<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/dirjen-migas-1605825061.jpg" alt="Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman, Selasa (7/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman, Selasa (7/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpotensi menambah kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk badan usaha pengelola SPBU swasta pada tahun 2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan penambahan kuota impor dilakukan sebagai salah satu antisipasi pemerintah agar kelangkaan BBM di SPBU tidak terjadi lagi pada masa mendatang. "Yang disiapkan ya kita sudah tahu kejadian hari ini jangan sampai terjadi lagi. Itu aja. Kan ada kejadian begini," kata Laode Sulaeman saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Selasa (7/10). Meski ada potensi untuk menambah kuota impor, terkait besaran dan detailnya ia tak bisa menyebutkannya secara gamblang saat ini. "Ada, kemungkinan selalu ada (kuota impor SPBU swasta naik). Cuman kalau saya ngomong sekarang kan saya salah. Saya kan belum ngitung. Kemungkinannya ada," ujar Laode. Kendati demikian ia memastikan bahwa tahun ini, tidak ada penambahan kuota impor untuk SPBU swasta. Lantaran, sudah melampaui 110 persen dan telah disepakati untuk pengadaan stok dengan berkolaborasi bersama PT Pertamina (Persero). "Kalau tahun ini kita kan sudah ada langkah kolaborasi. Kenapa kita mau ngomongin itu lagi," tuturnya. Sebelumnya, sejumlah badan usaha pengelola SPBU swasta, seperti Shell, ExxonMobil hingga Bp-AKR rupanya telah melayangkan surat kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tengah isu kelangkaan serta pembatasan kuota impor BBM yang menyebabkan kehabisan stok. Surat tersebut dilayangkan keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi di tanah air. Salah satu yang mengalami kelangkaan adalah PT Shell Indonesia selaku pengelola SPBU Shell menyampaikan bahwa stok seluruh jenis gasoline atau bensin akan habis pada Kamis (2/10) malam. President Director &amp; Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menyebut di 5 SPBU itu pihaknya hanya menjual BBM jenis Diesel. Sedangkan untuk jenis produk gasoline seperti RON 92 sudah mengalami kelangkaan sejak Agustus 2025.&nbsp; "Kalau dilihat sampai saat ini, kami hanya menjual diesel tetapi kalau untuk BBM jenis bensin bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out," kata Inggrid dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).&nbsp; "Saat ini yang ada mungkin tidak ada sampai 10 bapak dan ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat besok malam (malam hari ini) mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin," imbuhnya. Tak hanya Shell, sejumlah SPBU swasta lain juga mengalami kehabisan BBM. Meliputi SPBU Vivo, SPBU ExxonMobil, SPBU Bp-AKR dan AKR Corporindo.

Kementerian ESDM berpotensi menambah kuota impor BBM untuk SPBU swasta pada tahun 2026 sebagai antisipasi kelangkaan.

ESDM Berpotensi Tambah Kuota Impor BBM Swasta Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/JKT_-Konfrensi-Pers-Skema-Impor-BBM-SPBU-Swasta_Salman-Toyibi_-2JPG-1194343587.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan perwakilan SPBU swasta memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyi" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan perwakilan SPBU swasta memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah kabar monopoli bahan bakar minyak (BBM) oleh Pertamina&nbsp;dan minta badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta segera mengajukan kuota kebutuhan impor BBM 2026.&nbsp; "Mereka (badan usaha swasta) sudah harus mengajukan berapa kuota kebutuhan impor mereka untuk 2026. Jadi, kalau ada istilah monopoli, impor satu pintu, itu tidak ada," kata Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia, dikutip dari Antara, Sabtu (27/9). Anggia mengatakan, masing-masing badan usaha&nbsp;dapat mengimpor sendiri kebutuhan BBM mereka untuk operasional SPBU pada 2026.&nbsp;Jubir ESDM itu juga menyampaikan bahwa pada Oktober, para badan usaha swasta diminta sudah mengajukan kebutuhan impor BBM mereka untuk operasional 2026 kepada Kementerian ESDM. Dengan demikian, ia mengatakan setelah mendapatkan persetujuan Kementerian ESDM, badan usaha swasta dapat mengimpor sendiri BBM mereka. Persetujuan kuota impor BBM dari Kementerian ESDM tersebut akan mempertimbangkan neraca komoditas. "Untuk tahun ini pun juga tidak ada (monopoli)," kata&nbsp;Anggia. Pernyataan tersebut terkait dengan badan usaha swasta yang disarankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membeli BBM dari Pertamina, karena&nbsp;kebutuhan BBM mereka melebihi kuota impor 2025 yang sudah diberikan oleh Kementerian ESDM. Hal itu memantik narasi monopoli industri BBM oleh Pertamina di media sosial. "Tidak ada (monopoli). Hanya mekanisme B2B (business to business) dan kolaborasi," ujar&nbsp;Anggia. Anggia mengatakan, saat ini tersisa satu badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang belum sepakat untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina. Akan tetapi, dirinya tidak merinci badan usaha mana saja yang sudah sepakat membeli BBM dari Pertamina.&nbsp; Menurut dia, hal tersebut dapat dilihat dari badan usaha apa saja yang kembali menjual BBM di SPBU-nya. Anggia mengatakan BBM yang diimpor oleh Pertamina untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta sudah tiba di Indonesia pada Rabu (24/9). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia&nbsp;sebelumnya mengatakan&nbsp;SPBU swasta Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina. Langkah tersebut untuk mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan bp, yang telah terjadi sejak Agustus. Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing. Akan tetapi, berdasarkan pertemuan kedua antara Pertamina dengan badan usaha swasta pada Selasa (23/9), beberapa perusahaan masih memerlukan waktu untuk melakukan koordinasi dengan kantor pusat global masing-masing.

Anggia mengatakan, masing-masing badan usaha dapat mengimpor sendiri kebutuhan BBM mereka untuk operasional SPBU pada 2026.

Kementerian ESDM Minta SPBU Swasta segera Ajukan Kuota Impor BBM 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/NETTY-19-A-1851118101.jpg" alt="Trubus Rahardiansah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Trubus Rahardiansah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <h3>Trubus Rahardiansah *)&nbsp;</h3> PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu mengenai penghapusan mekanisme kuota impor pada komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan arah kebijakan yang jelas: menghapus distorsi dan memastikan kelancaran perdagangan. Pesan ini penting untuk memastikan rakyat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok tanpa hambatan administratif yang tidak perlu. Namun, arahan Presiden ini tidak bisa dibaca secara parsial atau dipakai sebagai dalih untuk memberi keleluasaan tak terbatas kepada segelintir pemain pasar yang justru dapat mengancam ketahanan energi nasional. Kasus yang saat ini mengemuka adalah desakan beberapa badan usaha swasta (BU swasta) pemilik SPBU agar pemerintah kembali membuka kuota impor tambahan. Mereka beralasan stok BBM mereka telah habis, padahal kuota impor tahun ini sudah dinaikkan 10 persen dibandingkan 2024 dan realisasi impor sudah mencapai 110 persen. Artinya, mereka telah diberikan ruang ekstra dari pagu awal. Fakta bahwa stok bisa habis sebelum akhir tahun seharusnya menjadi pelajaran penting bagi industri untuk melakukan perencanaan logistik yang lebih baik, bukan sekadar mendesak pemerintah membuka keran impor lebih lebar. Keseimbangan Kepentingan Dari sudut pandang kebijakan publik, pemerintah wajib menyeimbangkan tiga kepentingan utama: Pertama, kepentingan konsumen untuk mendapatkan pasokan BBM yang cukup dan harga yang stabil. Kedua, kepentingan pelaku usaha agar terdapat level playing field antara Pertamina sebagai BUMN dan BU swasta yang memang sedang mengalami pertumbuhan pangsa pasar. Ketiga, kepentingan nasional yang lebih besar: memastikan pengelolaan energi tidak lepas kendali dan tidak terlalu bergantung pada impor. Arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) agar BU swasta membeli BBM dari Pertamina atau, bila perlu, melakukan impor melalui Pertamina, sejalan dengan kerangka kebijakan tersebut. Kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi atau bahkan upaya monopoli, melainkan upaya konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap berada dalam kendali nasional. Pendekatan ini juga menghindari fragmentasi impor yang bisa menimbulkan inefisiensi dan potensi disparitas harga di lapangan. Narasi Publik dan Kontrol Pasar Perlu dicatat, market share BU swasta saat ini sudah mencapai sekitar 11 persen dan terus tumbuh karena sebagian konsumen Pertamina beralih ke jaringan mereka. Dengan porsi pasar ini saja, mereka sudah mampu membangun narasi dan memengaruhi percakapan publik di media sosial. Bila diberikan tambahan kuota impor tanpa mekanisme kontrol, porsi pasar ini bisa meluas lebih cepat dan justru mengurangi kemampuan negara untuk menjaga cadangan strategis nasional. Inilah yang menjadi kekhawatiran sebagian pengambil kebijakan: sektor energi yang merupakan urat nadi perekonomian jangan sampai dikendalikan oleh kekuatan pasar tanpa arah yang jelas. Kebijakan energi harus berorientasi jangka panjang, bukan reaktif terhadap desakan pasar atau opini sesaat. Sebaliknya, pemerintah tetap konsisten terhadap arahan Presiden: menghapus kuota yang diskriminatif, tetapi memastikan kebijakan impor tetap terkoordinasi dalam satu kerangka tata kelola energi nasional. Sebagai pengamat kebijakan publik, ada beberapa langkah yang patut dipertimbangkan pemerintah untuk memperkuat kebijakan ini. Pertama, meningkatkan transparansi data pasokan, impor, dan kebutuhan BBM nasional. Publik perlu tahu bahwa stok nasional aman dan tidak terjadi kelangkaan buatan. Kedua, mengembangkan mekanisme joint procurement yang memungkinkan BU swasta ikut melakukan impor, tetapi dengan koordinasi bersama Pertamina untuk efisiensi logistik dan pengendalian harga. Ketiga, memperkuat komunikasi publik agar kebijakan ini tidak dipersepsikan sebagai proteksi terhadap BUMN semata, melainkan sebagai langkah menjaga ketahanan energi dan menghindari risiko pasokan di masa depan. Keempat, terus memantau pangsa pasar dan perilaku BU swasta agar pertumbuhan mereka tetap berada dalam koridor persaingan yang sehat, tanpa mengorbankan peran strategis negara. Pemerintah tidak sedang memusuhi sektor swasta. Justru, kebijakan ini adalah upaya menata pasar agar lebih sehat, transparan, dan efisien. Dalam jangka panjang, keterlibatan swasta penting untuk meningkatkan layanan dan mendorong inovasi. Namun, di sektor strategis seperti energi, keterlibatan swasta harus tetap dalam kerangka tata kelola nasional yang ketat. Dengan demikian, kebijakan mendorong BU swasta membeli dari Pertamina bukan bertentangan dengan arahan Presiden untuk menghapus kuota impor. Sebaliknya, ini adalah implementasi nyata dari prinsip free flow of goods yang terkendali, demi menjamin kepastian pasokan, stabilitas harga, dan kedaulatan energi Indonesia. *)&nbsp;Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Memberikan tambahan kuota impor tanpa mekanisme kontrol, akan mengurangi kemampuan negara untuk menjaga cadangan strategis nasional.

Menghapus Kuota Impor Tanpa Mengorbankan Kedaulatan Energi

kuota impor BBM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kuota impor BBM

Berita Terkini

ESDM Berpotensi Tambah Kuota Impor BBM Swasta Tahun Depan

Kementerian ESDM Minta SPBU Swasta segera Ajukan Kuota Impor BBM 2026

Menghapus Kuota Impor Tanpa Mengorbankan Kedaulatan Energi

Download Aplikasi JawaPos.com