<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/Screenshot_2025-07-18-22-02-58-563_comwhatsapp-edit-975464044.jpg" alt="Gratispol dan Jospol diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim secara langsung di tiga wilayah: Bontang, Kutai Timur, dan Berau. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gratispol dan Jospol diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim secara langsung di tiga wilayah: Bontang, Kutai Timur, dan Berau. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penghargaan yang termasuk dalam program Gratispol dan Jospol diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim secara langsung di tiga wilayah: Bontang, Kutai Timur, dan Berau di sela kunjungan kerja ke wilayah utara Kalimantan Timur pada 11 - 16 Juli 2025.&nbsp; Program Gratispol memberikan penghargaan berupa perjalanan ibadah Umrah dan perjalanan religi kepada para marbot masjid dan penjaga rumah ibadah lintas agama. Sementara Jospol memberikan insentif kepada para guru dari berbagai jenjang pendidikan serta bantuan sosial lainnya kepada lembaga sosial dan pelaku usaha mikro. Di Kota Bontang, Sabtu (12/7/2025) Gubernur Harum menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 48 penerima Gratispol dari lima agama dan 2.799 guru penerima Jospol. Insentif yang diberikan sebesar Rp 500 ribu per bulan kepada para guru. Tak hanya itu, bantuan sosial juga diserahkan kepada lembaga kesejahteraan sosial, pelaku UMKM, dan penyerahan sertifikat halal untuk produk usaha mikro. &ldquo;Pemerintah itu ada. Dan yang paling penting pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap jerih payah rakyatnya,&rdquo; tegas Gubernu Kaltim Rudy Mas'ud (Harum) dalam sambutannya di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang. Sementara di Kutai Timur, Minggu (13/7/2025) Gubernur Harum menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk penghormatan dari pemerintah kepada para penjaga moral dan sosial masyarakat. &ldquo;Kami hadir bukan hanya membawa program, tapi penghargaan kepada mereka yang menjaga nilai-nilai kehidupan. Sudah selayaknya pemerintah hadir memberi perhatian,&rdquo; ucapnya. Selain perjalanan religi dan insentif guru, program ini juga menggandeng sektor swasta seperti PT Kaltim Prima Coal dalam mendukung upaya percepatan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi. Di Kabupaten Berau, Rabu (16/7/2025) penyerahan berlangsung di Ballroom SM Tower Hotel &amp; Convention Tanjung Redeb. Gubernur Harum menekankan bahwa Gratispol dan Jospol bukan sekadar janji kampanye, melainkan gerakan nyata untuk membangun keadilan sosial dan kesejahteraan spiritual. &ldquo;Ini bukti komitmen kami kepada masyarakat. Terutama bagi mereka yang menjaga keheningan dan harmoni antarumat beragama,&rdquo; ujar Harum. Di Berau, selain Gratispol dan Jospol, juga disalurkan bantuan penyambungan listrik untuk 163 KK, alat ibadah lintas agama, sertifikat halal bagi pelaku usaha, dan bantuan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Dengan menyerahkan langsung program-program tersebut di berbagai daerah, Gubernur Harum menunjukkan bahwa pembangunan di Kaltim tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan spiritual masyarakat. &ldquo;Kepada para guru, teruslah menyalakan cahaya ilmu. Kepada para penjaga rumah ibadah, peliharalah nilai-nilai spiritual. Semoga penghargaan ini menjadi berkah dan pendorong semangat untuk terus mengabdi,&rdquo; tutupnya. Turut hadir dalam berbagai agenda tersebut Wakil Gubernur Seno Aji, Ketua TP PKK Kaltim Hj. Sarifah Suraidah Harum, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas&rsquo;ud, serta jajaran Forkopimda dan kepala OPD Provinsi Kaltim. Program ini menjadi cerminan hadirnya pemerintah di tengah rakyat, dalam semangat &ldquo;Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.&rdquo; (*)

Penghargaan yang termasuk dalam program Gratispol dan Jospol diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim secara langsung di tiga wilayah

Serahkan Gratispol di Wilayah Bontang, Kutai Timur, dan Berau   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembangkit-listrik-mangkrak-di-sangatta-bakal-dilego-sebagai-besi-tua_m_215588.jpeg" alt="MANGKRAK: Kondisi PLTGB di Kabo Jaya yang hingga kini tidak ada kejelasan terkait penyelesaiannya." width="100%">
<figcaption>MANGKRAK: Kondisi PLTGB di Kabo Jaya yang hingga kini tidak ada kejelasan terkait penyelesaiannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mangkrak sejak 2010, hingga kini Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara (PLTGB) Kabo Jaya di Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur belum dapat investor. Pemerintah daerah setempat pun sempat berencana melego pembangkit listrik berkapasitas 18 megawatt (MW) itu sebagai besi tua. PLTGB yang dibangun sejak era Bupati Kutim Isran Noor pada 2010 itu, kini sudah nampak berkarat dan berlumut. Rumput liar tumbuh tinggi di sekelilingnya dan menjadi pemandangan biasa bagi warga. Bahkan, sesekali seolah seperti objek wisata. Pemkab Kutim sebenarnya sudah melakukan evaluasi proyek ini. Hanya saja, sampai saat ini belum ada kejelasan dari PT Kutai Mitra Energi Baru (KMEB), perusahaan daerah (BUMD) yang bertanggung jawa atas proyek tersebut. KMEB diketahui adalah pengganti PT Kutai Timur Energi (KTE), anak BUMD PT Kutai Timur Investama (KTI). Bupati Kutim Ismunandar pun seolah pasrah dengan kondisi proyek ini. Belum banyak yang bisa dilakukan Pemkab Kutim atas proyek tersebut. "Jadi, saat ini, ya stagnan dulu," ucap pria yang akrab disapa Ismu itu, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Sabtu (26/5). Ismu menjelaskan, pihaknya masih melakukan audit likuidasi terhadap KMEB. "Nanti kalau sudah ada hasilnya baru bisa tentukan langkah. Yang jelas, proses audit likuidasi sudah mendekati tahap akhir," ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan, proyek ini tak akan dilanjutkan. Selain alasan belum ada investor yang berminat, sebenarnya pasokan listrik di Sangatta sudah cukup, bahkan berlebihan. Hal itu dikarenakan jaringan listrik di Kutim sudah masuk sistem Mahakam. "Kecuali ada pihak yang mau berinvestasi di PLTGB Kabo (maka proyek akan dilanjutkan)," ujarnya. Namun, sambung Ismu, sejauh ini belum ada investor yang mau meminang proyek tersebut. Penanam modal datang dan pergi, tak ada yang siap. "Kami juga tak mau menjual kucing dalam karung," imbuh dia. Sebelumnya, PLTGB Kabo sempat dilirik beberapa investor. Namun hingga kini belum ada kabar kepastiannya. Pada Maret 2017, Ismu pernah menyatakan siap menjual bangunan PLTGB Kabo dalam bentuk besi tua, lantaran sebagian besar sudah berkarat. Hal itu dilakukan bila nantinya benar-benar tak ada kepastian pembangunan. Sebagai informasi, saat proyek ini terhenti, ada tiga kontraktor yang menggugat Pemkab Kutim dan KMEB, lantaran belum dibayar. Ketiga kontraktor itu adalah Direktur CV Profil Kencana (perusahaan jasa konstruksi) Ridiyanto, Direktur CV Pasdol Paula (perusahaan bangunan arsitektur dan pekerjaan sipil) Andi Beddu Salim, dan Direktur PT Pelayaran Dalam Negeri Buga Nusa Mahakam (perusahaan pelayaran) Andy Wijaya. Mereka menggugat dengan alasan Pemkab dan KMEB dinilai wanprestasi atau ingkar janji.

Pembangkit Listrik Mangkrak di Sangatta Bakal Dilego Sebagai Besi Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/daerah-mulai-mengeluh-progres-pembangunan-pelabuhan-kenyamukan-lamban_m_214177.jpeg" alt="Ilustrasi dermaga. Pembangunan Plabuhan Kenyamukan Sangatta, Kutim, Kalimantan TImur, berjalan lamban." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dermaga. Pembangunan Plabuhan Kenyamukan Sangatta, Kutim, Kalimantan TImur, berjalan lamban.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan proyek Pelabuhan Kenyamukan di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim) berjalan begitu lamban. Disinyalir, anggaran pembangunannya tak terserap dengan tepat. Dikutip dari Bontang Post (Jawa Pos Grup), Senin (21/5), Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengatakan, sampai kini belum ada progres lanjutan dari proyek pembangunan pelabuhan tersebut. Pihak Pemprov Kaltim pun tak kunjung memberikan kabar. Lelang causeway atau jembatan penghubung (trestle) juga masih mengawang. Kabarnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menunggu proses serah terima aset, hasil audit pekerjaan jalur causeway. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kutim, Fauzi menjelaskan, penyelesaian pengerjaan jalur causeway merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. "Namun, tidak kunjung dilaksanakan proses lelang pekerjaannya," ujar dia dalam rapat koordinasi Pemkab Kutim, Senin (14/5) lalu. Fauzi menjelaskan, Kemenhub sudah memastikan bahwa pekerjaan penyelesaian jalur causeway pada Pelabuhan Kenyamukan Sangatta merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan akan dibiayai APBN. Hanya saja, proses lelang pengerjaan jalur causeway belum bisa dilaksanakan karena pusat masih menunggu hasil laporan pembangunan. Selain itu, pusat juga menunggu serah terima aset pekerjaan pembangunan jalur causeway tersebut. "Setelah proses serah terima aset dilaksanakan, maka sudah bisa dilanjut pekerjaan penyelesaian jalur causeway pelabuhan tersebut," jelas Fauzi. Dia menerangkan, grand design pembangunan sisi darat sudah selesai dilelang. Sehingga, tinggal menyelesaikan pembangunan di lapangan. Pembangunan sisi darat ini dibiayai APBD Pemkab Kutim secara tahun jamak. Diketahui, kocek APBD yang digunakan pada 20 Desember 2014 untuk pembangunan Pelabuhan Kenyamukan mencapai Rp 260 miliar. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan dermaga sepanjang 140 meter dan trestle dermaga sepanjang 810 meter. Pada 2015, pembangunan dilanjutkan pada sisi darat pelabuhan di lahan seluas empat hektare, dengan alokasi&nbsp;anggaran Rp 40 miliar.

Daerah Mulai Mengeluh, Progres Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Lamban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nah-lo-beri-uang-ke-pengemis-denda-rp-50-juta_m_201254.jpeg" alt="Ilustrasi: peminta-minta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: peminta-minta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), kembali diingatkan untuk tidak melayani para pengemis. Maksudnya, tidak memberikan sumbangan baik berupa uang maupun barang kepada pengemis. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kaltim Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan. Dalam Perda tersebut jelas, bagi yang membandel akan dikenakan saksi berupa kurungan penjara selama tiga bulan dan atau denda Rp 50 juta. "Pemberi, penerima, maupun yang memfasilitasi, semua terkena ancaman. Baik kurungan 3 bulan maupun denda Rp50 juta. Untuk itu, kami minta jangan memberi, meminta, terlebih memfasilitasi," tegas Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Kutim Jamiatul Khair Daik didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Ernata Hadi Sujito, sebagaimana dikutip dari Prokal.co (Jawa Pos Group), Selasa (4/4). Keberadaan pengemis, lanjutnya, bermula dari peran masyarakat itu sendiri. Mereka memanjakan para pengemis dengan cara memberikan uang maupun barang. Lantaran banyaknya hasil yang didapatkan, akhirnya para pengemis tersebut enggan untuk bekerja. "Parahnya, ada yang mengendalikan. Ini yang menjadi masalah baru. Tidak dikendalikan saja dilarang, apalagi dikendalikan secara sengaja," kata Ernata. Dia menuturkan, jika semua masyarakat kompak untuk menolak, maka diyakini Kutim bebas dari pengemis. Tak lagi ditemukan pengemis berbondong-bondong menyambangi Kutim. Karena diketahui, semua pengemis berasal dari luar daerah. Baik dari orang tua maupun anak-anak. "Jangan terjebak dengan rasa kasihan. Apalagi yang jelas-jelas kita ketahui mereka sehat, normal, dan mampu dalam bekerja. Terpenting ialah mulai saat ini taati peraturan larangan memberi uang kepada pengemis," pintanya. Peraturan ini, lanjutnya, hanya untuk mempertegas pelarangan. Selain itu, tentu saja dilakukan razia rutin, sehingga dua hal ini berjalan bersamaan. "Untuk mensosialisasikan peraturan ini, kami tempel stiker di rumah-rumah warga, juga berupa sepanduk yang dipasang di jalan-jalan. Mudahan saja semua paham atas aturan ini. Baik dari pengemis maupun masyarakat itu sendiri," katanya. Selain pengemis, dia juga menyinggung oknum yang meminta bantuan sumbangan masjid. Masyarakat juga tak diperkenankan memberikan bantuan seperti halnya pengemis. "Sama halnya pengemis, yang meminta bantuan mengatasnamakan masjid juga dilarang untuk diberi. Karena pemerintah sudah memberikan bantuan untuk semua masjid-masjid di Kutim," katanya.

Nah lo, Beri Uang ke Pengemis Denda Rp 50 Juta

kutim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kutim

Berita Terkini

Serahkan Gratispol di Wilayah Bontang, Kutai Timur, dan Berau

Pembangkit Listrik Mangkrak di Sangatta Bakal Dilego Sebagai Besi Tua

Daerah Mulai Mengeluh, Progres Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Lamban

Nah lo, Beri Uang ke Pengemis Denda Rp 50 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com