<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/airlangga-umkm-1790195378.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyetujui peningkatan porsi KUR sektor produksi, dukung UMKM dan pertumbuhan ekonomi. (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyetujui peningkatan porsi KUR sektor produksi, dukung UMKM dan pertumbuhan ekonomi. (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyetujui untuk menambah porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi ditingkatkan. Tak menyebut berapa porsi yang disetujui, namun ia menyebut tidak ada limit untuk KUR sektor produksi.&nbsp; Hal ini guna merespons permintaan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman yang meminta porsi KUR UMKM di sektor produksi dinaikkan hingga 65 persen dari sebelumnya 60 persen.&nbsp;"Dan tadi Pak Menteri UMKM sudah mengatakan bahwa produksi ataupun industri harus terus didorong dan tingkat pemanfaatan KUR untuk sektor produksi untuk ditingkatkan. Jadi, saya setuju saja Pak Maman. Jadi, kuotanya ditambah, sebetulnya kuotanya itu limitnya tidak terbatas," kata Airlangga dalam acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis (22/8).&nbsp; Lebih lanjut, dia mengatakan peningkatan itu masih mungkin dilakukan selama memang memiliki nilai manfaat oleh para UMKM sektor produksi.&nbsp;Bahkan, Airlangga menyampaikan harapan agar Menteri UMKM bisa mendorong para pengusaha UMKM di bidang makanan dan minuman bisa turut mengakses pembiayaan tersebut.&nbsp; "Selama itu masih bisa dimanfaatkan dan kemarin bahkan kita tambahkan yang investasi jangka panjang untuk di sektor industri sampai Rp 20 triliun. Nah itu mungkin Pak Maman juga bisa dorong yang industri padat karya termasuk makanan minuman itu termasuk industri padat karya," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor produksi dinaikkan hingga 65 persen. Permintaan ini disampaikan karena realisasi KUR tersebut telah mencapai 60,3 persen dari Rp 300 triliun hingga Agustus 2025. "Alhamdulillah sampai hari ini alokasi KUR Rp 300 triliun itu 60,3 persen sudah masuk ke sektor produksi. Kalau sampai akhir tahun konsisten di angka 60 persen, targetnya bisa naik ke 63 atau 65 persen," kata Maman.&nbsp; Menurutnya, peningkatan penyaluran KUR ke sektor produksi penting karena memberikan dampak besar. Mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga efek berantai bagi pertumbuhan ekonomi dari pusat hingga daerah.&nbsp; "Kalau dana KUR tersalurkan lebih banyak ke sektor produksi, multiplier effect-nya juga besar. Lapangan kerja bertambah dan ekonomi daerah ikut bergerak," jelasnya.&nbsp; Maman juga menyoroti peran bank-bank Himbara sebagai penyalur KUR. Ia menilai perbankan perlu mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengarahkan pembiayaan ke sektor produktif.&nbsp; "Ini bisa menjadi challenging dan tantangan juga buat kita semua setuju ya, Pak ya. Bank himbara gimana bank himbara, siap pak ya? Nah ini kata kunci juga di Bank himbara nih," tutupnya.

Menteri Koordinator Perekonomian setujui peningkatan porsi KUR sektor produksi, dukung UMKM dan pertumbuhan ekonomi.

Setuju Porsi KUR UMKM Sektor Produksi Naik, Menko Airlangga: Sebetulnya Kuota itu Tidak Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/acafa-ngobrol-pagi-ngopi-bumn.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Indonesia Financial Group (IFG) membeberkan kebutuhan terkait suntikan dana penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 6 triliun pada tahun 2023. Dana tersebut akan dialokasikan untuk anak usahanya yang menjamin asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).  Direktur Bisnis PR IFG, Pantro Pander Silitonga menjelaskan, PMN tersebut nantinya akan diberikan kepada dua anak usahanya, yakni PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jamkrindo. Menurutnya, permintaan ini didasari oleh peningkatan target dan realisasi penyaluran KUR yang tinggi di tahun depan.  Ia mengatakan bahwa target KUR yang ditetapkan pemerintah selalu naik tiap tahun. Misalnya di tahun 2022 yakni sebesar Rp 373 triliun, 2023 naik menjadi Rp 470 triliun, dan 2024 Rp 585 triliun.  "Artinya dalam 2 tahun ke depan ada kenaikan penyaluran KUR lebih dari 20 persen tiap tahunnya, ini memang kalau kita lihat kondisi ekonomi kita sekarang dalam tahap recovery. Kita harus memastikan pengusaha UMKM dapat kepastian bahwa mereka dapat akses ke capital. Justru mereka yang butuh akses ke capital," kata Pantro dalam saat Ngobrol Pagi Seputar BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/9) kemarin.  Lebih lanjut, Pantro menuturkan saat ini KUR sangat diperlukan untuk kebutuhan modal UMKM. Namun, bank perlu dukungan dari Jamkrindo dan Askrindo untuk menjamin kredit macet dari KUR. Sejauh ini, kedua anak usaha IFG telah menjamin 70 persen risiko kredit bank.  sementara itu, seiring melonjaknya target KUR, Pantro berharap permodalan di IFG juga diperkuat dengan alokasi PMN. Terlebih saat ini terjadi perburukan kualitas kredit perbankan, di mana loan at risk perbankan sebelum pandemi 7 persen, saat pandemi sudah lebih dari 20 persen.  Selain itu, dia juga menyinggung adanya kenaikan klaim secara signifikan, baik itu di Askrindo maupun Jamkrindo. Contohnya di Jamkrindo, total klaim di tahun 2020 sebesar Rp 1,3 triliun, kemudian Rp 1,45 triliun di tahun 2021, namun hingga Juni 2022, total klaim sudah melonjak hingga Rp 1,66 triliun.  Pantro melanjutkan, jika ukuran kemampuan penjamin dalam menjamin risiko kredit bank (gearing ratio) berada di atas 20 kali, maka penjamin dianggap tidak mampu. Dalam skenario terburuknya, Pantro memprediksi gearing ratio Askrindo dan Jamkrindo bisa mencapai 21,6 kali di tahun 2024, jika tidak ada PMN.  "Kami usul kepada pemerintah yang memberikan tugas kepada kami agar ada penguatan permodalan di Askrindo dan Jamkrindo, dan kami lihat program KUR paling efektif dalam memastikan UMKM mendapat akses ke capital, saat ekonomi masih dalam tahap recovery," pungkasnya.  Sebelumnya, IFG sempat mengusulkan suntikan dana melalui PMN sebesar Rp 6 triliun untuk tahun 2023 mendatang kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.  Direktur Utama IFG Robertus Bilitea menjabarkan, nantinya dana PMN tersebut akan dialokasikan pada anak usahanya di bidang asuransi, yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jamkrindo untuk meningkatkan modal usahanya yang masing masing senilai Rp 3 triliun.  "Tujuan penambahan PMN untuk meningkatkan permodalan BPUI untuk memperkuat struktur permodalan Askrindo dan Jamkrindo dalam bisnis penjaminan," ujarnya dalam RDP Komisi VI DPR RI, Kamis (16/6) lalu.  Adapun realisasi penjamin KUR di antaranya, Askrindo ada sebanyak 27,2 juta penerima UMKM dan menyerap lapangan kerja 49,2 juta. Sementara, di Jamkrindo ada 23 juta penerima UMKM dan menyerap 29,7 juta lapangan kerja.

IFG Beberkan Butuh PMN Rp 6 T untuk Jamin Asuransi KUR UMKM di 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/GANJAR.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberangkatkan peserta Tour de Borobudur (TDB) dari titik start di Stadion Manahan Solo, Sabtu (5/11) pagi." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberangkatkan peserta Tour de Borobudur (TDB) dari titik start di Stadion Manahan Solo, Sabtu (5/11) pagi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Capaian kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM di Jawa Tengah tercatat menjadi yang terbesar se-Indonesia. Pada 2021, total penyaluran KUR di Jateng mencapai Rp 42 triliun.  Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jateng-DIJ Aman Santosa mengatakan, capaian kredit UMKM di Jateng melebihi capaian permintaan nasional. Bahkan, capaian itu sudah diraih Jateng sejak 2016.  "Kita bersyukur itu ya. KUR UMKM di Jawa Tengah ini persentasenya sudah mencapai 45 persen lebih. Angka ini lebih tinggi dari permintaan Presiden yaitu 35 persen," kata Aman usai mendampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menggelar Rapat Koordinasi Daerah dan Pleno TPKAD se Jateng di kantor OJK Regional 3 Jateng-DIJ, Semarang, Selasa (22/3).  Dengan total penyaluran Rp 42 triliun, KUR Jateng menyumbang porsi 18 persen dari KUR secara nasional. Nilainya sekaligus menjadi tertinggi se Indonesia. Aman mengatakan, capaian ini menjadi bukti bahwa Jateng telah cukup baik dalam melaksanan akses keuangan bagi masyarakat, termasuk untuk kalangan UMKM.  “Namun, kita juga tetap harus selalui evaluasi. Jangan-jangan masih ada ruang-ruang yang bisa diperbaiki untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," papar Aman.  Aman juga mengingatkan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Sebab, hingga saat ini OJK masih kerap menerima aduan dari masyarakat, ada yang belum mendapat KUR atau tidak tahu bagaimana mengakses KUR. Mereka akhirnya ada yang kemudian terpaksa lari ke pinjaman online (pinjol) atau ke rentenir dan sejenisnya.  "Kita sudah tahu harus kemana bergerak. Program sudah bagus besarannya, tetapi saya sadari ada beberapa ruang yang masih bisa diisi. Intinya, perbankan memang perlu lebih proaktif, lebih jemput bola agar masyarakat yang tidak terlayani, akan terlayani dengan baik," terangnya.  Data OJK mencatat UMKM di Jateng ada sekitar 4 juta. Dari hasil survei mereka, pelaku UMKM mengalami kesulitan pada soal pemasaran. Selanjutnya, UMKM terkendala di pembiayaan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya terus berikhtiar membantu UMKM untuk bangkit kembali, menggeliatkan perekonomian pascapandemi.  "Mereka yang kesulitan mencari kerja bisa menjadi entrepreneur. Sehingga masyarakat yang mempunyai usaha baru, mulai berkembang, mulai bagus agar usaha mereka bisa lebih gede," tutur Ganjar. (bay/ria)

Penyaluran KUR UMKM di Jateng Terbesar Nasional, Capai Rp 42 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/UMKM-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pekerja saat menyelesaikan kerajinan tangan berbentuk tas yang terbuat dari limbah plastik makanan di Kawasan Cisauk, Tangerang, Banten, Sabtu (30/5/2020). Pemerintah akan memberikan stimulus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengaju" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menyelesaikan kerajinan tangan berbentuk tas yang terbuat dari limbah plastik makanan di Kawasan Cisauk, Tangerang, Banten, Sabtu (30/5/2020). Pemerintah akan memberikan stimulus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengaju</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan, penyaluran KUR bagi UMKM sangat tepat diterapkan. Apalagi pemerintah memutuskan untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.  "Saya kira penyaluran KUR ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi di sektor UMKM. Ini merupakan langkah yang tepat," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (11/9).  Faisal mengatakan bahwa sektor UMKM ini merupakan yang paling terdampak dalam penerapan PPKM Darurat hingga penerapan PPKM Level 1-4. Untuk itu, ia menyebut pemberian KUR harus diikuti dengan pendampingan untuk meminimalisir risiko pembiayaan.  "Dalam kondisi pandemi ini, risiko usaha meningkat, sehingga diharapkan kebijakan ini tidak hanya menyalurkan kredit saja tetapi juga melakukan pendampingan teknis sehingga dapat membina UMKM supaya berhasil dari sisi bisnisnya," jelasnya.  Menurutnya realisasi KUR 2021 yang telah mencapai 62,08 persen sudah berada di jalur yang tepat. "Persentasi capaian ini sudah cukup bagus, ini berarti sudah on the track agar bisa mencapai target di Desember. Tapi yang perlu diperhatikan bukan hanya di sisi capai nilai dan jumlah tetapi harus dipastikan yang menerima KUR adalah mereka yang belum bankable," ungkapnya.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Airlangga Hartarto menyebut realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 176,92 triliun hingga 6 September 2021.  "Atau sebesar 69,93 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp 253 triliun atau 62,08 persen dari target perubahan tahun 2021 sebesar Rp 285 triliun," ucapnya.  Dengan realisasi tersebut, KUR tahun 2021 telah diberikan kepada 4,73 juta debitur. Ia menyebut, Program KUR dalam pelaksanaannya menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan daya tahan UMKM selama masa pandemi.  "Semoga KUR dapat membantu UMKM pada semua sektor usaha di Sumatera Utara dalam mendorong pemulihan perekonomian daerah maupun nasional," jelasnya.  Lebih lanjut, Menko Airlangga menegaskan bahwa pemerintah berkeinginan kuat agar UMKM bergerak kembali untuk memulihkan ekonomi ditengah pandemi Covid-19. UMKM yang semakin banyak dan berkembang baik diharapkan dapat mendorong kuat pertumbuhan ekonomi.  "Dengan UMKM yang bergerak, maka ekonomi menggeliat lagi dan bisa terus menekan angka kemiskinan," tandasnya.

CORE Sebut KUR UMKM Dapat Percepat Pemulihan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menko-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan wartawan usai pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipt" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan wartawan usai pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Airlangga Hartarto mengajak Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) berkolaborasi mendukung akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Airlangga mengatakan dalam program pemulihan ekonomi nasional, keberpihakan dan dukungan terhadap UMKM menjadi salah satu prioritas pemerintah.  “Harapannya, ketika UMKM bisa bangkit dan tumbuh maka akan mendorong pemulihan ekonomi nasional,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada IA-ITB secara daring, Rabu (8/09).  Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini berharap IA-ITB dapat berperan dalam upaya peningkatan penyaluran KUR untuk UMKM, sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat diakselerasi pada masa pandemi Covid-19. Khususnya kepada pihak yang akan merintis usaha maupun yang sudah memiliki usaha namun sedang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.  “Hal ini sekaligus merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar dapat bangkit dalam masa pandemi Covid-19 melalui pembiayaan usaha sehingga dapat memperkuat aktivitas ekonominya,” kata Airlangga seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com  Pemerintah telah melakukan berbagai relaksasi kebijakan untuk mendorong UMKM agar terus tumbuh walaupun pada kondisi pandemi seperti saat ini. Relaksasi kebijakan KUR antara lain peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp50 juta menjadi Rp 100 juta, tambahan subisidi bunga KUR sebesar 6 persen pada 2020 dan 3 persen pada 2021, penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR, serta relaksasi persyaratan administrasi.  “Relaksasi kebijakan KUR tersebut merupakan bukti keberpihakan Pemerintah kepada UMKM agar dapat pulih dan tumbuh cepat di tengah pandemi,” ujar Airlangga.  Tercatat dari Januari hingga 6 September 2021, penyaluran KUR telah terealisasi kepada 4,73 juta debitur dengan nilai mencapai Rp 176,92 triliun. Capaian ini merupakan 69,93 persen dari target 2021 sebesar Rp253 triliun atau 62,08 persen dari target perubahan di 2021 sebesar Rp285 triliun.  Pemerintah terus mengupayakan agar KUR dapat dimanfaatkan secara luas bagi masyarakat yang menjalankan usaha produktif, termasuk usaha rintisan (start-up) untuk menumbuhkan minat kewirausahaan dan mendorong pengembangan usaha hingga naik kelas.

Airlangga Gandeng IA-ITB Percepat Penyaluran KUR untuk UMKM

KUR UMKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KUR UMKM

Berita Terkini

Setuju Porsi KUR UMKM Sektor Produksi Naik, Menko Airlangga: Sebetulnya Kuota itu Tidak Terbatas

IFG Beberkan Butuh PMN Rp 6 T untuk Jamin Asuransi KUR UMKM di 2023

Penyaluran KUR UMKM di Jateng Terbesar Nasional, Capai Rp 42 Triliun

CORE Sebut KUR UMKM Dapat Percepat Pemulihan Ekonomi

Airlangga Gandeng IA-ITB Percepat Penyaluran KUR untuk UMKM

Download Aplikasi JawaPos.com