<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/08/images-2024-04-06T232227162-2023545431.jpeg" alt="Ilustrasi: Memantau kuota internet. (Asurion)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Memantau kuota internet. (Asurion).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan bahwa kuota internet yang hangus atau tidak terpakai tidak dapat diperpanjang ke periode berikutnya melalui skema rollover. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa kebijakan rollover kuota internet berpotensi menambah beban serta biaya bagi operator telekomunikasi. &ldquo;Kewajiban rollover maupun refund secara umum berpotensi menimbulkan beban kapasitas dan biaya tambahan yang tidak terukur bagi penyelenggara komunikasi,&rdquo; kata Wayan dalam sidang lanjutan uji materi&nbsp;UU Cipta Kerja terkait perkara kuota hangus di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dilansir dari Antara Minggu (22/2). Toni mengungkapkan, kondisi tersebut bisa berdampak pada penyesuaian tarif layanan, berkurangnya pilihan paket dengan harga terjangkau, menurunnya kualitas layanan akibat kepadatan jaringan, hingga terganggunya perencanaan kapasitas jaringan. Komdigi juga menilai, tuntutan agar kuota internet tetap berlaku selama masa aktif kartu atau tanpa batas waktu justru berisiko memicu ketidakpastian hukum serta ketidakseimbangan kewajiban bagi penyelenggara layanan telekomunikasi. &ldquo;Karena tidak terdapat batas yang jelas mengenai berakhirnya tanggung jawab penyediaan layanan,&rdquo; katanya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kuota layanan merupakan bagian dari kapasitas jaringan yang bersifat dinamis dan terbatas, sehingga perlu dikelola secara efisien dan terencana. Oleh karena itu, penerapan masa berlaku kuota memiliki sejumlah tujuan. Komdigi menyebutkan terdapat empat fungsi utama dari kebijakan masa berlaku kuota. Pertama adalah menjaga efisiensi pemanfaatan jaringan. Kemudian mencegah penumpukan kapasitas semu, memberikan kepastian dalam perencanaan investasi, serta terakhir adalah mempertahankan kualitas layanan publik. &ldquo;Apabila kuota diperlakukan sebagai hak tanpa batas waktu, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian pengelolaan jaringan, peningkatan biaya operasional, serta penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas,&rdquo; ujarnya. Dengan demikian, pemerintah menilai pengaturan masa aktif kuota merupakan kebijakan ekonomi yang rasional dan proporsional. Pemerintah juga berpandangan bahwa dalil yang diajukan para pemohon dalam uji materi ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga meminta MK untuk menolak seluruh permohonan. Sementara itu, dalam perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025, pengemudi ojek daring Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari mengajukan uji materi terhadap Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut merupakan perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur tarif penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Para pemohon pada intinya mempermasalahkan praktik penghangusan kuota internet yang belum digunakan saat masa aktifnya berakhir oleh operator telekomunikasi. &nbsp;

Komdigi jelaskan alasan kuota internet tak bisa diperpanjang lewat rollover karena potensi beban biaya dan gangguan kualitas layanan.

Komdigi Ungkap Alasan Masa Berlaku Kuota Internet dari Operator Seluler Tak Bisa Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/31/KUOTA-31-3711324174.jpg" alt="Ilustrasi kartu Simpati. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu Simpati. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu kuota internet yang hangus sempat menjadi perbincangan publik, terutama setelah gugatan konsumen terhadap praktik tersebut masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di tengah sorotan itu, Telkomsel melalui brand prabayar Simpati memperkenalkan fitur Akumulasi Kuota, yang memungkinkan sisa kuota utama pelanggan dibawa ke bulan berikutnya. Fitur ini memberi opsi baru bagi pelanggan prabayar yang selama ini kerap merasa dirugikan karena kuota tidak terpakai sepenuhnya dalam satu periode. Dengan mekanisme akumulasi, pemakaian data menjadi lebih fleksibel dan selaras dengan pola konsumsi internet yang tidak selalu konstan setiap bulan. VP Simpati Product Marketing Telkomsel, Adhi Putranto, mengatakan fitur tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang menginginkan manfaat kuota lebih optimal. Menurutnya, pelanggan kini bisa memilih paket dengan sistem akumulasi atau paket reguler tanpa akumulasi, tergantung preferensi dan anggaran. Seluruh paket bulanan Simpati mulai dari 3 GB hingga 13 GB dengan masa aktif 30 hari, telah mendukung akumulasi kuota. Selain data internet, paket ini juga menawarkan pilihan manfaat digital seperti hiburan, musik, gim, edukasi, belanja, hingga proteksi digital. "Paket tersedia melalui aplikasi MyTelkomsel, UMB *363#, dan mitra resmi Telkomsel," kata Adhi melalui keterangannya. Di sisi lain, Telkomsel tetap mempertahankan sejumlah paket non-akumulasi seperti Super Seru, Internet Sakti, dan Combo Sakti sebagai alternatif harga yang lebih terjangkau. Untuk kebutuhan harian, tersedia pula Paket Serbu dari Simpati yang menyasar pengguna dengan kebutuhan internet jangka pendek. Secara mekanisme, akumulasi kuota berjalan otomatis ketika pelanggan memperpanjang paket sebelum masa aktif berakhir. Telkomsel menyebut tidak ada batas maksimal akumulasi maupun masa simpan, dan kuota lama akan menyatu dengan kuota baru tanpa pemisahan. Kehadiran fitur ini tak lepas dari meningkatnya perhatian publik terhadap praktik penghangusan kuota internet. Sebelumnya, pasangan suami istri Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari menggugat aturan kuota hangus operator seluler ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya, yang bekerja sebagai pengemudi dan pedagang daring, menilai sistem kuota hangus merugikan konsumen, terutama pekerja digital yang sangat bergantung pada koneksi internet. Gugatan tersebut menguji Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam UU Telekomunikasi. Perkara ini memantik diskusi lebih luas mengenai keadilan konsumsi layanan digital di Indonesia. Di tengah dinamika regulasi dan tuntutan konsumen, fitur akumulasi kuota menjadi salah satu pendekatan yang dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna internet saat ini, meski efektivitasnya tetap bergantung pada pilihan paket dan pola pemakaian masing-masing pelanggan. &nbsp;

Telkomsel memperkenalkan fitur Akumulasi Kuota, yang memungkinkan sisa kuota utama pelanggan dibawa ke bulan berikutnya.

Telkomsel Rilis Fitur Akumulasi Kuota, Hadir di Tengah Sorotan Publik soal Kuota Internet Hangus yang Digugat

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/08/images-2024-04-06T232227162-2023545431.jpeg" alt="Ilustrasi: Memantau kuota internet. (Asurion)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Memantau kuota internet. (Asurion).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polemik mengenai kuota internet yang hangus setelah masa berlaku habis kembali mencuat di tengah masyarakat. Banyak pengguna merasa dirugikan karena kuota tersisa tak bisa digunakan. Namun diskusi terbaru di Selular Business Forum (SBF) menegaskan bahwa mekanisme ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam Diskusi yang bertajuk &ldquo;Mekanisme Kuota Data Hangus, Apakah Melanggar Regulasi dan Merugikan Konsumen?&rdquo; regulator, industri dan asosiasi duduk bareng membahas hal tersebut. Hasilnya, tak ada pelanggaran hukum dalam sistem kuota data yang berlaku saat ini. Seperti yang disampaikan Marwan O. Baasir dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), ketentuan masa berlaku kuota data sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021, tepatnya di Pasal 74 dan Pasal 82.&nbsp; Dalam aturan itu, disebutkan bahwa layanan prabayar memiliki batas waktu pemakaian yang sudah disepakati pengguna saat membeli paket. &ldquo;Operator sudah mematuhi prinsip transparansi. Informasi soal masa aktif, jumlah kuota, hingga harga sudah disampaikan dengan jelas,&rdquo; ujar Marwan di Jakarta, Rabu (16/7). Tudingan bahwa sisa kuota yang hangus merugikan negara juga ditepis. Menurut Marwan, paket data sudah termasuk pajak dan masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).&nbsp; Sisa kuota tidak bisa dikompensasikan karena operator juga membayar langganan bandwidth secara bulanan. Ahmad Alamsyah Saragih, mantan anggota Ombudsman RI, menambahkan bahwa kerugian negara hanya terjadi bila ada subsidi. &ldquo;Justru perusahaan membayar pajak ke negara dari setiap transaksi pembelian kuota,&rdquo; tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Agung Harsoyo, pengamat telekomunikasi dari ITB, menyoroti bahwa biaya membangun infrastruktur internet di Indonesia sangat tinggi.&nbsp; &ldquo;Ironisnya, saat biaya kebutuhan pokok lain naik, harga internet justru makin murah. Ini menguntungkan konsumen,&rdquo; katanya. Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing, menilai mekanisme kuota hangus memang tidak melanggar aturan, namun edukasi kepada konsumen masih kurang.&nbsp; &ldquo;Misalnya, jika masa aktif hampir habis tapi kuota masih banyak, operator bisa kirim notifikasi agar segera digunakan,&rdquo; sarannya. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan sistem secara drastis justru bisa merusak ekosistem industri telekomunikasi yang sudah berjalan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/015490872/aplikasi-handphone-anda-boros-kuota-internet-begini-cara-mengatasinya">Aplikasi Handphone Anda Boros Kuota Internet? Begini Cara Mengatasinya</a> Berlaku Juga di Negara Lain Fenomena kuota hangus bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Jepang, NTT Docomo menerapkan masa aktif 30 hari untuk layanan prabayar. Sementara di Singapura, operator seperti Singtel atau M1 juga memiliki kebijakan serupa, meski beberapa menyediakan fitur rollover terbatas. Denny Setiawan dari Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa Indonesia tidak berbeda dari negara lain.&nbsp; &ldquo;Isu kuota hangus bisa diatasi dengan meningkatkan transparansi agar tercipta solusi yang menguntungkan semua pihak,&rdquo; katanya. Walau sempat ribut-ribut, dipastikan kalau kuota internet hangus bukan pelanggaran, tapi bagian dari sistem layanan prabayar yang legal dan lazim di banyak negara.&nbsp; Konsumen hanya perlu diedukasi lebih baik agar tidak salah paham, sementara operator didorong untuk terus transparan dalam menyampaikan informasi layanan. </div>

Polemik mengenai kuota internet yang hangus setelah masa berlaku habis kembali mencuat di tengah masyarakat.

Polemik Kuota Internet Hangus, Regulator dan Industri Sebut Masyarakat Tak Alami Kerugian