<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/_Wakil-Ketua-Komisi-IX-DPR-RI-Kurniasih-Mufidayati-dprgoid-1171282434.jpg" alt="&nbsp;Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (dpr.go.id)" width="100%">
<figcaption>&nbsp;Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (dpr.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai masyarakat lebih membutuhkan pangan murah dibandingkan alat memasak nasi (rice cooker) gratis. Apalagi harga beras di beberapa daerah saat ini masih melambung tinggi serta cenderung belum stabil,&nbsp;menurut Komisi IX DPR RI, Kurniasih. Baginya, saat ini&nbsp;masyarakat lebih membutuhkan harga pangan murah dan terjangkau dibandingkan&nbsp;rice cooker,&nbsp;yang&nbsp;akan memakan anggaran&nbsp;cukup besar. &ldquo;Sederhana saja, saat ini harga beras lagi tinggi-tingginya. Yang diperlukan&nbsp;emak-emak&nbsp;hari ini adalah pangan murah, itu saja,&rdquo; kata Kurniasih dikutip&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari laman&nbsp;<a href="http://dpr.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://dpr.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1697185367614000&amp;usg=AOvVaw3thrnGVfrmnOzPcKWzhBzi">dpr.go.id</a>&nbsp;pada Kamis (12/10). &ldquo;Kendalikan harga pangan agar terjangkau dan murah, itu lebih prioritas dibandingkan program bagi-bagi&nbsp;rice cooker&nbsp;yang menelan anggaran besar ini,&rdquo; lanjutnya. Ia menuturkan alat masak berbasis listrik itu dianggarkan Rp 340 Miliar untuk 680 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013026075/kppu-makassar-tingkatkan-pengawasan-kawal-kenaikan-harga-pangan">KPPU Makassar Tingkatkan Pengawasan Kawal Kenaikan Harga Pangan</a> Kurniasih juga menyebut&nbsp;emak-emak&nbsp;akan lebih terbantu jika kebutuhan sehari-harinya terpenuhi dengan bantuan harga pangan pokok. Menurutnya, berbagi alat masak nasi merupakan kebijakan paradoks jika sebelumnya salah satu menteri meminta agar masyarakat tidak mengonsumsi beras ke ubi-ubian melihat melambungnya harga beras. Namun Kementerian lain malah memberikan bantuan alat memasak nasi dengan anggaran yang cukup besar. &ldquo;Rakyat diminta makan ubi-ubinya karena beras mahal, namun diberikan bantuan alat memasak nasi,&rdquo; ungkap Politisi PKS tersebut. &ldquo;Daripada tidak sinkron kebijakan, pastikan harga pangan pokok terjangkau. Itu saja yang dibutuhkan mak-mak Indonesia," lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi meminta pemerintah membatalkan pembagian&nbsp;rice cooker&nbsp;gratis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013023393/update-harga-pangan-27-september-2023-di-jakarta-beras-hingga-cabai-kompak-naik">Update Harga Pangan 27 September 2023 di Jakarta: Beras Hingga Cabai Kompak Naik</a> Fahmy bahkan menyebut, pembagian alat memasak nasi itu merupakan bagi-bagi&nbsp;&ldquo;cuan&rdquo;&nbsp;berkedok berbagi alat masak. Penggunaan&nbsp;rice cooker&nbsp;untuk menggantikan LPG 3 Kg dan mendorong penggunaan energi bersih tidak akan tercapai. Ia menilai alat masak nasi berbasis listrik adalah bagian energi bersih namun kontribusi terhadap pengurangan emosi karbon hampir tidak berdampak karena kecilnya kapasitas. Bahkan penggunaan sumber daya dari listrik dihasilkan dari pembangkit listrik yang bahan bakarnya adalah batu bara atau energi kotor. &ldquo;Dengan demikian, program pembagian rice cooker tidak efektif sama sekali dalam menggantikan LPG 3 Kg,&rdquo; ucap Fahmi &ldquo;Berhubung kedua tujuan itu mustahil dicapai, jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis," katanya lagi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461669/cek-harga-pangan-di-pasar-jokowi-telur-daging-ayam-dan-beras-turun">Cek Harga Pangan di Pasar, Jokowi: Telur, Daging Ayam dan Beras Turun</a> Rice Cooker&nbsp;gratis akan dibagikan November Mendatang Direktur Jendral Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jsman Parada Hutajulu menyebut pengiriman alat masak nasi gratis akan dikirim pada bulan November mendatang. &ldquo;Pengiriman (rice cooker) ke masyarakat dilakukan November," kata Jisman saat dihubungi JawaPos.com, Senin (9/10).*** &nbsp;

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati sebut masyarakat lebih membutuhkan pangan murah dibanding rice cooker gratis.

Tanggapi Wacana Pemerintah Bagikan Rice Cooker, Komisi IX DPR RI: Masyarakat Lebih Butuh Pangan Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kurniasih-Mufidayati.jpg" alt="Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan masih terus menuai polemik, termasuk dari kalangan anggota dewan sendiri. Terbaru, Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyebut, RUU Kesehatan ini harus dikaji secara hati-hati.  Menurutnya, harus dipikirkan secara matang kalau ada omnibus RUU Kesehatan. Karena dampaknya bukan hanya untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan saja, tapi juga juga terhadap variabel kesehatan lainnya seperti bidan, perawat, dan sebagainya.  “Jadi pembahasan ini benar-benar harus dikaji secara hati-hati, apakah perlu menggunakan omnibus untuk melakukan satu perbaikan dalam UU sistem kesehatan kita? Saya rasa RUU Kesehatan Omnibuslaw ini tidak perlu, harusnya hanya sampai Peraturan Pemerintah (PP),” ujar Kurniasih.  Lebih lanjut ia mengatakan, untuk memenuhi amanah UUD 1945 bahwa negara memberikan layanan kesehatan terbaik, bahwa setiap rakyat Indonesia berhak hidup sehat, tidak harus menggunakan RUU Omnibus.  Kurniasih juga merinci bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak terkait secara langsung dengan sistem kesehatan kita, sebab iurannya dibayarkan oleh peserta, oleh pekerja. Sehingga tak ada urgensinya untuk diatur sedemikian rupa dan harus berdampak pada RUU Kesehatan ini.  “BPJS Ketenagakerjaan ini bidangnya ketenagakerjaan, bukan bidang kesehatan. Lalu yang jadi pertanyaan banyak pihak, kenapa harus ikut-ikutan diubah dan dimasukan ke dalam RUU Kesehatan Omnibus,” ungkap Kurniasih.  “Jangan sampai nantinya lembaga BPJS ini arahnya ke komersialisasi, kemudian jangan sampai geraknya dibatasi, karena BPJS ini langsung melayani kepada masyarakat,” tegas Kurniasih.  Dalam BPJS Ketenagakerjaan terdapat manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibutuhkan pekerja ketika terjadi PHK, lalu ada juga Jaminan Pensiun (JP) yang dibutuhkan pekerja ketika terjadi pensiun. Dikhawatirkan mata birokrasinya akan panjang sehingga pelayanannya akan menurun ketika nanti RUU Kesehatan disahkan. BPJS Ketenagakerjaan harus melapor ke Kementerian dulu lalu ke Presiden. Peserta/Pekerja yang akan mendapat JHT akan lama prosesnya.  Begitu juga dengan BPJS Kesehatan yang pelayananya harus cepat. Misalnya BPJS Kesehatan mau membayarkan klaim dari rumah sakit A, jika RUU Kesehatan ini disahkan, maka harus melapor dulu ke kementerian, lalu ke presiden, maka semakin panjang birokrasinya.  Nantinya, yang muncul bukan semangat debirokratisasi, tapi sentralisasi. Birokrasi dipastikan jadi semakin panjang, pelayanan menurun, dan ujungnya merugikan rakyat Indonesia.  “Jangan membuat layanan BPJS buruk dengan adanya RUU Kesehatan yang tidak berbasis kepada kajian. Saya sangat menyayangkan kalau pembahasan RUU Kesehatan dibahas secara terburu-buru oleh Badan Legislatif (Baleg),” tegas Kurniasih.  Setiap Undang-Undang, lanjutnya, harus berbasis kajian yang mendalam, apalagi soal sistem Kesehatan. Sebab sistem kesehatan ini menyangkut nyawa manusia dan menyangkut pelayanan kesehatan rakyat.  “Kita mengimbau kepada DPR juga kepada pemerintah hati-hati dalam membahas RUU Kesehatan Omnibus ini,” pungkasnya.  Kementerian Menjadi Super Power  Hal senada diungkap Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR RI. Ia mempertanyakan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu bertanggung jawab langsung kepada presiden, kenapa dengan adanya RUU Kesehatan ini lembaga BPJS jadi di bawah Kementerian? Dengan begitu, dikhawatirkan kementerian menjadi super power.  Dia menyebut, BPJS Ketenagakerjaan tidak ada kaitannya dengan Kementerian Kesehatan, jadi untuk apa pemerintah mengatur BPJS Ketenagakerjaan di dalam RUU Kesehatan. Kecuali kalau ada kewenangan kolegium, baru boleh diatur Kemenkes.  “Contohnya, kita masih sulit mendapat dokter spesialis, kemudian kawan-kawan kita yang sudah lulus mau praktek sulit, itu oke lah direformasi dan diatur kementerian. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan apa urusannya dengan bidang kesehatan?” ujarnya.  Selain itu, ungkap Irma, kalau lembaga BPJS di bawah kementerian, maka siapa nanti yang akan mengontrol. Kementerian tidak boleh mengumpulkan dan mengelola iuran rakyat, sedangkan yang namanya BPJS itu uang rakyat. Nanti bagaimana dengan sistem auditnya.  “BPJS itu kan mengelola uang rakyat yang keuntungannya untuk kesejahteraan peserta, nah kalau RUU Kesehatan ini disahkan, nanti yang mengelola uang rakyat itu kementerian. Kementerian gak boleh mengelola uang rakyat, kementerian hanya mengelola APBN. Menurut saya, BPJS itu gak usah dimasukin ke RUU Kesehatan. Biarkan BPJS menjadi lembaga independen saja yang bertanggung jawab langsung kepada presiden,” pungkas Irma.

Pembahasan RUU Kesehatan Jangan Terburu-Buru, Harus Berbasis Kajian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kurniasih-Mufidayati.jpg" alt="Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keseriusan Pemerintah dalam menyediakan vaksin halal untuk Covid-19 dipertanyakan Komisi IX DPR.  Menurut anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, keseriusan Pemerintah untuk menyediakan vaksin halal untuk menciptakan herd immunity terhadap Covid-19 sangat penting bagi umat Islam di Indonesia. Padahal perintah menyediakan vaksin halal sudah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022.  "Kita meminta Pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin Covid-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI," ujar Kurniasih dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Selasa (10/5).  Kurniasih menyebut, Pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan.  Kurniasih menuturkan, Komisi IX sejak awal telah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal Covid-19 ini. Upaya itu diperkuat dari putusan yudikatif.  Politikus PKS itu mengatakan, penyediaan vaksin halal bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan divaksin. Sebab, sebagian warga yang masih mempertanyakan kehalalan vaksin.  Anggota Komisi IX itu meyakini penyediaan vaksin halal adalah momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain untuk kebutuhan booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI. "Jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal disamping yang sudah ada," ujar Kurniasih.

DPR Pertanyakan Keseriusan Pemerintah soal Vaksin Covid-19 Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Kurniasih-Mufidayati-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati memberikan pemaparan terkait beberapa hal kondisi pandemi Covid-19 saat kunjungan kerja di masa reses di Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda meski telah setahun, Kur" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati memberikan pemaparan terkait beberapa hal kondisi pandemi Covid-19 saat kunjungan kerja di masa reses di Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda meski telah setahun, Kur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam perilaku kejahatan seksual. Karena itu, pihaknya menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Konsultan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Tingkat Lanjut dalam menghadapi kasus kejahatan seksual yang makin marak terjadi di masyarakat.  Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Kurniasih Mufidayati mengatakan, RKI PKS telah melakukan edukasi dan menerima laporan serta menangani sejumlah kasus kejahatan seksual, termasuk kasus dalam rumah tangga. Menurutnya, RKI yang berdiri sejak 2006 sudah tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia.  "Memiliki 2.000 konsultan yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat dan menerima layanan konsultasi termasuk pendampingan dan fasilitasi kepada korban kejahatan seksual," kata Mufida dalam keterangannya, Minggu (21/11).  Mufida menyebut, beberapa kasus yang pernah ditangani konsultan RKI adalah kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan anak, KDRT dan sebagainya. Dia tak memungkiri, secara umum dampak trauma bagi korban tidak mudah untuk dilakukan proses healingnya, bahkan bisa mengancam kesehatan mental jangka panjang.  "Maka menjadi amanah bagi konsultan RKI untuk menjadi fasilitator dan pendamping korban kejahatan seksual dengan merujuk kepada lembaga yang berwenang," papar dia.  Salah satu kegiatan edukasi RKI, lanjut Mufida, yakni Sekolah Pra Nikah (SPN) yang materinya antara lain pendidikan pencegahan kebebasan dan penyimpangan seksual. Dalam pelatihan ini dibahas juga tentang tata cara pendampingan korban kejahatan seksual.  "PKS terbuka mengajak masyarakat yang memiliki perhatian dan kompetensi terhadap kasus kejahatan seksual, untuk bergabung bersama RKI dalam memberikan Perlindungan Kepada Korban Kejahatan Seksual. Selanjutnya jika ada masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi RKI dapat menghubungi hotline RKI yang tersedia," tutur Mufida.  Mufida menjelaskan, sebagai bentuk keprihatinan kepada korban kejahatan seksual, PKS mendorong adanya UU di Indonesia yang mengatur hukum atas kasus-kasus Kejahatan Seksual. Namun, UU tersebut harus mencakup semua perilaku kejahatan seksual.  Oleh karena itu, terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang saat ini sedang dibahas di DPR RI, FPKS mengusulkan agar disesuaikan judul dan kontennya yaitu RUU Tindak Pidana Kesusilaan. Kecuali jika dalam waktu bersamaan nanti, disahkan juga RKUHP yang menjadi RUU carry over periode lalu.  "RUU TPKS jika berdiri sendiri tanpa pengesahan RKUHP, akan menimbulkan masalah besar yaitu akan terjadi kekosongan hukum bagi semua tindak pidana kesusilaan, yang mencakup semua kejahatan seksual," pungkas Mufida.

Dukung RUU TPKS, PKS Bentuk Konsultan Rumah Keluarga Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kurniasih-Mufidayati.jpg" alt="Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Virus Covid-19 varian AY.4.2 atau Delta Plus telah masuk ke Malaysia setelah menjadi satu penyebab naiknya kembali kasus Covid-19 di Inggris dan sejumlah negara. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta agar pengetatan dan pelacakan dari negara-negara sudah ada varian Delta Plus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.  "Pemerintah mengonfirmasi varian Delta Plus lebih berbahaya sehingga perlu dilakukan pengetatan secara temporer dari negara-negara yang tinggi tingkat penyebaran varian Delta Plus," ujar Mufida kepada wartawan, Jumat (12/11).  Apalagi saat ini kebijakan terbaru karantina kedatangan dari luar negeri cukup 3x24 jam bagi mereka yang sudah vaksin lengkap. Bagi Mufida, pengurangan waktu karantina dari luar negeri bisa menjadi titik lemah masuknya varian-varian baru ke Indonesia.  "Terdeteksinya kasus Delta Plus di Malaysia dibawa dari pelajar yang sekolah di Inggris. Terdeteksi negatif saat tes PCR pertama tapi terkonfirmasi terkena varian Delta Plus saat menjalani karantina. Nah jika karantina kita diperpendek ada kemungkinan lebih besar masuknya varian Delta Plus ini lebih mudah," katanya.  Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat ada dua titik kritis yang patut diwaspadai pemerintah jelang akhir tahun ini. Titik kritis pertama adalah varian baru dari luar negeri yang jadi ancaman dari luar. Sementara titik kritis kedua adalah antisipasi gelombang ketiga usai pelonggaran di dalam negeri.  "Ada kenaikan tren kasus di di 155 kota/kabupaten dalam seminggu terakhir dan di tiga kota dalam tiga minggu terakhir. Nampaknya memang harus diwaspadai betul datangnya gelombang ketiga. Karena pada saat yang sama, pelonggaran sudah terjadi dimana-mana dan banyak sektor," ungkapnya.  Mufida meminta pemerintah baik pusat maupun daerah menyiapkan skenario menarik rem darurat pelonggaran yang sudah dibuat jika terjadi keaikan kasus yang cepat akibat pelonggaran dan varian Delta Plus.  "Publik harus diberi peringatan dan sosialisasi tentang potensi gelombang ketiga ini. Siapkan mitigasi belajar dari gelombang kedua. Tetap siagakan tempat isoman, jamin ketersediaan obat, oksigen dan tetap siagakan Satgas hingga level RT/RW," tuturnya.  Mifida juga berpesan kepada masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.

Waspadai Varian Delta Plus, Komisi IX DPR Minta Perketat Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Vaksinas-Lansia-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas kesehatan melakukan penyuntikkan vaksin Covid-19 dosis pertama kepada Lansia di Cilandak, Jakarta, Jumat (26/2/2021). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan 21,5 juta warga lansia di Indonesia mendapatkan vaksinasi tahap kedua yang" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan melakukan penyuntikkan vaksin Covid-19 dosis pertama kepada Lansia di Cilandak, Jakarta, Jumat (26/2/2021). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan 21,5 juta warga lansia di Indonesia mendapatkan vaksinasi tahap kedua yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta kepada pemerintah agar tanggap dalam menanggulangi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) akibat vaksinasi Covid-19. Termasuk memperketat protokol kesehatan vaksinasi Covid-19 sebagai langkah pencegahan timbulnya KIPI.  Data Komnas KIPI dari 22 provinsi hingga Senin (22/5) setidaknya ada 5 : 10.000 KIPI masuk kategori sedang seperti mual, kesulitan bernapas, kesemutan, lemas atau jantung berdebar. Sementara, 42 : 1.000.000 KIPI masuk dalam kategori serius seperti muntah, pingsan sekejap dan gerakan aneh seperti lumpuh.  Lebih lanjut, 64 persen penerima vaksin Covid-19 di Indonesia mengalami immunization stress-related response (ISSR) pasca vaksinasi yang menimbulkan efek seperti mual, muntah, jantung berdebar, kejang hingga sesak nafas. Efek tersebut timbul akibat penerima vaksin merasa cemas dan khawatir untuk divaksin dan bukan merupakan akibat dari kandungan vaksin Covid-19.  Mufida menyarankan agar dibentuk Satgas KIPI di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan mengingat kasus-kasus KIPI sudah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kalopun sudah ada harus dioptimalkan perannya.  “Agar pencegahan dan penanggulangannya (KIPI-red) lebih efisien dan efektif maka Komnas KIPI tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu sesegera mungkin dibentuk karena KIPI sudah bermunculan di berbagai daerah, jangan tunggu banyak kasus KIPI lalu baru dibentuk," kata Mufida, Sabtu (27/2).  Mufida menjelaskan Satgas KIPI tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk bukan hanya untuk mengantisipasi munculnya KIPI namun juga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif terkait vaksinasi Covid-19 termasuk kejadian pasca vaksinasi.  Terlebih, saat ini vaksinasi sudah dilakukan kepada penerima vaksin yang bukan merupakan tenaga kesehatan, di mana pemahaman dan perilaku terkait protokol kesehatan pada umumnya tidak sebaik tenaga kesehatan.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan kasus-kasus KIPI yang terjadi belakangan ini bisa jadi disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait pemahaman pembentukan antibodi dalam tubuh pasca vaksinasi Covid-19.  “Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait kejadian pasca vaksinasi khususnya terkait kurun waktu terbentuknya kekebalan tubuh setelah disuntik vaksin, dan soal keharusan mematuhi prokes walaupun sudah divaksin," katanya.  Mufida menyayangkan sikap pemerintah yang tidak cekatan dan tidak komprehensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi vaksinasi Covid-19.  “Jika ada informasi yang krusial dan penting terkait vaksin Covid-19, Pemerintah jangan tunggu ada kejadian-kejadian pasca vaksinasi terlebih dahulu. Informasi tersebut seharusnya disosialisasikan secara masif sebelum adanya KIPI," ungkapnya.  Terakhir, Mufida mengimbau pemerintah untuk terus melakukan screening yang ketat terhadap penerima vaksin, khususnya kepada penerima vaksin dengan komorbid agar meninimalisir terjadinya KIPI.  Mufida juga mengingatkan pihak-pihak yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat.  "Butuh waktu setelah proses vaksinasi. Jadi bukan berarti usai vaksin kemudian bebas melonggarkan protokol kesehatan. Pemahaman ini yang harus selesai di masyarakat, terlebih mereka akan menerima vaksin dalam tahap selanjutnya," pungkasnya.

Antisipasi Usai Vaksin, DPR Minta Pemerintah Bentuk Satgas KIPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kurniasih-Mufidayati.jpg" alt="Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan 17 negara tujuan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Kepdirjen Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mendukung pengiriman PMI di tengah meningkatnya angka pengangguran terbuka di Tanah Air.  Meski demikian, Mufida mengingatkan agar pemerintah menjamin keselamatan PMI di 17 negara tujuan karena saat ini kasus pandemi Covid-19 baik di Tanah Air maupun banyak negara masih tinggi. "Utamakan perlindungan dan kesehatan PMI sebab 17 negara tujuan juga terdampak Covid-19 yang tinggi. Kita minta agar Kemenaker membuat protokol kesehatan khusus PMI dan sosialisasikan dengan masif," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/1).  Mufida mengusulkan agar PMI yang berangkat adalah yang sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Sebab, mereka yang pernah bekerja di luar negeri akan lebih mudah melakukan adaptasi dalam kondisi pandemi seperti ini.  "Kalau yang belum pengalaman akan dua kali adaptasi. Pertama bisa jadi adaptasi dengan kultur negara dan pekerjaan. Kedua adaptasi dengan pandemi di luar negeri," katanya.  Mufida juga meminta pengiriman PMI pada masa pandemi dengan fasilitas prokes dari pemerintah yang lebih komprehensif, termasuk fasilitas tes PCR dengan standar luar negeri sebelum keberangkatan. Agar tidak ada lagi penolakan hasil PCR atau pengulangan PCR karena dianggap tidak akurat.  "Pastikan yang dikirim tidak punya riwayat penyakit bawaan, kemudian soal tes wajib PCR. Jangan sampai peristiwa ditutupnya Taiwan sebagai negara tujuan kembali terulang. Calon PMI yang akan dirugikan," ujar dia.  Sementara untuk solusi bagi calon PMI yang belum berpengalaman adalah pemberian insentif bagi UMKM dengan penguatan tenaga kerja mandiri. "Pelatihan tenaga kerja mandiri untuk menuju UMKM mandiri perlu mendapat insentif tinggi di saat banyak anak negeri kehilangan pekerjaan," pungkasnya.  https://youtu.be/E4gN8k68eYc

Pemerintah Wajib Pastikan Keselamatan PMI di 17 Negara Tujuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kurniasih-Mufidayati.jpg" alt="Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyampaikan penundaan target dimulainya vaksinasi Covid-19 dari tanggal yang telah ditetapkan. Sebab rencana awalnya itu akan dimulai bulan November secara terbatas.  Pada awalnya, pemerintah akan melakukan vaksinasi secara terbatas kepada para petugas medis, prajurit TNI, Polri, Satpol PP dan aparat penegak hukum yang berada di lapangan dalam pengendalian Covid-19 serta pasien dengan komorbid. Bahkan pemerintah sudah menargetkan penyediaan 376 juta vaksin sampai dengan akhir 2021 dengan target vaksinasi untuk 160 juta orang.  Melihat mundurnya jadwal vaksinasi itu, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyambut baik penundaan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini karena masih menjadi kontroversi di masyarakat. Bahkan ia juga meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam pelaksaan vaksinasi Covid-19 serta betul-betul melalui pertimbangan yang matang dari berbagai aspek.  "Harus dipastikan bahwa vaksin yang akan dipastikan sudah layak sesuai ketentuan ilmiah," kata Mufida di Jakarta, Kamis (29/10). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/10/2020/luhut-ditelepon-presiden-ada-kemungkinan-vaksinasi-november-molor/">Luhut Ditelepon Presiden, Ada Kemungkinan Vaksinasi November Molor</a></li> </ul> Mufida menerangkan, untuk vaksin yang sudah terjalin kerjasama dengan PT. Biofarma dan Sinovac, sampai saat ini masih dalam tahap uji klinis tahap 3 yang bertujuan untuk melihat efektivitas dalam mencegah Covid-19. Itupun pelaksanaannya terlambat dibanding dengan beberapa negara lain.  Sementara analisa interim dari uji klinis tahap 3 ini paling cepat baru bisa selesai di Desember dan analisis totalnya paling cepat baru bisa selesai di bulan Maret 2021.  "Artinya BPOM sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan izin penggunaan vaksin baru bisa mengeluarkan izin tersebut setelah semua proses analisis selesai dan vaksin dinyatakan aman dan efektif," katanya.  Bisa saja BPOM mengeluarkan Emergeny Used Authorization (EUA)  agar vaksin bisa segera digunakan  untuk kepentingan mendesak. Namun untuk mengeluarkan UEA ini mensyaratkan adanya follow up dua bulan pasca injeksi terhadap objek yang telah diinjeksi dua kali. Dan pesyaratan ini yang belum dipenuhi dari uji klinis tahap ketiga. Sehingga penundaan pelaksanaan vaksinasi ini merupakan langkah yang tepat.  Namun lebih dari itu, Mufida meminta agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak perlu tergesa-gesa jika keamanan dan efektivitas vaksin tersebut belum teruji.  Demikian pula dengan vaksin yang akan diimpor langsung dalam bentuk jadi, mengingat pemerintah juga telah melakukan penjajakan pembelian dari beberapa produsen vaksin Covid-19.  "Meskipun vaksin tersebut dinyatakan aman, namun perlu ada pembuktian efektivitasnya," pungkasnya.

Vaksinasi Mundur, PKS: Utamakan Keselamatan Rakyat, Harus Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kurniasih-Mufidayati.jpg" alt="Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Temuan relawan uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac yang positif Covid-19 harus dijadikan bahan evaluasi dan analisa besar terhadap efektivitas vaksin tersebut. Tujuannya, agar uji klinis vaksin tersebit bisa semakin disempurnakan.  "Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan kajian mendalam. Agar bisa segera ditemukan vaksin yang layak dan sempurna," papar Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, wartawan, Jumat (11/9).  Mufida berharap temuan tersebut tidak membuat upaya uji klinis vaksin dari Sinovac berjalan mundur. Proses vaksin ini harus terus didukung namun harus lebih teliti dan diperdalam analisis uji klinisnya dengan strain kondisi yang ada di Tanah Air. Mengingat vaksin Sinovac ini impor dari negara lain dan fase uji klinisnya dilanjutkan di Indonesia  "Namun harus tetap didukung untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Tapi harus lebih teliti. Sehingga diharapkan kuartal pertama 2021 sudah bisa diajukan ke BPOM. Targetnya 70- 80 persen penduduk harus tercover oleh imunisasi nantinya," ujar politikus PKS ini. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/08/2020/tahun-depan-pemerintah-bakal-bagikan-vaksin-covid-19-gratis/">Tahun Depan, Pemerintah Bakal Bagikan Vaksin Covid-19 Gratis</a></li> </ul> Vaksin Sinovac diharapkan menjadi vaksin antara sambil menunggu produk bangsa yaitu vaksin Merah Putih  yang dilakukan oleh Lembaga Eijkman bekerjasama dengan Biofarma meskipun bersifat jangka panjang.  "Proses penelitian dan pengembangan vaksin milik negeri sendiri harus terus didukung dalam jangka panjang demi semangat kedaulatan vaksin. Kemandirian bangsa dan negara harus terus ditingkatkan,” paparnya.  Lebih lanjut, Mufida juga meminta agar privasi para relawan tetap dijaga dan hanya diketahui untuk kepentingan penelitian. "Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para relawan vaksin itu," ujarnya.  Mufida juga mengingatkan, dukungan terhadap pengembangan vaksin bukan lantas melakukan relaksasi terhadap protokol kesehatan di masyarakat. Sampai uji klinis berhasil, Mufida meminta ada pengetatan terhadap kepatuhan protokol kesehatan termasuk pemberlakukan PSBB total seperti yang dilakukan DKI Jakarta.  "Dukungan untuk pengembangan vaksin di dalam negeri perlu diperbesar, saat yang sama perlu terus dikampanyekan penerapan protokol kesehatan di massyarakat dan pengetatan penerapan PSBB kembali. Jangan sampai kampanye vaksin ini membuai masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan," ungkapnya.  Sebelumnya, diketahui seorang relawan vaksin Covid-19 dilaporkan terinfeksi virus corona Covid-19 setelah pulang dari Semarang, Jawa Tengah. Hal ini terungkap dari hasil swab yang dilakukan.‎

Relawan Vaksin Positif Covid-19, DPR: Ini Harus Jadi Evaluasi Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kurniasih-Mufidayati.jpg" alt="Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan keprihatinanya atas munculnya klaster baru Covid-19. Tercatat ada 1.262 kasus positif virus Korona di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) di Kota Bandung, Jawa Barat.  Temuan klaster baru ini sekaligus menandai rekor penambahan kasus harian Covid-19 terbanyak sejumlah 2.657 kasus pada 9 Juli 2020. Penambahan kasus pada 9 Juli 2020 membuat akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai angkat 70.736.  Mufida menyebut semakin meluasnya temuan kasus Covid-19 dalam sehari dan secara akumulasi mengarah pada dugaan kuat WHO, yang menyebutkan Covid-19 bisa menular melalui udara adalah pertanda kita harus meningkatkan kewaspadaan lebih tinggi.  Politikus PKS ini kemudian meminta pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena banyak komponen masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru dengan baik. Pemerintah juga belum secara tegas mengawal penerapan norma-norma baru di masa Pandemi ini.  "Perlu protokol pencegahan baru karena WHO menyebut Covid-19 sudah bisa menular lewat udara. Protokol yang lama tentu harus diubah," ujarnya Mufida kepada wartawan, Jumat (10/7).  Karena itu, kata Mufida, pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal dengan hasil lonjakan kasus rata-rata naik lebih dari 1.000 per hari.  Lebiih lajut, Mufida meminta pemerintah untuk terus menyiagakan faskes untuk menampung warga yang teridentifikasi positif, termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri bagi yang teridentifikasi positif, namun tidak memerlukan perawatan, dan meningkatkan kerja laboratorium dalam percepatan hasil test swab.  "Semakin banyak ditemukan kasus Orang Tanpa Gejala (OTG), sehingga Protokol Kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat,” katanya.  Mufida secara khusus kembali meminta pemerintah melanjutkan dan meningkatkan pemeriksaan dengan rapid test maupun PCR massal untuk mendeteksi OTG kemudian melakukan tracing dan menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan.  "Kami juga mengajak masyarakat agar semakin waspada, tidak euforia dengan pemberlakuan New Normal, karena sampai sekarang Pandemi masih di depan mata. Terapkan pola hidup bersih, selalu cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, hindari kerumunan, tidak keluar rumah jika tidak sangat perlu," ungkapnya.  Mufida juga mengingatkan, pemerintah tidak hanya mengumbar sengkarut soal anggaran penanganan Covid-19 yang sangat lamban turun. Ia menunggu realisasi janji-janji kabinet dan Presiden Jokowi soal percepatan pencairan anggaran yang jadi evaluasi besar pemerintah.  Termasuk soal anggaran harus dijamin tersedia, dicairkan dan benar2 dialokasikan untuk penanganan Covid 19 secara menyeluruh dari hulu ke hilir.  "Jika sudah menembus 70 ribu kasus dan terus bertambah tidak bisa tidak harus ada ketersediaan anggaran yang cepat dalam penanganan Covid-19 dan tolong juga alokasikan penganggaran untuk penelitian penemuan vaksin Covid-19," pungkasnya.

Muncul Klaster Covid-19 di Secapa TNI AD, PKS: Perlu Protokol Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kurniasih Mufidayati

Berita Terkini