<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/KPK-3JPG-2101869188.jpg" alt="Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan kembali memanggil Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) Japto Soerjosoemarno. Pemanggilan Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno itu untuk mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka. Tiga perusahaan yang menyandang status tersangka yakni, PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti. "KPK tentunya terbuka kemungkinan untuk memanggil saksi-saksi yang bisa menjelaskan dan menerangkan terkait dugaan praktik penerimaan gratifikasi melalui tiga korporasi tersebut dan aliran uangnya," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/2). Baik Ahmad Ali dan Japto sempat diperiksa dalam kasus dugaan gratifikasi batu bara di wilayah Kukar. Bahkan, rumah keduanya telah digeledah KPK untuk mencari alat bukti terkait dugaan rasuah tersebut. Ahmad Ali dan Japto kala itu sama-sama merupakan pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila. Japto menjabat ketua umum, sedangkan Ahmad Ali menjabat wakil ketua umum. Berbagai barang bukti telah diamankan KPK dari kediaman Japto Soerjosoemarno. KPK menyita 11 mobil yang diduga berkaitan dengan kasus penerimaan gratifikasi mantan Bupati Kukar Rita Widyasari. Penetapan terhadap tiga korporasi tersebut diteken penyidik KPK, pada Februari 2026. Ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama dengan Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi yang berkaitan dengan kegiatan produksi batu bara. Bahkan, penyidik telah memulai pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (18/2). Para saksi tersebut antara lain, Johansyah Anton Budiman selaku Direktur Utama PT Sinar Kumala Naga, Rifando selaku Direktur PT Sinar Kumala Naga, dan Yospita Feronika BR Ginting selaku staf bagian keuangan PT Alamjaya Barapratama. &ldquo;Penyidik mendalami keterangan saksi JHN dan RIF terkait pengoperasian dan produksi di PT SKN, serta pembagian fee untuk pihak RW,&rdquo; ucap Budi. Sementara terhadap saksi Yospita Feronika BR Ginting, penyidik menggali keterangan terkait produksi batu bara di PT Alamjaya Barapratama. &ldquo;Untuk saksi YOS, dimintai keterangan terkait produksi PT ABP,&rdquo; ujarnya. KPK menegaskan penyidikan perkara gratifikasi di sektor pertambangan batu bara ini terus dikembangkan guna menelusuri peran masing-masing pihak serta aliran dana yang diduga terkait dengan produksi per metrik ton batu bara di Kutai Kartanegara. Dalam perkara ini, KPK juga mendalami dugaan gratifikasi yang diterima mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Penyidik turut menelusuri asal-usul sejumlah aset yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi tersebut. Rita diduga menerima gratifikasi dari perizinan pertambangan batu bara di wilayahnya. Nominal penerimaan disebut mencapai jutaan dolar AS, berkisar antara USD 3,3 hingga USD 5 per metrik ton batu bara. Sebagai informasi, Rita sebelumnya divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 110,7 miliar dan suap sebesar Rp 6 miliar dari sejumlah pengusaha di daerahnya. &nbsp;

KPK buka kemungkinan panggil ulang Ahmad Ali dan Japto usut dugaan gratifikasi batu bara yang libatkan 3 korporasi  dan aliran dana di Kukar

KPK Buka Peluang Panggil Lagi Ahmad Ali dan Japto, Usut Dugaan Gratifikasi yang Jerat 3 Korporasi di Kukar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/Jubir-KPK-Tessa-Mahardika-Sugiarto-Dery-RidwansahJPG-593881432.jpg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto." width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai barang bukti setelah melakukan penggeledahan di rumah milik politikus Partai Nasdem Ahmad Ali. Tim penyidik KPK menyita barang bukti berupa dokumen, alat elektronik, uang, tas dan jam mewah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya paksa penggeledahan di rumah Ahmad Ali itu berkaitan dengan kasus&nbsp;dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Infonya sudah, jadi betul ada kegiatan geledah yang dilakukan penyidik hari ini di rumah saudara AA. Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Selasa (4/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menyampaikan, barang bukti itu yang diamankan itu akan ditelaah lebih lanjut untuk disita dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat Rita Widyasari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Tessa belum mengungkap secara rinci terkait dugaan keterlibatan Ahmad Ali dalam kasus hukum yang menjerat Rita Widyasari.&nbsp;Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ahmad Ali yang berlokasi di Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik. Karena kegiatan ini juga baru saja selesai dilakukan," tegas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015605539/kpk-geledah-rumah-politikus-nasdem-ahmad-ali-terkait-kasus-tppu-rita-widyasari">KPK Geledah Rumah Politikus Nasdem Ahmad Ali Terkait Kasus TPPU Rita Widyasari</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun,&nbsp;KPK menjerat mantan Bupati&nbsp;Kukar&nbsp;Rita&nbsp;Widyasari dan tim suksesnya Khairudin atas tiga kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi dan pencucian uang.&nbsp;Dalam kasus suap,&nbsp;Rita&nbsp;diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sementara, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi,&nbsp;Rita&nbsp;dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten&nbsp;Kukar&nbsp;selama menjabat sebagai Bupati&nbsp;Kukar&nbsp;periode 2010-2015 dan 2016-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rita&nbsp;dan Khairudin sebelumnya telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini.&nbsp;Rita&nbsp;dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan, sementara Khairudin dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan suap,&nbsp;Rita&nbsp;dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diduga telah mencuci atau menyamarkan Rp 436 miliar yang diterima mereka terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama&nbsp;Rita&nbsp;menjabat sebagai Bupati&nbsp;Kukar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyamaran ini dilakukan keduanya dengan membelanjakan sejumlah aset dan barang menggunakan nama orang lain. Dalam mengusut kasus pencucian uang ini, tim penyidik telah menyita sejumlah aset dan barang mewah&nbsp;Rita&nbsp;yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Tim penyidik KPK menyita barang bukti berupa dokumen, alat elektronik, uang, tas dan jam mewah di rumah milik Ahmad Ali.

KPK Sita Barang Bukti Uang, Tas hingga Jam Mewah Usai Geledah Rumah Politikus Nasdem Ahmad Ali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/babinsa-karhutla-1471487334.jpeg" alt="Babinsa bersama Tim Siaga Karhuta memadamkan karhutla di Kecamatan Marangkayu, Senin (22/4)." width="100%">
<figcaption>Babinsa bersama Tim Siaga Karhuta memadamkan karhutla di Kecamatan Marangkayu, Senin (22/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim gabungan dari berbagai unsur memadamkan kebakaran lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di RT 10, Desa Bunga Putih, Kecamatan Marangkayu. Sehingga, kebakaran tersebut tidak meluas ke RT lain. &rdquo;Karhutla&nbsp;(kebakaran hutan dan lahan) berhasil dipadamkan setelah tim gabungan dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Tim Siaga Karhutla berjibaku memadamkan beberapa jam,&rdquo; kata Anggota Tim Gabungan Serka Joko Supaat, seperti dilansir dari Antara di Samarinda, Selasa (23/4). Serka Joko yang juga Babinsa Koramil 0908-02/Muara Badak, Kodim 0908/Bontang melanjutkan, dalam pemadaman kebakaran lahan milik warga tersebut bekerja sama dengan Tim Siaga Karhutla, menggunakan mobil pemadam kebakaran,&nbsp;dan sebagian dilakukan secara manual pada Senin (22/4). Dia menjelaskan, karhutla di Kutai Kartanegara sering terjadi selama musim panas. Baik di kecamatan lain maupun di Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu. Karhutla terjadi akibat kondisi lahan yang kering sehingga mudah terbakar saat terkena percikan bara maupun api, ditambah dengan angin kencang sehingga menyebabkan api dengan cepat menyebar ke area lain. Untuk itu, lanjut dia, diperlukan tindakan cepat oleh semua pihak, termasuk masyarakat setempat dalam upaya pemadaman kebakaran. Kemungkinan api akan merambat dan meluas ke lahan lain jika tidak segera diatasi. Dia mengajak masyarakat tetap waspada risiko karhutla, kemudian mengajak petani atau warga tidak melakukan pembakaran saat membersihkan maupun membuka lahan. &rdquo;Upaya pencegahan dan sosialisasi tentang pentingnya saling menjaga agar tidak terjadi karhutla akan terus kami lakukan. Begitu pula dengan pemadaman yang dilakukan Babinsa dan tim juga akan dilakukan ketika terjadi kebakaran,&rdquo; kata Joko Supaat. Berdasar pemantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan, sepanjang Senin (22/4), mulai pukul 01.00-24.00 wita, jumlah titik panas di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 12 titik, mengalami sedikit penurunan ketimbang sehari sebelumnya yang terpantau 13 titik.

Tim gabungan padamkan kebakaran lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sehingga kebakaran tersebut tidak meluas

Tim Gabungan Berhasil Padamkan Kebakaran Lahan di Kutai Kartanegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/WhatsApp-Image-2023-12-06-at-171102-3133854130.jpeg" alt="Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Kedaton Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12) siang." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Kedaton Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12) siang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Kedaton Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12) siang. Kedatangan Ganjar sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan masyarakat, tokoh adat, dan keluarga kesultanan Ing. Martadipura. Ganjar adalah capres pertama yang mengujungi Kedaton Kutai Kartanegara. Layaknya tamu kehormatan, sejumlah prosesi adat dan kebudayaan pun ditampilkan, seperti "tepong tawar" sebagai bentuk penyambutan, "tali lepas" yang dilakukan untuk melepas hal-hal buruk oleh Aji Pangeran Haryo Suryo Adi Kusumo, dan penyematan "Songkok Senor" dari Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin. Penampilan tari Topeng Kanji dan tari Kanjar Ganjur di area kedaton pun tak kalah menarik perhatian. Menariknya, Ganjar turut mencoba tarian Kanjar Ganjur bersama raja-raja dari beberapa kesultanan Nusantara yang tergabung dalam sukarelawan Dinasti Nusantara yang juga hadir di sana. Selama melakukan safari kampanya mulai dari di Merauke, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Tengah (Sulteng), hingga Kalimantan Timur (Kaltim), Ganjar kerap mendapatkan curhat oleh raja-raja dan kesultanan. Ganjar mengatakan bahwa raja-raja dan kesultanan Nusantara seperti Kutai Kartanegara ini perlu diberikan dukungan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini untuk merawat adat istiadat dan kebudayaan sebagai bentuk kekayaan Indonesia. "Setuju saya (untuk memberi dukungan) dan banyak sekali kesultanan kerajaan keraton yang hari ini masih hidup. Ada yang memang eksis betul cukup otonom, cukup mandiri tapi ada beberapa lain yang butuh perhatian, maka kalau kita mencintai budaya kita, mencintai leluhur kita wajib hukumnya kita membantu," ucap Ganjar. Ganjar berkomitmen untuk memberikan support kepada raja, sultan, pemangku adat, dan lain sebagainya supaya tetap hidup sebagai entitas adat budaya Indonesia. Dia mencontohkan ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar kerap memberikan perhatian dan berkontribusi dalam penyelesaian konflik di tubuh kesultanan Keraton Solo. "Saya punya praktek kalau saya ceritakan tadi setidaknya beberapa kerjaan yang ada di Jawa Tengah waktu saya jadi gubernur itu setiap tahun rutin kita bantu, setiap tahun, maka kalau kemudian hari ini ada suara yang muncul dari kesultanan Kutai Kertanegara sebenarnya itu mirip sama dengan kesultanan-kesultanan yang lain termasuk raja yang lain," tutup Ganjar. Dalam kesempatan ini turut hadir Sultan Kutai Kartanegara Aji Muhammad Arifin, Pangeran Aji Ali Zain, Pangeran Aji Khairudi, Pangeran Aji Hasanuddin, Pangeran Heriyansyah, serta KPH Andi Bau Malik Barammamase Karenta Tukajannangngang Satrio Sasmito selaku Raja Gowa Sulawesi Selatan dan juga Koordinator Nasional Dinasti Nusantara. Sebagai informasi, sejak hari pertama kampanye capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo tiada henti berkeliling Indonesia untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dimulai dari Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sehari setelahnya, Ganjar melanjutkan kampanye ke sejumlah ke sejumlah daerah di NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Kabupaten Ende, Pulau Rote, Kota Bima, Pulau Lombok, dan kini berada di Kalimantan Timur.

Kedatangan Ganjar sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan masyarakat, tokoh adat, dan keluarga kesultanan Ing. Martadipura.

Kunjungi Kedaton Kutai Kartanegara, Ganjar Berkomitmen Dukung Pelestarian Kesultanan Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-25-at-00.49.12.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menghadiri workshop Kabupaten-Kota (KaTa) Kreatif di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kali ini, Sandiaga bersama Een (Penggiat Seni Pelandok Besayap) menyanyikan lagu dengan diiringi musik Congkil (Keroncong Tingkilan) serta mengajak milenial untuk memajukan kebudayaan di daerah.  Sandiaga menyampaikan selamat kepada Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi subsektor seni petunjukan ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan pemerintah dapat memfasilitasi solusi-solusi yang berkelanjutan melalui karya inovatif.  "Saya melihat tadi karya-karya terbaik yang dimiliki mulai dari film, musik, hingga seni petunjukan bisa kita kemas secara inovatif," kata Sandiaga Uno di Gedung Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu (24/7).  Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga meminta Kepada Kepala Dinas serta Bupati Kalimantan Timur untuk menjadikan Tenggarong International Folk and Art Festival (TIFAF) menjadi agenda rutin tahunan. Sehingga kesenian budaya tradisional di daerah dapat meluas hingga go internasional.  "Tenggarong International Folk and Art Festival (TIFAF) diharapkan dapat menjadi agenda rutin. Kepada Pak Kadis dan Pak Bupati kegiatan ini harus diajukan kedalam karisma event Nusantara," ucap Sandiaga.  Sementara itu, Een, 35, salah seorang pegiat seni, mengatakan acara ini sangat membantu para pekerja kreatif. Sebab, ia dan pihaknya dapat mengungkapkan keluh kesah mengenai kesulitan menghasilkan karya kreatif.  "Acara ini sangat bagus sekali, terutama untuk para pekerja kreatif dalam mengungkapkan kesulitan mereka menghasilkan karyanya," tutur Een.  Een pun mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Dikarenakan menjadi hal positif untuk memperkenalkan budaya kepada para generasi muda saat ini.

Cerita Pegiat Seni Kutai Kartanegara Ingin Miliki Festival Tahunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/ibu-kota-4-12-1.jpg" alt="WARISAN NEGERI: Replika singgasana Kerjaan Kutai Kertanegara yang dipajang di Museum Mulawarman. (BAYU PUTRA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>WARISAN NEGERI: Replika singgasana Kerjaan Kutai Kertanegara yang dipajang di Museum Mulawarman. (BAYU PUTRA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Tumbuh di aliran Sungai Mahakam membuat Kutai Kartanegara memiliki sejumlah tempat wisata khas. Yang utama jelas wisata sungai. Kemudian, museum hingga wisata antariksa. Juga tentu wisata pantai hingga taman margasatwa.  ---  HANYA ada dua daerah di Indonesia yang memiliki wisata pulau di tengah sungai. Yakni, Kutai Kartanegara dan Palembang. Bila Palembang memiliki Pulau Kemaro yang indah di tengah Sungai Musi, Kukar mempunyai Pulau Kumala yang cantik di Sungai Mahakam. Pulau Kumala memiliki ciri khas berupa patung Lembuswana berwarna emas yang menghadap ke selatan.  Ada dua cara untuk menuju pulau seluas 81 hektare itu. Pertama adalah menyeberangi jembatan repo-repo dari sisi barat Sungai Mahakam atau menggunakan perahu dari dermaga yang tidak jauh dari jembatan repo-repo. Mayoritas pengunjung memilih masuk lewat jembatan repo-repo yang berwarna kuning.  Dengan membayar retribusi Rp 7.000 untuk dewasa dan Rp 5.000 untuk anak-anak, pengunjung bisa masuk pulau tersebut. Ditambah lagi, ada persewaan sepeda listrik dengan biaya Rp 50 ribu per jam. Bila enggan berjalan kaki menyusuri pulau, pengunjung juga bisa menyewa sepeda biasa atau tandem.  Salah satu ciri khas pulau tersebut adalah keteduhan. Masuk ke area susur Pulau Kumala ibarat masuk hutan wisata. Jalanan berpaving yang di kanan-kirinya tumbuh pepohonan lebat. Sejenak kita bisa melupakan panasnya cuaca di Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kukar.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/ibu-kota-4-12-b.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TEMPAT TEDUH: Pulau Kumala yang menjadi ikon Kutai Kertanegara. Pulau ini ramai dikunjungi pada akhir pekan. (BAYU PUTRA/JAWA POS)  Bergeser sedikit dari Pulau Kumala, kita menuju Planetarium Jagad Raya. Inilah satu di antara tiga planetarium di Indonesia. Dua lagi berada di Jakarta dan Surabaya. Hanya dengan Rp 10 ribu, kita disuguhi gambaran tentang jagat raya.  Namun, lebih baik pergi berombongan. Karena bila sendirian atau berdua, kita harus menunggu slot 30 orang. Kapasitas ruangannya mencapai 80 orang. ’’Kebanyakan akhir pekan kalau pengunjung umum, kalau rombongan sekolah kadang di hari kerja,’’ terang Happy Indrayani, perwakilan planetarium sekaligus petugas bagian layanan pengunjung di planetarium tersebut.  Mayoritas pengunjung berasal dari luar Tenggarong atau bahkan dari luar Kukar. Bila sedang ramai, dalam sehari bisa sampai lima kali pemutaran film jagat raya dengan kapasitas 400 pengunjung. Kebanyakan adalah siswa sekolah yang datang berombongan bersama gurunya.  Menyaksikan film jagat raya di planetarium berbeda dengan bioskop. Di planetarium, layarnya adalah langit-langit yang melengkung. Kita duduk di kursi dengan sandaran yang bisa direbahkan sekitar 120–140 derajat. Tentu saja, film yang ditayangkan berbeda dengan bioskop.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/ibu-kota-4-12-a.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> HIBURAN DAN PELAJARAN: Suasana menjelang pemutaran film 3 dimensi tentang alam semesta di Planetarium Jagad Raya Tenggarong. (BAYU PUTRA/JAWA POS)  Planetarium tersebut memutar tiga film 3D. Pertama adalah antariksa dan kehidupan laut. Kemudian, perkembangan teleskop dari masa ke masa. Juga perkembangan era dinosaurus sejak kemunculan hingga kepunahannya. Layar kubah membuat efek visualnya begitu terasa. Diiringi narasi yang menjelaskan isi film.  Happy menuturkan, planetarium yang beroperasi sejak April 2003 itu sempat vakum selama enam bulan akibat kerusakan alat. Tidak mudah mendatangkan alatnya. ’’Kami kan harus mendatangkan dari Eropa, terutama Jerman,’’ lanjutnya. Belum lagi kendala utama pengelolaan oleh pemerintah, dalam hal ini dinas pariwisata, adalah minimnya anggaran.  Selebihnya, dari sisi fasilitas, planetarium itu sangat punya prospek. Selain ruang pemutaran film di lantai 2, ada fasilitas teleskop. Hanya, pihak planetarium terkendala teknisi untuk mengoperasikan teleskop tersebut. Di lantai bawah terdapat ruang pamer antariksa dan di halaman parkir ada taman tata surya dengan matahari sebagai pusatnya.  Tidak sampai 100 meter dari planetarium, pengunjung bisa masuk ke Museum Mulawarman. Museum yang didirikan untuk menyimpan benda-benda peninggalan Kerajaan Kutai. Baik Kutai Martadipura maupun Kutai Kartanegara. Salah satunya adalah replika prasasti Yupa yang menandai berdirinya Kerajaan Kutai Martadipura.  Prasati yang dipamerkan memang hanya replika. Sebab, prasasti aslinya disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Di museum itu juga dipajang patung kepala gubernur-gubernur Kaltim dari masa ke masa, yang terbuat dari logam. Di samping museum, terdapat kompleks pemakaman raja-raja Kutai beserta keluarganya.  Tiga tempat wisata itu, baik Pulau Kumala, planetarium, maupun Museum Mulawarman, bisa dikunjungi secara maraton dalam sehari karena lokasinya berdekatan. Beberapa lokasi wisata lainnya tersebar. Misalnya, Ladang Budaya Tenggarong, Museum Kayu, hingga yang nun jauh di tenggara seperti Pantai Ambalat. Juga lokasi wisata terdekat dari calon ibu kota negara (IKN), yakni Bukit Bangkirai.  Kukar memang memiliki sejuta pesona. Tinggal dipoles sedikit, daerah tersebut akan mampu mendukung keberadaan IKN. Salah satunya dari sektor pariwisata. Beberapa lokasi wisata menawarkan pengalaman menarik saat dikunjungi. Tinggal keseriusan pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkannya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UfzhGdr4xgs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=q5fYk_JF7l0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RER8xCqKyl4

Memandang Jagat Raya dari Tenggarong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/ibu-kota-3-8.jpg" alt="BETON MULUS: Kondisi jalan di Kutai Kertanegara. Kini, lebih banyak yang diaspal. Jalan mulus tersebut sudah menjangkau ka kawasan pelosok. (BAYU PUTRA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BETON MULUS: Kondisi jalan di Kutai Kertanegara. Kini, lebih banyak yang diaspal. Jalan mulus tersebut sudah menjangkau ka kawasan pelosok. (BAYU PUTRA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Infrastruktur adalah modal penting bagi sebuah daerah untuk bisa berkembang. Tidak terkecuali Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Dua daerah tersebut masih terus membangun untuk memastikan wilayahnya bisa menyesuaikan diri dengan ibu kota negara baru.  Laporan wartawan Jawa Pos BAYU PUTRA, dari Penajam Paser Utara  ---  MENGUNJUNGI Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, ibarat mengunjungi kota-kota di dunia yang berbasis sungai. Infrastruktur dibangun mengikuti alur sungai. Jalan yang mulus di tepi Sungai Mahakam menunjukkan bahwa infrastruktur dasar sudah cukup terpenuhi di wilayah utama kabupaten itu. Meskipun, diakui bahwa di sejumlah titik di pelosok kabupaten masih tertinggal.  Pembangunan kembali jembatan Kutai Kartanegara, juga Stadion Aji Imbut, adalah salah satu contoh infrastruktur besar yang ada di Kukar. Belum termasuk jaringan jalan trans-Kalimantan maupun trans-Kukar yang melintasi kabupaten itu. Jalan poros Balikpapan–Samarinda, misalnya, cukup nyaman untuk dilewati.  Bupati Kukar Edi menuturkan, memang diperlukan waktu untuk memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur di Kukar. Sebab, kondisi keuangan kabupaten tersebut saat ini tidak sebaik dulu. ’’Sejak tahun lalu, sudah banyak jalan kecamatan yang kita aspal,’’ terangnya. Lantaran, biayanya lebih murah daripada jalan cor.  Sebelumnya, cukup banyak jalan di Kukar yang dicor. Namun, risikonya saat itu, pembangunan jalan tidak bisa merata karena biaya pembuatan jalan cor jauh lebih mahal ketimbang aspal. Sejak tahun lalu, pembangunan jalan beraspal digencarkan di kawasan yang struktur tanahnya cukup kuat. Juga, bisa menjangkau pelosok, termasuk jalan usaha tani dan objek wisata.  Begitu pula dengan akses listrik. Kukar memiliki 193 desa dan 44 kelurahan. Sebanyak 27 desa di antaranya menggunakan listrik pedesaan. Separonya tergolong kawasan terpencil. Dalam arti, kawasan yang tidak mungkin dijangkau PLN. ’’Karena desanya berada di sekitar danau,’’ lanjutnya. Kebutuhan listrik desa-desa tersebut menjadi tanggung jawab kabupaten.  Dulu desa-desa itu menggunakan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik. ’’Karena sekarang solar mahal, pendekatannya kami geser ke PLTS (pembangkit listrik tenaga surya). Target saya sampai 2022 rampung,’’ tuturnya.  Pihaknya juga memetakan desa-desa yang listriknya tidak bisa tersedia sepanjang hari. Dalam arti, hanya tersedia mulai pukul 18.00–00.00. Pihaknya sudah mendorong PLN untuk menangani desa-desa tersebut. Agar masyarakat bisa menikmati listrik sepanjang hari.  Mengenai infrastruktur komunikasi, Edi menyebut masih ada 7–8 desa yang sinyalnya hanya ada di titik tertentu. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan perusahaan telekomunikasi. Agar pembangunan tower dilakukan berbasis kemampuan jangkauan. ’’Karena kalau dia membangun tower di desa, kan tidak hanya desa itu yang dila-yani,’’ tambahnya.  Pembangunan infrastruktur bakal terus berlanjut ke depan. Dengan sebagian wilayah diambil alih pemerintah pusat menjadi IKN, pihaknya bisa fokus membangun kawasan penyangga. Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar secara merata bagi masyarakat Kutai Kartanegara.

Jalan Aspal hingga ke Pelosok Kutai Kartanegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ibu-kota-2-9-tantangan.jpg" alt="SUNGAI UTAMA: Lanskap Sungai Mahakam yang membeda wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. (BAYU PUTRA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SUNGAI UTAMA: Lanskap Sungai Mahakam yang membeda wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. (BAYU PUTRA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>WILAYAH yang akan menjadi bagian ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru berada di dua kabupaten yang tergolong luas. Penataan ruang masih memungkinkan untuk dilakukan. Sebab, sebagian besar wilayah calon IKN saat ini memang berupa lahan konsesi yang tidak dihuni penduduk.  Bila tata ruang di Penajam Paser Utara berdekatan dengan teluk dan laut, di Kutai Kartanegara (Kukar) lebih beragam. Khususnya karena Kukar dilintasi Sungai Mahakam yang lebar dan panjang. Membentang mulai kawasan hulu di barat laut hingga kawasan hilir di sisi tenggara. Berbatasan dengan Selat Makassar yang lebar. Di peta, sekilas bentuk wilayahnya menyerupai kunci inggris.  Wilayah Kukar memang teramat luas, yakni 27.263,1 kilometer persegi. Atau 41 kali luas DKI Jakarta saat ini. ”Kepadatan penduduknya hampir 25 jiwa per kilometer persegi. Memang masih luas,” terang Bupati Kukar Edi Damansyah saat ditemui di rumah dinasnya beberapa waktu lalu. Pemkab Kukar sudah menata wilayahnya dalam beberapa klaster.  Secara umum, tata ruang di Kukar terbagi dalam dua zonasi. Pertama adalah zonasi budi daya non kehutanan. Satu lagi adalah zonasi budi daya kehutanan. Yang ditata adalah kawasan budi daya non kehutanan. Di situlah terdapat permukiman penduduk, kawasan investasi, industri, pertanian, perkebunan, dan sejenisnya.  Wilayah Kukar terbagi ke dalam 18 kecamatan. Ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Tenggarong. Terletak di tepi Sungai Mahakam dengan ikon Jembatan Kutai Kartanegara yang berwarna kuning. Di situlah terletak pusat pemerintahan Kukar. Lokasi tersebut sekaligus menjadi wilayah utama yang ditinggali penduduk.  Sejak lama, Kukar memang jadi salah satu tujuan para pendatang. Karena itu, di masa-masa sebelumnya pemda baru menata infrastruktur setelah ada sekelompok penduduk yang mendiami kawasan tersebut. Dia mencontohkan salah satu wilayah di Kecamatan Loa Janan di selatan Samarinda yang awalnya didatangi banyak orang Bugis.  Dulu belum ada infrastruktur di wilayah itu. Masyarakat membuka kebun dan ladang di pedalaman. ”Setelah ia tumbuh berkembang, baru kami menata infrastrukturnya,” lanjut Edi. Luasnya wilayah memang membuat penataan ruang menjadi tidak mudah. Khususnya dalam menetapkan skala prioritas pembangunan.  Di Kecamatan Samboja, penataan ruangnya beragam. Ada kawasan yang memang digunakan untuk pertanian. Ada pula kawasan pesisir yang menjadi tempat para nelayan beraktivitas. Di kecamatan itu pula terdapat jalan utama trans-Kalimantan dan tol Balikpapan–Samarinda. Jalan tersebut juga menjadi akses utama menuju wilayah inti IKN di Sepaku dari Balikpapan.  Sungai dan bukit menjadi ciri khas wilayah Kukar. Selain Mahakam sebagai sungai utama, ada 16 sungai lagi yang melintasi wilayah kabupaten tersebut. Juga ada 10 kawasan perbukitan yang membuat kontur wilayahnya tidak flat atau datar.  Kepadatan penduduk yang rendah memang membuat Kukar tampak tidak terlalu ramai. Di Tenggarong, misalnya, selama beberapa hari pengamatan koran ini tidak mendapati kemacetan lalu lintas. Sebab, jumlah kendaraan yang melintasi jalan-jalan di Tenggarong juga tidak banyak.  Justru wilayah yang paling ramai dilewati kendaraan bukanlah Tenggarong. Melainkan Samboja dan Loa Janan. Sebab, dua kecamatan itu adalah penghubung kawasan bisnis Balikpapan dengan ibu kota Kaltim, Samarinda. Wilayah Kota Samarinda dikelilingi Kabupaten Kukar, selain berbatasan dengan Selat Makassar.  Wilayah yang luas juga membawa konsekuensi tersendiri. Perjalanan dari satu tempat ke tempat lain terasa begitu jauh. Edi bercerita, malam sebelumnya dirinya baru kembali dari Tabang. Wilayah paling ujung Kutai Kartanegara. Perjalanan dari Tabang menuju rumah dinasnya di Tenggarong memakan waktu tujuh jam. Sebab, Tabang memang tidak dilalui jalan nasional.  Kawasan permukiman berada di DAS Mahakam maupun sekitar area industri dan perkebunan. Industri dan perkebunan berada di wilayah hulu, termasuk kawasan tambang. Lalu, pesisir timur adalah rumah bagi para nelayan.  Sementara itu, Penajam Paser Utara (PPU) tidak jauh berbeda. Sebagian besar kawasan permukiman penduduk berada di tepi jalur utama. Baik yang memanjang dari utara ke selatan maupun yang mengelilingi Teluk Balikpapan di Kecamatan Sepaku. Permukiman nelayan terpusat di beberapa titik di pesisir utara dan tenggara Kabupaten PPU.  Dengan jumlah penduduk yang masih sedikit, yakni sekitar 172.000, penataan ruang memang belum begitu terlihat. Namun, boleh dikatakan PPU merupakan kawasan penghubung antara Kalsel dan Kaltim. Perjalanan darat dari Kaltim menuju Kalsel atau sebaliknya pasti melalui Kabupaten PPU.  Presiden Joko Widodo saat peringatan Hari Pers Nasional di Banjarmasin kemarin (8/2) juga kembali memberikan gambaran tata ruang IKN. Yakni, menggunakan konsep green and smart city. ”Ramah pejalan kaki, orang bersepeda, dan dekat dengan alam,” terangnya. Artinya, penataan kawasan IKN akan berbasis hutan.  Kawasan IKN akan dibagi menjadi tiga, yakni pusat pemerintahan, kawasan IKN, dan perluasan IKN. Kawasan permukiman akan mendapatkan tempat yang memudahkan penduduk untuk mengakses transportasi umum. Dengan begitu, mobilitas penduduk sebisanya menghindari penggunaan kendaraan pribadi.  Gambaran kasar desain tata ruang IKN sebenarnya sudah terlihat dalam desain yang memenangi kompetisi. ”Dari desain yang terpilih, kita akan menerapkan gaya hidup perkotaan abad ke-21 yang rendah karbon dan peduli pada lingkungan,” tambahnya.

Tantangan Menata Wilayah Mahaluas di Kutai Kartanegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/2-2-cerita.jpg" alt="TEPI IBU KOTA: Teluk Balikpapan yang akan" width="100%">
<figcaption>TEPI IBU KOTA: Teluk Balikpapan yang akan</figcaption>
</figure>Ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru dirancang menempati lahan yang tergolong luas. Secara keseluruhan, pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 256 ribu hektare untuk IKN. Lahan luas itu digunakan untuk mempersiapkan pengembangan kawasan IKN.  ---  KEMENTERIAN Bappenas telah membuat premasterplan untuk IKN. Dalam konsep yang diterima Jawa Pos, kawasan IKN akan dibagi menjadi tiga. Pertama adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Luasnya 5.600 hektare atau 56 kilometer persegi. Sedikit lebih luas daripada wilayah Kota Jakarta Pusat yang mencapai 48 kilometer persegi.  Di kawasan itulah gedung-gedung pemerintahan, termasuk istana kepresidenan dan parlemen, akan berada. Wilayahnya dirancang memanjang dari utara ke selatan dan terletak di sisi barat teluk Balikpapan. Tepatnya di sisi barat jalur trans-Kalimantan di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.  Kemudian, di sekitarnya adalah kawasan IKN yang bila ditotal luasnya menjadi 56 ribu hektare atau sedikit lebih kecil daripada luas DKI Jakarta saat ini. Lokasinya masih terletak di sekitar teluk Balikpapan, tapi lebih memanjang ke utara. Dan hampir seluruhnya masih berada di wilayah Kecamatan Sepaku.  Di luar kawasan tersebut, Bappenas merancang wilayah perluasan IKN. Secara keseluruhan, kawasan inti, IKN, beserta perluasannya akan menempati wilayah seluas 256.143 hektare. Hampir empat kali DKI Jakarta. Hampir seluas Kabupaten Bogor. Wilayahnya melebar hingga kawasan pesisir timur Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Samboja. Rencana awal, wilayah tersebut akan menjadi provinsi baru.  Kawasan inti maupun IKN terlindung oleh teluk Balikpapan. Berjarak kurang lebih 65 km dari Penajam, ibu kota Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sekitar 100 km dari Bandara Sepinggan, Balikpapan. Wilayahnya cukup datar dengan kawasan perbukitan rendah di beberapa titik.  Presiden Joko Widodo sejak awal ingin agar para ASN mudah untuk menjangkau pusat pemerintahan. Karena itulah, kawasan hunian ASN juga akan ditempatkan di kawasan inti. Dilengkapi beberapa fasilitas seperti sekolah, RS, dan pertokoan.  Secara keseluruhan, pembangunan fisik IKN diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persennya akan menggunakan dana APBN. APBN dipakai untuk membangun infrastruktur strategis. Misalnya, istana kepresidenan, bangunan strategis TNI-Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, pangkalan militer, dan kebutuhan strategis lain.  Lebih dari 50 persen kebutuhan anggaran IKN ditargetkan berasal dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Itu digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, rumah dinas, gedung-gedung pemerintahan, hingga sistem transportasi. Selebihnya berasal dari skema swasta dan BUMN untuk membangun perumahan umum, pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan swasta, dan kebutuhan tersier lain.  Dalam premasterplan itu, ada penekanan bahwa desain IKN harus sesuai dengan perjalanan generasi terkini. Khususnya generasi Z. Sebab, merekalah yang akan menempati IKN pada 2045, saat Indonesia berusia seabad. Karena itu, penggunaan teknologi harus diutamakan dalam berbagai aspek yang ada di IKN.  Meski demikian, konsep kota hutan tetap diutamakan dalam pembangunannya. Dengan begitu, kota yang serbamodern dan digital itu tetap bisa ramah dengan alam. Baik hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia maupun fauna yang selama ini tinggal di dalamnya.  Karena itu, sejumlah layanan akan menyesuaikan dengan konsep tersebut. Mulai penggunaan smart grid untuk sambungan listrik, integrasi transportasi publik, hingga smart water and waste management. Keberadaan IKN juga direncanakan menjadi pemicu perbaikan kualitas hutan Kalimantan.  ”Konsep ibu kota negara sebagaimana arahan Bapak Presiden dan hasil kajian Bappenas harus direncanakan pembangunannya sebagai The Best City on Earth,” terang Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan IKN Diani Sadia Wati. Dalam arti, IKN menjadi kawasan yang modern, berkelanjutan, berkelas internasional, dengan tetap mencerminkan identitas bangsa Indonesia dan simbol keberagaman Pancasila.  Kawasan inti IKN seluas 56.180,87 hektare akan dipimpin city manager yang langsung ditunjuk presiden. Sementara itu, kawasan provinsi IKN seluas 199.961,87 hektare akan dipimpin gubernur. Untuk sementara, gubernur akan berstatus Plt yang diambil dari ASN. Pemindahan status IKN dari DKI Jakarta ke provinsi baru ditargetkan terlaksana pada semester pertama 2024.  Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar menuturkan, untuk saat ini pihaknya masih menunggu penetapan wilayah strategis nasional oleh pemerintah pusat.  ”Hampir dapat dipastikan kami harus mengubah rencana tata ruang wilayah Penajam Paser Utara,” terangnya. Dua perda terkait itu jelas akan diubah.  Untuk mengubahnya, harus ada penetapan wilayah dari pusat. Setelah penetapan selesai, barulah penyesuaian tata ruang wilayah Kabupaten PPU dilakukan. Khususnya di Kecamatan Sepaku. Sebab, wilayah kecamatan itulah yang akan menjadi bagian dari IKN. ”Tidak mungkin kami jalan duluan karena pasti akan berbenturan bila tidak ada harmonisasi,” lanjutnya.  Karena itu, penyelesaian RUU IKN mutlak diperlukan agar semuanya menjadi jelas. Bukan hanya soal pemindahannya, melainkan juga batas wilayah dengan daerah lain dan bagaimana mengoneksikan pembangunan IKN dengan kawasan di sekitarnya.  Kini, tinggal menunggu apakah premasterplan yang dirancang Bappenas akan terwujud seluruhnya. Atau, ada perubahan saat pembahasan RUU IKN di DPR nanti. Perubahan masih mungkin dilakukan selama tidak menyimpang dari konsepsi dasar pembangunan IKN.

Ibu Kota Negara: Kawasan Inti di Sepaku, Provinsi di Samboja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IMG_20190821_173210.jpg" alt="ILUSTRASI: Desain ibu kota baru di Kalimantan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Desain ibu kota baru di Kalimantan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemindahan ibu kota negara terus dimatangkan pemerintah pusat. Jakarta, nantinya difungsikan sebagai kota bisnis, sementara pusat pemerintahan pindah ke wilayah Penajam Pase Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Ada kekhawatiran ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim bakal menjadi “Kota Hantu” pada akhir pekan.  Kekhawatiran itu berkaca dari pemindahan IKN yang sudah dilakukan oleh negara lain. Semisal Australia, Malaysia dan Brasil. Analisis itu disampaikan Deddy Yevri Hanteru Sitorus, anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltara saat berkunjung ke Balikpapan akhir Desember 2019. Diungkapkan, saat akhir pekan, IKN baru yang berada di Canberra (Australia), Putra Jaya (Malaysia) maupun Brasilia (Brasil) bak “Kota Hantu” saat akhir pekan.  Orang-orang yang bekerja di wilayah tersebut, akan kembali ke daerahnya untuk menikmati libur akhir pekan. Karena, ibu kota baru di tiga negara itu hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan semata.  “Jangan sampai IKN baru (di Kaltim) nanti seperti ‘Kota Hantu’ di akhir pekan. Gedung tinggi-tinggi tapi tidak ada orangnya,” katanya seperti dikutip Kaltim Post (Jawa Pos Group), Senin (6/1).  Politikus PDIP ini menyampaikan, proyek pemindahan IKN ke Kaltim adalah ujian peradaban. Karena Indonesia adalah negara terakhir di dunia yang sedang mempersiapkan IKN baru.  Sehingga perlu dipersiapkan secara matang. “Jadi (pemindahan IKN) jangan jadi proyek yang biasa-biasa saja. Ini ujian peradaban. Bisa enggak, kita membangun lebih baik dari Candi Borobudur. Kan kira kira seperti itu, jadi jangan nanggung-nanggung,” pesannya. Anggota Komisi VI DPR RI ini menegaskan, jangan sampai ada ego sektoral dari kementerian atau lembaga saat tahapan pemindahan IKN nanti. Sehingga perlu kepemimpinan yang kuat untuk mengawal tahapan pemindahan IKN ke Kaltim. Yang menurut perencanaan pusat pemerintahan bakal beroperasi pada 2024 mendatang.  “Jangan sampai, nanti PLN gali kabel bawah tanah, habis itu Telkom lagi. Nah ‘kan kacau balau wajahnya Indonesia. Membangun IKN jangan main-main, ini bukan proyek yang biasa-biasa saja,” tegas Deddy. Selain itu, dia juga mengingatkan, pada tahapan pembangunan IKN nanti, agar pemerintah jangan terlalu bernafsu membangun proyek sana-sini. Pasalnya calon IKN baru memiliki fungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan. Bukan pusat industri.  Tak hanya itu, dirinya juga berharap pembangunan IKN nanti dapat menjadi stimulan mendorong gerak pembangunan di seluruh Kalimantan.  “Bukan hanya spesifik di Kaltim. Jadi harus dilihat satu kesatuan ekosistem di pulau Kalimantan,” terang dia. Sebelumnya, dalam keterangan resminya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim, bukan hanya memindahkan kantor semata-mata. “Tapi lebih luas dari itu, perpindahan ibu kota menandai perubahan budaya, sistem kerja serta percepatan transformasi ekonomi,” sebut Jokowi.  Menanggapi hal itu, pengamat sosial-politik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Lutfi Wahyudi mengatakan, kekhawatiran jika IKN baru bakal menjadi “Kota Hantu” di akhir pekan, bisa saja terjadi pada tahap awal pemindahan IKN. Di mana sarana dan prasarana yang ada di IKN baru nantinya masih belum dibangun selengkap di DKI Jakarta. Kondisi ini diperkirakan bakal terjadi dalam lima tahun pertama saat IKN baru mulai difungsikan sebagai pusat pemerintahan.  “Tetapi kebutuhan akan fasilitas dengan kemampuan untuk mengeluarkan biaya untuk menikmati fasilitas seperti di Jakarta pasti akan dipertimbangkan,” kata dia kepada Kaltim Post, Ahad (5/1).  Namun, fenomena demikian tidak akan berlangsung lama. Khususnya bagi PNS kementerian atau lembaga yang belum memiliki jabatan dan ditugaskan di IKN baru nanti. Sehingga, kota penyangga IKN, Balikpapan dan Samarinda bakal menjadi alternatif untuk menikmati akhir pekan. Tanpa harus pulang ke daerah asal.  “Tidak semua PNS memiliki kemampuan mobilitas tinggi seperti itu. Kecuali PNS yang memiliki jabatan tinggi. Kalau PNS yang tidak memiliki jabatan, lama kelamaan akan beradaptasi. Melakukan penghematan untuk bisa bertahan. Walaupun negara memberikan fasilitas yang tidak persis seperti yang didapatkan di Jakarta,” papar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul ini.

Jakarta Tetap Pusat Bisnis, Hindari Ibu Kota Baru Jadi "Kota Hantu"

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kutai kartanegara

Berita Terkini