<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TEPAT Jumat (9/11) hari ini, semua bangsa di dunia memeringati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Momentum hari antikorupsi, seyogyanya dilakukan sebagai bahan intropeksi diri semua warga bangsa, agar mencegah dan menjauhi perilaku korup. Sebab, korupsi sudah seperti virus yang menjangkiti sendi-sendi kehidupan. Lantaran sudah sebegitu dahsyatnya, maka perlu antivirus seperti penguatan nilai-nilai integritas atau karakter. Supaya kebal dari virus korupsi yang kerap datang menghantam bertubi-tubi.  Di Indonesia, momentum Hakordia diperingati dengan berbagai macam acara. Mulai dari seminar, talkshow, festival film, dan berbagai acara lainnya. Dari sisi kuantitas, berbagai perayaan yang banyak dilakukan ini memang sah-sah saja karena bagian dari program pendidikan atau pencegahan antikorupsi. Namun, akan menjadi aneh jika pihak yang diundang merupakan salah satu tersangka kasus korupsi.  Hal ini yang terjadi pada acara pembukaan Hakordia di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Kamis (1/12) lalu. Dalam acara tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron dalam acara peringatan Hakordia yang dibuka Ketua KPK Firli Bahuri. Padahal, pria yang karib disapa Ra Latif tersebut, statusnya hukumnya adalah tersangka korupsi yang tengah ditangani lembaga pimpinan Firli cs.  Dalih Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Bupati Bangkalan Ra Latif diundang dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah. Agak aneh memang. Hari Antikorupsi, tetapi mengundang juga kepala daerah yang tidak antikorupsi karena sudah dinyatakan sebagai tersangka korupsi. Itulah kenapa, bagi saya ini sulit diterima akal sehat yang memimpikan negeri ini bebas dari korupsi. Sepertinya Ghufron lupa, bahwa dirinya adalah pimpinan lembaga antirasuah yang harus menjunjung tinggi moralitas dan kode etik demi menjaga marwah KPK.  Dalam Peraturan Dewas KPK No.02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK menyebutkan, dalam hal mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi memang dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung.  Hal inilah yang kini dijadikan celah dan sandaran hukum para pimpinan KPK ketika bersinggungan dengan pihak berperkara yang tengah diusutnya. Sebagai contoh; ketika Ketua Ketua KPK berangjangsana ke kediaman tersangka Lukas Enembe, dengan dalih mendampingi penyidik melakukan pemeriksaan, dan terkini ketika KPK mengundang Ra Latif dalam acara pembukaan Hakordia 2022.  Akibat kekurang hati-hatian dalam menjaga moral dan etika ini, publik pun banyak bersuara negatif terhadap lembaga antirasuah. Tak terkecuali dengan para mantan pegawai KPK yang disingkirkan lewat jalur Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Mereka sangat prihatin dengan nasib lembaga tempat mereka bekerja dulu.  Para pimpinan lembaga KPK yang dulu jadi suri tauladan dalam penegakan integritas, kini malah nir-integritas, dan memaklumi segala tindakan-tindakan yang dahulu dihindari para pimpinan dan pegawainya, meski hanya menerima makan atau minum dari pihak lain.  Tak ada gading yang tak retak. Di sisa masa baktinya dalam waktu satu tahun ke depan, sebaiknya pimpinan KPK fokus memperbaiki diri. Menalaah kembali apa yang telah diucapkan dan dijanjikan saat dulu menjalani sumpah jabatan atas nama Tuhan-Nya. Sehingga ke depan akan meninggalkan legasi yang baik bagi para penerusnya.  Di lain pihak, di sisa dua tahun masa jabatannya, Presiden Jokowi juga harus membuktikan kebeperpihakannya pada isu pemberantasan korupsi. Jangan sampai hanya sekedar menyatakan dukungan dalam teks pidato saja dalam memeringati Hakordia ini, tanpa ada tindakan nyata mendukung upaya pemberantasan korupsi.  Jangan sampai Jokowi mengulangi kesalahan serupa pada saat ikut menyetujui revisi undang-undang KPK dan bungkam ketika 57 pegawai KPK disingkirkan melalui jalur tes wawasan kebangsaan (TWK). Apalagi, tiga hari sebelum peringatan puncak Hakordia pada hari ini, pemerintah dan DPR sepakat memberikan kado manis buat koruptor, yakni mengurangi hukuman minimal bagi para maling uang negara.  Seperti yang tercantum dalam Pasal 603 KUHP. Menyebutkan bahwa setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi hingga merugikan negara atau perekonomian negara, diganjar penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup. Padahal, di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pelaku kejahatan yang sama dihukum minimal 4 tahun penjara.  Jokowi harus melakukan perubahan secara menyeluruh dan membuat grand design pemberantasan korupsi yang efisien dan efektif. Jika tidak ada perubahan, maka tak salah jika publik menilai, bahwa pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan lembaga penegak hukum, hanya sekedar basa basi atau retorika belaka, agar dinilai melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.  Selamat Hari Antikorupsi Sedunia!...  <hr />  *) Kuswandi, Jurnalis JawaPos.com

Hakordia 2022: Basa-Basi Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DITETAPKANNYA Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan perkara, menjadi tamparan keras bagi dunia peradilan pada umumnya dan Mahkamah Agung (MA) pada khususnya. Meskipun kejadian ini bukan yang kali pertama, namun dunia peradilan kembali seolah roboh. Ini karena seorang Hakim Agung, yang notabene merupakan benteng terakhir penjaga marwah keadilan di level tertinggi, justru ikut bermain mata memainkan perkara. Demi, mendapatkan pundi-pundi rupiah.  Terungkapnya kotak pandora bisnis gelap permainan perkara itu tak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, sependek sepengetahuan saya, bisnis haram yang dilakukan secara kedap ini bisa jadi masih banyak terjadi. Cerita-cerita tetang calo perkara yang bergentayangan menawarkan beragam diskon hukuman hingga pemenangan perkara dengan imbalan tarif tertentu masih menghantui para pencari keadilan.  Mereka bekerja sangat rahasia, menggunakan beberapa lapis orang dan memutus mata rantai komunikasi antara si calo dengan oknum hakim agung yang bermain mata. Permainan itu hanya diketahui oleh para pihak yang akan melakukan upaya hukum di MA. Ini agar penegak hukum yang ingin membongkar skandal jual beli perkara di tubuh MA tak mudah dibongkar.  Kasus itu pun terjadi ketika KPK akan membongkar permainan yang dilakukan Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Lembaga antirasuah sempat kelimpungan. Penyebabnya, karena komunikasi ke Hakim Agung Sudrajat Dimyati terputus. Para penyelidik KPK pun langsung putar otak ganti haluan dalam melakukan metode penyelidikan. Mereka melakukan kombinasi gaya konvensional dalam melakukan penyelidikan sembari tetap melakukan penyadapan.  Caranya: membuntuti salah satu perantara suap yang intens berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan pihak terduga penyuap. Singkat cerita, dari metode penyelidikan tersebut, tim pun menemukan bukti permulaan yang cukup ihwal dugaan keterlibatan Sang Wakil Tuhan yang turut serta dalam permainan perkara ditubuh MA.  Kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini bukanlah puncak gunung es. Diperkirakan masih banyak lagi berbagai permainan yang belum terbongkar. Hal inilah yang menjadikan para pihak yang berperkara mengalami dilema. Ibaratnya bagai makan buah simalakama. Maju kena, mundur kena.  Sehingga para pencari keadilan terkadang ada yang menghendaki secara sadar untuk menyuap sang Hakim Agung agar hukumannya disunat. Ada pula yang terpaksa menyanggupi tawaran tarif pemenangan perkara, karena dewi fortuna dinilai hanya berpihak kepada pihak yang memiliki dana. <h3>Hilangnya Keberanian Menolak dan Rasa Malu</h3> Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne, dalam Gone Theory menyebutkan bahwa beberapa faktor yang menjadikan seseorang korupsi adalah Greedy (Keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (Kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan). (Pusat Edukasi AntiKorupsi).  Dalam teorinya, Jack Bologne menilai bahwa hal yang menjadikan seseorang bisa korupsi karena diliputi empat. Semuanya beriirisan satu sama lain antara keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan.  Namun dewasa ini, dalam tataran praktiknya, korupsi di Indonesia tak hanya sebatas empat hal itu. Kalau boleh saya tambahkan, ada dua hal lagi yang bisa menjadikan seseorang terlilit korupsi.  Pertama yakni faktor ketidakberanian seseorang menolak untuk tidak melakukan korupsi karena takut diasingkan oleh kolega dilingkungan kerja yang tak sehat. Kemudian, ketidakberanian menolak korupsi karena takut dipecat dari jabatannya oleh atasannya, karena terjebak dalam sistem kerja yang korup.  Untuk mengatasi hal ini, maka semua elemen lembaga baik pemerintah ataupun swasta harus membenahi sistem dan menghilangkan budaya yang korup terlebih dahulu. Kalau tidak dilakukan, maka korupsi akan terus ada dan beranak pinak, bagai bisul yang tumbuh subur di ujung hidung yang memang tak mancung.  Kedua, hilangnya budaya malu. Sebaik apapun sistem yang diperbaiki, jika seseorang tak punya rasa malu, maka korupsi pasti akan terjadi. Hal inilah yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, yakni kasus pemotongan uang BLT yang dilakukan oknum perangkat desa di Kabupaten Blitar beberapa waktu lalu. Seandainya oknum perangkat desa itu punya rasa malu, maka perilaku korup itu tak akan terjadi. Dia tak akan mau memakan uang haram yang bukan menjadi haknya.  Namun, karena kebanyakan para pejabat kita tak punya rasa malu, maka korupsi pun merajalela, mengalir seperti air, dari hulu hingga hilir. Bahkan korupsi banyak dilakukan oleh para pejabat kita yang banyak bicara soal idealisme, nasionalisme, keadilan, kemakmuran, dan moralitas. <h3>Perbaikan Sistem, Mental, Hingga Proses Perekrutan Hakim Agung</h3> Belajar dari kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati, sudah seharusnya Yang Mulia Ketua MA tak berpangku tangan hanya duduk manis di kursi singggasananya. Namun, harus melakukan gebrakan nyata, pembenahan total hingga melakukan investigasi interna terhadap para pihak yang dicurigai kerap bermain mata memainkan perkara.  Setelah hal ini dilakukan, MA harus mulai melakukan perbaikan sistem, dimulai dari sistem pendaftaran perkara, proses verifikasi, proses pemilihan hakim yang akan menyidangkan perkara, proses penanganan perkara, hingga putusan dijatuhkan. Semuanya harus dilakukan secara transparan dan diawasi secara berjenjang.  Karena tanpa ada transparansi dan pengawasan melekat yang betul-betul dilakukan, maka celah para pihak melakukan korupsi akan terbuka lebar. MA harus belajar dari MK. Meskipun transparansi dan keterbukaan informasi sudah dilakukan, MK pun pernah kecolongan dan diterjang gelombang tsunami korupsi, dimana ketuanya saat itu Muhammad Akil Mochtar, ditangkap KPK karena kedapatan menerima suap dari para pihak yang berperkara.  Selain perbaikan sistem pengawasan internal dari pendaftaran hingga putusan perkara, MA bersama KY juga harus memperbaiki mentalitas para pegawai hingga para Hakim Agung. Sebab, tanpa adanya pembenahan mental, maka usaha perbaikan yang akan dilakukan akan sia-sia.  Terakhir, MA bersama KY juga harus memperbaiki pola perekrutan Hakim Agung. Kedua lembaga itu harus betul-betul menelisik rekam jejak sang calon Hakim Agung, dari mulai si Calon Hakim Agung masuk mendaftar sebagai hakim untuk ditugaskan di Pengadilan Negeri (PN), hingga posisi terakhir saat sang calon mendaftar sebagai calon Hakim Agung.  Jangan ada noda setetes pun dari sang calon, utamanya persoalan integritasnya. Hal ini sangat penting karena akan memengaruhi kinerja ke depannya saat terpilih menjadi Hakim Agung. Kalau sampe mengabaikan itu, tamatlah riwayat Mahkamah Agung sebagai garda terakhir para pencari keadilan di Bumi pertiwi ini.

Robohnya Mahkamah Agung Kami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Wong ko ngene kok dibanding-bandingke Saing-saingke, yo mesti kalah Ku berharap engkau mengerti, di hati ini Hanya ada kamu  PENGGALAN lirik lagu Ojo Bandingke ini mendadak viral, meski sebelumnya sudah banyak dikenal oleh pecinta musik dangdut atau campur sari. Ini karena Farel Prayoga sukses membawakan lagu itu dalam perayaan HUT ke-77 RI di Istana Negara. Farel bikin Presiden Jokowi tertawa terbahak-bahak, Ibu Iriana berjoget ria, termasuk sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II seperti Menhan Prabowo Subianto, Menkeu Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  Lagu Ojo Dibandingke yang diciptakan Agus Purwanto atau Abah Lala, pada dasarnya berkisah tentang seseorang yang sakit hati. Ada seseorang yang merasa sudah mendampingi dan mencintai pasangannya semampunya, namun terus dibandingkan-bandingkan dengan orang lain. Hal ini jelas membuat kecewa yang sudah berusaha mencintai dengan sepenuh hati.  Tanpa bermaksud membanding-bandingkan, namun saya hanya sekedar mengingatkan kembali, perihal ketidakbeperpihkan Presiden Jokowi pada isu pemberantasan korupsi yang selama ini digembar-gemborkannya dalam berbagai kesempatan, saat berpidato di depan khalayak. Sebagai contoh, soal kasus dugaan pelanggaran etik antara mantan pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar dengan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo.  Kala itu, saat Dewan Pengawas KPK hendak menggelar sidang perkara dugaan gratifikasi Lili terkait pemberian tiket nonton Moto GP beserta penginapannya, Jokowi tak pernah memberikan pernyataan apapun. Termasuk, agar Dewas KPK mengusut tuntas dugaan pelanggaran etik Lili. Padahal, penegasan sikap Jokowi sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang kerap mendengar pidatonya, bahwa dirinya mendukung upaya pemberantasan korupsi.  Jokowi justru bisa disebut dengan diam-diam menandatangani persetujuan surat pengunduran diri Lili, dengan cara menandatangani Keppres RI No 7 /P/2022 tertanggal 11 Juli 2022. Dengan adanya penandatangan Keppres tersebut, maka secara otomatis Lili resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua sekaligus Anggota atau Pimpinan KPK periode 2019-2023. Keppres itu pula yang jadi dasar bagi Dewas untuk menghentikan sidang etik yang tengah digelar beberapa saat di gedung KPK Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan.  Alasannya Dewas, dengan disetujuinya pengunduran diri Lili, maka dia sudah bukan insan komisi yang merupakan subjek hukum dari Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK. Usai sidang etiknya gugur, Lili akhirnya lenggang kangkung pergi meninggalkan lembaga yang dicederainya, tanpa merasa bersalah. Bahkan, Lili masuk secara diam-diam dan pergi secara diam-diam melalui pintu samping saat hendak dan usai menjalani sidang etik yang gagal dilanjutkan.  Kini, kasus dugaan gratifikasi Lili tenggelam bak ditelan bumi. Padahal nama besar KPK tercoreng. Dampaknya, citra KPK pun terpuruk. Skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia terus turun. Meskipun naik dari 37 menjadi 38 pada 2021, namun jika diukur secara komprehensif, justru citra lembaga antirasuah itu semakin anjlok. Tolak ukurnya: pada 2019 lalu, sebelum UU KPK Direvisi dan masuknya para pimpinan KPK yang kerap bermasalah, IPK Indonesia di peringkat 40.  Jadi pernyataan Presiden Jokowi pada saat berpidato dalam sidang tahunan MPR 2022 yang menyatakan pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintah, belum terbukti. Termasuk, IPK yang meningkat dan dijadikan rujukan Ketua KPK Firli Bahuri untuk membanggakan prestasi pemberantasan korupsi di eranya tak berdasar.  Jika Jokowi tegas dan menunjukkan kebeperpihakannya pada isu pemberantasan korupsi, dia cukup melihat dan mengamati saja hasil sidang etik yang tengah digelar Dewas KPK. Kemudian mengambil sikap setelah adanya putusan Dewas KPK. Namun, sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru berbeda ketika mengatasi persoalan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo.  Meski Sambo dikabarkan mengirim surat pengunduran diri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, namun Jokowi tak menggubrisnya. Sehingga Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tetap menyidangkan dugaan pelanggaranya, dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Itu karena Sambo dinilai terbukti melakukan sejumlah pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.  Jokowi dalam berbagai kesempatan juga sangat bersikap tegas, dan terus meminta agar kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo diusut tuntas tanpa ada yang ditutup-tupi. Oleh karena itu, tanpa bermaksud membanding-bandingkan, meminjam lirik lagu Ojo Dibandingke yang dipopulerkan Farel Prayoga, sebaiknya Jokowi tak membanding-bandingkan antara kasus etik pejabat yang satu dengan yang lain. Sebab, itu bisa membuat sakit hati orang yang tulus mencintainya, yang menginginkan negeri ini bebas dari korupsi.

Ojo Dibandingke Antara Lili Pintauli dan Ferdy Sambo

Salamaik Jalan Guru Bangsa Buya Syafii Maarif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SUARA knalpot yang meraung-raung dari motor 24 pembalap di ajang MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret lalu sudah berhenti gaungnya. Kendati demikian, keramaian dan hiruk pikuknya, hingga saat ini masih terasa. Namun, bukan karena soal perhelatan ajang balap motor bergengsi di dunia itu yang menjadi buah bibir. Melainkan tentang adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang diduga diterima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, dari Perusahaan BUMN, Pertamina.  Pimpinan lembaga negara memang kerap terbentur dengan gratifikasi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Tak terkecuali dengan pimpinan lembaga antirasuah. Sebagai role model bagi pimpinan lembaga lain, sudah seharusnya sejak dalam pikiran pimpinan lembaga antikorupsi harus yang terdepan untuk lebih bersih, berintegritas, dan lebih berani dalam menolak sebuah pemberian gratifikasi. Apapun itu, meski mungkin hanya sebuah tiket pertunjukan menonton ajang balap motor.  Sebagai contoh pada ajang Asian Games 2018 lalu. Pimpinan KPK Era Agus Rahardjo Cs juga pernah mendapat undangan untuk menghadiri acara pembukaan perhelatan akbar ajang perlombaan di seantero Benua As itu. Mereka juga mendapat bonus tiket terusan di semua venue.  Atas undangan dan pemberian tiket, pimpinan lembaga antirasuah kala itu sepakat hanya menghadiri acara pembukaan saja dan mengembalikan tiket yang diberikan pihak panitia. Alasannya, pemberian tiket masuk dalam kategori gratifikasi.  Untuk menonton pertandingan, salah satu pimpinan KPK saat itu yakni Laode M Syarief rela merogoh kocek sendiri saat menyaksikan pertandingan Bulu Tangkis di Istora Senayan. Di sana, dia bahkan sempat mendapat perlakuan tak enak. Laode diusir panitia karena kursi yang didudukinya akan ditempati tamu very important person (VIP).  Laode sempat mempertanyakan perlakuan itu kepada panitia. Namun jawaban panita yang mengusirnya kala itu hanya bilang: kebijakan panitia. Untung sejumlah penonton ikut memprotes panitia yang hendak mengusirnya. Alhasil, Laode pun bisa kembali menonton jalannya pertandingan, meskipun harap-harap cemas.  Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya. Lain Laode, lain pula sikap yang dilakukan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menghadapi godaan gratifikasi. Lili belakangan diterpa isu tak sedap. Ini karena mantan Komisioner LPSK tersebut dilaporkan seseorang dengan dugaan menerima gratifikasi menonton MotoGP Mandalika. Lengkap dengan fasilitas penginapannya.  Untuk menelisik kebenaran informasi itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK, pada Jumat (1/4), mengirim surat ke pihak Pertamina. Dalam Surat dengan Nomor: R/787/PI.02.03/03-04/04/2022, Dewas meminta pihak Pertamina memberi data perihal pemesanan atau pembelian tiket MotoGP 2002 18-20 Maret 2022 untuk stakeholder Pertamina pada Grandstand Premium Zona A-Red, termasuk sumber pembayar atau pemesannya.  Lebih lanjut, Dewas juga meminta pihak Pertamina memberikan data pemesanan atau pembelian penginapan di Amber Lombok Beach Resort pada 18-20 Maret 2022. Untuk mengklarifikasi perihal adanya pemberian gratifikasi terhadap Lili, Dewas juga mengundang Dirut Pertamina pada (1/4) lalu. <h3>Ancaman Hukuman Bagi Lili</h3> Sejumlah pelanggaran pun menanti Lili jika terbukti menerima gratifikasi, tidak menolak dan tidak mengembalikan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Lili bisa terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara jika terbukti melanggar Pasal 11 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.  Jika Lili bersikap pasif begitu saja dan tidak melaporkan penerimaan tersebut ke KPK. Tindakan ini melanggar Pasal 12 B UU Tipikor, dengan ancaman pidana penjara 20 tahun bahkan seumur hidup. Selain itu, penerimaan tiket MotoGP dan fasilitas penginapan yang diduga diterima Lili bisa dianggap sebagai praktik suap.  Itu bisa terjadi jika Pertamina telah berkomunikasi dengan Lili dan terbangun kesepakatan untuk pengurusan suatu perkara di KPK. Tindakan tersebut bisa melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara bahkan seumur hidup. <h3>Ketegasan Dewas KPK Dinanti Publik</h3> Kasus dugaan pelanggaran etik ini tak hanya menjadi buah bibir masyarakat di Indonesia. Amerika Serikat dalam laporan hak asasi manusia (HAM) untuk berbagai negara, juga menyorot nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Termasuk kasus Lili yang pernah melanggar etik karena berkomunikasi dengan pihak perkara. Itu terjadi saat KPK menangani kasus suap yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial.  Untuk itu, Dewas sudah sepatutnya memperhatikan betul laporan terbaru soal Lili yang diduga mendapatkan gratifikasi fasilitas penginapan dan nonton MotoGP Mandalika. Dewas harus bersikap tegas terhadap Lili jika terbukti kembali melanggar etik. Ini karena Lili telah menciderai nilai-nilai antikorupsi yang selama ini ditegakkan insan KPK.  Jika ketegasan tak dilakukan, maka sia-sia perjuangan insan KPK yang kini masih bertahan di dalam menjaga marwah KPK. Citra KPK akan kembali terpuruk dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang pernah dibangga-banggakan masyarakat Indonesia akan semakin hancur.

Lagi-lagi Lili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEMAKIN tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang menerpanya. Begitu juga dengan kursi jabatan yang diduduki seseorang. Semakin tinggi jabatan yang diembannya, maka akan semakin tinggi godaan untuk melakukan penyimpangan. Agar tetap selamat, maka harus terus konsisten menjaga nilai-nilai integritas.  Dalam sejarah birokrasi Indonesia, khususnya bidang hukum, ada beberapa pejabat yang kerap disebut karena patut dijadikan suri tauladan. Salah satu contohnya adalah mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso. Orangnya tinggi, dandanannya necis, rambutnya klimis. Di balik gayanya yang nyentrik, pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah tersebut dikenal sebagai seorang polisi yang sederhana, jujur dan antikorupsi.  Meskipun beberapa kali menduduki ‘lahan basah’, suami Meriyati Roeslani ini sama sekali tak tergoda untuk memanfaatkan jabatannya. Baik untuk kepentingan pribadi dirinya, keluarga, atau golongannya. Almarhum Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gusdur) punya humor tentang Hoegeng. Katanya: Ada tiga polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi dan Jenderal Hoegeng.  Humor ini tampaknya masih sangat relevan, mengingat hingga saat ini masih banyak polisi yang bermasalah dengan integritasnya. Meskipun tak dipungkiri, ada beberapa anggota korps Bhayangkara yang ingin meniru Hoegeng.  Salah satu contoh kejujuran Hoegeng dalam menjaga integritasnya adalah, saat dirinya akan menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi (sekarang Dirjen Imigrasi). Dia meminta Meri, istrinya untuk menutup toko bunga miliknya. Betapa kagetnya Meri mendengar permintaan suaminya, karena saat itu dia baru merintis membuka toko kembang.  Meri menanyakan apa hubungan Kepala Jawatan Imigrasi dengan Toko Bunga miliknya. Mendapat pertanyaan dari istrinya, Hoegeng pun menjawab dirinya khawatir, jika nantinya semua yang berurusan dengan imigrasi, akan memesan kembang pada toko kembang milik istrinya. Menurut Hoegeng, ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. Atas penjelasan Hoegeng, tak lama kemudian, Meri pun langsung menuruti perintah suaminya dan menutup tempat usahanya tersebut.  Menurut Hoegeng “Kalau mau menghilangkan korupsi di negara ini, sebenarnya gampang. Ibaratnya kalau kita harus mandi dan membersihkan badan, itu semuanya harus dimulai dari atas ke bawah. Membersihkan korupsi juga demikian. Harus dengan dimulai dengan cara membersihkan korupsi di tingkat atas atau pejabatnya lebih dulu, lalu turun ke badan atau level pejabat pejabat eselonnya, dan akhirnya ke kaki hingga telapak atau pegawai di bawah” (Hoegeng Polisi dan Menteri Teladan Hal: 83).  Hal yang dilakukan Hoegeng adalah bagian dari implementasi dirinya untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dia ingin menghindari potensi konflik kepentingan (conflict of interest) sekecil apapun, pada saat dirinya menjalankan tugas sebagai pejabat negara.  Lain Hoegeng lain pula Firli Bahuri. Sebagai Jenderal polisi yang kini memimpin lembaga antirasuah, dia justru gemar melakukan hal yang kontroversi. Sejak menjabat sebagai Ketua KPK, dia kerap menyuguhkan gimmick seperti memasak nasi goreng, mengirim rilis pencitraan pribadi yang bukan dikirim dari pihak Humas KPK, hingga terkini, diduga mengirim petuah-petuah pribadi menggunakan SMS Blast yang sumber pendanaanya tak jelas.  Firli juga sudah dua kali disidang etik karena pelanggaran yang dilakukannnya. Pertama, pada saat dirinya bertemu dengan Tuan Guru Bajang (TGB), Eks Gubernur NTB. Padahal saat itu, KPK tengah melakukan penyelidikan perkara korupsi yang menyeret nama TGB. Kedua, mantan Kapolda Sumsel tersebut disidang etik oleh Dewas KPK karena bergaya hidup mewah naik helikopter saat hendak pulang ke kampung halamannya.  Yang paling menjadi sorotan, Firli bersama sejumlah pimpinan KPK lain berhasil mendepak Novel Baswedan dan sejumlah pegawai lain dari KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Padahal, tes yang digunakan sebagai salah satu parameter diangkatnya para pegawai KPK menjadi ASN tersebut, dinilai malaadministrasi oleh Ombudsman RI dan banyak pelanggaran HAM oleh Komnas HAM.  Nama Firli memang syarat kontroversi. Dari awal seleksi, sejumlah masyarakat sipil antikorupsi melaporkan adanya ketidakberesan integritas Firli ke Pansel Pimpinan KPK. Namun, baik pihak Pansel, Istana, maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kukuh memilih mantan Kapolda NTB itu sebagai pemegang pucuk pimpinan KPK.  Hal kontroversi terkini, Kamis (17/2), Firli memberikan penghargaan terhadap Ardina Safitri, istrinya sendiri. Penghargaan diberikan karena istrinya telah menciptakan Hymne dan Mars KPK. Pemberian penghargaan ini pun kembali menjadi sorotan. Baik dari para pegawai dan mantan pegawai KPK, sampai masyarakat sipil yang peduli dengan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia.  Selaku Jurnalis yang kerap mengawal isu pemberantasan korupsi, saya ikut geram dan malu melihat tingkah lalu Firli. Bagaimana bisa, seorang pimpinan antikorupsi memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat Indonesia. Apa yang dilakukan Firli dan istrinya ini berpotensi konflik kepentingan. Ini karena Ardina merupakan Istri Firli. Hal ini juga bisa berdampak negatif pada kinerja KPK ke depannya. Utamanya ketika tengah melakukan kampanye pencegahan antikorupsi.  Bagaimana bisa, tiba-tiba istri Firli menciptkan lagu Mars dan Hymne di tempat suaminya bekerja dan ujug-ujug diterima. Lalu,  dipatenkan pihak Ditjen HAKI Kemenkumham dan diberi penghargaan. Bahkan, santer kabarnya kalau prosesnya hanya sekitar 7 menit untuk ditetapkan di HAKI Kemenkumham. Entah itu itu lazim atau tidak, sebab apakah akan ditetapkan secepat itu oleh Kemenkumham jika sang pencipta lagu seorang bakul jamu, bukan seorang istri Ketua KPK.  Menarik untuk diketahui bagaimana prosesnya? Apakah ada kompetensi umum yang bisa diikuti semua orang dan dinilai pihak luar yang profesional dalam bidang seni, seperti halnya KPK biasa melakukannya dalam program Suara Anti Korupsi atau Film Antikorupsi? Apakah pihak Kemenkumham memahami adanya potensi konflik kepentingan jika mengesahkan Mars dan Hymne KPK yang diciptakan istri Firli? Meskipun niatnya baik, tapi ada rambu-rambu yang harus dihindari oleh Firli dan istrinya karena saat ini dia merupakan pejabat negara.  Tak ada gading yang tak retak. Firli dan istrinya masih punya kesempatan untuk memperbaiki kecatatannya dalam bidang integritas. Agar ke depan, KPK pelan-pelan kembali pulih dan kembali dipercaya masyarakat sebagai garda terdepan pemberantas korupsi di Indonesia. Jangan malu untuk mencontoh Pak Hoegeng dan Ibu Meri, agar namanya menjadi harum dikenang sebagai orang yang bersih kemudian hari.

Antara Pak Hoegeng, Toko Bunga Ibu Meri, dan Firli Bahuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat kebijakan yang kontroversial. Setelah sebelumnya terungkap pernah meminta naik gaji pada awal masa pandemi, kini Firli Bahuri Cs kembali membuat citra lembaga antirasuah makin hancur lebur. Itu setelah terungkap adanya rapat kerja organisasi dan tata kelola (Ortaka) yang digelar sebuah Hotel Bintang 5 di Jogjakarta, pada 27-29 Oktober 2021.  Beda dulu, beda sekarang. Kalau soal kenaikan gaji mereka langsung menyangkal dan buru-buru bilang akan menunda kebijakan itu. Kini, Firli Bahuri Cs justru tak canggung lagi ketika terungkap media sedang menyelenggarakan rapat di sebuah hotel mewah seluas 5,6 hektar milik Mooryati Soedibyo.  Mereka seperti tak punya rasa sense of crisis, urat malu, dan tak berempati kepada masyarakat yang sedang kesusahan karena pandemi Covid-19. Segendang sepenarian, tak ada suara-suara sumbang dari pejabat struktural KPK yang berani menentang ataupun menolak titah Firli Bahuri Cs.  Padahal budaya egaliter, dan penolakan terhadap kebijakan pimpinan yang dinilai bertentangan dengan prinsip dan nilai antikorupsi boleh dilakukan oleh pegawai KPK. Hal ini tercermin dalam Peraturan Dewas KPK No.01 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Khususnya Bab Soal Nilai Profesionalisme. (Poin 2: Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) dan norma hukum yang berlaku).  Kini, mereka seakan manut saja ketika diboyong oleh pimpinan ke Kota Gudeg selama tiga hari dua malam. Suara-suara sumbang justru bermunculan dari para pegawai-pegawai KPK di level staff, maupun mantan pegawai KPK yang didepak melalui operasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Mereka risih, karena nilai-nilai antikorupsi yang selama belasan tahun dibangun para pendirinya, dihancurkan begitu saja oleh pimpinan sekarang.  Kalau ingin bijak dan tak mengurangi esensi kegiatan, rapat tersebut seharusnya bisa dilakukan di gedung Merah Putih milik KPK. Bukan di hotel mewah yang biasa dikunjungi Miss Universe saban tahunnya. Atau, bisa juga anggarannya dialihkan untuk mengejar Harun Masiku seperti yang digaungkan Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang. Sebab politikus PDIP yang menjadi buron dalam kasus suap Komisioner KPU Wayu Setiawan, sampai saat ini tak diketahui di mana rimbanya.  Namun seperti biasa, suara-suara penolakan yang datang bertubi-tubi dari luar Kuningan (istilah lokasi markas KPK) dianggap seperti nyamuk saja yang kerap berdengung dan mengganggu. Sehingga cukup didengarkan saja. Bila perlu harus dimatikan dengan raket anti nyamuk atau disemprot pestisida.  Kalau saja kondisi tak lagi sulit karena pandemi, mungkin masyarakat bisa memaklumi pengeluaran anggaran yang tak sedikit ini. Meski, saya yakin masih akan ditentang banyak pihak, terutama pegiat antikorupsi. Ini karena KPK merupakan role model bagi lembaga lain untuk menerapkan sembilan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya nilai soal kesederhanaan.  Hal itu juga diatur dalam Peraturan Dewas KPK No.01 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi). Utamanya Bab Soal Integritas Poin 27, : “Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Insan Komisi ”.  Dengan ditabraknya nilai kesederhanaan oleh pimpinan dan diikuti oleh pejabat-pejabat struktural, tentunya ini bertentangan dengan etika publik dan kembali membuat citra lembaga antirasuah kembali tercoreng. Ke depan, hal ini juga bisa berdampak negatif bagi insan KPK ketika melakukan kampanye pencegahan korupsi.  Bagaimana masyarakat akan patuh ketika pegawai KPK berteriak lantang meminta masyarakat Indonesia mengaplikasikan nilai kesederhanaan dalam sembilan nilai integritas, jika orang-orang KPK sendiri tidak memberi suri tauladan yang baik dan justru hidup bermewah-mewahan?  Jika alasannya hal yang dilakukan pihaknya juga pernah dilakukan pimpinan sebelumnya seperti yang dikemukakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, tentunya konteksnya kurang tepat dan hanya mencari pembenaran. Sebab, saat ini adalah masa pandemi. Semua lembaga negara mengencangkan ikat pinggang, melakukan efisensi pengeluaran dan mengalihkan anggaran untuk penanggulangan Covid-19.  Jika alasannya, meski hotel bintang lima harga bintang tiga, Itu justru salah kaprah. Hotel bintang lima ya tarifnya sesuai harga bintang lima. Kalau harganya berubah menjadi harga bintang tiga karena minta diskon, justru hal ini melanggar aturan. Hal itu justru bisa masuk ranah gratifikasi dan rawan konflik kepentingan karena terkait kedinasan.  Jika alasannya demi pemerataan ekonomi dan penyerapan anggaran. Hal ini juga kurang tepat, karena yang menikmati kucuran duit besar dari KPK ini, bukan rakyat jelata. Jadi, pemerataan ekonomi besar kemungkinan tidak terjadi karena tak berdampak langsung ke masyarakat kelas menengah ke bawah yang saat ini membutuhkan uluran tangan.  Kalau ingin membantu pemerataan ekonomi dan langsung dinikmati oleh masyarakat kecil, pimpinan KPK sebenarnya bisa menyelenggarakan rapat di tempat yang sederhana. Misalnya, melakukan rapat di sebuah balai desa, dan tidur di tempat rumah-rumah penduduk kampung dengan cara menyewanya. Selain itu, juga membuat pasar dadakan bekerja sama dengan unit UMKM desa setempat.  Dengan melakukan kegiatan sederhana ini, jelas selain penyerapan anggaran langsung bisa dinikmati oleh kalangan rakyat kelas menengah ke bawah. Pesan antikorupsi, utamanya soal nilai kesederhanaan juga langsung bisa dikomunikasikan dengan baik. Harapannya, pesan-pesan antikorupsi yang selama ini digaungkan KPK di berbagai acara seminar ataupun webinar, bisa lebih membumi. Isu korupsi tidak menjadi isu elit yang hanya dibicarakan kelas menengah atas.  <hr />  *) Kuswandi, Jurnalis JawaPos.com

Tenggelamnya Nilai-nilai Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SETIAP tahun, pada 30 September menjadi peringatan penting atas kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965. Dalam sebuah film propaganda yang dibuat rezim orde baru, digambarkan penculikan dan pembantaian terhadap sejumlah jenderal dan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa kelam ini pun dikenal dengan G30S/PKI.  Apa hubunganya dengan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? peristiwa itu tentu tak ada hubungannya sama sekali. Namun, 30 September bisa memberikan alternatif peringatan penting lainnya atas apa yang terjadi di Indonesia. Tanggal itu dipilih oleh KPK untuk menjadi hari terakhir bagi 57 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk bekerja.  Sebelumnya, batas waktu tersebut adalah 1 November. Itulah kenapa, Giri Suprapdiono, pegawai KPK yang menjadi korban pemecatan, mensinyalir tanggal tersebut sengaja dipilih untuk membentuk persepsi negatif. Hal ini dinilai sangat kejam, sebab pemecatan ini bersamaan dengan hari pemberontakan yang dilakukan PKI 56 tahun silam.  Padahal faktanya, selama belasan tahun mengabdi di KPK, para pegawai yang tak lolos TWK konsisten dalam berjuang memberantas korupsi. Membersihkan negara dari praktik culas yang dilakukan para garong duit rakyat. Mereka mewakafkan hidupnya untuk merah putih karena resiko tugasnya tidak main-main. Ada yang diancam dibunuh, ada yang ditabrak hingga mengalami luka-luka, hingga ada yang seperti Novel Baswedan, buta satu matanya akibat disiram air keras. Kendati demikian, mereka semuanya tidak mengeluh dan mundur, meski berhadapan dengan maut dalam menjalankan tugasnya.  Dibidang prestasi, ada pegawai yang merupakan lulusan terbaik pelatihan kepemimpinan nasional II angkatan XVII di LAN dan mengajar wawasan kebangsaan di Lemhanas, Sesko-AS, Kemhan, Sespim Polri, para pejabat eselon 1 dan para kepala daerah hingga menteri. Ada pula pegawai yang menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo pada 2015. Jadi, kurang nasionalis apa mereka?  Pertanyaannya, bagaimana jika dibandingkan dengan para pimpinan KPK? Ketua KPK Firli Bahuri misalnya. Dia terbukti pernah beberapa kali melanggar etik? Seperti diketahui, Firli pernah bertemu pihak berperkara pada saat menjadi Deputi Penindakan KPK dan bergaya hidup mewah dengan naik Helikopter saat pulang kampung?.  Baru-baru ini, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti berhubungan dengan pihak perkara, namun hanya dijatuhi hukuman dengan pemotongan gaji yang nilainya tak seberapa. Apakah nasionalisme hanya diukur dari sekedar retorika dengan mengaku anak bangsa namun nirprestasi?  Tidak salah jika apa yang diputuskan Firli Bahuri Cs dengan mendepak Novel Baswedan dan pegawai lainnya per 30 September adalah buru-buru. Sebab, Ombudsman maupun Komnas HAM menemukan berbagai pelanggaran, seperti maladministrasi, hingga adanya sebelas pelanggaran HAM dalam proses TWK.  Jika ditelaah, dalih pimpinan KPK yang menyebut pemecatan berdasarkan putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tidak tepat. Sebab, putusan MK hanya menyangkut uji norma undang-undang KPK. Sementara putusan MA, hanya menyangkut uji formal dan material dari Perkom KPK. Putusan tersebut sama sekali tak melegalisasi tindakan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman dan tidak menyentuh aspek pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM dalam proses penyelenggaran TWK. Tafsir sesat itu membuat pimpinan KPK sembrono. <h3>Masihkah Jokowi Mendukung Pemberantasan Korupsi?</h3> Menanggapi pemecatan itu, di hadapan sejumlah pimpinan media, Presiden Jokowi justru memberikan kesan cuci tangan. Dia meminta agar semua urusan tidak dibebankan kepada dirinya, termasuk pemecatan pegawai KPK. Padahal, dalam berbagai kesempatan dia kerap ikut campur pekerjaan remeh temeh. Seperti bagi-bagi sembako yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Bagi-bagi sertifikat kepada warga. Segala sesuatu yang tidak harus dilakukan langsung oleh presiden.  Pernyataan Jokowi tidak cocok dengan ucapan sebelumnya yang meminta agar alih status pegawai KPK menjadi ASN tak merugikan pegawai. Sebagai presiden, Jokowi seharusnya tidak menjadikan putusan MK dan MA sebagai dasar. Sebab, dalam Pasal 38 Ayat 1 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Jokowi sebagai pejabat pembina kepegawaian tertinggi (atasan terlapor), bersama-sama dengan terlapor (KPK) wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.  Oleh karena itu, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi wajib memberi contoh yang baik dengan mematuhi aturan Undang-undang. Jika tidak mematuhi, maka sejarah akan mencatat Jokowi sebagai kepala negara yang telah membuang anak bangsa pemberantas korupsi. Jokowi juga akan dinilai sebagai satu-satunya presiden dalam sejarah bangsa Indonesia yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.  Masih ada waktu dua pekan ke depan bagi Jokowi untuk mengambil keputusan yang bijak dengan membela pegawai KPK yang berintegritas untuk dilantik menjadi ASN. Jokowi bisa membuktikan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi dengan mengabaikan bisikan-bisikan jahat dari orang-orang yang ingin mendorongnya ke jurang kehancuran. Penting bagi presiden untuk mendengarkan rakyat. Sebab, sejatinya kedaulatan ada di tangan rakyat.  <hr />  *) KUSWANDI, wartawan JawaPos.com

G30S/TWK, Operasi Penyingkiran Pegawai KPK oleh Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SUDAH jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini tampaknya cocok untuk menggambar kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Belum lama lembaga antirasuah itu dihantam badai topan karena salah satu pegawainya, I Gede Suryantara mencuri barang bukti emas batangan senilai 1, 9 Kg. Dalam bulan yang sama, lembaga antirasuah kembali didera hal tak sedap.  Kali ini isunya bukan main-main, salah satu penyidiknya yang berasal dari institusi kepolisian, diduga menerima duit suap dari Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial. Penyidik atas nama AKP Steppanus Robbin Pattuju itu awalnya meminta duit sebesar Rp 1,5 miliar. Iming-imingnya, bisa menghentikan penyelidikan perkara dugaan korupsi yang diduga melibatkan Syahrial. Namun, dari kesepakatan tersebut, sampai dicokok, Steppanus baru menerima Rp 1,3 miliar.  Steppanus bukan bagian dari Satgas KPK yang menangani dugaan perkara korupsi Muhamad Syahrial. Oleh karena itu, patut diduga dia tak bermain sendiri. Dari informasi yang saya peroleh, ada tujuh penyidik lain yang diduga turut bermain dalam kasus yang sama. Mereka kerap digunakan oleh oknum petinggi partai politik untuk memperdagangkan perkara yang tengah dilidik atau disidik KPK. Modusnya, menakut-nakuti target. Jika tak bisa diajak berkompromi, akan disikat dengan cara dilakukan operasi tangkap tangan (OTT).  Mereka juga kerap menggagalkan operasi kedap yang tengah dilakukan satgas lain. Tujuannya jelas, agar target OTT yang sedang diincar bisa lolos. Mereka akan mengambil keuntungan dari target yang dibocorkan OTT-nya oleh para penyidik pedagang perkara ini.  Para penyidik pedagang perkara itu tak bekerja sendiri. Sebab, sistem di KPK bekerja secara kolektif kolegial. Mereka pun diduga turut melibatkan oknum petinggi komisi antirasuah yang memiliki hubungan erat dengan petinggi parpol. Terutama, yang mengusungnya menduduki kursi pimpinan di Kuningan -sebutan untuk kantor lembaga antirasuah-.  Segendang sepenarian, munculnya nama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Musababnya, nama petinggi Partai Golkar itu turut disebut dalam perkara rasuah yang membuat heboh masyarakat Indonesia. Meskipun peran Aziz belum diungkap secara gamblang oleh KPK, namun tentunya lembaga yang kini digawangi Firli Bahuri Cs tak boleh menutup mata.  Sebab, dalam konteks hukum acara pidana (KUHAP), Aziz punya peran penting dalam sengkarut rasuah tersebut. Ini karena oleh Ketua KPK Firli Bahuri, dia disebut mengenalkan dan menyediakan kediamannya, sebagai tempat pertemuan antara Syahrial dan Robbin saat merencanakan upaya penghentian perkara.  Bisa jadi Aziz masuk dalam kategori saksi sesuai Pasal 1 angka 26 KUHAP (saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri). Dan kemudian diperluas maknanya tak terbatas hanya yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana (Putusan MK 65/PUU-VII/2010).  Lebih lanjut, jika ada peran mendalam yang dilakukan Aziz seperti meminta Robbin menghentikan perkara Syahrial, maka, politikus Golkar itu bisa dikenakan dengan Pasal 21 UU Tipikor. Ini karena perbuatannya masuk dalam kualifikasi pihak yang merintangi proses penyidikan yang dilakukan KPK. Dalam aturannya, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).  Selain itu, Aziz juga bisa dikenakan Pasal 15 UU Tipikor yang menyebutkan, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.  Praktik lancung seperti ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama di KPK. Tak hanya mencari uang, penyidik-penyidik yang berasal dari institusi luar KPK ini, terkadang menggunakan cara-cara kotor sebagai bahan bargaining ke atasannya agar cepat naik pangkat saat dikembalikan ke institusi asal. Misalnya, mencuri data-data penting terkait penanganan perkara seperti berita acara pemeriksaan (BAP) kepada pihak yang berperkara, atau atasannya yang terindikasi berperkara di lembaga antirasuah.  Dalam menjalankan aksinya, selain dilakukan sendiri, untuk menghilangkan jejak mereka juga kerap menggunakan jasa pihak lain seperti petugas kebersihan yang tiap hari membersihkan ruang pemeriksaan untuk mencuri data tersebut. Tentunya hal ini tak gratis. Ada tarif yang dibayar penyidik pedagang perkara ini kepada orang suruhannya. Tarifnya dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tergantung penting atau tidaknya data yang ingin dicuri.  Sementara untuk mencari tahu informasi surat panggilan pemeriksaan yang dikirimkan penyidik lain kepada pihak terperiksa, saksi ataupun tersangka, penyidik yang berasal dari luar KPK ini pun menyogok kurir yang hendak melayangkan surat tersebut ke para pihak calon terperiksa, saksi ataupun tersangka. Tujuannya jelas, rombongan penyidik pedagang perkara ini membocorkan kepada nama-nama pihak yang akan diperiksa, atau kepada pihak yang tersangkut dengan perkara yang tengah dilidik, ataupun disidik KPK. Sehingga mendapat manfaat dari para pihak yang bermasalah tersebut.  Jadi jangan heran saat penyidik KPK tidak bisa menggeledah kantor PDIP beberapa waktu lalu, hingga Harun Masiku gagal ditangkap dan kini hilang bak hilang ditelan bumi. Lebih lanjut, masyarakat juga jangan heran, ketika penyidik KPK juga kembali gagal menyita barang bukti di kantor PT. Jhonlin Baratama, karena dokumen-dokumen terkait perkara sudah dibawa kabur oleh oknum dengan memakai truk. Ini semua, selain salah satu dampak dari diberlakukannya revisi UU KPK, juga karena ada peran dugaan ‘orang dalam’ yang membocorkan rencana penggeledahan tersebut.  Perbuatan kotor yang dilakukan Robbin, mau tak mau akan semakin memengaruhi kinerja dan kembali menggerus tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dulu dikenal paling bersih itu. Tindakan Robbin juga sangat melukai para pegawai KPK lain yang benar-benar mewakafkan dirinya untuk berjuang memberantas korupsi di negeri tercinta ini.  Untuk menyembuhkan luka yang menganga ini, pimpinan KPK yang kini dikomandoi Firli Bahuri harus berjibaku mengembalikan marwah KPK seperti awal mula lembaga itu didirikan. Hal ini penting dilakukan jika tidak ingin disebut sebagai pihak yang memberangus KPK dari dalam.  Tak cukup berkoar-koar beretorika KPK Zero Tolerance ketika ada pegawainya yang bermasalah. Namun harus ada upaya pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir. Selama ini, pimpinan-pimpinan KPK dan jajaran strukturalnya gemar mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi ke masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Namun, dalam tataran praktiknya, mereka justru yang kerap melanggarnya.  Sebagai contoh, Ketua KPK Firli Bahuri pernah mendapat hukuman dari Dewan Pengawas KPK karena terbukti melanggar etik. Akibat bergaya hidup mewah naik helikopter saat pulang kampung ke kediamannya, di Sumatera Selatan.  Agar kejadian serupa tak terulang, maka pimpinan-pimpinan KPK harus menjadi suri tauladan ke para pegawainya, dengan cara benar-benar menerapkan sembilan nilai antikorupsi dalam kehidupannya sehari-hari(Jujur, disiplin,peduli, tanggung jawab, kerja keras, sederhana,mandiri, berani,adil). Jika hal ini tak bisa dilakukan, maka pimpinan KPK harus sadar diri, malu dan mau mengundurkan diri, bukan bersikap retorika seolah-olah bersikap antikorupsi, tapi nyata-nyatanya malah menghianati janji sucinya kepada bangsa dan negara, serta Tuhan Yang Maha Esa.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a>  Selain itu, harus ada upaya pembenahan menyeluruh dari upaya perekrutan para pegawai KPK. Utamanya yang berasal dari insitusi lain seperti kepolisian, kejaksaan, BPKP, BPK, dan institusi lainnya. Pembenahan bisa dilakukan dengan cara mempertimbangkan rekam jejak calon seperti sisi integritas, hingga kepatuhannya terhadap pelaporan LKHPN (Laporan Kepatuhan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Jangan sampai ada istilah jatah, sehingga menerima calon pegawai atau pejabat yang berasal dari institusi lain, dengan mengabaikan prinsip akuntabilitas.  Upaya pengawasan melekat benar-benar harus diterapkan tanpa pandang bulu terhadap setiap insan KPK, baik di level staff hingga pimpinan. Hal ini dilakukan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, baik di lingkungan kantor maupun di rumah.  <hr />  *) Kuswandi, Jurnalis JawaPos.com  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yDjZm-gDs6M

Babak Belur KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>HARI ini, Senin (17/8), tepat 75 tahun Indonesia bebas dari belenggu penjajahan. Sebuah pencapaian maha dahsyat. Anugerah kemerdekaan dari Tuhan Yang Maha Esa yang didapatkan bangsa ini atas hasil jerih payah dan doa para pejuang. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya mengisi kemerdekaan dengan cara berbuat baik bagi kemajuan bangsa ini.  Sebab, masih banyak masalah yang harus dihadapi bangsa ini. Secara de jure dan de facto, Bangsa Indonesia memang sudah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan selama ratusan tahun. Meski demikian, kemerdekaan yang sudah berumur 75 tahun masih belum membuat Indonesia lepas dari berbagai ketimpangan sosial.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Meningkat 1,63 juta orang dari September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. ( Persentase penduduk miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen).  Penegakan hukum, terutama kasus korupsi tidak kalah suram. Meski Indeks Persepsi Korupsi 2019 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan skor Indonesia naik 2 poin menjadi 40, bukan berarti ada lonjakan serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.  Apalagi, naik 2 poin tidak bisa terlalu dibanggakan karena di antara negara-negara Asia Tenggara, posisi Indonesia pada 2019 tidak berubah. Tetap berkutat di peringkat empat. Indonesia masih di bawah negara-negara kecil seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.  Majunya perekonomian memang merupakan salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa. Namun, hal itu bisa dicapai, jika penegakan hukumnya dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai kepala pemerintahaan sekaligus kepala negara, Presiden Joko Widodo harus memastikan, kebijakannya benar-benar mendukung upaya penegakan hukum seperti pemberantasan korupsi, agar berjalan dengan maksimal.  Dalam pidato kenegaraannya di Gedung MPR, DPR Jumat (14/8) lalu, Jokowi memang sempat menyebut bahwa pemerintah tidak pernah main-main dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekilas, kalimat tersebut bak sebuah mantra yang bisa menyihir pandangan rakyat Indonesia. Bahwa pemerintah memang bersungguh-sungguh ingin membersihkan negara ini dari segala bentuk korupsi yang menyengsarakan rakyat.  Namun harus diakui, bahwa apa yang diucapkan sang kepala negara belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Sebab, korupsi masih merajalela. Dari hulu sampai hilir. Penting bagu segenap bangsa ini untuk bersatu padu dalam memberantas korupsi. Sebab, tugas pemberantasan korupsi bukan hanya dipundak Jokowi, tetapi kita semua.  Mulai hari ini, jika kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat kemerdekaan yang diberikan Tuhan dan mengormati jasa-jasa para pejuang, jangan hanya terjebak pada ritualitas tahunan yang hanya bersifat euforia. Lebih dari itu, tunjukkan sikap nasionalisme kita dengan cara membuang jauh-jauh sikap koruptif yang ada dalam diri kita.  Tunjukkan dengan hal yang konkret, tindakan nyata antikorupsi dalam segala sendi kehidupan. Bukan hanya sekedar meramu kata-kata bombastis yang bersifat retorika belaka. Jika hal itu bisa dilakukan dengan sebenar-benarnya, yakinlah Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju.  Bisa jadi, tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bung Hatta. Dia berkata: Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki.  Semoga kita semua bisa belajar menjadi bangsa yang jujur, yang benar-benar mensyukuri nikmat kemerdekaan dari Tuhan. Dirgahayu Indonesiaku, majulah negeriku!

(Kapan) Merdeka dari Korupsi

Kuswandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kuswandi

Berita Terkini