<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PTM-100-persen-DKI-Jakarta-Salman-Toyibi-Salman-Toyibi-12-1.jpg" alt="Sejumlah murid mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di seluruh" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di seluruh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan penyederhanaan terhadap Kurikulum 2013 akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi, hanya 31,5 persen sekolah yang menggunakan kurikulum tersebut.  "Ternyata yang memilih opsi satu kurikulum 2013 secara penuh 59 persen, opsi dua kurikulum 2013 yang disederhakan sebanyak 31,5 persen dan opsi ketiga penyederhanaan kurikulum secara mandiri 8,9 persen," ucap Koordinator Pengembang Kurikulum, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena dalam webinar dikutip, Senin (10/1).  Hal ini sangat ironis, sebab kurikulum darurat ini menjadi minoritas diterapkan oleh satuan pendidikan. Padahal, efek kurikulum yang mengajarkan materi esensial saja lebih baik bagi efektivitas pembelajaran.  "Kurikulum disederhanakan ini lebih efesien dan itu lebih efektif, dengan waktu yang ada ini lebih baik. Bagi yang kompetensi esensial, mereka cukup waktu mengeksplorasi materi, jadi ketertinggalannya tidak parah kira-kira dua bulan," imbuhnya.  Menurutnya, sekolah yang menerapkan kurikulum darurat ini lebih baik daripada dengan mereka yang memaksakan penerapan Kurikulum 2013 secara penuh. Sebab, satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013 secara penuh mengalami ketertinggalan sampai 1 tahun.  "Sekolah yang pakai opsi satu (kurikulum 2013) itu belum tentu selaras dengan apa yang dicapai oleh siswa, memberikan materi full, tapi yang diperoleh itu sedikit, makanya terjadi kehilangan pembelajaran," tuturnya.   Menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh di kondisi pandemi merupakan satu hal yang tidak efektif. Sebab, waktu belajar sudah berkurang. "Padahal waktu sudah jauh berkurang dan interaksi berkurang, bukannya siswa paham, malah ini memperparah ketertinggalan siswa kita," tandas dia.

Sekolah yang Terapkan Kurikulum Darurat Hanya 31,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20210315_231240.jpg" alt="Simulasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Banjarmasin pada masa pandemi Covid-19. Antara" width="100%">
<figcaption>Simulasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Banjarmasin pada masa pandemi Covid-19. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama masa pandemi Covid-19, satuan pendidikan diberikan opsi untuk memilih kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran yaitu Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuat modul pembelajaran untuk guru dan orang tua guna mempermudah pendampingan belajar selama masa pandemi.  Dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi yang berlangsung di Provinsi Jawa Timur, penerapan Kurikulum Darurat mendapatkan respons yang positif dari guru, orang tua, dan pegiat literasi. Kurikulum Darurat dianggap mampu membantu praktik pembelajaran karena fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan alokasi waktu yang cukup di masa pandemi.  Kepala Sekolah SD Negeri 1 Batuan Mariyatul Kiptiyah, mengungkapkan adanya kemudahan dalam penerapan Kurikulum Darurat karena memanfaatkan penggunaan modul untuk orang tua selama pembelajaran di masa pandemi.  “Terdapat beberapa perbedaan signifikan antara Kurikulum Darurat dengan Kurikulum 2013, terutama terkait pengadaan modul untuk orang tua. Modul tersebut sangat bermanfaat bagi orang tua dalam mendampingi anaknya saat belajar di rumah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/12).  Menurut Mariyatul, Kurikulum Darurat sangat membantu praktik pembelajaran guru karena fokus pada materi esensial sehingga membuat pembelajaran dapat dilakukan dengan alokasi waktu yang cukup. Guru jadi tidak perlu terburu-buru dan berkejaran dengan waktu untuk sekadar menuntaskan materi.  "Guru menjadi lebih leluasa untuk melakukan pendalaman materi. Kelebihan lain dari Kurikulum Darurat ialah adanya asesmen diagnostik. Asesmen ini memungkinkan guru mengetahui model dan kemampuan siswa dalam belajar. Maka, asesmen ini dapat membantu guru dalam mengajar sesuai dengan kemampuan para siswa,” katanya.  Sementara itu, guru SD Negeri 1 Batuan, Maya mengatakan bahwa sebelum orang tua dan siswa diberikan modul-modul pembelajaran Kurikulum Darurat, sekolah telah mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada para orang tua. “Tujuannya agar penggunaan modul dapat berjalan optimal,” tuturnya.  Sementara di Kota Batu, orang tua juga memiliki pengalaman menarik saat melakukan pendampingan dalam penerapan Kurikulum Darurat selama pembelajaran di masa pandemi. Fit Afrila Nurnadia, orang tua dari siswa SD Negeri 1 Punten, menuturkan pandemi telah mengajarkannya banyak hal.  “Kami jadi belajar kalau selama ini pola belajar yang sudah terbangun di sekolah bisa lepas begitu saja di rumah, jika tidak dijaga,” katanya.  Hal tersebut juga diakui oleh orang tua siswa lain, Susanti Dewi Lestari. Ia menyampaikan, ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran di rumah yang didampingi orang tua dengan pembelajaran sekolah dengan guru.  “Kalau di rumah anak-anak seperti bisa bernegosiasi dengan orang tua mereka, berbeda dengan di sekolah. Di sekolah, anak-anak lebih segan kepada guru mereka sehingga mereka lebih terdorong untuk belajar dan mengerjakan tugas. Maka, kami menyiasati anak-anak dengan memberikan reward jika mereka malas mengerjakan tugas,” tandasnya.

Penerapan Kurikulum Darurat Selama Pandemi Covid-19 Direspons Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Banjir-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Warga saat terkena banjir di pemukiman padat penduduk di Pejaten Timur RT 005 RW 08, Jakarta, Senin (10/10/2022). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga Senin (10/10) pukul 09.00 WIB sebanyak 68 RT di Jakarta terendam banj" width="100%">
<figcaption>Warga saat terkena banjir di pemukiman padat penduduk di Pejaten Timur RT 005 RW 08, Jakarta, Senin (10/10/2022). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga Senin (10/10) pukul 09.00 WIB sebanyak 68 RT di Jakarta terendam banj</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Banjir di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggenang cukup lama. Hampir satu bulan air tidak kunjung surut. Layanan vital terhenti, di antaranya adalah pendidikan.  Banjir yang sudah menggenang selama tiga pekan lebih itu, di antaranya melanda Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Saat ini, banjir juga meluas hingga Kabupaten Sekadau dan Sanggau.  Banjir di Kalbar itu menjadi sorotan Sekjen Perkumpulan Teacherprenuer Indonesia Cerdas (PTIC) Dodi Iswanto. Dia mengatakan, dari laporan jaringannya di daerah, banjir di Kalbar mengakibatkan banyak sekolah menghentikan proses kegiatan belajar mengajar (KBM).  ”Pembelajaran secara daring juga tidak mungkin dilakukan, karena akses internet juga terputus,” kata Dodi Rabu (17/11).  Dia mengatakan, Kemendikbudristek harus menyiapkan kurikulum darurat. Khususnya untuk mengantisipasi bencana alam, seperti banjir, yang berlangsung cukup lama.  Untuk itu Dodi mendesak pemerintah pusat, khususnya Kemendikbudristek tidak hanya mitigasi risiko dampak banjir. Tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran di tengah bencana. ”Kemendikbudristek juga harus segera merampungkan kurikulum pembelajaran yang bisa diterapkan pada situasi banjir seperti ini,” ujar Dodi.  Kemudian yang tidak kalah penting, pemerintah harus terus melakukan pendampingan trauma healing kepada peserta didik korban banjir. Dodi menegaskan, Kemendikbudristek harus belajar dari kasus banjir Kalbar itu.  Menurut dia, kedepannya upaya mitigasi harus berdasar kearifan lokal setempat. Sehingga bencana yang terjadi dapat diantisipasi dengan cepat. Serta tidak berdampak terlalu besar bagi pembelajar di ruang kelas.  Dodi menyampaikan, hampir semua wilayah di Indonesia memiliki risiko bencana alam. Mulai dari gempa bumi, longsor, banjir hingga tsunami. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum bencana pendidikan, mitigasi risiko, serta trauma healing harus mempertimbangkan potensi bencana itu.

Banjir Ganggu KBM, Kemendikbudristek Perlu Kurikulum Khusus Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Siswa-Belajar-Online-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merilis kurikulum darurat untuk adaptasi pembelajaran, di tengah pandemi Covid-19. Hal ini pun disambut baik oleh Anggoga Komisi X Fraksi PPP Illiza Sa&rsquo;aduddin Djamal. Kurikulum darurat ini perlu menjadi alternatif dalam menyikapi pandemi Covid-19 yang dipastikan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. "Kurikulum itu harus mempunyai fokus dan target yang jelas agar mudah diterjemahkan di lapangan, baik oleh guru dan sekolah maupun oleh peserta didik dan wali murid," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/8). Kurikulum darurat tersebut juga harus membuat penilaian akhir terhadap siswa lebih fleksibel. Di mana sekolah dan guru diberikan kebebasan dalam memberikan penilaian bagi para murid. Namun, untuk itu, kreativitas guru juga perlu ditingkatkan untuk merespons situasi yang tidak normal atau darurat tersebut. Kurikulum darurat juga harus tetap memastikan siswa memiliki kompetensi dasar dan memperhatikan pembentukan karakter siswa. "Secara prinsip, perubahan yang terjadi dalam jangka waktu singkat akibat kurikulum darurat ini perlu dimaklumi oleh semua pihak," tambahnya. Di tengah keterbatasan kurikulum darurat tersebut, pihaknya berharap kebijakan ini bisa menjadi awal bagi Kemendibud untuk mengevaluasi carut marut sistem pendidikan kita selama ini. Selain itu, Kemendikbud juga harus memperhatikan kesenjangan infrastruktur antar daerah, terutama daerah tertinggal dengan perkotaan dalam menyusun dan menerapkan kurikulum darurat tersebut. "Kemendikbud harus memperhatikan semua masukan, baik dari hasil rapat kerja dengan Komisi X DPR dan masukan dari berbagai stakeholder lain untuk bisa merumuskan sistem pendidikan new era atau era baru di tengah pademi ini," terang dia. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=zKtmnIQuWsE https://www.youtube.com/watch?v=Wo5BiizygtM https://www.youtube.com/watch?v=Nkz8JXQOiIM

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merilis kurikulum darurat untuk adaptasi pembelajaran, di tengah pandemi Covid-19

Kurikulum Darurat Harus Fokus Agar Mudah Diterjemahkan di Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/boleh-ke-sekolah.jpg" alt="Guru memberikan materi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada siswa kelas XI secara daring di SMA Negeri 8 Jakarta, Senin (13/7/2020). Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkunga" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada siswa kelas XI secara daring di SMA Negeri 8 Jakarta, Senin (13/7/2020). Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkunga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meluncurkan kurikulum darurat. Kurikulum ini merupakan salah satu dari tiga opsi yang diberikan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) di tengah pandemi Covid-19.  Hal tersebut juga telah tercantum di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 719/P/2020 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus. Di mana, Kepmendikbud tersebut juga telah ditetapkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim tertanggal 4 Agustus 2020.  Adapun, tiga opsinya adalah satuan pendidikan dapat tetap mengacu pada kurikulum nasional, lalu menggunakan kurikulum darurat atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.  Kepala Badan Penelitian dan dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno pun mengungkapkan kenapa diberikan tiga opsi. Alasannya adalah tidak bijaksana jika memaksakan penggunaan kurikulum darurat.  Pasalnya, sudah ada sekolah yang meringkas kurikulum mereka sebelum kebijakan ini keluar. Dengan begitu, menurut dia tidak arif jika harus meminta mereka beralih ke kurikulum darurat.  "Tidak bijaksana kalau dipaksakan hanya 1 saja yang berlaku, yang sederhana saja, jadi ada tiga opsi. Ada sekolah yang sudah tetap menggunakan kurikulum lama, apa adanya, komplit dan ada yang sudah secara mandiri melakukan pemetaan ulang dari kurikulum itu," ujarnya dalam bincang Radio Sonora FM, Senin (10/8).  Apabila pandemi telah selesai, kurikulum ini tetap dapat digunakan hingga tahun ajaran 2020/2021 selesai. Sebab, jika harus beralih ke kurikulum nasional seperti biasa, akan ada kebingungan dalam beradaptasi.  "Jadi paling tidak hanya dalam satu tahun ajaran, misalnya virus selesai, anak yang sudah terlanjur menggunakan kurikulum darurat ini perlu dilanjutkan sampai akhir tahun belajar supaya ngga putus dan bingung tiba-tiba loncat ke kurikulum baru. Itu dilanjutkan sampai berakhirnya tahun ajaran," pungkasnya.

Kemendikbud Sebut Paksakan Kurikulum Darurat Tidak Bijaksana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200803_224845.jpg" alt="HARUS HATI-HATI: Sejumlah siswa SDN 06 Pekayon Bekasi mengikuti pembelajaran tatap muka, Senin (3/8). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HARUS HATI-HATI: Sejumlah siswa SDN 06 Pekayon Bekasi mengikuti pembelajaran tatap muka, Senin (3/8). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki sikap dalam pembelajaran di saat bencana nasional ini. Terutama dalam menerapkan kurikulum darurat.  Sebagaimana diketahui, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020, Kemendikbud menerbitkan pedoman kurikulum darurat.  Aturan itu menyatakan bahwa sekolah dapat menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemendikbud memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai.  Kemendikbud memberikan tiga pilihan kurikulum yang bisa digunakan satuan pendidikan. Pertama, kurikulum yang mengacu pada kurikulum nasional. Lalu, menggunakan kurikulum darurat serta sekolah diperkenankan melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/09/08/2020/kemendikbud-kemenag-longgarkan-beban-jam-mengajar-guru/">Kemendikbud-Kemenag Longgarkan Beban Jam Mengajar Guru</a>  Mendikbud Nadiem Makarim hanya berpesan agar siswa tak terbebani dengan kurikulum yang dipilih sekolah. Guru diminta untuk melakukan asesmen kognitif dan nonkognitif. Tujuannya, menyukseskan pendidikan di saat pandemi.  Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiyarti menyatakan apresiasinya kepada Kemendikbud. Itu terkait adanya kurikulum pada situasi darurat.  ”Meski barangnya belum diketahui publik dan KPAI juga belum mendapatkan permendikbud tentang standar isi dan standar penilaian, karena perubahan kurikulum semestinya didasarkan pada standar isi dan standar penilaian tersebut,” ucapnya kemarin (9/8).  Adanya tiga opsi kurikulum dan menyerahkan kepada sekolah untuk memilih dianggap tidak efektif. Retno menyayangkan sikap Kemendikbud yang tidak tegas. Menurut dia, kurikulum darurat harus ditetapkan seluruh sekolah. ”Seharusnya tidak boleh ada pelaksanaan kurikulum berbeda dalam satu tahun ajaran baru karena akan membingungkan guru dan sekolah,” ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/08/08/2020/sebulan-setelah-para-guru-sd-di-pekalongan-mengajar-lewat-radio/">Sebulan setelah Para Guru SD di Pekalongan Mengajar lewat Radio</a>  Hal itu pernah terjadi ketika dulu Kemendikbud mengeluarkan dua kurikulum, yakni Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). ”Sekarang situasinya sedang darurat. Jadi, untuk meringankan guru, siswa, dan orang tua, kurikulum yang harusnya diberlakukan adalah kurikulum dalam situasi darurat di seluruh Indonesia,” ujar Retno.  Selain itu, yang menjadi sorotan lainnya adalah dana BOS. Ketentuan dana BOS untuk kuota internet dinilai tak tepat. Harus ada aturan pembagian dana BOS dari pusat. Jika tidak, sekolah pun akan kebingungan. Apabila semua dana digunakan untuk internet, nasib guru honorer akan terancam.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/08/08/2020/seizin-satgas-covid-19-dan-wali-murid-sekolah-zona-kuning-boleh-buka/">Seizin Satgas Covid-19 dan Wali Murid, Sekolah Zona Kuning Boleh Buka</a>  Selama ini dana BOS diterima sekolah per empat bulan. Untuk setiap jenjang, besarannya berbeda. Untuk jenjang sekolah dasar (SD) Rp 900.000/tahun, SMP Rp 1,1 juta/tahun, SMA Rp 1,6 juta/tahun, dan SMK Rp 1,7 juta/tahun. ”Tidak ada pandemi saja dana BOS kurang, apalagi ketika ada pandemi. Karena sekolah juga harus menyiapkan infrastruktur kenormalan baru dengan dana BOS. Daftar belanja bertambah, tapi uang belanja tidak ditambah,” ujar Retno.

KPAI Sebut Kurikulum Darurat Membingungkan Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan kurikulum darurat. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.  &nbsp;  “Kami meluncurkan kurikulum darurat, untuk memberikan fleksibilitas untuk semua peserta didik dan guru, penyederhanaan dan bantuan spesifik untuk bisa mengerjakan dan mengoptimalkan PJJ (pembelajaran jarak jauh)," ungkapnya dalam telekonferensi pers, Jumat (7/8).  &nbsp;  Kata dia, kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa.  &nbsp;  Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.  &nbsp;  Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat tetap mengacu pada kurikulum nasional, lalu menggunakan kurikulum darurat atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. “Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Mendikbud.  &nbsp;  Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.  &nbsp;  Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik.  “Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Mendikbud.  &nbsp;  Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali. “Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah,” ucap dia.  &nbsp;  Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh.  &nbsp;  Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa.  &nbsp;  Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal.  &nbsp;  Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. “Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” jelas Mendikbud.  &nbsp;  Mendikbud berharap kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat.  “Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” pesan Nadiem. (*)  &nbsp;

Kurikulum Darurat Sudah Terbit, Guru Tidak Perlu Bingung dalam PJJ   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/belajar-di-rumah.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tahun ajaran baru 2020/2021 bakal dimulai pada 13 Juli 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini sedang menggodok perampingan kurikulum di tengah pandemi. Sementara Kementerian Agama (Kemenag) tetap berpegang pada kurikulum darurat yang sudah mereka jalankan.  Keterangan tersebut disampaikan Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar. Dia menegaskan dalam menjalankan kurikulum darurat itu, Kemenag tidak sampai pada menggabung mata pelajaran.  "Kami sudah ada panduan kurikulum darurat. (Tetap berlaku, Red) selama darurat Covid-19 belum dicabut," katanya, Selasa (23/6).  Umar menuturkan kurikulum darurat yang dimaksud tidak menyentuh substansi kurikulum. Hanya mengatur cara mengajar disesuaikan dengan kondisi dararat. Misalnya tidak ada target mengejar capaian minimal kurikulum. "Tidak ada target anak didik harus begini, harus begini," tuturnya.  Umar menegaskan mereka tetap pada rel kurikulum madrasah yang sudah ada. Dia juga mengatakan kurikulum telah dirancang dengan sifat dinamis, inovatif, dan lentur.  Terkait dengan tahun ajaran baru 2020/2021, dia memastikan Kemenag mengikuti ketentuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Selama kondisi belum aman untuk keselamatan siswa dan guru serta warga sekolah lainnya, pembelajaran tetap berlangsung dari rumah. Dia menegaskan pembelajaran dari rumah mengedepankan semangat anak-anak untuk belajar mandiri serta penanaman karakter.  Kalangan sekolah juga menyambut antusias tahun ajaran baru 2020-2021. Di antaranya disampaikan Kepala SMA Kharisma Bangsa Imam H. Nugroho. Menarik ke belakang, dia menyebut siswa angkatan 2020 adalah angkatan yang luar biasa. Keterangan ini juga dia sampaikan ketika mewisuda 40 siswa SD, 43 siswa SMP, dan 77 siswa SMA dari Sekolah Kharisma Bangsa.  "Angkatan 2020 adalah Angkatan yang paling merasakan gonjang-ganjing perubahan," katanya.  Perubahan itu dipicu adanya pandemi Covid-19 yang sampai sekarang belum bisa dikendalikan. Bagi Imam, siswa angkatan 2020 memiliki sebuah pengalaman yang unik. Selain itu juga menjadi anak yang pemberani, ulet, tanggung, kreatif, serta pantang menyerah.  Imam juga bersyukur di tengah pandemi dan ketentuan belajar dari rumah, tidak menyurutkan anak didiknya untuk berprestasi. Seperti ditunjukkan Aisyah Rifa Fadhilah dan Siti Halimah Inrani Anwar serta Alisha Fatima Maulani dan Fika Karlin Kinanti. Masing-masing pasangan ini berhasil meraih medali emas dan perak International Conference on Science, Technology, Engineering, &amp; Mathematics (ICSTEM) 2020.  Prestasi serupa ditunjukkan Adzwa Nuzaym Salim dan Rizky Anastasya Halim dari kelas X meraih medali emas ajang Vilnus International Project Olympiad (VILIPO) 2020. Kemudian Aisyah Rifa dan Siti Halimah Anwar mendapatkan medali perak juga di ajang VILIPO 2020. "Situasi (pandemi, Red) ini mengajarkan kita untuk terus maju," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AGXEwgzZko0  https://www.youtube.com/watch?v=85JTplyr49c  https://www.youtube.com/watch?v=6sqKC-3tpig

Jelang Tahun Ajaran Baru, Kemenag Tetap Berpegang Kurikulum Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/com_Arief_Belajar-Di-rumah.jpg" alt="Sejumlah anak belajar dari rumah di Kampung Mangkubumen,Kartasura,senin (23/03).Hari beberapa sekolah SMK di Solo menggelar USBN secara online dari rumah.Arief Budiman Radar Solo" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak belajar dari rumah di Kampung Mangkubumen,Kartasura,senin (23/03).Hari beberapa sekolah SMK di Solo menggelar USBN secara online dari rumah.Arief Budiman Radar Solo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah membuat kurikulum darurat menuai sorotan. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, jangan sampai pembuatan kurikulum darurat itu menjadi program buang-buang anggaran dan tidak memiliki efek yang jelas.  Indra menuturkan, sebenarnya yang menjadi masalah saat ini bukan kurikulumnya. Melainkan tenaga pendidik dalam merespons pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah wabah Covid-19. Dia juga menyoroti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sebatas mengeluarkan surat pelaksanaan PJJ atau pembelajaran dari rumah saja.  ”Sampai saat ini belum terlihat pendampingan pemerintah. Misalnya, memberikan pelatihan kepada guru bagaimana menjalankan PJJ di tengah pandemi,” kata dia kemarin. Indra juga menjelaskan, pembuatan kurikulum tidak mudah. Apalagi sekarang, kala rapat-rapat atau pertemuan dilakukan dalam kondisi terbatas melalui streaming. Jika dipaksakan, kurikulum darurat mungkin baru jadi setelah pandemi mereda.  Menurut Indra, yang dibutuhkan saat ini adalah data. Misalnya, berapa banyak murid yang memiliki akses internet atau televisi di rumahnya. Termasuk juga data seberapa banyak guru yang memiliki akses jaringan dan bisa menjalankan PJJ secara online. Menurut Indra, sampai sekarang data tersebut tidak ada di pemerintah. Padahal, data itu penting untuk mengambil kebijakan PJJ seperti apa yang cocok diterapkan. Dengan bekal data tersebut, pemerintah bisa memberikan sejumlah intervensi. Misalnya, membantu penyediaan jaringan internet, bahkan gadget, untuk para guru.  Selain itu, dia meminta pemerintah memberikan pelatihan secara terorganisasi kepada guru bagaimana menjalankan PJJ yang optimal. Dengan begitu, murid dan orang tua tidak merasa terbebani. Selama ini, pelatihan dilaksanakan secara swadaya oleh sejumlah organisasi.  Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mendukung kurikulum darurat. Dia meminta kurikulum itu segera didesain. Sebab, kondisi orang tua, siswa, guru, dan sarana-prasarana penunjang pendidikan (sekolah) saat ini sangat serba terbatas. ”Bukan mengganti kurikulum yang sudah ada, tetapi sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di sekolah yang adaptif terhadap kondisi krisis,” ujarnya.  Selain berguna di masa pandemi sekarang, lanjut dia, kurikulum darurat bisa digunakan di masa mendatang jika terjadi ancaman, apa pun bentuknya. Misalnya bencana alam atau nonalam. ”Kurikulum ini juga lebih berpihak kepada siswa dan guru dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada,” ungkap Heru.  Wasekjen FSGI Satriawan Salim mengingatkan janji Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengurangi beban guru. Menurut dia, hal itu dapat dilakukan dalam kondisi saat ini dengan dibuatnya kurikulum darurat. Namun, kurikulum darurat harus mengakomodasi penyesuaian standar isi, proses, penilaian, dan kompetensi lulusan. ”Keempatnya mesti disesuaikan, dikurangi bebannya, dan disesuaikan dengan keadaan siswa dan guru. Pastinya akan mengurangi beban guru sekaligus siswa,” jelasnya.  Dia juga menyoroti ketimpangan sosial ekonomi antarorang tua siswa dan antardaerah. PJJ daring (online) efektif di daerah yang akses internetnya baik dan orang tua punya gawai pintar, bahkan laptop. Tapi, di daerah lain, mereka tak bisa mencicipi ”pembelajaran mewah” seperti itu. Jangankan akses internet, listrik saja masih dibatasi. Para guru terpaksa datang ke rumah-rumah siswa untuk mengajar walau berpotensi melanggar prinsip PSBB dan protokol kesehatan Covid-19. Satriawan meminta kondisi demikian diantisipasi pemerintah daerah. Dengan begitu, layanan pendidikan tetap diberikan kepada seluruh anak Indonesia, apa pun status ekonomi dan letak geografisnya.  FSGI juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada sekolah swasta, khususnya para guru honorer yang terdampak Covid-19. Dalam kondisi saat ini, banyak orang tua tak lagi mampu bayar SPP ke sekolah swasta karena faktor ekonomi. Meski ada dana BOS, yayasan sekolah swasta perlu anggaran untuk pos-pos lain. ”Sehingga sekolah sangat dilematis dalam penganggaran kali ini,” katanya. Di satu sisi, mereka harus tetap menggaji guru. Tetapi, di sisi lain, ada kebutuhan mendasar yang juga sangat bergantung dana BOS.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MUMR7Sf2mac  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=vOKBHdbG4sA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9haQ6jkf5U0

Kurikulum Darurat Jangan Buang-Buang Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/belajar-dari-rumah.jpg" alt="EFEK PANDEMI: Seorang siswa kelas X SMA mengikuti penilaian tengah semester (PTS) secara online di rumahnya, Pulo Gebang, Jakarta, Selasa (13/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>EFEK PANDEMI: Seorang siswa kelas X SMA mengikuti penilaian tengah semester (PTS) secara online di rumahnya, Pulo Gebang, Jakarta, Selasa (13/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 membuat kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Padahal, tidak semua siswa dan guru siap dengan metode pembelajaran jarak jauh tersebut. Karena itu, pemerintah kini menyusun kurikulum darurat untuk memudahkan proses pembelajaran.  Kurikulum darurat tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara Kemenag, Kemendikbud, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan adanya kurikulum darurat itu, proses pembelajaran di rumah diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Tanpa banyak pengaduan dari orang tua seperti saat ini.  Data KPAI menyebutkan, ada 246 pengaduan terkait dengan proses pendidikan jarak jauh di masa pandemi Covid-19. Pengaduan itu diajukan siswa maupun orang tua. Pengaduan paling tinggi ada di jenjang SMA, yakni 125 pengaduan. Disusul SMK (48 pengaduan), madrasah aliyah (24), SMP (33), madrasah tsanawiyah (3), SD (11), bahkan TK (3).  Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Kemenag Ahmad Umar menjelaskan, kurikulum darurat itu bukan menggantikan kurikulum yang berlaku saat ini. Kurikulum darurat digunakan  ketika ada kondisi darurat seperti wabah, bencana alam, atau kondisi darurat lainnya. ’’Jadi, ketika terjadi kondisi darurat kembali, sudah ada pegangan,’’ jelasnya kemarin (30/4).  Umar mengatakan, bentuk konkret kurikulum darurat sampai sekarang masih dibahas bersama antara Kemenag, Kemendikbud, dan pihak terkait lain. Secara pribadi, dia menyebut kurikulum darurat lebih cocok mengatur proses dan alat pembelajaran. Bukan pada konten atau materi pembelajaran.  Dengan adanya kurikulum darurat itu, proses pembelajaran yang dilakukan di rumah akan tetap menyenangkan. ’’Agar siswa tidak malah stres,’’ katanya. Menurut Umar, tujuan kurikulum darurat itu adalah menciptakan proses pembelajaran dalam situasi darurat.  ’’Bukan sekadar memindahkan proses belajar di sekolah ke rumah,’’ ucapnya. Menurut Umar, keluhan atau pengaduan pelaksanaan pembelajaran online atau jarak jauh sekarang ini muncul karena siswa merasa tertekan. Dia menegaskan, dalam situasi darurat seperti saat ini, sekolah atau guru tidak perlu memaksakan pembelajaran seperti di sekolah untuk diterapkan di rumah.  Proses belajar di rumah tidak harus dilakukan dengan pembelajaran online melalui streaming atau setiap hari memberikan tugas ke siswa. Sebab, tidak semua siswa memiliki jaringan internet. Sebaliknya, proses belajar dari rumah bisa menekankan pelajaran hidup atau karakter kepada siswa. Contohnya, siswa diarahkan membantu orang tua, membantu belajar adik-adiknya di rumah, atau belajar mandiri seperti membaca buku dan sejenisnya.  Umar mengatakan, pengaduan belajar dari rumah di madrasah lebih rendah dibanding di sekolah umum. Sebab, sejak awal, Kemenag memiliki pola bahwa pembelajaran di masa darurat menekankan pembentukan karakter atau akhlak murid.  Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Lisyarti menyampaikan, rakornas antara pihaknya dengan Kemenag dan Kemendikbud menghasilkan sembilan poin. Salah satunya adalah pemerintah menyusun dan menetapkan kurikulum darurat.  Retno juga mengungkapkan sejumlah masalah yang dialami guru, siswa, dan orang tua dalam proses pendidikan jarak jauh (PJJ) saat ini. Misalnya, keterbatasan peralatan atau gadget yang dimiliki guru. Ada juga keluhan soal biaya membeli kuota internet. ’’Bahkan muncul persoalan PJJ yang tidak bisa dilakukan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal, Red),’’ katanya. Sebagai gantinya, guru yang datang ke rumah-rumah siswa. Proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok dengan lima orang siswa.  Retno menambahkan, sekolah swasta mengalami masalah karena siswanya tidak mampu lagi membayar SPP. Penyebabnya, keluarga siswa terdampak wabah Covid-19. Akibatnya, guru tidak menerima honor yang selama ini diambil dari SPP. Parahnya lagi, guru tersebut harus keluar biaya internet untuk menjalankan PJJ.  Sementara itu, belum banyak keterangan dari Kemendikbud soal tindak lanjut kesepakatan penyusunan kurikulum darurat. Saat dihubungi tadi malam, Plt Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hammid Muhammad memberikan sedikit komentar. Padahal, saat rakornas dengan Kemenag dan KPAI, dia mewakili Kemendikbud.  ’’Sampai saat ini Puskur (Pusat Kurikulum, Red) masih melakukan kajian,’’ katanya. Hamid meminta informasi detail ditanyakan langsung kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno. Saat dihubungi, Totok juga belum bersedia menjawab. Begitu pula Kepala Puskur Awaluddin Tjalla.  Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mendukung rekomendasi penyusunan kurikulum darurat tersebut. Meskipun begitu, dia menyadari prosesnya tidak mudah. Dia juga sependapat bahwa PJJ tidak semata-mata memindahkan kurikulum dari sekolah ke rumah. Karena itu, diperlukan penyederhanaan dan kemudahan akses pembelajaran dalam kurikulum darurat.  Menurut Menag, kurikulum harus memiliki keselarasan sehingga dapat dijalankan di semua wilayah. Kurikulum darurat juga harus mempertimbangkan keselamatan siswa dan guru di tengah pandemi Covid-19. ’’Kita coba (kurikulum, Red) secara sederhana, tetapi kami sependapat memang perlu ada keseragaman yang pas,’’ kata dia.  Selain itu, Menag menyatakan bahwa konten belajar dalam kurikulum darurat harus dapat menambah pengalaman belajar siswa. Misalnya, meningkatkan budaya literasi, numerasi, serta aktivitas positif lainnya bersama keluarga. Menurut dia, pembelajaran dari rumah perlu ditekankan pada aspek pendidikan tentang kecakapan hidup. Terutama kecakapan dalam masa pandemi Covid-19. ’’Harus ada juga penguatan nilai karakter dan akhlak bersama keluarga,’’ jelasnya. Masa belajar di rumah, menurut Fachrul, merupakan kesempatan strategis bagi siswa untuk belajar bersama orang tua.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=r0UAxTKENCs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=t2OKbXOKC6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-_R6gWisarw

Hindari Stres Siswa, Kemendikbud Susun Kurikulum Darurat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kurikulum darurat

Berita Terkini