<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/SDN-KALIASIN-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Budi daya ikan dalam ember (budikdamber) dilakukan siswa SDN Kaliasin I. Cara itu dipilih tidak hanya untuk bereksperimen, tapi juga mewujudkan merdeka dalam belajar. Termasuk membangkitkan jiwa sosial siswa.  Ratusan ikan lele ditempatkan dalam sebuah ember. Bagian atasnya juga ditambahkan kangkung yang ditanam secara akuaponik. ’’Butuh dua bulan ikan untuk bisa dipanen,’’ ucap Callysta Kusuma Azalia, inisiator budikdamber.  Tita –sapaan akrabnya– menuturkan, siklus budidakmber itu menarik. Bukan hanya budi daya lele, melainkan juga pengolahan limbah. Pakan lele menggunakan maggot. Nah, maggot itu diberi makan dari limbah organik bekas hotel.  Konsep akuaponik dibuat dengan memanfaatkan kandungan lele. Lendir lele membuat kangkung tumbuh subur. Dengan begitu, sistem tersebut bisa menghasilkan dua produk sekaligus. Termasuk penanganan limbah organik. ’’Syaratnya, lele boleh dikasih maggot jika panjangnya sudah 15 sentimeter,’’ kata siswa kelas III tersebut.  Kepala SDN Kaliasin I Sastro mengatakan, siswa tidak hanya belajar bagaimana lele bisa hidup. Tapi, juga berpikir bagaimana membuat olahan lele pascapanen. ’’Nanti bisa diolah juga untuk nuget dan sosis lele atau lainnya,’’ jelasnya.  Selain itu, pada diri siswa ditanamkan jiwa sosial terhadap sesama. Karena itu, hasil panen juga dibagikan kepada wali murid. Artinya, siswa bisa menerapkan hasil belajar secara nyata di lingkungan meskipun ranahnya masih di dalam sekolah. Dengan demikian, merdeka dalam belajar bisa diwujudkan.

Kurikulum Merdeka Belajar dengan Membudidayakan Ikan Lele

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1647256313014.jpg" alt="Salah satu kegiatan PTM di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Salah satu kegiatan PTM di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Anindito Aditomo menyebut, saat ini Indonesia memerlukan kurikulum yang bersifat adaptif. Hal itu bagian dari Kurikulum Merdeka yang mengedepankan karakter serta kompetensi dasar di diri anak.  “Dengan pola pikir yang adaptif, apapun masalah yang dihadapi mereka bisa diatasi secara mandiri karena mereka bisa berdiri di atas kekuatannya sendiri,” kata Anindito kepada wartawan, Rabu (6/4).  Sementara itu Dewan Pembina PGRI, Dudung Nurullah Koswara menyampaikan, implementasi Kurikulum Merdeka memberikan perubahan besar terhadap guru dan siswa. Dengan mengedepankan proses pembelajaran yang esensial dan minat bakat, proses ini akan menjadi sebuah interaksi yang sesuai dan menciptakan ruang pembelajaran yang lebih positif.  Dia menegaskan, dampak yang terjadi dengan Implementasi Kurikulum Merdeka membuat proses pembelajaran di ruang kelas terasa lebih merdeka. Hal ini tentunya akan melahirkan masyarakat yang berkembang secara positif dengan cara yang lebih merdeka di masa mendatang.  “Karena Kurikulum Merdeka memberikan proses pewarisan melalui proses pembelajaran yang lebih baik dan menarik,” ucap Dudung.  “Kurikulum Merdeka menciptakan ruang terbuka belajar yang membuat karakteristik dan kompetensi didiagnosa sehingga proses belajar bukan pukul rata. Anak bukan bagian dari industri pendidikan,” imbuhnya.  Sementara Guru Besar FKIP Unika Widya Mandala Surabaya, Anita Lie menilai Kurikulum Merdeka dapat mengubah dan mentransformasikan sistem pendidikan menjadi lebih baik. Karena setiap episode Merdeka Belajar bergerak secara sinergis sesuai fokusnya masing-masing.  Kurikulum Merdeka saling bersinergi dengan pengembangan kompetensi guru dan platform Merdeka Mengajar. Dengan adanya program Guru Penggerak dan Pendidikan Profesi Guru (PPG), Kemendikbudristek menunjukkan komitmennya untuk bersama-sama mendampingi para guru agar menjadi guru yang lebih kompeten serta dapat berkembang terus ke depannya.  “Karena dengan lahirnya guru yang otonom, cerdas dan dapat berpikir kritis akan dapat mengembangkan dan menjaga kurikulum (Kurikulum Merdeka) ini menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Soal Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek: Butuh Pola Pikir Adaptif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Pembelajaran-Tatap-Muka-Di-Sekolah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi kementerian paling sibuk tahun ini. Selain menggodok RUU Sisdiknas, kementerian yang dipimpin Nadiem Anwar Makarim ini juga menyiapkan perubahan kurikulum baru.  Sejumlah kalangan mengingatkan supaya Kemendikbudristek tidak buru-buru mengubah atau menghadirkan kurikulum baru. Diantaranya disampaikan pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal. ’’Seperti kita ketahui pemberitaan dunia pendidikan yang marak sekarang adalah revisi UU Sisdiknas dan ganti kurikulum,’’ kata Rizal di sela webinar bulanan Ng(k)aji Pendidikan pada Senin (28/3).  Rizal mengatakan saat ini  yang mendesak untuk dijalankan oleh pemerintah atau Kemendikbudristek adalah membangun kultur sekolah. Khususnya kultur sekolah yang memanusiakan peserta didik. Kultur seperti ini bisa menyiapkan peserta didik ketika kelak bersinggungan dengan pemanfaatan kecerdasan buatan di segala lini kehidupan.  Menurut dia, dunia pembelajaran selama ini sering terjebak pada fenomena mengejar hasil belajar. Contohnya mengejar nilai ujian, urusan administrasi, dan akreditasi sekolah.  "Mereka seperti lupa untuk menaruh perhatian pada pengalaman dan karakter belajar siswa," tuturnya.  Rizal mengatakan untuk membangun kultur baru di sekolah, perlu menghadirkan paradigma yang baru. Diantaranya siswa perlu mengalami proses belajar yang baru. Sehingga menghasilkan cara berpikir yang berbeda pada anak-anak. Para siswa dibiasakan untuk mengasah kemampuan bernalar serta terbangun kesadaran dirinya.  "Pembiasaan baru seperti itu, tidak bisa langsung dijawab dengan kurikulum baru," katanya.  Tetapi perlu dibangun kultur sekolah masa depan yang memanusiakan peserta didik, guru, dan warga sekolah lainnya. Menurut Rizal, penerapan kurikulum baru tanpa ada penciptaan kultur sekolah, seperti sebuah bangunan yang mudah roboh. Dia mengibaratkan sebuah bangunan yang tampak indah dari luar, tetapi di dalamnya tidak kokoh dan mudah roboh.  Rizal mengatakan di sekolah perlu dibangun sebuah kultur yang berorientasi membangun pengalaman baru peserta didik. Sehingga dapat memantik karakter peserta didik yang ketagihan belajar. Karakter siswa yang ketagihan belajar ini bisa dibangun ketika sekolah atau guru memandang siswa sebagai manusia yang perlu dikembangkan kodratnya.  "Perlu dibangun asumsi dasar siswa harus diberi kebebasan untuk mengekspresikan rasa ingin tahunya yang tinggi," tuturnya.  Kemudian mengembangkan imajinasi serta kreativitasnya untuk mendukung minat dan bakatnya. Jika semua ini sudah terbangun, maka siswa akan menjalankan pola pembelajaran mandiri.

Bangun Kultur Sekolah Dulu, Jangan Asal Ganti Kurikulum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220324-WA0018.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi (kiri) saat kunjungan kerja SMK Mitra Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Rabu (23/3). Humas Dispendik Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi (kiri) saat kunjungan kerja SMK Mitra Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Rabu (23/3). Humas Dispendik Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Barat meluncurkan tiga kurikulum baru pada tahun ajaran 2022.  Yakni Kurikulum Industri, Kurikulum Jabar Masagi, dan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi (PAK).  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, tiga kurikulum itu dinilai penting. Sebab, bisa menjadi bekal bagi peserta didik di kemudian hari.  ”Kurikulum Industri yang akan diterapkan di Jabar merupakan kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat. Jadi kurikulum ini sudah diramu bersama teman-teman dari Kadin. Ternyata kebutuhan industri itu ada A, B, dan C. Itu yang harus kita lindungi,” ujar Dedi Supendi seperti dilansir dari Antara, Kamis (24/3).  Menurut dia, Kurikulum Industri memiliki 18 program. Seperti, teknik konstruksi dan perumahan, program desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik kimia industri, teknik otomotif, teknik ketenagalistrikan, dan teknik elektronika.  ”Selain itu ada juga nauika kapal penangkap ikan, nautika kapal niaga, agro teknologi pengolahan hasil pertanian, desain komunikasi visual, pengembangan perangkap lunak, teknik jaringan komputer, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, akuntansi keuangan dan lembaga, busana, perhotelan, dan juga layanan pariwisata,” terang Dedi  Sementara itu, terkait Kurikulum Jabar Masagi, menurut Dedi, kurikulum tersebut lebih banyak kepada penguatan karakter dan budaya potensi lokal Jawa Barat. Kurikulum itu akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2022 dan 2023.  ”Juli akan kita lakukan. Hari ini (24/3) akan kita luncurkan sebagai bagian dari hasil penggalian budaya dan karakter masyarakat Jabar,” papar Dedi.  Untuk Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi (PAK), merupakan bagian dari sinergitas bersama Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat. Kurikulum PAK masuk ke mata pelajaran PPKN yang akan dilaksanakan dua jam dalam satu pekan.  ”Tapi di situ juga ada praktik-praktik baik yang diberikan,” kata Dedi.  Adapun peluncuran Kurikulum PAK untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, ditandai dengan penyerahan buku anti korupsi oleh Kepala Kajati Jabar Asep N. Mulyana.  Menurut Dedi, hal tersebut merupakan bagian dari kepedulian Kajati Jabar terhadap dunia pendidikan. ”Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua, kita berharap sekian tahun ke depan generasi kita menjadi generasi yang bebas korupsi,” ujar Dedi.  Tujuan diberlakukannya kurikulum PAK, menurut Dedi, berkaitan dengan pengembangan pendidikan karakter. Sehingga, dengan sokongan dari Kajati Jabar yang akan terjun langsung ke setiap sekolah menjadi bagian dari pembentukan karakter pelajar.  ”Termasuk ternyata diamanatkan ke dalam Presidensial di G20. Jadi di G20 baru diamanatkan, kita hari ini sudah selesai kurikulumnya dan sudah mau diterapkan di tahun ajaran ini,” ucap Dedi.

Dispendik Jabar Luncurkan Tiga Kurikulum Baru Tahun Ajaran 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan bahwa kurikulum prototipe telah diterapkan oleh sejumlah sekolah di Indonesia. Disampaikan olehnya, kurikulum ini berbasis pada project based learning.  Menurutnya dengan konsep seperti itu, guru akan merasa merdeka dalam merancang proses pembelajaran. Oleh karena dapat berinovasi dalam pembuatan kurikulum, dirasa guru menyukai hal tersebut.  "Dengan kurikulum prototipe pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Berfokus kepada kompetensi yang esensial dan juga relevan," ucapnya dalam Kick Off G20 on Education and Culture, Rabu (9/2).  Kurikulum prototipe juga dirasa akan membantu Indonesia dalam mencapai empat tujuan prioritas dari education working group dalam kick off G20 kali ini. Seperti pendidikan universal yang berkualitas, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan serta dunia kerja pasca Covid-19.  "Ibu dan bapak berbicara tentang kehidupan pasca pandemi, Kita juga harus memikirkan cara untuk mewujudkan sustainable living (keberlangsungan hidup)," tambahnya.  Namun yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana caranya untuk belajar bangkit dan kuat dari pandemi ini. Pandemi menurutnya bisa dijadikan bahan belajar tentang banyak hal utamanya pendidikan.  "Selain itu juga, saya semakin sadar pentingnya gotong-royong. Salah satu nilai dasar dari bangsa kita, yang sekarang menjadi semakin penting untuk membantu kita untuk pulih dan bangkit. Itulah kenapa presidensi G20 Indonesia tahun ini mengangkat tema recover together, recover stronger," tandas dia.

Nadiem Sebut Kurikulum Prototipe Beri Nuansa Belajar Menyenangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pembelajaran-Tatap-Muka-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Suasana belajar mengajar Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah SDN Pondok Labu 14 Pagi, Jakarta, Senin (30/8/2021). Sebanyak 610 sekolah di Jakarta memulai sekolah tatap muka setelah status PPKM Jakarta turun ke level 3. Daftar 610 sekolah yang menggelar se" width="100%">
<figcaption>Suasana belajar mengajar Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah SDN Pondok Labu 14 Pagi, Jakarta, Senin (30/8/2021). Sebanyak 610 sekolah di Jakarta memulai sekolah tatap muka setelah status PPKM Jakarta turun ke level 3. Daftar 610 sekolah yang menggelar se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kurikulum prototipe sudah diterapkan di 2.500 satuan pendidikan yang tergabung dalam program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, satuan pendidikan yang tidak termasuk sekolah penggerak pun diberikan opsi untuk bisa menerapkannya.  Terfapat tiga opsi kurikulum yang dapat diterapkan satuan pendidikan dalam pembelajaran, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek.  Plt Kepala Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Supriyatno menuturkan, kurikulum prototipe ini akan berlangsung selama 2 tahun, yakni hingga 2024. Selanjutnya, Kemendikbudristek akan menetapkan kurikulum mana yang akan menjadi kurikulum nasional.  "Baru nanti tahun 2024 Kemendikbudristek akan menetapkan kebijakan mengenai kurikulum mana yang akan dijadikan kurikulum nasional untuk pemulihan pembelajaran," ungkap dia dalam keterangannya, Rabu (19/1).  Adapun, karakteristik dari kurikulum prototipe adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter peserta didik. Artinya, sekolah diberikan keleluasaan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah.  “Mereka mengalami sendiri bagaimana bertoleransi, bekerja sama, saling menjaga, dan lain-lain, juga mengintegrasikan kompetensi esensial dari berbagai disiplin ilmu,” kata Supriyatno.  Pembelajaran berbasis proyek dianggap penting untuk pengembangan karakter siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman.  “Tidak ada seleksi sekolah mana yang akan menggunakan Kurikulum Prototipe, namun yang kami lakukan hanya pendaftaraan dan pendataan. Sekolah-sekolah dapat menggunakan kurikulum prototipe secara sukarela tanpa seleksi," tutup dia.

Kemendikbudristek Tetapkan Kurikulum Nasional Baru Pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/KOMPETISI-SAINS-NASIONAL-DI-DEPOK_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Siswa perwakilan sekolah mengerjakan soal mata pelajaran IPA saat kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN) seleksi Tingkat SD/MI se-Kota Depok di Sekolah Dasar Negeri Kemirimuka 3, Depok, Jawa Barat, Senin (22/03/2021). Pelaksanaan KSN tahun ini dilaksanak" width="100%">
<figcaption>Siswa perwakilan sekolah mengerjakan soal mata pelajaran IPA saat kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN) seleksi Tingkat SD/MI se-Kota Depok di Sekolah Dasar Negeri Kemirimuka 3, Depok, Jawa Barat, Senin (22/03/2021). Pelaksanaan KSN tahun ini dilaksanak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan menerapkan kurikulum baru yang diterapkan pada 2022. Namun, penerapan tersebut masih bersifat opsional.  "Kurikulum prototipe pada tahun 2022 sifatnya opsional," jelas Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek Anindito Aditomo kepada wartawan, Rabu (22/12).  "Kurikulum prototipe hanya akan diterapkan di satuan pendidikan yang berminat untuk menggunakannya sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran," sambung dia.  Dijelaskan bahwa kurikulum prototipe ini dirancang untuk memberi ruang lebih banyak bagi pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Untuk jenjang SMA, hal ini berarti memberi kesempatan pada siswa untuk menekuni minatnya secara lebih fleksibel.  Jadi, dibandingkan mengotak-kotakkan ke dalam jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, lebih baik siswa kelas 11 dan 12 dapat meracik sendiri kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya.  Misalnya, siswa yang ingin menjadi insinyur akan boleh mengambil matematika lanjutan dan fisika lanjutan, tanpa mengambil biologi.  "Ia boleh mengkombinasikan itu dengan mata pelajaran IPS, bahasa, dan kecakapan hidup yang sejalan dengan minat dan rencana karirnya," tandas dia.

Tidak Ada Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di Kurikulum Baru?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/ANBK.jpg" alt="KONSENTRASI: Sebanyak 30 siswa SMP Santa Maria Surabaya mengikuti ANBK di sekolah. Hasil kegiatan itu digunakan untuk menyusun kebijakan terkait pendidikan. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KONSENTRASI: Sebanyak 30 siswa SMP Santa Maria Surabaya mengikuti ANBK di sekolah. Hasil kegiatan itu digunakan untuk menyusun kebijakan terkait pendidikan. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada 2022 mendatang, rencananya satuan pendidikan akan menerapkan kurikulum baru. Saat ini kurikulum prototipe tersebut masih baru diterapkan pada sekitar 2.500 Sekolah Penggerak.  Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dinn Wahyudin mengatakan, terkait kehadiran kurikulum baru ini mengharapkan publik memberikan masukan yang tepat. Jangan sampai kurikulum ini menjadi kambing hitam apabila kualitas pendidikan Indonesia tidak ada peningkatan.  "Ini tantangan buat kita. Jangan sampai kurikulum disalahkan," jelas dia dalam webinar Ganti Menteri Ganti Kurikulum, Senin (20/12).  Padahal, bisa saja sarana dan prasarana yang kurang memadai. Begitu juga dengan manajemen sekolah yang tidak tepat, seperti guru hanya fokus pada administrasi sekolah, tapi kurang pada pembelajaran.  "Kita ingin 10 tahun ke depan bonus demografi, kalau siswa bingung, saya khawatir bonus tadi, malah jadi minus demografi, SDM banyak tapi kualitasnya kurang baik," ujar Dinn.  Menurutnya, perubahan kurikulum itu memang tidak bisa dihindari, tapi ketika ditanya apakah tepat atau tidak, pada saat ini lah para stakeholder memberikan masukan. Jangan sampai kurikulum ini hanya menghambur-hamburkan uang negara saja.  "Jangan sampai kalau pendidikan itu sebagai investasi, ada sejumlah uang dan sdm tapi hasilnya tidak berhasil baik, tidak boleh begitu karena dalam prinsip kurikulum itu ada prinsip efisiensi dan efektivitas, kalau mungkin dengan investasi yang seringan mungkin, menghasilkan produktivitas yang bagus," tutup dia.

Kurikulum Baru Jangan Dijadikan Kambing Hitam Dunia Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah mempersiapkan kurikulum baru untuk satuan pendidikan. Adapun saat ini, kurikulum tersebut masih dalam penyempurnaan dan baru digunakan oleh Sekolah Penggerak saja.  Untuk sekarang ini, kurikulum yang masih digunakan adalah Kurikulum 2013. Namun yang dipersoalkan adalah kenapa setiap pergantian menteri, harus diikuti dengan perubahan kurikulum.  Terkait hal tersebut, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dinn Wahyudin pun membeberkan, selama 7 kepemimpinan pemerintahan sudah ada 11 kurikulum yang dibuat. Hal tersebut di karenakan adanya penyesuaian yang mengikuti perkembangan zaman.  "Jadi kurikulum itu pasti berubah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, aspirasi masyarakat dan harapan berbangsa," terang dia dalam webinar Ganti Menteri Ganti Kurikulum, Senin (20/12).  Oleh karena itu, menurutnya perubahan kurikulum yang rencananya akan diterapkan pada 2022 mendatang ini mengikuti arah kebijakan pemerintah. Mengingat bahwa menteri merupakan anak buah presiden yang diberikan amanat untuk menjalankan tugas membenahi negara.  "Jadi ketika ganti menteri ganti kurikulum, mungkin pada saat tertentu kebetulan yang diberi tugas untuk amanat itu (perbaikan kualitas pendidikan), karena menteri itu pembantu presiden, jadi ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengembangkan kurikulum," tuturnya.  Disebutkan olehnya bahwa kurikulum itu merefleksikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka negara menyesuaikan atas apa yang terjadi. "Melihat menteri sebelumnya memang ada perubahan juga, perubahan kurikulum secara nasional. Saya melihat bahwa perubahan kurikulum pada menteri baru bisa terjadi dalam berbagai perkembangan juga (revolusi 4.0)," tandas Dinn.

Menteri Baru Ganti Kurikulum, Guru Besar UPI: Menyesuaikan Zaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/selatan-PTM-perdana-di-SMAN-5-diptawahyu42-2-1.jpg" alt="Pembelajaran tatap muka di SMAN 5 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pembelajaran tatap muka di SMAN 5 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyampaikan bahwa akan menawarkan kurikulum baru yang memiliki fleksibilitas. Adapun, kurikulum baru tersebut rencananya akan diterapkan pada 2022 mendatang.  Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan, kurikulum ini nantinya akan lebih menitikberatkan kepada materi esensial. Jadi, seperti lebih disempurnakan.  "Mulai tahun depan Kemendikbudristek akan menawarkan kurikulum yang lebih fleksibel. Kurikulum tersebut akan lebih berfokus pada materi yang esensial, tidak terlalu padat materi. Ini penting agar guru punya waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Bukan sekadar kejar tayang materi yang ada di buku teks," ungkap dia dalam akun Instagram-nya @ninoaditomo dikutip, Kamis (2/12).  Adapun, kurikulum prototipe ini sedang diterapkan secara terbatas di sekitar 2.500 sekolah di seluruh Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak. Untuk diketahui, salah satu program Merdeka Belajar ini diisi sekolah-sekolah yang mencerminkan keragaman yang ada di sistem pendidikan Indonesia.  "Sebagian besar adalah sekolah yang biasa saja. Bukan sekolah yang biasa dianggap favorit atau unggul. Bukan sekolah yang punya fasilitas yang berlebih. Banyak yang justru kekurangan secara sarana-prasarana. Sebagian juga berada di daerah tertinggal," jelasnya.  Kata dia, penerapan secara terbatas ini adalah tahap penting dalam pengembangan kurikulum. Uji coba di sekolah yang beragam memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan memang bisa diterapkan di beragam kondisi.  "Uji coba tersebut juga memberi insight tentang bagaimana guru memaknai dan menerapkan sebuah kurikulum. Artinya, kurikulum dievaluasi oleh aktor paling penting, para guru!," tegas pria yang akrab disapa Nino ini.  Ia menjelaskan, evaluasi ini dilakukan dalam konteks nyata. Kurikulum baru ini pun dinilai akan melengkapi model uji publik yang biasanya didominasi oleh akademisi dan pengamat yang hanya melihat dokumen kurikulum saja.  "Bagaimana hasil evaluasinya? Detilnya sedang diolah oleh tim, tapi secara keseluruhan sangat positif!," ungkap dia.

Pada 2022, Sekolah Akan Gunakan Kurikulum Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kurikulum baru

Berita Terkini