<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/IMG-20250120-WA0044-2545378065.jpg" alt="Resmana Lim, dosen Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra (PCU) saat menerangkan inetgrasi AI dalam kurikulum pendidikan. (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Resmana Lim, dosen Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra (PCU) saat menerangkan inetgrasi AI dalam kurikulum pendidikan. (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">JawaPos.com - Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Di Indonesia, pembelajaran terkait AI mulai diintegrasikan dalam kurikulum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Resmana Lim, dosen Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra (PCU), menjelaskan bahwa literasi AI kini telah diperkenalkan sebagai mata kuliah di beberapa institusi pendidikan. "Literasi AI mencakup pengenalan terhadap alat-alat berbasis AI, cara penggunaannya, hingga etika dalam memanfaatkannya. Misalnya, bagaimana menyebutkan alat yang digunakan dalam artikel ilmiah maupun tugas akademik," ujar Resmana di Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk memastikan penggunaan AI yang etis di sektor pendidikan, Resmana menyarankan beberapa langkah penting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015567337/7-kebiasaan-sosial-sederhana-yang-membuat-orang-semakin-dikagumi-seiring-bertambahnya-usia">7 Kebiasaan Sosial Sederhana yang Membuat Orang Semakin Dikagumi Seiring Bertambahnya Usia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika menggunakan AI, misalnya untuk analisis data atau penulisan ilmiah, penting untuk menyebutkan alat yang digunakan. Ini menunjukkan transparansi dan menghormati prinsip akademik," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Resmana menekankan pentingnya menggunakan AI dengan bijak. "AI tidak boleh digunakan untuk merusak nilai-nilai kemanusiaan atau menciptakan konten yang tidak etis. Hal ini penting untuk menjaga integritas pendidikan dan membangun karakter peserta didik," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kolaborasi antara dunia industri dan pendidikan juga menjadi kunci untuk mendukung integrasi AI secara efektif. Menurut Resmana, ada dua cara utama untuk mendorong kolaborasi ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Industri bisa memberikan persoalan atau tantangan nyata untuk diselesaikan oleh mahasiswa dan akademisi. Ini akan menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015567330/kata-kata-pertama-gerald-vanenburg-usai-jadi-asisten-patrick-kluivert-janjikan-hal-ini-untuk-timnas-indonesia">Kata-Kata Pertama Gerald Vanenburg Usai Jadi Asisten Patrick Kluivert, Janjikan Hal Ini untuk Timnas Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Resmana juga menyebutkan program pendanaan bersama seperti Kedaireka di PCU. "Program ini adalah kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri untuk mendanai inovasi. Melalui ini, ide-ide dari dunia pendidikan bisa diwujudkan menjadi produk nyata," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di PCU, integrasi AI dalam kurikulum sudah diterapkan di berbagai program studi. Salah satunya adalah mata kuliah Generative AI yang diajarkan di Teknik Informatika. "Mahasiswa diajarkan dasar-dasar pengembangan aplikasi berbasis AI, mulai dari pemanfaatan AI untuk menulis, rekayasa perangkat lunak, hingga menciptakan aplikasi generatif," terang Resmana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, program studi seperti bisnis juga menawarkan mata kuliah Digital Leadership yang membahas literasi digital, termasuk pemahaman dan penerapan AI dalam konteks kepemimpinan digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Integrasi AI dalam pendidikan memberikan peluang besar untuk mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di era digital. Namun, penerapannya harus diimbangi dengan pengawasan etis dan kolaborasi erat antara pendidikan dan industri," pungkas Resmana.</div>

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Integrasi AI dalam Kurikulum Pendidikan: Membangun Generasi Unggul dan Adaptif

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/diskusi-pendidikan-himi-jpk-2942092212.jpg" alt="Psikolog sekaligus praktisi pengembangan SDM Endang Retno Wardhani dalam diskusi pendidikan di Jakarta (16/5)." width="100%">
<figcaption>Psikolog sekaligus praktisi pengembangan SDM Endang Retno Wardhani dalam diskusi pendidikan di Jakarta (16/5).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kurikulum pendidikan di Indonesia terus mendapatkan sorotan. Sebab lulusan yang dicetak lembaga pendidikan, sulit bersaing di dunia kerja. Psikolog sekaligus praktisi pengembangan SDM Endang Retno Wardhani mengatakan, kurikulum yang berlaku saat ini masih belum selaras dengan kompetensi dasar di dunia kerja. "Ini dari perspektif saya sebagai konsultan," katanya dalam diskusi pengembangan SDM yang digelar Zillearn di Jakarta pada Selasa (16/5). Perempuan yang akrab disapa Dhani itu mengatakan dia sudah mempelajari konten atau isi kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan di tanah air. Menurut Dhani, kecenderungan dunia kerja saat ini, mencari talenta muda yang sesuai dengan kompetensi dasar perusahaan masing-masing. Dia mengatakan pemerintah sejatinya sudah berusaha menyelaraskan isi kurikulum dengan kebutuhan di dunia kerja. "Tapi ini tidak bisa cepat dan tidak mudah," jelasnya. Dhani mengatakan tugas berat dunia pendidikan di Indonesia tidak hanya di bidang isi kurikulum. Tetapi juga soal literasi. Dia menuturkan literasi masyarakat sampai saat ini masih menjadi tantangan. Dia mencontohkan saat ini banyak platform pembelajaran secara online. Tetapi tingkat akses atau penggunaannya belum maksimal. Dia berharap ada upaya bersama antara dunia pendidikan dan industri. Di satu sisi dunia pendidikan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan dunia industri. Di sisi lain dunia kerja menjadikan upaya peningkatan skill karyawannya sebagai sebuah investasi. "Masih ada yang menjadikan peningkatan skill sebagai cost," tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Chair Manof Zillearn Suparno Adijanto sebuah negara harus bisa mengelola sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia (SDM). Dia menjelaskan beberapa negara dengan SDM yang terbatas, bisa menjadi negara maju. Seperti Singapura dan Swiss. "Modalnya adalah peningkatan kualitas SDM," katanya. Dia menjelaskan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau. Sehingga terdapat tantangan dalam pengembangan layanan pendidikan. Untuk itu pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan layanan pendidikan menjadi peluang yang baik. (*)

Kurikulum pendidikan di Indonesia terus mendapatkan sorotan. Sebab lulusan yang dicetak lembaga pendidikan, sulit bersaing di dunia kerja

Praktisi Pengembangan SDM: Kurikulum Pendidikan di Indonesia Belum Selaras Kebutuhan Dunia Kerja   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/WhatsApp-Image-2023-05-10-at-093104-2247628470.jpeg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajar di Universitas Pancasakti, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal pada Selasa (9/5) siang." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajar di Universitas Pancasakti, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal pada Selasa (9/5) siang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Program 'Gubernur Mengajar' yang merupakan bagian program peningkatan pendidikan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kembali bergulir. Kali ini, Ganjar mengajar di Universitas Pancasakti, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal pada Selasa (9/5) siang. Di hadapan para mahasiswa, Ganjar mendorong peran aktif mahasiwa dalam mengoptimalisasi potensi daerah melalui kurikulum pendidikan yang ada. Ganjar ingin para mahasiswa eksplor lebih luas makna dari Tegal sebagai Kota Bahari. Selain itu, melalui praktik-praktik kuliah yang ada di sistem pendidikan kampus diharapkan juga dapat memberikan banyak dampak tak hanya untuk kelautan saja, tetapi juga di sektor wisata dan perekonomian. "Karena ini di Tegal, saya ceritakan bahwa di Tegal itu dari kemaritiman luar biasa. Perikanan tangkap dan perikanan budi dayanya bagus. Terbayang kalau mahasiswa bisa kerja praktik di situ, mengolah, end to end dikerjakan di sini dan anak-anak yang peduli perikanan didirikan lab, yang peduli wisata pantainya bagus, yang peduli industri logam bisa berkembang," ujar Ganjar di Universitas Pancasakti Tegal. Diketahui,&nbsp;Universitas Pancasakti Tegal memiliki 6 fakultas dan 1 program pascasarjana dengan keseluruhan program studi aktif berjumlah 25 program studi. Terdiri atas 18 program studi sarjana, 3 program studi diploma, 1 program profesi guru untuk 5 bidang studi dan 3 program studi magister dengan kurang lebih 6000 mahasiswa dan 197 dosen. Berdasarkan hal itu, Ganjar menyebut Universitas Pancasakti Tegal siap menyalurkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. "Kalau kita mau mengembangkan itu tanpa SDM berkualitas, kita bakal lewat lho ya. Maka alhamdulillah ada program PPG di sini, jadi guru-guru yang mau mengambil profesi itu bagus, saya beri challenge," kata Ganjar. Untuk mematangkan pembangunan SDM yang unggul dan berkualitas, Ganjar mengungkapkan pemerintah bersedia melakukan program kolaborasi dengan seluruh institusi perguruan tinggi. Program tersebut, lanjut Ganjar, nantinya akan mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian mahasiswa dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa juga dituntut untuk dapat mengikuti perubahan zaman yang berkembang pesat. Namun, dengan tetap memerhatikan aspek-aspek yang ada sehingga program 'Merdeka Belajar' dapat terlaksana dengan baik dan tepat. "Maka upgrade up skill mesti dilakukan dan ini menurut saya pengembangan ide-ide yang cukup brilian dari mereka mahasiswa yang sekarang mengambil profesi itu,"&nbsp;pungkas Ganjar.

Di hadapan para mahasiswa, Ganjar mendorong peran aktif mahasiwa dalam mengoptimalisasi potensi daerah melalui kurikulum pendidikan.

Gubernur Jateng Ajak Mahasiswa Optimalkan Potensi Daerah Melalui Kurikulum Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Gedung-Kementerian-Pendidikan-SIngapura-Ngau-Kai-Yan-CNA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Singapura segera mencabut pasal 377A yang mengatur hukuman 2 tahun penjara bagi pria penyuka sesama jenis. Pasal warisan era kolonial itu tak akan dipakai lagi dan memberikan kebebasan hak asasi pada kelompok LGBT. Meski begitu Singapura tak akan mengakui pernikahan sesama jenis dan kurikulum pendidikan tetap berjalan sesuai norma sosial dan agama yang berlaku. "Kebijakan pendidikan, kurikulum untuk tetap berlabuh pada nilai-nilai keluarga yang berlaku," kata Kementerian Pendidikan Singapura. "Pendidikan seksualitas yang diajarkan di sekolah akan tetap sekuler, berdasarkan nilai-nilai tradisional dan peka terhadap masyarakat multiras dan multiagama Singapura," imbuh Kementerian Pendidikan. Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengumumkan bahwa Singapura akan mencabut Bagian 377A KUHP Singapura. Dalam pidatonya di Hari Nasional, Lee mencatat bahwa Pemerintah tidak berniat mengubah kebijakan nasional tentang pendidikan, perumahan umum, aturan adopsi, standar periklanan, dan klasifikasi film. "Kebijakan dan kurikulum pendidikan kami akan tetap berlabuh pada nilai-nilai keluarga dan norma-norma sosial yang berlaku di Singapura, yang ingin dijunjung oleh mayoritas warga Singapura," tegas Kementerian Pendidikan. “Ini termasuk keluarga sebagai landasan tatanan sosial kita, dan pernikahan antara seorang pria dan seorang perempuan," tambah pernyataan itu. Sekolah dan institusi pendidikan tinggi harus tetap menjadi ruang yang aman untuk mengejar pengetahuan, dan tidak menjadi tempat untuk advokasi atau kontestasi tentang isu-isu yang memecah belah secara sosial. Norma keluarga dan sosial Singapura harus terus ditentukan oleh warga Singapura. Kementerian Pendidikan Singapura menambahkan bahwa lembaga asing dan orang asing harus menghormati norma-norma ini, dan tidak menggunakan lembaga pendidikan Singapura sebagai platform untuk agenda mereka sendiri. Semua siswa akan belajar dan mempraktikkan nilai-nilai seperti saling pengertian, rasa hormat dan empati untuk semua orang. “Bullying dan pembatalan budaya tidak boleh mengakar di institusi pendidikan dan masyarakat kita. Institusi pendidikan kami akan terus bermitra dengan orang tua untuk membimbing anak-anak, dan memberikan konseling dan dukungan sosial-emosional kepada semua siswa sesuai dengan kebutuhan mereka,” bunyi pernyataan itu. Menurut situs MOE, program pendidikan seksualitas mengajarkan siswa tentang apa itu homoseksualitas, pentingnya rasa hormat dan empati, serta hukum tentang tindakan homoseksual di Singapura. Program ini selaras dengan nilai-nilai nasional Singapura untuk mendorong pasangan menikah heteroseksual untuk memiliki hubungan yang sehat satu sama lain, dan untuk membangun unit keluarga inti yang stabil dengan dukungan keluarga besar. Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informasi (MCI) mengatakan konten media lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) akan terus menjamin dan ditentukan berdasarkan usia yang lebih tinggi bahkan dengan pencabutan 377A. “Pencabutan S377A bukan berarti kami mengubah nada masyarakat. Posisi ini juga berlaku untuk kebijakan kami tentang konten media,” kata kementerian tersebut.

Singapura Cabut Pasal Hukuman Gay, Kurikulum Pendidikan Tak Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan kurikulum di Indonesia kerap terjadi ketika adanya pergantian menteri, bahkan menjadi hal lumrah di mana ada cap 'ganti menteri, ganti kurikulum'. Akan tetapi, hal tersebut saat ini tidak terjadi.  Kabid Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa stigma tersebut pada era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim terbantahkan. Namun, di era ini malah banyak kurikulum yang muncul.  "Memang betul kita tidak ganti menteri ganti kurikulum. Sekarang malah kita dalam satu menteri, kurikulumnya berganti-ganti," kata dia dalam siaran Vox Populi Institute Indonesia, Selasa (22/2).  Adapun, sejak Nadiem menjabat pada 2019 lalu, ada tiga nama kurikulum yang muncul di tengah masyarakat. Di antaranya Kurikulum Darurat, Kurikulum Prototipe dan Kurikulum Merdeka.  Menurutnya, ini akan membuat bingung banyak pihak terutama sekolah, meskipun perubahan di dalamnya tidak terlalu besar.  "Meskipun ini hanya semiotik, itu ya sama saja akan semakin membingungkan," tuturnya.  Persoalan gonta-ganti kurikulum ini, bahkan sampai membuat cekcok antar guru, hal yang diributkan adalah penyebutan nama kurikulum. "Ada yang protes sama temannya cuma salah penyebutan nama. Ini persoalan ada pada titik sosialisasi," serunya.  Namun, pihaknya pun merasa kesulitan untuk melakukan sosialisasi Kurikulum Merdeka. Sebab, sampai hari ini menurut dia belum ada payung hukum yang kuat untuk Kurikulum Merdeka.  "Belum lagi bicara ya naskah akademik, dokumennya seperti apa, bagaimana kita sosialisasi," tutup dia.

Dulu Ganti Menteri Ganti Kurikulum, Kini 1 Menteri Banyak Kurikulum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, mengatakan bahwa saat ini satuan pendidikan memiliki tiga opsi untuk menentukan kurikulum yang hendak digunakan, yakni Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka.  "Opsi pertama, bagi sekolah yang belum nyaman belum percaya diri untuk melakukan perubahan silakan masih di dalam kurikulum 2013. itu opsi pertama," tutur dia dalam Peluncuran Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar, Minggu (13/2).  Dirinya juga tidak memaksa satuan pendidikan untuk beralih ke Kurikulum Darurat atau Kurikulum merdeka. Adapun, bagi sekolah yang hendak merubah kurikulum yang lebih sederhana di masa pandemi, terdapat opsi kurikulum darurat.  "Kalau dia masih mau di Kurikulum 2013, tapi yang jauh lebih ringkas materinya, dia boleh memilih kurikulum darurat," kata Nadiem.  Sementara ketika satuan pendidikan siap bertransformasi, pilihan Kurikulum Merdeka sudah terbuka. Transformasi itu juga menurutnya adalah proses yang tidak bisa dipaksakan. "Kunci keberhasilan pada suatu perubahan kurikulum adalah kepala sekolah dan guru-gurunya memilih untuk melakukan perubahan untuk melakukan perubahan tersebut," seru dia.  Dipastikan olehnya, satuan pendidikan dapat memulai penerapan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023. Implementasinya juga diserahkan kepada kesiapan masing-masing satuan pendidikan.  "Mereka bisa menerapkan beberapa bagian saja dari prinsip kurikulum merdeka, enggak perlu full ya. Ini sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing. Seperti yang kita bilang tidak perlu panik kepada guru dan kepala sekolah karena kemerdekaan dan keputusan itu ada di mereka," pungkas Nadiem.

Nadiem Siapkan Tiga Pilihan Kurikulum Pada Tahun Ajaran Baru 2022/2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pelajar-Tiongkok-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pelajar Tiongkok telah kembali ke sekolah setelah pandemi Covid-19 memaksa mereka belajar dari rumah. Ada kurikulum yang baru saat ini, yakni buku-buku pelajaran baru dibumbui dengan kurikulum pemikiran Xi Jinping.  Partai Komunis Tiongkok memiliki tujuan memperluas kultus kepribadian Presiden Xi Jinping kepada anak-anak mulai usia tujuh tahun dan membesarkan generasi baru berjiwa patriot. Kementerian Pendidikan Tiongkok mengatakan akan memasukkan ideologi politik Xi yang didefinisikan secara samar ke dalam kurikulum nasional, dari sekolah dasar hingga program pascasarjana, pada awal tahun ajaran baru.  "Guru sekolah dasar harus menanam benih cinta partai, negara, dan sosialisme di hati anak muda," menurut Kementerian Pendidikan Tiongkok.  Buku-buku sekolah dihiasi dengan kutipan presiden dan gambar wajah Xi yang tersenyum. Siswa sekolah dasar disajikan bab tentang pencapaian peradaban Tiongkok dan peran Partai Komunis dalam pengentasan kemiskinan dan memerangi pandemi Covid-19.  Pelajaran diselingi dengan kutipan dari Xi tentang patriotisme dan tugas, serta anekdot pertemuannya dengan rakyat. "Kakek Xi Jinping sangat sibuk dengan pekerjaan, tetapi tidak peduli seberapa sibuknya dia, dia masih bergabung dengan aktivitas kami dan peduli dengan pertumbuhan kami," bunyi salah satu teks di buku.  Pemikiran Xi, mencakup 14 prinsip termasuk kepemimpinan mutlak Partai atas militer dan meningkatkan standar hidup melalui pembangunan. Prinsip-prinsip tersebut sekarang dikutip secara teratur oleh para pejabat dalam berbagai konteks mulai dari memerangi Covid-19 hingga sastra dan seni. Dan, universitas telah membuka institut yang didedikasikan untuk pemikiran Xi.  Penolakan Halus  Dorongan untuk mengindoktrinasi anak-anak dengan pemikiran politiknya dianggap merusak kaum muda. Beberapa orang tua secara pribadi menyatakan ketidaknyamanan tentang kurikulum tetapi menolak untuk diwawancarai oleh AFP. Mereka khawatir akan mendapat masalah karena berbicara dengan media asing. Tetapi kebijakan tersebut telah disambut dengan penolakan halus oleh netizen tanpa nama.  "Cuci otak dimulai sejak kecil," tulis salah satu pengguna platform media sosial Weibo. "Bisakah kita menolak ini?" tanya yang lain.  Seorang profesor hubungan internasional di Georgia Tech, Wang Fei-Ling, mengatakan bahwa buku teks itu adalah contoh dari upaya Partai Komunis untuk bertaruh pada kultus kepribadian dalam pemimpin kuat seperti Mao Zedong. Menurutnya masyarakat bisa saja menilai hal itu membosankan.  "Namun, mengingat apa yang telah terjadi di masyarakat Tiongkok selama empat dekade terakhir, saya pikir banyak orang tua mungkin tidak terlalu menyukainya. Dan, banyak siswa mungkin menganggapnya membosankan, tetapi hanya sedikit yang akan atau bisa memprotesnya di depan umum," tambah Wang.

Pelajar Didoktrin, Ideologi Xi Jinping Masuk Kurikulum Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201216_085850.jpg" alt="Sejumlah murid mengikuti simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah di SDN Karang Raharja 02, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/12/2020). Menurut keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, simulasi tersebut digelar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid mengikuti simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah di SDN Karang Raharja 02, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/12/2020). Menurut keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, simulasi tersebut digelar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebelumnya terdapat polemik narasi agama yang disebut hilang dari konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. Akan tetapi hal itu telah dibantah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.  Mengenai itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pun menuturkan, rumah ibadah harus menjadi bagian dari pembangunan sektor pendidikan. Sehingga harus mendapat perhatian pemerintah. Pasalnya, rumah ibadah berperan membentuk karakter positif religius bagi para siswa.  "Saya mendapatkan masukan yang saya rasa sangat baik dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, yang meminta Kemendikbud memasukkan komponen rumah ibadah dalam pembangunan pendidikan Indonesia, di samping keluarga dan sekolah," jelasnya kepada wartawan, Minggu (14/3).  Menurut Hetifah, ini sangat sejalan dengan pernyataan Nadiem yang di awal masa jabatannya pernah menyampaikan bahwa pembangunan pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dari sekolah, namun juga keluarga dan masyarakat.  "Sekali lagi, rumah ibadah memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai masyarakat, terutama di daerah rural dan sub-urban," imbuhnya.  Ia menambahkan, tidak hanya umat Konghuchu, di agama-agama lain pun hampir serupa, menyerukan agar rumah ibadah menjadi bagian pendidikan di sekolah. Hetifah memberikan contoh, seperti di Sumatra Barat sejak dulu, surau (masjid) berperan besar dalam mendidik generasi muda, tidak hanya sebagai tempat salat dan mengaji.  "Di surau mereka juga dapat belajar berbagai macam ilmu, seperti bela diri, etika bersosialisasi, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya," jelas dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/10/03/2021/peta-jalan-pendidikan-2020-2035-akan-tetap-masukkan-instrumen-agama/">Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Akan Tetap Masukkan Instrumen Agama</a>  Untuk itu, ia menyerukan agar pemerintah menggandeng para pemuka agama untuk membantu membentuk pribadi-pribadi siswa yang paripurna di sekolah. Para pemuka agama bisa dilibatkan dalam penyusunan PJP. Hetifah sendiri mengaku, sudah sering menyampaikan agar PJP tersebut mengakomosir nilai-nilai agama.  "Itu merupakan salah satu tujuan utama pendidikan kita berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, yang diatur dengan undang-undang," tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qRRHPEHRljQ

Rumah Ibadah Diminta jadi Bagian Pembangunan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/sekolahnya.jpg" alt="PERKENALKAN DIRI: kepala SIDH Herman Tahir (tengah) bersama para siswa dan guru setelah road show bermain angklung ke sejumlah sekolah di Belanda. Sekolah tersebut punya ratusan murid mulai SD sampai SMA. (SEKOLAH INDONESIA DEEN HAAG FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PERKENALKAN DIRI: kepala SIDH Herman Tahir (tengah) bersama para siswa dan guru setelah road show bermain angklung ke sejumlah sekolah di Belanda. Sekolah tersebut punya ratusan murid mulai SD sampai SMA. (SEKOLAH INDONESIA DEEN HAAG FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>SIDH menjadi jujukan WNI di seantero Eropa yang menginginkan anak-anak mereka tak lagi harus mengulang kelas sekembali ke Indonesia kelak. Muridnya ratusan, mulai SD sampai SMA, dengan guru-guru yang mesti mampu mengajar lintas level.  DINARSA KURNIAWAN, Berlin, Jawa Pos  ---  SEORANG anak perempuan serius memandang layar laptop di hadapannya. Sesekali dia mencatat sesuatu di buku catatan yang diletakkannya di sebelah komputer portabel tersebut.  Andrea Zivareta Ramadani, si upik tersebut, adalah siswi Sekolah Indonesia Den Haag (SIDH), Belanda, yang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari Berlin, Jerman. Siswi 10 tahun tersebut harus bergabung dengan program PJJ karena memang dirinya tidak tinggal di satu tempat dengan SIDH. Dia mengikuti berbagai pelajaran via Google Meet setiap sore, mulai Senin sampai Jumat.  Kebetulan, Jerman dan Belanda yang bertetangga berada dalam zona waktu yang sama.  ’’Pelajarannya sih sama seperti waktu masih sekolah di Indonesia. Sama-sama sekolah online juga,’’ ungkap siswi kelas IV SD yang sebelumnya bersekolah di SDN Medokan Ayu 2 Surabaya itu.  Dia berada di Jerman mengikuti bundanya, Ana Setyastuti, yang sedang mengambil pendidikan doktoral di Universitas Humboldt, Berlin, Jerman. Menurut Ana, dirinya menyekolahkan sang buah hati di SIDH agar setelah kembali ke tanah air tidak perlu lagi melakukan penyesuaian jenjang pendidikan. Itu mengingat kurikulum di sekolah lokal Jerman dengan di Indonesia sangat berbeda.  ’’Walau begitu, anak saya tetap saya sekolahkan di sini. Jadi, mereka sekarang sekolah tatap muka sekaligus sekolah daring,’’ ucap alumnus Universitas Airlangga Surabaya tersebut.  SIDH memang menjadi satu-satunya pilihan bagi orang tua asal Indonesia yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka di Eropa, namun saat kembali tidak harus mengulang kelas. Sebab, SIDH memiliki kurikulum yang sama dengan di Indonesia.  Jadi, ketika kembali ke tanah air, mereka tinggal melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Begitu juga kalau lulus dari SIDH, ijazah yang mereka terima bisa digunakan untuk mendaftarkan diri ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.  Herman Tahir, kepala SIDH, saat diwawancarai melalui sambungan telepon menyatakan, sama seperti sekolah-sekolah di tanah air, sekolah yang dipimpinnya juga berhak menyelenggarakan ujian nasional (UN) yang menjadi syarat kelulusan siswa. ’’Namun, untuk tahun ini, sudah tidak ada UN, melainkan diganti dengan asesmen kompetensi minimum,’’ kata pria 52 tahun itu. ’’Tapi, kami masih menunggu juknisnya (petunjuk teknis) dari Kemendikbud,’’ imbuhnya.  Pria yang tiba di Negeri Oranje pada Agustus lalu tersebut menerangkan, SIDH diresmikan duta besar Indonesia untuk Belanda waktu itu, Soedjarwo Tjondronegoro, di Rijksstraatweg 679, 2245 CB, Wassenaar, pada 17 Agustus 1965.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/13/11/2020/disdik-jakarta-jawab-soal-kepdis-1130-2020-terkait-pembukaan-sekolah/">Disdik Jakarta Jawab Soal Kepdis 1130/2020 Terkait Pembukaan Sekolah</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/11/2020/ombudsman-jabar-tindak-lanjuti-aduan-soal-penahanan-ijazah-sekolah/">Ombudsman Jabar Tindak Lanjuti Aduan Soal Penahanan Ijazah Sekolah</a></li> </ul> Awalnya, sekolah itu bernama Sekolah Indonesia Nederland. Kemudian berubah menjadi Sekolah Kedutaan RI di Wassenaar sebelum kembali ke nama awal dan akhirnya diubah namanya menjadi SIDH pada 2015. Lokasi SIDH berada di bangunan di bawah kuasa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dalam hal ini KBRI di Belanda.  Saat ini perangkat hukum yang mengatur sekolah itu adalah Peraturan Bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2015.  Sebelumnya, pemerintah punya dua sekolah lain yang serupa dengan SIDH. Satu berkedudukan di Beograd, Serbia, dan satunya di Moskow, Rusia. Namun, dua lembaga pendidikan itu tidak lagi beroperasi. Sekolah Indonesia Beograd ditutup pada 2017, sedangkan Sekolah Indonesia Moskow tutup tahun ini.  Karena penutupan dua sekolah tersebut, pada akhirnya hanya ada SIDH untuk mewadahi WNI di Eropa yang ingin menyekolahkan putra-putri mereka dengan kurikulum Indonesia. Herman mengatakan, saat ini SIDH memiliki 177 siswa, mulai SD sampai SMA.  Mereka terbagi menjadi siswa reguler dan siswa PJJ. ’’Siswa regulernya 31. Mereka selama ini sekolah tatap muka. Namun, karena pandemi Covid- 19, kami memilih sekolah dari rumah untuk sementara,’’ ungkap dia.  Mantan kepala SMP Negeri 1 Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, itu menyatakan, pihaknya memilih sekolah dari rumah meski pemerintah Belanda masih mengizinkan sekolah tatap muka. Dia mengambil langkah tersebut karena melihat kenyataan bahwa Den Haag merupakan salah satu pusat persebaran Covid-19 di Belanda.  Berdasar data dari John Hopkins University per Selasa (3/11), di Belanda terdapat 368 ribu kasus Covid-19 dengan 7.463 korban meninggal. Nah, di Provinsi Belanda Utara yang beribu kota di Den Haag, ada 108 ribu kasus dengan 1.735 orang di antaranya meninggal.  ’’Datanya mengkhawatirkan. Ada 30 persen siswa atau guru di sekolah-sekolah di Belanda yang tertular Covid-19. Karena itu, saya terpaksa mengambil langkah menutup sementara pendidikan tatap muka,’’ ujar dia.  Kendati demikian, Herman mengatakan, dirinya tetap datang ke sekolah setiap hari. Sementara itu, guru-guru kelas regulernya yang berjumlah 16 orang datang bergantian ke sekolah. Tak seperti guru-guru sekolah di Indonesia yang bertanggung jawab atas satu mata pelajaran, guru-guru di SIDH harus bisa mengajar lintas mata pelajaran. Bukan hanya itu, mereka juga harus mampu mengajar lintas level. Misalnya, ada guru jenjang SD yang merangkap guru SMP.  Para guru tersebut mengajar para siswa pada pukul 09.00 sampai 13.00 untuk jenjang SD. Kemudian, untuk siswa SMP dan SMA, mereka belajar pada pukul 09.00 sampai 16.00. Di samping menerima pelajaran layaknya sekolah-sekolah di Indonesia, mereka mendapat pelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris. Yakni, bahasa Belanda dan Prancis.  Para siswa reguler SIDH berasal dari berbagai kalangan. Di antaranya, anak-anak para diplomat di KBRI Belanda yang berkedudukan di Den Haag serta anak-anak para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Ada juga anak-anak WNI yang menikah dengan warga setempat.  ’’Mereka yang lahir di sini (Belanda) itulah yang harus dibangkitkan keindonesiaannya. Itu yang jadi tugas kami di SIDH,’’ jelas Herman.  Selain berkegiatan di sekolah, para siswa SIDH aktif mengikuti berbagai event di luar sekolah. Di antaranya, kejuaraan silat Eropa, festival-festival kebudayaan, serta simulasi sidang umum PBB yang diikuti siswa dari 150 negara.  Sementara itu, mengenai PJJ, Herman mengatakan bahwa murid-muridnya tersebar di berbagai negara di Eropa. Misalnya, Andrea yang mengikuti kelas PJJ SIDH dari ibu kota Jerman. Guru yang menangani mereka pun berbeda dengan yang mengajar di kelas reguler. Jumlah seluruhnya 20 orang yang mengajar murid pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Di antara mereka, ada dua yang mengajar dari Jakarta.  Dia mengakui, memang belum banyak orang yang mengetahui tentang SIDH. Karena itu, dia merasa harus melakukan publikasi lebih luas. Ana, misalnya, mengaku mengetahui SIDH melalui info dari mulut ke mulut.  Karena itulah, lanjut Herman, pihaknya sering mengikutkan anak-anak ke berbagai kegiatan. ’’Kami juga sering melakukan road show ke berbagai kota di Belanda dan bertemu dengan para diaspora Indonesia,’’ ujarnya.  Herman sangat berharap pandemi segera berlalu dan anak-anak bisa kembali ke sekolah. ’’Saya dan guru-guru ingin ketemu anak-anak lagi. Sudah kangen sama mereka. Karena kami di sini sudah seperti keluarga,’’ katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=8mIMqBJyHd4

Sekolahnya di Eropa, Ijazahnya Sama seperti Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nadiem-Makarim-di-perpustakaan-Kemendikbud-Fedrik.jpg" alt="HARAPAN BARU: Mendikbud Nadiem Makarim meninjau perpustakaan di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin (23/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HARAPAN BARU: Mendikbud Nadiem Makarim meninjau perpustakaan di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin (23/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kurikulum pendidikan bisa jadi bakal berubah. Mendikbud Nadiem Makarim telah mengundang sejumlah organisasi guru ke kantornya. Dia ingin mendengar cerita dan solusi masalah pendidikan tanah air dari para guru. Dalam pertemuan pada 4 November itulah muncul wacana mengubah kurikulum.  Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim ikut hadir dan berdiskusi dalam acara tersebut. Menurut dia, rencananya, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, serta pendidikan karakter berbasis agama dan Pancasila menjadi mata pelajaran (mapel) utama di SD. ”Karena itu, mapel bahasa Inggris dihapus untuk SMP dan SMA. Karena sudah dituntaskan di SD,” katanya.  Pembelajaran bahasa Inggris yang dimaksud <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/11/2019/bentuk-pasukan-cadangan-prabowo-bakal-libatkan-mendikbud-nadiem/">Mendikbud Nadiem</a>, lanjut Ramli, lebih difokuskan untuk mengajarkan percakapan. Bukan tata bahasa. Kemudian, untuk SMP, tidak boleh lebih dari lima mapel yang diajarkan kepada siswa. Sedangkan di SMA maksimal ada enam mapel tanpa penjurusan. ”Siswa yang ingin fokus pada keahlian tertentu dipersilakan memilih SMK,” terang Ramli menirukan ucapan Nadiem.  Karena SMK fokus mengajarkan keahlian tertentu, muncul wacana untuk menggunakan sistem SKS (satuan kredit semester). Dengan begitu, siswa yang dianggap pintar dan lebih cepat menguasai keahlian tertentu bisa lulus setelah dua tahun saja menempuh pembelajaran (kegiatan belajar-mengajar) di <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/08/11/2019/dari-kunjungan-nadiem-ke-pasuruan-temui-keluarga-korban-sdn-gentong/">sekolah</a>. Sedangkan siswa yang lambat menyerap ilmu bisa sampai empat tahun untuk lulus.  Menurut Ramli, Nadiem bahkan mengusulkan agar ujian kelulusan SMK tidak hanya normatif. Lebih ke praktis untuk mengukur keterampilan dan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/11/2019/mendikbud-nadiem-kirim-tim-investigasi-kasus-atap-sekolah-runtuh/">keahlian siswa</a>. ”SMK tidak boleh kalah dengan balai latihan kerja yang hanya 3, 6, atau 12 bulan,” ujarnya.  Sementara itu, Nadiem menyatakan hanya mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan dan mengelola sumber daya manusia Indonesia agar lebih maju. Menurut dia, mengubah kurikulum itu tidak hanya mengubah konten. Esensinya adalah menyederhanakan dan mengubah cara penyampaian materi kepada siswa untuk tidak sekadar menghafal.  ”Dan itu adalah PR (pekerjaan rumah, Red) saya untuk bisa mengubahnya. Tapi, itu bukan sesuatu yang bisa diubah dalam waktu cepat. Dibutuhkan pemikiran yang sangat matang dan masukan dari para guru dan pihak lain. Jadi, penyempurnaan, penyederhanaan, dan perubahan kurikulum itu saya mengacu pada guru,” beber mantan CEO Gojek tersebut. Sebab, kata Nadiem, gurulah yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan siswa-siswanya.  Menurut Nadiem, guru-guru era sekarang sudah canggih. Mampu menggunakan teknologi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan teknologi, guru bisa bebas memilih konten seperti apa yang cocok dengan materi pelajaran. Dengan begitu, banyak inovasi yang akan muncul.  ”Namun, yang perlu diingat, teknologi tidak bisa menggantikan peran seorang guru. Sebab, pembelajaran yang sesungguhnya adalah adanya koneksi batin antara guru dan siswa. Teknologi adalah alat, bukan segalanya,” tutur dia.

Mendikbud Nadiem Makarim Mulai Bahas Perubahan Kurikulum Pendidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kurikulum pendidikan

Berita Terkini