<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/Screenshot_20240502-144157-3298344016.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji./Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji./Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus kuota tambahan haji masih menggelinding dalam dugaan korupsi. Dalam perkara ini, ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai kebijakan menteri agama dalam menetapkan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.&nbsp; Menurut dia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberi kewenangan penuh kepada menteri agama untuk menetapkan kuota haji tambahan. &ldquo;Pasal 9 UU 8/2019 secara jelas menyebutkan bahwa jika terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah kuota dasar ditetapkan, menteri agama menetapkan kuota haji tambahan,&rdquo; ujar Oce Madril, Senin (29/9).&nbsp; Pandangan Oce Madril ini merespons perbedaan pandangan terkait pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah haji yang diputuskan dengan komposisi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.&nbsp; Ketentuan itu, lanjutnya, memberikan dasar hukum atributif bagi menteri untuk menentukan jumlah dan proporsi pembagian tanpa harus mengikuti pola kuota dasar. Pasal 8 dan Pasal 64 UU 8/2019 memang mengatur komposisi kuota dasar, yaitu 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, pasal tersebut hanya berlaku pada kuota reguler tahunan, bukan kuota tambahan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016637027/skema-baru-pembagian-kuota-haji-siap-dijalankan-tidak-ada-lagi-yang-antre-sampai-47-tahun">Skema Baru Pembagian Kuota Haji Siap Dijalankan, Tidak Ada Lagi yang Antre Sampai 47 Tahun</a> "Penetapan kuota tambahan adalah kondisi khusus, sehingga tidak terikat pada rumus 92 persen dan 8 persen sebagaimana diatur Pasal 64,&rdquo; tandasnya.&nbsp; Begitu juga dengan Pasal 9 ayat (2) UU 8/2019 memberi kewenangan kepada menteri agama untuk mengatur mekanisme pengisian kuota tambahan melalui Peraturan Menteri. Ketentuan itu kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Permenag Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. &nbsp; Dalam peraturan tersebut, menteri agama dapat menetapkan proporsi kuota tambahan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, seperti daya tampung asrama, kepadatan di Mina, dan ketersediaan akomodasi.&nbsp; Dia menilai keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan tahun 1445 H/2024 M merupakan bentuk kewenangan diskresi yang sah. &ldquo;Diskresi diberikan undang-undang untuk mengatasi kondisi khusus, dan sepanjang didasarkan pada pasal-pasal yang jelas, kebijakan ini tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016625816/perwakilan-pbnu-sambangi-kpk-desak-segera-umumkan-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-kuota-haji-yang-seret-eks-menag-yaqut-qoumas">Perwakilan PBNU Sambangi KPK, Desak Segera Umumkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji yang Seret Eks Menag Yaqut Qoumas</a> Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menegaskan bahwa tindakan pejabat tidak dianggap melampaui kewenangan apabila memiliki dasar hukum yang jelas.&nbsp; Ketentuan lain dalam Pasal 28 Permenag 13/2021 juga menegaskan bahwa menteri agama dapat menetapkan kuota tambahan untuk haji reguler berdasarkan proporsi penduduk muslim antarprovinsi atau jumlah daftar tunggu, sementara Pasal 23 dan Pasal 24 Permenag 6/2021 mengatur mekanisme pengisian kuota haji khusus. Dengan landasan ini, keputusan menteri agama menetapkan pembagian 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus tetap memiliki payung hukum yang kuat.&nbsp; Selain aspek legalitas, menurut Oce Madril, pentingnya pertimbangan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jamaah sebagai alasan kebijakan ini. Surat menteri agama kepada DPR yang menjelaskan penyesuaian kuota juga memuat alasan teknis.&nbsp; Dengan dasar hukum yang jelas dan pertimbangan teknis yang kuat, keputusan menteri agama tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai kebijakan menteri agama dalam menetapkan pembagian kuota haji tambahan.

Kasus Haji, Pengamat Soroti Kebijakan Pembagian Kuota Tambahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/IMG-20250309-WA0009-2142265305.jpg" alt="Sosialisasi keuangan haji yang diselenggarakan BPKH dan Komisi VIII DPR di Bandung (8/3) malam. (HUMAS BPKH)" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi keuangan haji yang diselenggarakan BPKH dan Komisi VIII DPR di Bandung (8/3) malam. (HUMAS BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Misi penyelenggaraan haji 2025 sudah di depan mata. Rencananya awal Mei, jamaan haji Indonesia mulai diterbangkan menuju Saudi. Provinsi Jawa Barat masih memegang rekor kuota haji terbanyak dengan jumlah 38.723 jamaah. Jumlah kuota tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi dalam Sosialisasi keuangan haji yang diselenggarakan BPKH dan Komisi VIII DPR di Bandung. Dia menyampaikan bahwa kuota haji untuk Jawa Barat tahun ini mencapai 38.723 jamaah. Dalam forum itu, Dedi juga menekankan pentingnya sosialisasi keuangan haji. Terutama bagi masyarakat Jawa Barat. "Karena mayoritas jamaahnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar," kata Dedi dalam keterangannya Minggu (9/3). Dia mengatakan diseminasi informasi mengenai keuangan haji menjadi sangat krusial. Pemprov Jawa Barat berterima kasih kepada BPKH atas upaya mencerahkan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait pengelolaan dana haji. Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Menurut dia, hal ini diperlukan untuk memastikan dana umat digunakan secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. "Kami berharap BPKH terus mengoptimalkan pengelolaan dana haji," katanya. Sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaah. Selain itu, dia juga mendorong penguatan prinsip syariah dan kelembagaan. Agar BPKH benar-benar dapat menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam pengelolaan dana haji yang adil. Serta mampu meringankan beban jemaah. Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPKH M. Dawud Arif Khan menjelaskan bahwa dana kelolaan haji Indonesia tumbuh positif dan melampaui target. Hingga akhir 2024 lalu, total dana kelolaan BPKH mencapai Rp 171,65 triliun, atau 101 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 169,95 triliun. Nilai manfaat juga meningkat dari target Rp 11,52 triliun menjadi Rp 11,56 triliun. "Posisi dana likuid sangat mencukupi, bahkan lebih dari dua kali kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji," kata dia. Saat ini, kondisi keuangan haji juga cukup solven dengan rasio solvabilitas (perbandingan aset terhadap liabilitas) sebesar 100,66 persen. Ini berarti nilai kekayaan keuangan haji mampu memenuhi seluruh kewajiban. BPKH terus berkomitmen menjaga keberlanjutan dana haji agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi jemaah. BPKH juga telah membentuk BPKH Limited, yang menjadi bagian dari ekosistem haji dan berkontribusi terhadap efisiensi biaya haji.&nbsp;

Jawa Barat masih memegang rekor kuota haji terbanyak untuk tingkat provinsi di Indonesia dengan jumlah 38.723 jamaah.

Kuota Haji 2025 Jawa Barat Terbanyak se-Indonesia, Didominasi Ibu Rumah Tangga dan Tingkat Pendidikan SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-D-2204721073.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyelenggaraan haji 2024 sempat diliputi persoalan minimnya kuota untuk petugas haji. Saat kuota jemaah ditambah 20 ribu orang, Indonesia hanya mendapat kuota petugas haji 2.200 orang. Dalam perkembangannya, Arab Saudi menambah kuota petugas haji Indonesia 100 persen atau dua kali lipat. Perkembangan kuota petugas haji itu disampaikan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (Dirlola dan Sihdu) Kemenag Jaja Jaelani di Jakarta Jumat (15/12) malam. &rdquo;Berkaitan dengan tambahan kuota petugas haji, alhamdulillah ini berkat diplomasi Pak Menteri Agama,&rdquo; katanya setelah mengikuti Annual Meeting 2023 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jaja menjelaskan, pada musim haji 2023, Indonesia mendapatkan kuota petugas haji 4.600 orang. Mereka bertugas melayani 221 ribu jemaah haji. Tahun depan total kuota haji Indonesia sebanyak 241 ribu. Semula kuota petugas haji hanya 2.200 orang. Kemudian ditambah menjadi 4.400 orang. &rdquo;Sebenarnya masih di bawah kuota petugas haji 2023. Padahal, tahun depan ada tambahan 20 ribu jemaah haji,&rdquo; jelas Jaja. Karena itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan kembali melobi Saudi supaya menambah kuota petugas haji Indonesia. Minimal sama seperti tahun lalu atau bahkan lebih banyak. Menurut Jaja, alokasi petugas haji itu akan disebar di sejumlah pos penugasan. Mulai petugas kloter yang terdiri atas unsur kesehatan dan bimbingan ibadah. Kemudian, petugas nonkloter yang akan mengawal layanan jemaah di Arab Saudi. Mulai layanan hotel, katering, transportasi, keamanan, hingga kesehatan. Saat ini sedang berproses rekrutmen petugas haji. Pada kesempatan itu, Jaja juga menyampaikan perkembangan pelunasan biaya haji. Jaja menegaskan bahwa yang sedang berproses sekarang adalah cicilan pelunasan. Calon jemaah haji yang memiliki uang bisa menyetor ke bank penerima setoran (BPS) tempat mendaftar dulu. Sambil menunggu dibukanya masa pelunasan biaya haji secara resmi oleh Kemenag. Menurut Jaja, saat ini sedang berlangsung proses penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). &rdquo;Semoga secepatnya bisa keluar,&rdquo; katanya. Nanti ditetapkan besaran BPIH di tiap embarkasi. Jaja mengatakan, tidak ada perubahan jumlah embarkasi dibandingkan haji 2023. Dia juga merespons soal wacana penambahan setoran awal biaya pendaftaran haji. Saat ini setoran awal hanya Rp 25 juta. Sudah belasan tahun tidak direvisi. Menurut Jaja, idealnya saat ini setoran awal haji Rp 30 juta sampai Rp 40 juta. Dengan begitu, ketika pelunasan, tidak ada selisih yang signifikan. Contohnya, untuk haji 2024, CJH membayar uang pelunasan sekitar Rp 31 juta atau lebih dari uang setoran awalnya. Jaja mengatakan, urusan penetapan setoran awal bakal dibahas bersama DPR dulu. Pembahasannya tidak terkait dengan pelaksanaan haji 2024. Pada forum yang sama, anggota BPKH Harry Alexander menanggapi rencana revisi besaran biaya pendaftaran haji. &rdquo;Itu kewenangan DPR dan pemerintah,&rdquo; katanya. Meski demikian, dia menyampaikan, sebaiknya biaya pendaftaran haji tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Jangan sampai terkesan memberatkan. Yang paling penting, lanjut Harry, dibukanya masa cicilan pelunasan atau top up dana haji yang lebih panjang. Misalnya, CJH yang antre sampai lima tahun ke depan diperbolehkan top up tabungan haji mereka. Contohnya, bagi para petani, menunggu panen dahulu. Dengan sistem tersebut, CJH tidak kaget ketika saatnya pelunasan nanti. Sebab, uang tabungan hajinya sudah melebihi angka Rp 25 juta. (wan/c19/oni)

Arab Saudi menambah kuota petugas haji Indonesia 100 persen atau dua kali lipat. Semula kuota petugas haji hanya 2.200 orang.

Kuota Petugas Haji Indonesia Naik 100 Persen, Kini Menjadi 4.400 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/wukuf_rampung.jpg" alt="SEBELUM WUKUF: Jemaah haji naik ke Bukit Jabal Rahmah yang terletak di dekat Masjid Namirah di Arafah kemarin (8/7). (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM WUKUF: Jemaah haji naik ke Bukit Jabal Rahmah yang terletak di dekat Masjid Namirah di Arafah kemarin (8/7). (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan kabar baik hasil lawatannya ke Arab Saudi. Dia memastikan Indonesia menjadi negara prioritas untuk diberikan kuota haji tambahan.  Yaqut telah bertemu langsunh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Keduanya membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk terkait tambahan kuota.  "Di antara misi kunjungan saya ke Saudi adalah mengecek langsung perkembangan persiapan layanan dan meminta tambahan kuota jamaah haji Indonesia dan petugas. Dua hal ini kita bahas bersama Menteri Tawfiq di Jeddah," ujar Yaqut, Senin (13/3).  "Alhamdulillah kita dapat kuota tambahan petugas. Indonesia juga jadi prioritas Kerajaan Arab Saudi untuk mendapat tambahan kuota jamaah," sambungnya.  Yaqut menjelaskan, tambahan kuota petugas akan difokuskan dalam penguatan layanan jamaah lansia. Maklum, dari 203.320 kuota haji reguler, ada lebih 64 ribu jamaah yang masuk kategori lansia.  Menag sejak awal berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada para jamaah lansia. Karenanya, penyelenggaraan tahun ini mengusung tagline Haji Ramah Lansia.  Beragam persiapan layanan pun difokuskan dalam upaya memberikan yang terbaik untuk jamaah, termasuk mereka yang lansia. Hal-hal detail menjadi perhatian, antara lain penambahan toilet perempuan di Arafah dan Mina. Sebab, mayoritas jamaah Indonesia adalah perempuan. Mereka juga membutuhkan waktu lebih lama saat di toilet.  "Akan ada rekrutmen khusus untuk pengisian tambahan kuota petugas, dan ini difokuskan pada penguatan layanan lansia," jelasnya  Terkait tambahan kuota jamaah haji, Menag berharap Menteri Tawfiq bisa menyampaikannya lebih awal. Sebab, dibutuhkan waktu persiapan dalam proses pengisian kuota jamaah, mulai dari penyiapan dokumen, paspor, pemvisaan, serta penyediaan layanan.  "Saya minta agar tambahan kuota jemaah tersebut disampaikan lebih awal, agar bisa terserap maksimal," tandasnya.  Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendapat kuota memberangkatkan 221 ribu orang tanpa batasan usia untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah pada 2023. Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah menandatangani kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi di Kota Jeddah, Arab Saudi, pada Ahad, (8/1).  “Alhamdulillah, misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000,” kata Yaqut sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.  “Kuota itu terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” Yaqut.  Penandatanganan kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 2023 antara lain dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Direktur Jenderal Penyenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Menag: Indonesia Prioritas Dapat Tambahan Kuota Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/cjh-haji-satu.jpg" alt="UMRAH WAJIB: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. (MEDIA CENTER HAJI 2022)" width="100%">
<figcaption>UMRAH WAJIB: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. (MEDIA CENTER HAJI 2022)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua hari menjelang closing date atau batas akhir penerbangan haji, ada tujuh visa jemaah yang belum rampung. Kementerian Agama (Kemenag) tetap menargetkan kuota jemaah Indonesia yang berjumlah 100.051 orang bisa terisi seluruhnya.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menjelaskan, pihaknya menetapkan batas akhir proses visa pada 29 Juni. Namun, masih ada waktu penyelesaian hingga 3 Juli.  ”Kami ingin mengejar 100 persen,” ujar Hilman. Hingga kemarin (1/7), lebih dari 86 ribu CJH Indonesia tiba di Tanah Suci.  Sementara itu, Arab Saudi kembali mengeluarkan aturan baru terkait dengan keberangkatan CJH. Yaitu, jemaah wajib menunjukkan hasil swab PCR negatif paling lama 72 jam sebelum keberangkatan. Aturan itu dikeluarkan per 1 Zulhijah 1443 Hijriah atau 1 Juli 2022 kemarin.  Padahal, pada 30 Juni lalu, Saudi mengeluarkan aturan swab PCR minimal 48 jam. Ditarik ke belakang lagi pada awal Maret, Saudi telah menghapus aturan karantina dan swab PCR. Dari Kemenag, belum ada komentar soal aturan baru dari Saudi tersebut.

Arab Saudi Keluarkan Aturan Baru Karantina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah mendapat kepastian bisa memberangkatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/jemaah-haji/">jemaah haji</a> tahun ini, pemerintah bersama DPR menetapkan besaran biaya yang harus dibayarkan untuk berangkat ke Tanah Suci. Tadi malam (13/4) biaya haji yang ditanggung jemaah (direct cost) ditetapkan Rp 39.886.009 per jemaah.  Besaran biaya haji tersebut disepakati dalam rapat Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama (<a href="https://www.jawapos.com/tag/menag/">Menag</a>) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta.  Dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB itu, digunakan asumsi kuota haji tahun ini sebanyak 50 persen dari kuota normal musim haji 2019.  Seperti diketahui, kuota normal jemaah haji Indonesia mencapai 221 ribu jemaah. Sementara tahun ini dibuat asumsi kuota haji Indonesia 110.500 orang. Dengan perincian 101.660 kuota haji reguler dan 8.840 <a href="https://www.jawapos.com/tag/kuota-haji/">kuota haji</a> khusus.  Penetapan biaya haji harus didasari jumlah kuota jemaah. Namun, sampai sekarang Arab Saudi belum menetapkan kuota untuk Indonesia. ”Sekali lagi ini angka (kuota) asumsi. Namun, kita akan terus kejar dan ikhtiar agar kuota jemaah Indonesia bisa didapatkan secara optimal,” kata Yaqut.  Menag menambahkan, kuota haji 50 persen dari angka normal adalah target yang dikejar untuk tahun ini. Kemenag terus berkomunikasi dengan pemerintah Saudi supaya mendapatkan kuota haji di masa pandemi tersebut.  Dalam rapat tadi malam ditetapkan, biaya riil haji 2022 adalah Rp 81.747.844 per jemaah. Tetapi, jemaah hanya dibebani Rp 39.886.009 per jemaah. Selisihnya sebesar Rp 41 jutaan diambilkan dari subsidi hasil pengelolaan dana haji. Secara keseluruhan, subsidi pengelolaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/dana-haji/">dana haji</a> yang digunakan tahun ini mencapai Rp 4,22 triliun.  Kemenag sudah menetapkan bahwa jemaah yang berangkat tahun ini adalah mereka yang sudah melunasi ongkos haji pada 2020. Pada saat itu jemaah sudah menyetor pelunasan biaya haji mencapai Rp 35 juta.  Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan, jemaah tidak lagi dibebani biaya Rp 4 jutaan sebagai selisih antara biaya haji 2020 dan 2022. Selisih tersebut ditutup dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagaimana diketahui, uang pelunasan biaya haji dari jemaah itu mengendap di BPKH selama dua tahun terakhir.  Yandri juga menyampaikan bahwa tahun ini ada beberapa peningkatan layanan kepada jemaah. Di antaranya penambahan frekuensi makan di Madinah dan Makkah. Sebelumnya jemaah hanya mendapatkan dua kali makan, yaitu makan siang dan makan malam. Sementara pagi hari hanya mendapatkan roti sebagai snack atau makanan ringan. ”Bagi jemaah Indonesia, makan itu ya nasi,” katanya.  Untuk itu, tahun ini jemaah mendapatkan menu sarapan nasi, bukan lagi roti. Selama ini pertimbangan memberikan roti pada pagi hari adalah waktu. Dikhawatirkan, makanan tiba di hotel sudah menjelang siang dan mepet dengan waktu makan siang.  Informasi lainnya adalah pemerintah tidak merencanakan adanya tes swab PCR menjelang kepulangan haji.

Biaya Ibadah Haji Rp 39,8 Juta, Kuota 2022 Diperkirakan 110.500 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1647148647000.jpg" alt="Ilustrasi calon jamaah haji sebelum berangkat. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon jamaah haji sebelum berangkat. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons positif kabar pembukaan ibadah haji tahun 2022. Ia pun meminta agar Pemerintah memprioritaskan calon jamaah Haji Indonesia yang tertunda keberangkatannya tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.  “DPR RI menyambut baik keputusan otoritas Arab Saudi yang kembali membuka ibadah haji tahun ini,” kata Puan, Senin (11/4).  “Kami berharap Pemerintah mengoptimalkan kuota jamaah haji Indonesia, sehingga masyarakat yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi, tahun ini bisa menunaikan ibadah haji,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.  Calon jamaah yang direncanakan berangkat ke Tanah Suci adalah mereka yang ibadah hajinya tertunda tahun 2022 dan dibatasi usianya yakni di bawah 65 tahun. Alasannya adalah karena Arab Saudi melihat pandemi Covid-19 belum usai.  “Pendataan calon jemaah haji yang akan diberangkatkan harus dilakukan sejak dari sekarang meskipun belum diketahui berapa kuota yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia,” ungkap Puan.  Mantan Menko PMK tersebut juga meminta Pemerintah memastikan calon jemaah haji yang akan diberangkatkan telah mendapatkan vaksin yang diakui Arab Saudi. Puan kemudian menekankan agar infrastruktur protokol kesehatan calon jamaah haji dipersiapkan semaksimal mungkin.  “Mulai dari sebelum berangkat, saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, hingga kepulangan kembali jamaah ke Tanah Air,” tuturnya.  Lebih lanjut, Puan meminta agar biaya perjalanan ibadah haji segera ditetapkan. Untuk itu ia mengingatkan Pemerintah dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR segera melakukan pembahasan.  “Kita berharap agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat seefisien mungkin sekalipun memang ada tambahan biaya untuk tes PCR,” pungkasnuya.

DPR Desak Pemerintah Optimalkan Kuota Jamaah Haji Indonesia