai-ramai siang tadi pukul 12.00 an. Polisi datang terus ini datang semua," kata dia.&nbsp; Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan tengah ada penggeledahan di rumah La Nyalla. Penggeledahan itu perihal dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Pemprov Jatim yang menyangkut Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. &ldquo;Penyidik sedang melakukan kegiatan Penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim," kata Tessa.&nbsp; Walau begitu, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih detail mengenai penggeledahan ini. Hasil penggeledahan akan disampaikan lebih lanjut. Seluruh penjelasan lebih lanjut akan disampaikan usai rangkaian kegiatan penggeledahan tuntas keseluruhan.&nbsp; &ldquo;Untuk detail penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan," jelasnya. (dho)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya.

Kondisi Penggeledahan Rumah La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya oleh KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/JKT_KPU-gelar-rekapitulasi-suara-luar-negeri-tingkat-nasional_Salman-Toyibi9-3823560331.jpg" alt="Awak media mengambil gambar layar yang menampilkan data pemilu luar negeri saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Awak media mengambil gambar layar yang menampilkan data pemilu luar negeri saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyepakati pembentukan panitia khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024. Pembentukan Pansus itu untuk mengungkap berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/3). Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui?" tanya La Nyalla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014406434/presiden-direktur-pt-pss-gusti-randa-menurut-saya-apa-yang-dibuat-persebaya-terlalu-berlebihan">Presiden Direktur PT PSS Gusti Randa: Menurut Saya, Apa yang Dibuat Persebaya Terlalu Berlebihan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota DPD RI yang hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon Kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan Pansus ini," lanjut La Nyalla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembentukan Pansus tersebut atas usulan yang disampaikan oleh Tamsil Linrung, anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan. Menurut Tamsil, tindak lanjut perihal pengaduan tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu tidak sebatas disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/014405458/brantas-abipraya-targetkan-jalan-tol-bayunglencir-tempino-rampung-juni-2024">Brantas Abipraya Targetkan Jalan Tol Bayunglencir-Tempino Rampung Juni 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu lebih jauh berpikir untuk membuat Pansus pelanggaran atau kecurangan Pemilu. Jadi, tidak sebatas di Komite I, tetapi dibuat lintas komite untuk semua menyampaikan pandangan-pandangannya. Karena mungkin kecurangan ini ada imbasnya kepada teman-teman anggota yang tidak terpilih sekarang," ucap Tamsil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">DPD RI sendiri turut membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu di setiap Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi. Upaya itu dilakukan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 agar tercipta pemilu yang demokratis, jujur, adil, bebas politik uang, dan legitimate.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasar data yang diterima dari kantor DPD RI di ibu kota Provinsi, pengaduan yang masuk melalui posko adalah sebanyak empat laporan, yaitu dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak dua laporan, Sumatera Utara satu laporan, dan Maluku satu laporan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014406421/kekerasan-yang-dilakukan-geng-geng-bersenjata-masih-terjadi-masa-depan-pemerintahan-haiti-diragukan">Kekerasan yang Dilakukan Geng-Geng Bersenjata Masih Terjadi, Masa Depan Pemerintahan Haiti Diragukan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan yang masuk tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah disampaikan kepada Bawaslu. Di sisi lain, Pimpinan DPD RI meminta kepada Komite I untuk segera menindaklanjuti dengan mengundang KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 bila diperlukan.</div>

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyepakati pembentukan panitia khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220918-WA0049.jpg" alt="Selebrasi pemain Persipura Jayapura merayakan gol Ramai Rumakiek saat melawa Deltras Sidoarjo di Stadion Lukas Enembe (ANTARA/HO-Media officer Persipura Jayapura)" width="100%">
<figcaption>Selebrasi pemain Persipura Jayapura merayakan gol Ramai Rumakiek saat melawa Deltras Sidoarjo di Stadion Lukas Enembe (ANTARA/HO-Media officer Persipura Jayapura)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Manajemen Persipura Jayapura melayangkan surat somasi kepada PSSI. Aksi itu adalah wujud ketidakpercayaan Mutiara Hitam terhadap PSSI terkait pemberhentian Liga 2 Indonesia secara sepihak.  Manajer Persipura Yan Mandenas mengatakan bahwa surat somasi itu sudah dikirim langsung ke ke kantor PSSI di Gedung GBK Arena, Senayan, Jakarta.  Menurut Mandenas, tebusan surat somasi Persipura terhadap PSSI juga disampaikan kepada Menpora Zainudin Amali sebagai perwakilan pemerintah. Juga dikirim ke Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja PSSI dan PT. LIB. Selain itu, surat itu juga dikirim ke FIFA dan AFC.  "Apa yang kami lakukan adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan kami terhadap PSSI dan surat somasi kami juga sampaikan ke FIFA, AFC, Menpora, dan Komisi X DPR RI," katanya dikutip dari Antara.  Dia menjelaskan poin penting yang tertuang pada surat somasi tersebut menyebutkan keputusan rapat komite eksekutif itu berpotensi merugikan klub, pemain, dan ofisial. Ini terkait dengan persiapan yang telah dilakukan oleh klub untuk dapat berprestasi di Liga 2 musim 2022-2023  "Kami juga mempertanyakan transparansi PSSI dalam membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada rapat komite eksekutif. Dan hingga kini, kami tidak pernah mengetahui nama-nama klub yang meminta agar kompetisi tidak dilanjutkan," tambahnya.  Dia menambahkan pihaknya juga mempertanyakan penjelasan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi terkait keputusan rapat komite eksekutif. Sebab, tidak ada kegentingan yang memaksa PSSI untuk menghentikan Liga 2.  Terkait itu, pihaknya berpendapat masih ada solusi lain yang dapat ditempuh oleh PSSI untuk melanjutkan liga 2. Dia bahkan bersedia berkomunikasi dengan seluruh klub peserta liga 2.  "Faktanya rapat antar pemilik klub peserta Kompetisi Liga 2 pada 14 Desember 2022 setuju agar kompetisi dilanjutkan dengan melakukan beberapa penyesuaian," ujarnya.  Selanjutnya kata dia, pihaknya meminta agar PSSI membatalkan keputusan rapat komite eksekutif pada 12 Januari 2023 dalam waktu tujuh hari sejak tanggal surat ini dibuat.  Dia menuntut diadakannya pertemuan khusus antara PSSI, operator pertandingan, dan para klub peserta Kompetisi liga 2 guna menentukan format baru sebelum melanjutkan kompetisi.

Substansi Surat Somasi Persipura kepada PSSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/JKT-rafi-Ahmad-perdana-ikuti-kongres-PSSI-haritsah-almudatsir2.jpg" alt="Chairman RANS Cilegon FC Raffi Ahmad saat mengikuti kongres biasa tahunan PSSI di Jakarta, Sabtu (29/5/2021). Kongres PSSI ini dihadiri oleh 87 voters dari anggota PSSI Dan membahas dua agenda utama yaitu laporan pelaksanaan program PSSI tahun 2020 dan re" width="100%">
<figcaption>Chairman RANS Cilegon FC Raffi Ahmad saat mengikuti kongres biasa tahunan PSSI di Jakarta, Sabtu (29/5/2021). Kongres PSSI ini dihadiri oleh 87 voters dari anggota PSSI Dan membahas dua agenda utama yaitu laporan pelaksanaan program PSSI tahun 2020 dan re</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Komite Pemilihan (KP) PSSI menutup pendaftaran bakal calon ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Exco PSSI tadi malam.  Dalam daftar nama bakal calon pengurus PSSI yang masuk ke KP PSSI, terdapat beberapa nama lama dan nama baru.  Nama-nama lama yang masuk bursa bakal calon pengurus PSSI adalah AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Arif Putra Wicaksono, Doni ”Jalu” Setiabudi, Ahmad Riyadh, dan Yunus Nusi.  Lalu, nama-nama baru yang meramaikan bursa bakal calon pengurus PSSI adalah Bima Sinung Widagdo, Azrul Ananda, Amir Burhannudin, hingga Menpora Zainudin Amali.  Jalu saat ditemui di GBK Arena, Jakarta, kemarin menjelaskan alasan kembali bersaing dalam bursa pencalonan pengurus PSSI. Dia mencalonkan diri untuk tiga posisi. Yakni, bakal calon ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Exco PSSI.  ”Ini adalah periode kedua saya mendaftar. Periode sebelumnya saya masih kurang 11 bulan. Jadi, saya kurang dalam persyaratan harus 5 tahun aktif di sepak bola Indonesia. Jadi, sekarang sudah pasti saya bisa melalui syarat itu,” ujar CEO Bandung Premier League itu.  CEO PSIM Jogjakarta Bima Sinung Widagdo menjadi nama baru dalam bursa pencalonan pengurus PSSI. Mantan CEO Sulut United itu maju untuk menduduki posisi calon anggota Exco PSSI.  Berdasar Statuta PSSI, kongres luar biasa (KLB) PSSI akan menetapkan 12 anggota Exco PSSI. Satu di antara 12 posisi tersebut harus diisi perempuan. Bima menerangkan, sejak awal terjun di sepak bola Indonesia, dia ingin ikut berkontribusi.  ”Saya ingin berkontribusi untuk kemajuan dan memberikan perubahan dalam sepak bola nasional,” ujar Bima kepada Jawa Pos melalui pesan singkat tadi malam.  Dia menambahkan, saat ini sudah waktunya PSSI diisi oleh orang-orang baru yang lebih fresh. Juga, diisi oleh figur-figur yang memiliki integritas dan berkomitmen tinggi. ”Saya maju tanpa beban. Niat saya hanya memberikan kontribusi, tenaga, dan pemikiran,” tegasnya.  Lalu, kenapa tidak mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua umum atau wakil ketua umum PSSI? ”Belum waktunya. Sosok Ketum dan Waketum harus diisi oleh figur yang lebih berpengalaman. Serta, memiliki akses yang luas. Baik di tingkat nasional maupun internasional,” terang Bima.  Chief Operating Officer (COO) Dewa United Rendra Soedjono kemarin juga terlihat datang ke kantor PSSI. Dia datang sekitar pukul 13.40 WIB. Namun, dia datang bukan untuk meramaikan bursa pencalonan bakal calon pengurus PSSI.  ”Saya datang atas nama Dewa United untuk memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon ketua umum, bakal calon wakil ketua umum, dan bakal calon anggota Exco PSSI,” ujar pria yang juga komentator pertandingan sepak bola itu.  Pria yang akrab disapa Rensu tersebut tidak menyebutkan kepada siapa Dewa United memberikan dukungan. ”Yang pasti, Dewa United hanya ingin memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kami ingin semuanya menjadi lebih baik,” tegasnya.

Nama Lama dan Nama Baru Mendaftar sebagai Calon Pengurus PSSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/lengkapi-slot-legiun-asing-pemain-jepang-dan-brasil-merapat-ke-psis_m_.jpg" alt="Yoyok Sukawi (tengah) memastikan PSIS bakal mendatangkan pemain asal Jepang dan Brasil." width="100%">
<figcaption>Yoyok Sukawi (tengah) memastikan PSIS bakal mendatangkan pemain asal Jepang dan Brasil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-CEO PSIS yang juga anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI AS Sukawijaya mengatakan bahwa pencalonan Erick Thohir dan La Nyalla Mattalitti untuk menjadi Ketua Umum PSSI 2023-2027 membuat pemilik suara (voter) PSSI bingung dalam menentukan pilihan.  "Kami yang menjadi voter bingung memilih yang mana. Sama-sama baiknya, sama-sama bagusnya," ujar pria yang akrab disapa Yoyok Sukawi itu di Jakarta, Minggu (15/1) dikutip dari Antara.  Menurut Yoyok, Erick Thohir memiliki kelebihan dari sisi pengalaman bisnis sepak bolanya. Ditambah, saat ini Erick saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN.  Sementara itu, La Nyalla dinilainya mempunyai keunggulan dari jejak politik. La Nyalla kini berstatus sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. "Dua-duanya sama-sama tidak ada jeleknya," kata Yoyok.  Oleh karena itu, untuk memastikan pilihan, laki-laki yang juga anggota DPR RI itu menunggu pemaparan program dari Erick dan La Nyalla.  Mereka berdua sudah menyatakan serius untuk membawa perubahan di PSSI dan memberantas mafia sepak bola. Tetapi belum memaparkan sesuatu yg untuk pengembangan klub dan Asosiasi Provinsi PSSI.  "Apa yang mau dibawa buat klub dan Asprov. Hal baru apa yang bisa menimbulkan industri sepak bola bangkit. Ini yang kami tunggu," tutur Yoyok.  Sampai Minggu (15/1), sudah dua orang yang mendaftar menjadi bakal calon ketua umum PSSI 2023-2027 yakni Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti dan Menteri BUMN Erick Thohir.  Erick Thohir, meski belum pernah aktif di PSSI, memiliki jejak di kancah persepakbolaan internasional. Pria yang juga berprofesi sebagai pengusaha itu pernah memiliki salah satu klub terbesar di Eropa, Inter Milan.  Dirinya juga sempat mempunyai saham mayoritas di klub Liga Amerika Serikat, MLS, DC United.  Di Indonesia, Erick sebagai bos Mahaka Sports pernah menggelar Piala Presiden pada tahun 2015 untuk mengisi kekosongan kompetisi karena PSSI disanksi oleh FIFA.  Berbeda dengan Erick, La Nyalla merupakan orang yang berpengalaman di PSSI. Dia sempat menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada tahun 2015 sebelum akhirnya PSSI dibekukan Pemerintah Indonesia dan disanksi pencabutan keanggotaan oleh FIFA.  Selain Erick dan La Nyalla, Sekretaris Jenderal PSSI 2017-2020 Ratu Tisha Destria juga memasukkan namanya dalam daftar bakal calon wakil ketua umum PSSI 2023-2027.  Kongres Luar Biasa PSSI untuk pemilihan jajaran anggota baru Komite Eksekutif PSSI, termasuk ketua umum, akan digelar pada 16 Februari 2023.

CEO PSIS: La Nyalla dan Erick Thohir Sama-Sama Tidak Ada Jeleknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220918-WA0049.jpg" alt="Selebrasi pemain Persipura Jayapura merayakan gol Ramai Rumakiek saat melawa Deltras Sidoarjo di Stadion Lukas Enembe (ANTARA/HO-Media officer Persipura Jayapura)" width="100%">
<figcaption>Selebrasi pemain Persipura Jayapura merayakan gol Ramai Rumakiek saat melawa Deltras Sidoarjo di Stadion Lukas Enembe (ANTARA/HO-Media officer Persipura Jayapura)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Manajer Persipura Yan Mandenas berharap Ketua Umum PSSI yang baru berani membersihkan sindikat di internal organisasinya agar sepak bola nasional mencapai prestasi tinggi.  "Kalau mau sepak bola kita maju, saya berharap lingkaran sindikat yang sudah sekian lama menguasai PSSI dibersihkan," ujar Yan di Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin.  Pria yang juga anggota DPR RI itu menyebut, sindikat di PSSI diisi oleh sosok-sosok lawas yang bermasalah.  Yan, tanpa menjelaskan lebih rinci siapa saja mereka, menilai orang-orang itu memanfaatkan PSSI untuk kepentingan pribadi.  "Masalah demi masalah terjadi karena kepentingan mereka. Mereka-mereka yang duduk di dalam itu punya kepentingan yang mengorbankan kepentingan banyak pihak, terutama masyarakat pencinta sepak bola di Tanah Air," tutur Yan.  Sampai Minggu (15/1), ada dua nama yang mendaftarkan diri menjadi bakal calon ketua umum PSSI periode 2023-2027 yaitu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti dan Menteri BUMN Erick Thohir.  Menurut Yan Mandenas kedua sosok tersebut layak menjadi ketua umum PSSI. Akan tetapi, dia meminta keduanya berkomitmen dalam menjalankan sepak bola yang bersih.  "Siapa pun yang terpilih harus berkomitmen untuk membersihkan sindikat yang sudah lama terbangun di PSSI. Kalau mampu, saya angkat jempol. Namun, kalau tidak mampu, masalah yang dihadapi akan sama saja," kata Yan.  Dia melanjutkan, menjadi ketum PSSI berarti berani melawan semua mafia sepak bola yang ada di Indonesia selama ini demi membangun citra sepak bola yang lebih baik di masyarakat.  Kongres Luar Biasa PSSI untuk pemilihan jajaran anggota baru Komite Eksekutif PSSI, termasuk ketua umum, akan digelar pada 16 Februari 2023.

Manajer Persipura: Ada Sindikat yang Sekian Lama Menguasai PSSI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#La Nyalla Mahmud Mattalitti

Berita Terkini