<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/IMG-20250423-WA0095-2740689206.jpg" alt="Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer- Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) di Kampus UPN Veteran. Limo, Depok, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer- Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) di Kampus UPN Veteran. Limo, Depok, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Aturan seleksi calon mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) 2026 dibuat lebih ketat. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 melarang keras peserta lolos seleksi jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk mengikuti seleksi jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016585820/siapa-yang-akan-jadi-menteri-bumn-usai-erick-thohir-dilantik-jadi-menpora">Siapa yang akan Jadi Menteri BUMN usai Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora?</a>&nbsp; Pelarangan ini tak hanya ditujukan bagi mereka yang lolos SNBP 2026 saja, tapi dua tahun kebelakang. Ya, Panitia SNPMB memperketat lagi daftar calon peserta yang boleh mengikuti ujian tulis berbasis komputer (UTBK) untuk SNBT 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Penyelenggara SNPMB 2026, Eduart Wolok, dalam Konferensi Pers Peluncuran SNPMB Tahun 2026. Sebagai informasi, peluncuran SNPMB 2026 dilaksanakan lebih cepat di tahun ini lantaran adanya sejumlah perubahan soal syarat SNBP 2026. Biasanya, peluncuran akan dilaksanakan pada akhir tahun. Eduart mengungkapkan, keputusan pelarangan pendaftaran bagi peserta lolos SNBP dua tahun kebelakang ini didasarkan pada keluhan mengenai kursi PTN jalur SNBP tahun yang ditinggalkan karena mahasiswa mengikuti SNBT di tahun selanjutnya. Padahal, kuota SNBP maupun SNBT tetap atau tidak berubah. Hal ini menyebabkan mereka yang belum berkuliah kian kecil kesempatannya untuk diterima di PTN. Menurutnya, kuota SNPMB tidak dapat berubah sewaktu-waktu atau diperbanyak. Sebab, kuota penerimaan mahasiswa baru ini erat kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana, dosen, dan lain sebagainya di PTN masing-masing, yang menunjang proses perkuliahan. &ldquo;Kita menginginkan temen-temen, adek-adek kita yang ingin masuk PTN Itu benar-benar serius dan sungguh-sungguh dengan pilihan yang sudah diambil,&rdquo; ungkapnya. Karenanya, dia meminta, calon peserta SNPMB agar mempertimbangkan dengan matang dan tak asal-asalan program studi (prodi) yang dipilih. Dalam SNBP, calon peserta diizinkan memilih dua prodi sekaligus dengan syarat, salah satu prodi harus berada di PTN yang satu daerah dengan sekolah asalnya. Disinggung soal ada tidaknya blacklist sekolah akibat alumni yang &ldquo;kabur&rdquo; usia lolos SNBP, Eduart menjelaskan, bahwa tidak pernah ada mekanisme blacklist oleh PTN. Namun diakuinya, ada sistem pengurangan kuota siswa eligible yang diterima dari sekolah tersebut. &ldquo;Jadi kita tidak ingin memberikan kuota kepada sekolah yang nantinya tidak akan diambil juga oleh siswa kita yang lulus. Padahal banyak siswa dari sekolah lain yang sangat ingin mendapat kuota tersebut,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Rektor Universitas Negeri Gorontalo itu mewanti-wanti agar sekolah segera mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) siswa eligible segera. Dia menegaskan, tidak akan lagi perpanjangan waktu seperti tahun lalu. Artinya, bagi mereka yang telat mengisi maka otomatis tidak bisa mendaftar SNPMB 2026. Tak hanya itu, perlu digaris bawahi pula jika di SNBP tahun ini, calon peserta wajib memiliki nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA). Hal ini pun secara tidak langsung memaksa para murid kelas XII untuk ikut TKA. Meski Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebut tes ini bersifat sukarela. Eduart menyampaikan, nilai TKA ini bakal digunakan untuk validator nilai rapor yang digunakan dalam komponen seleksi jalur SNBP. Sejauh ini, belum ada pembahasan lebih lanjut apakah nantinya TKA bakal digunakan pula dalam seleksi mandiri. Seperti diketahui, selama ini yang kerap digunakan sebagai salah satu pertimbangan seleksi mandiri PTN adalah tes mandiri dan atau hasil UTBK-SNBT. &ldquo;Jadi memang karena ini pelaksanaan TKA kan baru pertama kali, kita juga belum melihat hasilnya seperti apa. Makanya sampai saat ini itu masih kita jadikan ketentuan persyaratan untuk SNBP,&rdquo; paparnya. Untuk diketahui, proses SNPMB dimulai pada 26 Desember 2025 dengan diumumkannya Kuota Sekolah. Kuota sekolah ini diberikan berdasarkan akreditasi dari masing-masing sekolah. Kemudian, registrasi akun SNPMB sekolah pada 5 Januari-26 Januari 2026. Namun, bagi sekolah yang telah memiliki akun SNPMB tidak perlu melakukan registrasi akun baru. Yang tak kalah penting, jadwal pengisian PDSS oleh Sekolah pada 5 Januari-2 Februari 2026. Dilanjutkan dengan registrasi akun siswa untuk SNBP pada 12 Januari&ndash;18 Februari 2026, pendaftaran SNBP 3&ndash;18 Februari 2026, dan pengumuman hasil SNBP 31 Maret 2026. Sementara untuk UTBK-SNBT 2026, masa registrasi akun siswa dimulai 12 Januari&ndash;7 April 2026. Lalu, pendaftaran UTBK-SNBT 25 Maret&ndash;7 April 2026, pelaksanaan UTBK 21&ndash;30 April 2026, dan pengumuman hasil SNBT 25 Mei 2026. (*)

Peserta yang lolos SNBP 2024-2026 dilarang mengikuti SNBT 2026, demi menjaga kuota PTN dan memastikan keseriusan calon mahasiswa.

Peserta Lolos SNBP 2024-2026 Dilarang Ikut SNBT 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/menurut-kemenristekdikti-mahasiswa-jurusan-ini-harus-diperbanyak_m_173172.jpeg" alt="Ilustrasi wisuda sarjana, salah memilih jurusan jadi salah satu penyebab sarjana masuk ke dunia kerja" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wisuda sarjana, salah memilih jurusan jadi salah satu penyebab sarjana masuk ke dunia kerja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program-program studi yang relevan dengan target pembangunan saat ini, harus diperbanyak mahasiswanya. Seperti program studi sains, ilmu rekayasa dan teknologi. Sementara program studi sosial tertentu bisa dikurangi kuota penerimaan mahasiswanya. Hal tersebut disampaikan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/16/163003/kemenristekdikti-akan-kepras-seribu-pts-hingga-2019" target="_blank">Kemenristekdikti</a>) Intan Ahmad. "Tapi tetap harus kaji juga. Kami tak bisa serta merta kurangi. Namun yang dibutuhkan mana," kata Ahmad usai seminar di Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (7/12). Ahmad mengungkapkan dari 1,5 juta calon mahasiswa baru (maba) di Indonesia setiap tahunnya, hanya 400 ribu orang yang terserap oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sisanya, satu juta lebih maba harus melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS). "Yang mesti diingat, ekonomi kita butuh lulusan bagus. Jadi baiknya program studi tertentu dibatasi," tukas Ahmad. Terkait dengan kuota maba di PTN, masyarakat tidak perlu cemas. Pasalnya, persoalan kuota penerimaan maba sudah diatur dalam UU tentang Pendidikan Tinggi. Pembagian penerimaan maba oleh PTN sudah terbagi. Yakni, dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/04/26/126000/selamat-1481-mahasiswa-baru-lolos-masuk-ui-lewat-snmptn" target="_blank">SNMPTN</a>), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan seleksi mandiri. Masing-masing memiliki porsi dinamis dengan angka maksimum 30 persen, ditambah 20 persen dari keluarga ekonomi lemah. Ahmad menegaskan, pengurangan kuota maba di PTN tak bisa dilakukan begitu saja lantaran harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Di sisi lain, Indonesia harus mampu berkompetisi dengan negara di ASEAN dalam menelurkan sarjana yang berkualitas. "Kalau tak bisa kompetisi, banyak pekerja asing. Kalau kuota dikurangi, sementara pembangunan harus jalan, kan ada tenaga kerja asing jadinya," ujar Ahmad. Ahmad mengapresiasi kampus-kampus unggulan di Indonesia yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Menurutnya, kebijakan yang adil justru memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi berakreditasi bagus untuk menambah kuota mahasiswa. Sementara kampus yang tak bisa meningkatkan mutunya, bisa saja tak mendapat kesempatan untuk menambah kuota mahasiswa baru. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyetujui usulan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) terkait pembatasan jumlah penerimaan maba PTN. Menurut Jokowi, PTN harus fokus pada kualitas lulusan dan pendidikan saat melakukan penerimaan maba. Sebab terdapat PTN yang memiliki lebih dari 40 ribu mahasiswa. "Saya setuju dengan Pak Budi (Ketua Aptisi) menyampaikan (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/07/173096/pemerintah-diminta-bebaskan-mahasiswa-indonesia-ditahan-di-mesir" target="_blank">mahasiswa</a>) perguruan tinggi memang harus dibatasi," kata Jokowi saat menutup Rembuk Nasional APTISI di Universitas Esa Unggul beberapa waktu lalu.

Menurut Kemenristekdikti, Mahasiswa Jurusan Ini Harus Diperbanyak

kuota ptn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kuota ptn

Berita Terkini

Peserta Lolos SNBP 2024-2026 Dilarang Ikut SNBT 2026

Menurut Kemenristekdikti, Mahasiswa Jurusan Ini Harus Diperbanyak

Download Aplikasi JawaPos.com