<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/SR-Jatim-2480070394.jpg" alt="Gubernur Khofifah saat saat meninjau hari pertama kegiatan belajar Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Senin (14/7). (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah saat saat meninjau hari pertama kegiatan belajar Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Senin (14/7). (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penerapan kurikulum di Sekolah Rakyat memiliki pendekatan khusus, Multi-Entry Multi-Exit (MEME). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu&rsquo;ti menyebutnya seperti satuan kredit semester (SKS) di perguruan tinggi. Mu&rsquo;ti menjelaskan, pendekatan Multi-Entry Multi-Exit (MEME) ini secara sederhananya akan memberikan fleksibilitas bagi murid untuk memulai dan menyelesaikan studi sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga, tidak mengharuskan murid menyelesaikan pelajaran secara bersama-sama. Materi pelajaran dalam Sekolah Rakyat tetap disusun mengikuti pendidikan formal, akan tetapi dikemas dalam bentuk modul. Dengan begitu, murid memiliki keleluasaan untuk menyelesaikan modul secara berbeda-beda sesuai dengan kapasitas mereka. &ldquo;Sistemnya kira-kira kalau secara sederhana itu seperti kuliah dengan sistem SKS, di mana murid tidak harus menempuh mata pelajaran dalam waktu yang sama. Tetapi mungkin berbeda-beda satu dengan yang lainnya sesuai dengan tingkat kemampuannya,&rdquo; paparnya dalam keterangannya dikutip Minggu (24/8). Lebih lanjut, Mu&rsquo;ti memaparkan, bahwa kurikulum Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kemampuan praktis dan keahlian yang disesuaikan dengan kondisi sosial maupun lingkungan tempat tinggal murid. Selain itu, mereka juga dapat mengasah kemampuan yang memungkinkan mereka melanjutkan studi atau bekerja setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rakyat. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya hidden curriculum yang hadir melalui pengalaman belajar sehari-hari di lingkungan sekolah. Hidden curriculum ini dimaksudkan pada semua pengalaman yang diperoleh murid selama belajar di Sekolah Rakyat. Seperti, norma, nilai, kedisiplinan dan lainnya. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh menambahkan, bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak lepas dari dukungan kuat Kemendikdasmen. Termasuk dalam pemetaan talenta murid, guru, dan kepala sekolah. &ldquo;Ada korelasi yang sangat kuat antara gaya belajar, guru, dan murid. Ada juga korelasi dengan latar belakang pendidikan. Ini menjadikan kita optimis untuk mengantarkan Sekolah Rakyat jauh lebih sukses lagi,&rdquo; tuturnya. Dari sisi para pendidik, guru-guru Sekolah Rakyat juga menyampaikan harapannya. Guru Bimbingan dan Konseling SRMP 27 Banjarnegara, Fiatul Huuriyyah mengungkapkan, bahwa kesiapan mental menjadi bekal utama dalam mengajar anak-anak dengan latar belakang beragam. Karenanya, dia sangat berharap, kerja keras ini dapat membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. &ldquo;Harapannya, Sekolah Rakyat ke depannya tepat sasaran untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin menempuh pendidikan yang layak,&rdquo; tuturnya. Sekolah Rakyat sendiri dirumuskan sebagai satuan pendidikan berbasis asrama, dengan pendidikan karakter dan pendidikan formal jadi tumpuan utama. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. &nbsp; Saat ini, ada 1.469 guru yang lolos seleksi untuk mengajar di Sekolah Rakyat di tahap I a dan I b. Kemudian, pada tahap I c, ada 900-an guru ini disiapkan untuk 65 Sekolah Rakyat di titik baru yang akan mulai beroperasi pada September 2025. Dengan penambahan 65 sekolah ini, maka ada tambahan sekitar 6.100 siswa yang terbagi dalam 248 rombongan belajar.&nbsp;

Mendikdasmen menjelaskan penerapan kurikulum Sekolah Rakyat dengan pendekatan Multi-Entry Multi-Exit (MEME) untuk fleksibilitas belajar.

Terapkan MEME, Mendikdasmen Sebut Kurikulum Sekolah Rakyat Seperti SKS di Kuliah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/m-nuh-dan-ipul-1987771241.jpg" alt="Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh didampingi Mensos&nbsp;Saifullah Yusuf dalam persiapan Sekolah Rakyat. (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh didampingi Mensos&nbsp;Saifullah Yusuf dalam persiapan Sekolah Rakyat. (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bakal ada tiga kurikulum pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Tak hanya untuk proses belajar mengajar akademik, tapi juga karakter. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh menjelaskan, kurikulum Sekolah Rakyat dibagi menjadi tiga. Yakni, kurikulum persiapan, kurikulum nasional, dan kurikulum pendidikan karakter. Kurikulum persiapan ini diterapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai secara resmi pada pertengahan Juli 2025. Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu menjelaskan, kurikulum persiapan diarahkan untuk pemetaan awal terkait kondisi dan posisi para murid. Sehingga, berbagai tes dan upaya perbaikannya dilakukan pada sesi ini. Mulai dari persiapan terhadap kondisi fisik, kedisiplinan, kesetiakawanan, kesehatan, hingga ukuran kemampuan akademik masing-masing dari mereka. &ldquo;Semua kita ukur, kita bangun di situ. Nanti tak kalah penting psikometrinya, psikologisnya. Kita ingin tahu betul (potensinya, red),&rdquo; tuturnya ditemui usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5).&nbsp;Rencananya, para calon siswa Sekolah Rakyat ini akan mulai masuk asrama pada Juni untuk kemudian mulai pelatihan. Kurikulum kedua, Kurikulum Nasional. Kurikulum ini telah disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Sehingga, sudah siap digunakan. Terakhir, Nuh menyebutnya sebagai kurikulum malam hari. Pada kurikulum ini lebih ditekankan pada penguatan karakter, kebangsaan, keagamaan, hingga life skill untuk para siswa. &ldquo;Jadi siang itu belajar pakai Kurikulum Nasional, malam pakai Kurikulum ini. Kan ini boarding (jadi kegiatan sampai malam, red),&rdquo; paparnya. Di sisi lain, proses seleksi calon kepala sekolah dan calon guru juga mulai bergulir. Untuk kepala sekolah, sudah ada sekitar 190 orang calon dari 600 orang yang lolos ke tahap seleksi wawancara minggu ini. Sementara, seleksi calon guru akan dimulai minggu depan. Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini pun optimis penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru nanti bisa berjalan dengan baik. Dia meyakinkan meski termasuk program baru, Sekolah Rakyat telah disiapkan dengan matang. Disinggung soal kualitas, dia menjamin atas kualitas yang diberikan meski nantinya sekolah rakyat dibuka dalam jumlah yang tak sedikit. Menurutnya, target 100 sekolah rakyat di tahun ini bukan merupakan hal mustahil. &ldquo;Yang terpenting adalah span of control. Karena yang miskin bukan 100-200 orang saja. Jadi memang butuh untuk dibuka dalam jumlah banyak. Kalau hanya satu dua yang dibuka, yang lain harus menunggu giliran dan lama lagi dong,&rdquo; paparnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan sebanyak 65 sekolah rakyat siap beroperasi pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, diperkirakan dapat menampung sekitar 6.800 siswa dari keluarga miskin. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 53 titik yang direncanakan dibuka pada tahap awal di Juli mendatang. &ldquo;Sekarang terus berproses, masih ada sekitar 35 lagi yang sedang didalami dan kemungkinan lebih dari 30 dinyatakan layak,&rdquo; ungkapnya. Proses penilaian kelayakan ini tengah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, ketika nanti 35 titik tambahan ini dinyatakan lolos uji kelayakan maka jumlah siswa yang bersekolah bisa mencapai hingga 10 ribu siswa. &ldquo;Kemensos bersama Kementerian PU sedang bekerja keras agar pada Juli 2025 bisa memenuhi target 100 titik,&rdquo; paparnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya mendukung penuh terwujudnya Sekolah Rakyat. Ia pun telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan Sekolah Rakyat di daerah-daerah. Setidaknya, terdapat 351 usulan lokasi Sekolah Rakyat oleh 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. &ldquo;Sebab, Sekolah Rakyat sangat erat kaitannya dengan Pemda khususnya soal lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik. Kemudian juga berkaitan dengan guru, anak muridnya, perlu kerja sama dengan Pemda,&rdquo; paparnya. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan draf Perda dan perjanjian antara Kemensos dan Pemda terkait Sekolah Rakyat ini. Khususnya, Pemda yang asetnya digunakan untuk sekolah rakyat. (mia)

Kementerian Pendidikan mengimplementasikan tiga kurikulum dalam Sekolah Rakyat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pembelajaran di Sekolah Rakyat Gunakan Tiga Kurikulum, Seleksi Calon Guru Dimulai Minggu Depan

kurikulum sekolah rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kurikulum sekolah rakyat

Berita Terkini

Terapkan MEME, Mendikdasmen Sebut Kurikulum Sekolah Rakyat Seperti SKS di Kuliah

Pembelajaran di Sekolah Rakyat Gunakan Tiga Kurikulum, Seleksi Calon Guru Dimulai Minggu Depan

Download Aplikasi JawaPos.com