<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/DJI_20250728170456_0001_DJPG-1414756241.jpg" alt="ILUSTRASI. Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu buka suara soal target pemerintah yang akan menyalurkan Rp 28 triliun Kredit Program Perumahan (KPP) pada kuartal I 2025 atau 3 bulan pertama tahun 2026.&nbsp; Menurut Nixon, selama dirinya bekerja di bank perumahan pelat merah ini, pada kuartal I 2025 dari sisi produksi rumah baru akan tercatat rendah. Salah satu sebabnya, karena peningkatan curah hujan di&nbsp;Tanah Air. "Memang kalau rumah ini ada sisi serunya ya. Kalau rumah baru ya. Nah, ini kan boleh renovasi. Kalau rumah baru tuh sisi serunya. Selama saya kerja di BTN, kuartal I itu selalu produksinya rendah, karena musim hujan," kata Nixon saat ditemui di Menara I BTN, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).&nbsp; Itu sebabnya, Nixon mengusulkan agar anggaran untuk Kredit Perumahan bisa lebih banyak dialokaskan pada kuartal selanjutnya. Seperti kuartal II hingga kuartal IV 2026.&nbsp; Menurut Nixon, untuk tahun 2026, Kredit Program Perumahan akan dialokasikan sebesar Rp 113 triliun, dari total Rp 130 triliun. Pasalnya, sebesar Rp 17 triliun sudah disalurkan pemerintah pada kuartal IV 2025. "Jadi, saya minta tolong nanti distribusi. Alokasi anggarannya juga mungkin harus agak meninggi di musim kuartal II, kuartal III, atau kuartal IV," usulnya.&nbsp; Tak hanya produksi rumah yang melemah di awal tahun, Nixon juga menyampaikan tingginya curah hujan akan berdampak pada mengecilnya minat masyarakat untuk merenovasi rumah.&nbsp; Sehingga dengan begitu, lanjut Nixon, jika target penyaluran masih ditetapkan tinggi di awal tahun 2026, dikhawatirkan tidak sejalan dengan angka produksinya.&nbsp; "Tapi di awal tahun nggak tahu kenapa curah hujan biasanya tinggi. Sehingga produksi rumah biasanya lebih pelan. Renovasi rumah juga cenderung dihindari karena hujan," ujar Nixon. "Saya juga renovasi rumah biasanya nunggu musim kemarau. Walaupun itu renovasi kecil. Jadi, kalau ditanya saya, kalaupun dipaksakan nanti nggak match dengan produksinya. Itu aja sih," pungkasnya.

Nixon Napitupulu mengusulkan alokasi anggaran Kredit Perumahan BTN untuk 2026 agar lebih optimal di kuartal selanjutnya.

Tak Lazim Genjot KPR pada Kuartal I, Dirut BTN Tanggapi Instruksi Airlangga: Nggak Match Produksinya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/BTN-27-1211920767.jpg" alt="Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) dalam paparan kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Jakarta, Rau (27/8)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) dalam paparan kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Jakarta, Rau (27/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyampaikan telah mendapatkan alokasi Kredit Program Perumahan (KPP) alias KUR Perumahan senilai Rp 9,5 triliun pada Kuartal IV-2025, dari total keseluruhan mencapai Rp 17 triliun.&nbsp; Direktur Utama Nixon LP Napitupulu menyampaikan dirinya telah memperoleh arahan untuk mengenjot kredit perumahan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan juga pemerintah.&nbsp; Namun, Nixon mengaku 'ngos-ngosan' untuk menghabiskan alokasi tersebut. Sebab, waktu yang diberikan pemerintah untuk mengucurkan kredit tersebut sangatlah terbatas, karena hanya terhitung Oktober - Desember 2025.&nbsp; "Cuma ini kan kemarin keluarnya udah Oktober awal. Jadi kita ngos-ngosan juga nih ngejarnya, nih. Saya dapet Rp 7,5 triliun tambah Rp 2 triliun, jadi Rp 9,5 triliun," kata Nixon saat ditemui di Menara I BTN, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).&nbsp; Meski begitu, Nixon juga mengaku bahwa timnya saat ini sedang mengejar realisasi KPP tersebut. Meski perlu 'ngebut', ia memastikan BTN tetap menjaga kehati-hatian dalam penyalurannya.&nbsp; "Buset deh kebut-kebutan gak karu-karuan nih anak-anak. Tapi kan kita jaga kehati-hatian juga. Kita upayakan optimal," tambahnya.&nbsp; Kendati demikian, Nixon belum mau mengungkapkan secara rinci soal realisasi dari penyaluran Kredit Program Perumahan tersebut. Namun, ia optimistis dan menargetkan capaian KPP bisa mencapai di atas Rp 3 triliun untuk dari sisi supply dan di atas Rp 1 triliun untuk sisi demand.&nbsp; "Saya masih optimis. Sekarang belum saya bisa jawab berapa angkanya. Udah pasti tadi saya udah bilang di sisi supply kita usahakan di atas Rp 2 - Rp 3 triliun. Di sisi demand mungkin kita usahakan di atas Rp 1 triliun," pungkasnya.

BTN mendapatkan alokasi Kredit Program Perumahan senilai Rp 9,5 triliun, namun harus mengejar target dalam waktu terbatas.

Bos BTN Ngaku 'Ngos-ngosan' Habiskan Dana KUR Perumahan Rp 9,5 Triliun Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/nw15StZMAxToO9U30tC1SnKuTJS1RNcMZsOghAfn-585131110.jpg" alt="Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menyampaikan kesiapannya untuk menyuntik lebih banyak anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor Perumahan pada tahun 2026 mendatang. Menurutnya, pembiayaan tersebut akan ditambah oleh Danantara, apabila para developer, kontraktor, dan supplier perumahan dapat memanfaatkan dana yang telah disiapkan pada tahun 2025 mencapai Rp 130 triliun. "Kita ingin ke depannya, anggarannya kalau Rp130 triliun terserap tahun ini terserap. Insya Allah akan kita tambah lagi tahun depan. Kalau terserap Rp130 triliun Pak Ara (Menteri PKP Maruar Sirait), saya yakin bisa ditambah lagi angkanya sampai Rp250 triliun," kata Rosan dalam acara Pertemuan &amp; Simposium Perumahan &ldquo;Warisan Bangsa&rdquo; di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (16/9). Lebih lanjut, Rosan mengatakan tambahan anggaran pembiayaan itu akan dikucurkan setelah Danantara melihat adanya penyerapan yang dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur. Rosan memastikan Danantara Indonesia akan terus mendukung penuh segala program prioritas pemerintah era Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program 3 Juta Rumah. Salah satu alasanya karena dinilai berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. "Yang penting penyerapannya ada, penyerapannya benar, proseduralnya tepat. Kita akan lebihkan anggarannya karena ini adalah program prioritas pemerintah dan kita akan dukung penuh. Dan juga karena ini memberikan kontribusi yang nyata, positif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia," jelas Rosan. Itu sebabnya, ia meminta kepada seluruh pihak yang terkait dengan sektor perumahan bisa segera menyerap pembiayaan dari pemerintah melalui Danantara itu. Terakhir, Rosan juga mewanti-wanti seluruh pihak yang akan menyerap pembiayaan dapat melakukannya dengan prinsip kehati-hatian. "Karena sudah dianggarkan pertama tolong dimanfaatkan. Kedua juga tolong dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian itu juga karena dana ini adalah dana yang bergulir," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mengucurkan pembiayaan sektor perumahan berupa KUR Perumahan di sejumlah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp 130 Triliun. Dana tersebut dikucurkan Himbara sebagai komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah yang menjadi prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Danantara berkomitmen untuk meningkatkan anggaran KUR Perumahan, mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

Danantara Siap Suntik Lebih Banyak Dana hingga Rp 250 Triliun untuk KUR Perumahan 2026

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/yKr2wJnzompChBmqfOzoP74s8RoefRCMcH0Mmnbr-1-4221298014.jpg" alt="menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang ke rumah duka mantan menteri Perekonomian Kwik Kian Gie, Selasa (29/7/2025). (Instagram @smindrawati)" width="100%">
<figcaption>menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang ke rumah duka mantan menteri Perekonomian Kwik Kian Gie, Selasa (29/7/2025). (Instagram @smindrawati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyetujui kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dari semula sebesar Rp 5 miliar, menjadi Rp 20 miliar. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantornya, belum lama ini. "Dan ini juga sudah disiapkan KUR-nya yang sifatnya Rp 5 miliar untuk UMKM dan bisa revolving dan itu plafonnya menjadi Rp 20 miliar Pak Menteri (Maruarar Sirait). Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah setuju," kata Airlangga. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait atau Ara, memastikan penerapan kebijakan KUR Perumahan ini bisa menggerakkan ekonomi dan juga turut mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kita senang sekali, hari ini kan sudah disampaikan bahwa kur perumahan sudah disetujui. Tentu ini kan jumlahnya sangat signifikan sekali untuk menggerakkan ekonomi dan juga mensupport pertumbuhan ekonomi. Seperti yang BPS sampaikan ya," ujar Ara. Meski begitu, Ara masih belum membeberkan skema detail terkait KUR Perumahan ini. Bahkan, aturan yang telah selesai dari akhir Juli 2025 masih belum bisa diakses hari ini. Namun, ia memastikan bahwa Kementerian PKP dalam waktu dekat akan segera melakukan sosialisasi ke para developer, perbankan, kontraktor hingga pemilih homestay. "Kita akan sosialisasikan segera. Jadi saya tentu kalau sudah diizinkan saya akan sosialisasikan ke para developer, ke perbankan, ke kontraktor ya. Kemudian juga pada pemilik homestay dan sebagainya," beber Ara. Saat dipastikan terkait jadwal sosialisasi KUR Perumahan, ia menyampaikan akan dilakukan segera pada Agustus bulan ini. Namun begitu, ia masih menunggu tiga peraturan yang bakal rilis terkait KUR tersebut, terlebih di dalamnya juga mengatur terkait skema penyalurannya. "Nanti kita umumkan, ya kita umumkan. Pada waktunya kita umumkan, ini kan ada 3 peraturan. Peraturan Menko Perekonomian, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Perumahan," pungkasnya.

Menteri Keuangan setujui kenaikan plafon KUR Perumahan menjadi Rp 20 miliar, dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sri Mulyani Telah Setujui KUR Perumahan, Plafon Pinjaman Naik jadi Rp 20 Miliar Bisa untuk Kontraktor hingga Pemilik Homestay

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/menteri-PKP-ARA-3076128417.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara. (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara. (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara memastikan aturan terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan akan terbit akhir Juli 2025 atau pekan depan. Adapun saat ini, kata dia, progresnya sudah mencapai 90 persen. &nbsp; "Itu sedang kita bahas, ya sudah 90 persen lah. Harusnya minggu depan ya, minggu depan harusnya bisa. Karena memang kan kami sudah berkomitmen, bulan Juli akhir itu sudah selesai, berarti minggu depan lah," kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7).&nbsp; Dia menjelaskan, dalam aturan tersebut nantinya akan diberisi sejumlah ketentuan detail, terkait jumlah plafon, bunga yang dikenakan hingga siapa yang bisa mendapatkan KUR perumahan.&nbsp; "Yang bisa mendapatkan itu siapa, profesi apa.&nbsp;Kemudian plafonnya berapa, jumlahnya berapa dan bisa berapa lama, bunganya berapa. Itu sedang kita bahas," tambahnya.&nbsp; Ara juga mengatakan, aturan itu nantinya akan menjadi mitigasi. Utamanya, dari kualitas kredit pemilikan rumah (KPR) di Indonesia yang memburuk dengan NPL mencapai 3,24 persen per Mei 2025.&nbsp; Namun ia menilai, program KUR Perumahan ini menjadi bentuk komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus UMKM di sektor perumahan dan menciptakan usaha rakyat.&nbsp; "Saya yakin KUR Perumahan akan mendongkrak ekonomi secara masif, dan bisa membuat tingkat ekonomi masyarakat naik kelas. KUR khusus Perumahan ini adalah yang pertama diluncurkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.&nbsp; Lebih lanjut, Ara mengungkapkan pada rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian tersebut, Menteri PKP telah mengusulkan beberapa inisiatif terkait kebijakan perumahan yang sedang berproses.&nbsp; Untuk itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak khususnya Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan serta Kementerian dan lembaga lainnya agar KUR Perumahan bisa berjalan dengan baik. Ke depan, ia ingin agar sosialisasi KUR Perumahan bisa efektif dan masif.&nbsp; "Karena kami kan mau itu tepat sasaran, NPL-nya juga jangan, kalau bisa jangan ada NPL, kemudian juga Ibu Menteri Keuangan selalu berpesan bisa membuat melompat gitu ya, naik kelas gitu ya, dan juga penuh menciptakan UMKM-UMKM kita itu naik kelas," tandasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan aturan KUR Perumahan akan terbit akhir Juli 2025, dengan progres mencapai 90 persen.

Menteri PKP Bakal Rilis Daftar Profesi yang Bisa Nikmati KUR Perumahan serta Bunganya Pekan Depan

KUR perumahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KUR perumahan

Berita Terkini

Tak Lazim Genjot KPR pada Kuartal I, Dirut BTN Tanggapi Instruksi Airlangga: Nggak Match Produksinya!

Bos BTN Ngaku 'Ngos-ngosan' Habiskan Dana KUR Perumahan Rp 9,5 Triliun Tahun ini

Danantara Siap Suntik Lebih Banyak Dana hingga Rp 250 Triliun untuk KUR Perumahan 2026

Sri Mulyani Telah Setujui KUR Perumahan, Plafon Pinjaman Naik jadi Rp 20 Miliar Bisa untuk Kontraktor hingga Pemilik Homestay

Menteri PKP Bakal Rilis Daftar Profesi yang Bisa Nikmati KUR Perumahan serta Bunganya Pekan Depan

Download Aplikasi JawaPos.com