<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/57ecdbd9-246c-477f-ae54-1d3ed3ca929c-3692938183.jpg" alt="Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/1). (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/1). (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (26/1). Fuad Hasan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.05 WIB. Kehadiran Fuad Hasan berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan yang tengah diusut KPK. Namun, Fuad menegaskan bahwa perusahaan travel haji dan umrah miliknya tidak memperoleh kuota haji khusus sebagaimana yang ramai diberitakan. &ldquo;Makanya saya bawa bukti. Ketika kami masih membutuhkan kuota dan mendengar di detik-detik terakhir masih ada sampai 300 kuota, faktanya Maktour hanya dapat satu,&rdquo; kata Fuad Hasan saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Karena keterbatasan kuota tersebut, Fuad mengaku terpaksa menggunakan jalur haji furoda untuk memberangkatkan jamaahnya. Ia mengklaim, dirinya justru mengalami kesulitan besar dalam memperoleh kuota haji. &ldquo;Kalau dibilang dapat ratusan atau ribuan kuota, itu tidak benar. Saya pribadi harus pakai furoda. Saya bersyukur bahkan tidak sampai 300,&rdquo; ucapnya. Fuad juga membantah tudingan bahwa Maktour mendapatkan kuota secara berlebihan. Menurutnya, kuota yang diperoleh perusahaannya justru mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. &ldquo;Kuota kami tidak sampai terpangkas 50 persen lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami berdiam diri, itu rahmat yang Allah berikan,&rdquo; klaimnya. Lebih lanjut, Fuad mempertanyakan tudingan yang menyebut dirinya bisa mengusulkan atau mendapatkan kuota tambahan. Menurutnya, jika untuk memperoleh kuota saja dirinya kesulitan, mustahil bisa mengusulkan pembagian kuota. &ldquo;Kalau saya bisa usulkan, bagaimana caranya? Saya saja sulit. Sangat tidak ada. Jadi saya sangat menyayangkan seolah-olah saya mendapatkan kemudahan, padahal kenyataannya saya mengalami kesulitan,&rdquo; imbuhnya. Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, KPK sempat mencekql Fuad Hasan untuk tidak bepergian ke luar negeri. KPK sendiri telah memeriksa Fuad Hasan beberapa kali, dalam kasus rasuah tersebut. Sebagaimana diketahui, KPK secara resmi telah mengumumkan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka, pada Jumat (9/1). Kasus ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah haji untuk musim haji 2024, saat Yaqut masih menjabat sebagai Menteri Agama. Kuota tambahan tersebut diperoleh Indonesia setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota itu diberikan dengan tujuan mengurangi masa tunggu jamaah haji reguler Indonesia, yang di sejumlah daerah dapat mencapai lebih dari 20 tahun. Akibat kebijakan tersebut, pada 2024 Indonesia menggunakan kuota sebanyak 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Pembagian inilah yang kini menjadi fokus penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bos Maktour Fuad Hasan penuhi panggilan KPK terkait kasus kuota haji 2024. Ia bantah Maktour mendapat kuota haji khusus.

Bos Maktour Travel Fuad Hasan Penuhi Panggilan KPK, Bantah Dapat Kuota Haji Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/JKT_Yaqut-Cholil-Qoumas-Penuhi-Panggilan-KPK_SALMAN-TOYIBI-6JPG-3830527938.jpg" alt="Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (7/8). Yaqut akan diklarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan kuota haji khusus. Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.28 WIB. Ia mengamini bahwa dirinya akan memberikan penjelasan terkait kuota haji. &ldquo;Alhamdulillah sehat. Saya dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji,&rdquo; kata Yaqut saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Yaqut mengakui dirinya membawa Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai Menteri Agama satu sebagai dokumen pendukung.&nbsp;&ldquo;Saya hanya bawa SK sebagai menteri,&rdquo; ujarnya. Yaqut menegaskan seluruh keterangan terkait materi pemeriksaan akan disampaikannya langsung kepada penyelidik.&nbsp; &ldquo;Nanti saya akan sampaikan keterangan di dalam, karena itu materi saya enggak bisa sampaikan ke teman-teman. Itu nanti saya sampaikan di dalam,&rdquo; tuturnya. Sementara, saat disinggung soal kemungkinan adanya politisasi dalam penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut menepis spekulasi tersebut. &ldquo;Saya enggak tahu ya,&rdquo; pungkasnya.

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan KPK untuk memberikan penjelasan soal dugaan korupsi kuota haji.

Penuhi Panggilan KPK, Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Akan Beri Penjelasan soal Kuota Haji Khusus Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/IMG_20241105_072356-3828837978.jpg" alt="Yaqut Cholil Qoumas dalam peluncuran Institute for Humanitarian Islam di Jakarta pada Senin (4/11) malam. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Yaqut Cholil Qoumas dalam peluncuran Institute for Humanitarian Islam di Jakarta pada Senin (4/11) malam. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pada Kamis (7/8) besok. Yaqut akan digali pengetahuannya terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji khusus 2024. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya pemanggilan terhadap Yaqut Cholil Qoumas. "Betul," kata Fitroh dikonfirmasi, Rabu (6/8). Pernyataan senada juga disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo. Menurut dia, Yaqut akan dipanggil untuk digali pengetahuannya soal kuota haji khusus 2024. "Kami mengonfirmasi benar bahwa akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan pada pekan ini," ucap Budi. Pemanggilan terhadap Yaqut merupakan pemeriksaan berjenjang setelah tim penyelidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya. KPK sebelumnya telah memeriksa pendakwah Khalid Basalamah hingga Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. "Di mana dalam proses penyelidikan perkara ini KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa pihak baik dari Kementerian Agama, dari para agen pengelola tur haji dan umrah, dan beberapa pihak lain yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," ujar Budi. Karena itu, Budi mengimbau Yaqut dapat kooperatif memenuhi panggilan penyelidik KPK, yang sudah terjadwal pada Kamis (7/8) besok. "Tentu kehadiran yang bersangkutan nantinya sangat dibutuhkan, sehingga dalam proses penyelidikan ini kita kemudian juga bisa mendapat informasi atau keterangan yang dibutuhkan sehingga membuat terang perkara ini," pungkasnya.

KPK akan memanggil Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji khusus 2024, pemeriksaan dijadwalkan pada Kamis (7/8).

Besok 7 Agustus 2025 KPK Panggil Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/BPKH-Rapat-dengan-Komisi-VIII-DPR-Bahas-Biaya-Ibadah-Haji-2023-Hendra-Eka-2.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat rapat kerja dengan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/23). Rapat membahas rincian biaya haji 2023. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat rapat kerja dengan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/23). Rapat membahas rincian biaya haji 2023. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rapat Pansus Angket Haji DPR dengan Kemenag berlangsung di Jakarta kemarin (26/8). Rapat yang menghadirkan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid itu mengungkap sejumlah kejanggalan terkait tambahan kuota haji. Seperti diketahui, Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu kursi. Kemenag lalu membagi rata antara haji khusus dan reguler. Masing-masing mendapat alokasi 10 ribu kursi. Padahal, di dalam UU Haji dan Umrah, haji khusus seharusnya mendapatkan 8 persen saja. Baik dari kuota pokok maupun kuota tambahan. Pada rapat itu, Subhan menceritakan bahwa Kemenag menerbitkan keputusan menteri agama (KMA) dengan ketentuan kuota haji Indonesia 221 ribu kursi pada 15 November 2023. Berikutnya keluar KMA serupa yang berisi kuota haji 241 ribu, tertanggal 15 Januari 2024. Nah, di antara tanggal tersebut, pada 10 Januari 2024 Kemenag melayangkan surat permintaan pembayaran uang haji ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Yang membuat janggal, surat permintaan pembayaran itu sudah mencantumkan kuota haji terbaru. &rdquo;Jadi, landasan Kemenag melayangkan surat pembayaran uang haji ke BPKH itu apa? Karena KMA dengan kuota yang baru dikeluarkan pada 15 Januari 2024,&rdquo; ujar Wakil Ketua Pansus Angket Haji DPR Marwan Dasopang. Menurut dia, landasan hukum Kemenag meminta uang haji ke BPKH itu tidak ada. Sebab, KMA kuota haji terbaru, setelah mendapat tambahan kuota, baru diterbitkan pada 15 Januari 2024. Marwan juga sempat mengeluarkan ekspresi kekecewaan. Dia merespons keterangan Subhan bahwa Kemenag sudah berkonsultasi dengan parlemen soal penetapan pembagian kuota tambahan itu. Setelah ditelusuri, ternyata Kemenag berkonsultasi ke DPR pada Maret 2024. &rdquo;KMA-nya ditetapkan 15 Januari 2024, lalu konsultasi dengan DPR Maret 2024. Kok bisa diputuskan Januari, kemudian konsultasi Maret,&rdquo; tuturnya. Wakil ketua Komisi VIII DPR tersebut menegaskan, yang namanya konsultasi itu ketika KMA atau peraturan belum ditetapkan. Bukan peraturan sudah ditetapkan, kemudian konsultasi. Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Pansus Haji DPR mencecar Subhan terkait siapa yang berinisiatif membagi tambahan kuota dengan skema 50:50 itu. Subhan beberapa kali menjawab tidak tahu. Termasuk saat ditanya apakah dia terlibat dalam pembahasan dan penetapan skema penentuan itu. (wan/c18/oni)

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid mengungkap sejumlah kejanggalan terkait tambahan kuota haji.

Pansus DPR Pertanyakan Keputusan Menteri Agama soal Penambahan Kuota Haji Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/Screenshot_20240609-143143-2761526255.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji./Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji./Jawa Pos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) sempat dikritik akibatkan memberika&nbsp; 10 ribu kuota tambahan haji untuk kelompok haji khusus. Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menegaskan, Kementerian Agama tidak melakukan pelanggaran dalam proses pengalokasian kuota tambahan bagi jamaah haji reguler dan jamaah haji khusus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jamaah. Selain itu, Indonesia mendapat tambahan kuota sebesar 20.000. Tambahan kuota ini dibagi 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jamaah haji khusus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 8, pasal 9, dan pasal 64; Menag membagi kuota haji reguler sebesar 92 persen yang merupakan kuota pokok. Tapi jika ada kuota tambahan, maka itu menjadi diskresi Menag,&rdquo; ungkap Mustolih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014798054/dapat-dukungan-pkb-dan-pks-maju-pilkada-jakarta-anies-insya-allah-ada-partai-lain">Dapat Dukungan PKB dan PKS Maju Pilkada Jakarta, Anies: Insya Allah Ada Partai Lain</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan regulasi tersebut, saya tegaskan bahwa Menag tidak melanggar aturan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mustolih berpendapat, jika dikaji lebih dalam, yang diramaikan adalah soal kesepakatan. Tentu hal tersebut berbeda dengan pelanggaran hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan tersebut, Mustolih juga membahas mengenai pengumuman kuota haji yang diberikan kepada Indonesia. Menurutnya, pada level kebijakan teknis, perlu didorong agar daftar nama jamaah haji yang akan berangkat bisa segera diumumkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tujuannya supaya jamaah haji memiliki waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri membayar pelunasan Bipih. Sebab banyak kuota haji tidak terserap karena singkatnya waktu persiapan,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014798000/kompak-pasha-ungu-datang-ke-wisuda-anaknya-dengan-okie-agustina">Kompak, Pasha Ungu Datang ke Wisuda Anaknya dengan Okie Agustina</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tahun 2024 ini, lajutnya, waktu yang disiapkan cukup ideal dengan persiapan yang panjang. Listing jamaah haji yang akan diberangkatkan dan jamaah cadangan bisa terisi dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Mustolih membahas mengenai visa mujamalah yang tertuang dalam undang-undang. Dia mendorong agar Balitbang Diklat memberikan rekomendasi penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan haji mujamalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Visa mujamalah ini masih perlu diatur, termasuk standar harga yang ditetapkan. Tujuannya agar ada standar layanan yang diterima jemaah haji,&rdquo; tandasnya.&nbsp;</div>

Kementerian Agama (Kemenag) sempat dikritik akibatkan memberika  10 ribu kuota tambahan haji untuk kelompok haji khusus.

Beri 10 Ribu Kuota Haji Tambahan Untuk Haji Khusus, Komnas Nilai Tidak Melanggar Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/JKT2-Bahas-Biaya-Haji-eca3.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat rapat kerja dengan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/23). Rapat membahas rincian biaya haji 2023. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat rapat kerja dengan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/23). Rapat membahas rincian biaya haji 2023. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Polemik alokasi tambahan kuota haji khusus sebanyak 10 ribu, bakal berbuntut panjang. Usai pelaksanaan haji nanti, mereka akan memperdalam masalah tersebut. Termasuk bakal memastikan apakah kuota tambahan tersebut dialokasikan dengan tepat atau bocor ke jamaah yang tidak memenuhi syarat.&nbsp; Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, polemik pembagian kuota haji khusus yang bersumber dari kuota tambahan itu, sejatinya sudah muncul lama. Namun DPR belum mempersoalkan, karena khawatir akan memengaruhi penyelenggaraan haji. "Haji kan tidak mungkin kita stop dulu," katanya di Jakarta pada Rabu (19/6) malam. Marwan yang tahun ini menjadi tim pengawas haji DPR itu menjelaskan, persoalan alokasi kuota tambahan untuk haji khusus tersebut, akan ditagih ke Kemenag saat evaluasi haji nanti. Pertimbangannya supaya tidak mengganggu proses haji, yang sebentar lagi masuk pemulangan. Dia menegaskan sesuai dengan UU tentang haji, haji khusus mendapatkan alokasi 8 persen. Alokasi tersebut, seharusnya juga berlaku ketika ada tambahan kuota haji. Namun dalam praktiknya, tahun ini Kemenag mengalokasikan 50 persen dari kuota tambahah untuk haji khusus. Jadi dari 20 ribu kuota tambahan yang diberikan Saudi, sebanyak 10 ribu diberikan untuk rombongan haji khusus. Sisanya untuk haji reguler.&nbsp; Politisi PKB itu mengatakan persoalan yang bakal mereka konfirmasi ke Kemenag, adalah pendistribusian 10 ribu kuota haji tersebut. Marwan mengatakan perlu didalami apakah kuota tambahan untuk haji khusus itu digunakan oleh jamaah yang berhak. "Sekarang haji khusus itu antre juga, sekitar tujuh tahun," tuturnya.&nbsp; Jangan sampai ada jamaah haji khusus, yang baru antre dua tahun tapi diberi kuota. Atau bahkan ada yang baru daftar tahun ini, langsung bisa haji lewat kuota haji khusus. Menurut dia selama ini kontrol terhadap pengalokasian kuota haji khusus tidak seketat haji reguler. Pemerintah cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada travel.&nbsp; Marwan mengatakan, pemerintah bisa saja mengatakan pembagian kuota tambahan untuk haji reguler dan khusus itu ditetapkan dari Arab Saudi. Padahal menurut dia, Arab Saudi tidak akan mengurus sampai detail pembagian kuota di Indonesia. Perkiraan Marwan, pemerintah Indonesia yang mengusulkan ke Saudi. Supaya kuota tambahan dibagi rata untuk haji reguler dan haji khusus. "Ini nanti juga kita dalami," tandasnya.&nbsp; Di bagian lain, Kemenag masih belum merespons soal polemik alokasi jumbo untuk haji khusus. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani merespons sedikit menganai pembagian kuota itu. "Kami masih fokus melayani jamaah di puncak haji. Setelah puncak siap (memberikan penjelasan)," katanya.&nbsp; Sementara itu Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan tahun depan Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu kursi. Kuota ini sama dengan kuota pokok, tidak termasuk tambahan, haji tahun ini. Terkait apakah Indonesia kembali mendapatkan kuota tambahan, bakal dikaji lebih lanjut oleh Saudi.&nbsp; "Kita mengapresiasi Kemenhaj Saudi yang kembali mengumumkan kuota lebih awal. Sehingga proses persiapan penyelenggaraan haji juga bisa dilakukan lebih cepat," kata Yaqut.&nbsp; Lebih lanjut dia menyampaikan beberapa aspek positif atau kesuksesan haji tahun ini. Diantaranya adalah, pelayanan jamaah pada fase kedatangan berjalan lancar. Kemudian kuota jamaah haji reguler sebanyak 213.320 jamaah terserap optimal, hanya menyisakan 45 jamaah yang tidak bisa digantikan karena proses pemvisaan sudah ditutup.&nbsp; Dia kemudian menyampaikan beberapa dinamika haji tahun ini. Seperti kepadatan jamaah di tenda di Mina. Dengan kuota haji reguler 213.320 orang, setiap orang mendapatkan space hanya 0,8 meter persegi di dalam tenda. Sehingga muncul keluhan jamaah umpel-umpelan beradu kaki dan kepala saat mabit di Mina.&nbsp; "Mina dari dulu seperti itu. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan," katanya. Yaqut mengatakan pemerintah segera menggelar evaluasi atas penyelenggaraan haji tahun ini. Sejumlah catatan akan menjadi bahan perbaikan untuk musim haji mendatang. Pemerintah Indonesia akan tetap mengupayakan kuota tambahan untuk memangkas panjangnya antrean haji.

Jadi dari 20 ribu kuota tambahan yang diberikan Saudi, sebanyak 10 ribu diberikan untuk rombongan haji khusus. Sisanya untuk haji reguler.

DPR Pelototi Potensi Kebocoran Tambahan Kuota Haji Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/HAJI-3463220445.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 13.181 jamaah haji khusus telah melakukan pelunasan. Mereka tergabung dalam rombongan pelunasan tahap pertama yang digelar pada 21-27 Maret 2023. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Nur Arifin mengatakan, kuota jamaah haji khusus tahun ini kembali normal yakni 17.680 orang. Kuota ini terdiri atas 16.305 kuota jamaah haji khusus dan 1.375 kuota petugas haji khusus. Kuota jamaah haji khusus dibagi dua, 7.390 jamaah lunas tunda dan 8.915 jamaah alokasi (kuota) tahun berjalan. &ldquo;Sampai penutupan pelunasan tahap pertama, ada 13.181 jamaah haji khusus yang sudah melunasi. Artinya, pelunasan sudah mencapai 80,84 persen,&rdquo; kata Nur Arifin, Selasa (4/4). Menurut Nur Atifin, masih ada 3.124 jamaah yang belum melakukan pelunasan. Pihaknya akan membuka pelunasan tahap kedua pada 5-10 April 2023. Kepada para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Nur Arifin mengingatkan agar melakukan pengecekan dan pemeriksanaan kembali seluruh dokumen kelengkapan jamaah haji khusus yang akan berangkat tahun ini. Dia berharap pelunasan tahap ke-2 berjalan lancar, cepat, dan tuntas sehingga seluruh kuota yang tersedia terserap habis. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi dan Pembayaran Setoran Lunas Biaya Perjalanan Ibadah Khusus, serta Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1444H/2023M, pengisian kuota tahap kedua dialokasikan untuk: 1. Jamaah Haji Khusus yang saat konfirmasi dan pelunasan tahap pertama mengalami kegagalan sistem; 2. Pendamping Jamaah Haji Khusus lanjut usia; 3. Jamaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga; 4. Jamaah Haji Khusus penyandang disabilitas yang telah memiliki Nomor Porsi dalam jangka waktu paling singkat 2 tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 dan pendampingnya; dan 5. Jamaah Haji Khusus pada urutan berikutnya yang telah memiliki Nomor Porsi dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023. "Manfaatkan sebaik mungkin waktu pelunasan tahap kedua, agar tidak ada porsi yang tersisa&rdquo; imbuh Nur Arifin. Sementara, Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK, Rizky Fisa Abadi menambahkan, sesuai prosedur pengisian sisa kuota tahap kedua, PIHK harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus. Permohonan itu harus disertai dengan lampiran surat keterangan dari BPS Bipih Khusus untuk yang mengalami kegagalan sistem dan melampirkan bukti yang sah bagi pendamping lansia, disabilitas, maupun penggabungan mahram/keluarga terpisah. "Tanpa ada surat pengajuan usulan kepada kami, porsi jamaah yang tidak konfirmasi atau melakukan pelunasan pada tahap ke satu, akan menjadi kuota nasional lagi. Sehingga bisa diisi oleh nomor porsi berikutnya, walau beda PIHK!&rdquo; pungkasnya.

Kuota haji khusus kembali normal tahun ini, yakni 17.680 orang, terdiri atas 16.305 jamaah haji khusus dan 1.375 kuota petugas haji khusus.

 Sebanyak 13.181 Jamaah Haji Khusus Lunasi Pembayaran, Tahap II Segera Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/hilman-latief.jpeg" alt="ANTARA/HO-Kemenag" width="100%">
<figcaption>ANTARA/HO-Kemenag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur pembagian kuota haji reguler dan khusus. Ketentuannya adalah 92 persen kuota haji dialokasikan untuk haji reguler. Sisanya 8 persen dialokasikan untuk haji khusus.  Tetapi, ternyata pembagian kuota haji reguler dan khusus tahun ini tidak sesuai dengan UU tersebut. Dari total kuota yang didapat sebanyak 100.051 jemaah, Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan kuota haji reguler 92.825 orang atau 92,77 persen. Sisanya 7.226 kursi (7,22 persen) untuk haji khusus.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief berharap para travel atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) bisa memahami kebijakan itu. Dia mengatakan, pembagian kuota tersebut sudah disesuaikan dengan jatah yang diberikan Arab Saudi.  ’’PIHK kehilangan 0,8 persen atau sekitar 700 jemaah yang hilang dari jatahnya,’’ katanya. Hilman menambahkan, Kemenag akan berupaya berkomunikasi dengan Saudi. Apakah kuota haji khusus yang 7,2 persen tersebut bisa digenapkan menjadi 8 persen sesuai ketentuan UU.  Dia menyadari betul bahwa kuota haji khusus di bawah ketentuan UU. Tetapi, pembagian kuota tersebut merujuk kebijakan Saudi. Dalam melaksanakan haji, Saudi berpegang pada ketentuan atau regulasinya sendiri. Tanpa mempertimbangkan undang-undang yang ada di negara pengirim jemaah haji.  Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur mengatakan, jika merujuk UU, tahun ini alokasi haji khusus sejatinya 8.004 orang. Kuota haji khusus tidak bisa dikesampingkan karena saat ini antreannya juga cukup panjang, sekitar 5 tahun.  Namun, sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) 405/2022, kuota haji khusus tahun ini 7.226 jemaah, termasuk 526 petugas haji khusus.  ’’Tentu saja AMPHURI sangat menyayangkan hal ini,’’ tuturnya. Semestinya Kemenag mengalokasikan kuota haji khusus sesuai dengan UU.  Di tengah waktu yang semakin mepet, tidak banyak kesempatan untuk mengubah proporsi atau pembagian kuota haji reguler dan khusus itu. Dia menuturkan, Kemenag sebagai leading sector bisa mempersiapkan haji 2022 sebaik-baiknya.  Firman mengatakan, asosiasi yang dirinya pimpin juga sudah membentuk tim haji AMPHURI untuk kelancaran dan kesuksesan haji 2022.  Dia juga berharap pengembalian dana setoran biaya haji khusus yang sebelumnya ditransfer jemaah ke Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) bisa segera dilakukan. Dengan begitu, travel atau PIHK dapat segera melakukan kontrak dan pembayaran akomodasi dan transportasi haji khusus 2022.  Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi menyampaikan, wajar jika kalangan travel haji khusus berkeberatan dengan pembagian kuota tersebut. Meskipun kurang dari 1 persen, UU sudah mengamanatkan bahwa kuota haji khusus adalah 8 persen.  ’’Pemerintah harus bisa menjelaskan dengan baik sekaligus menjawab keluhan dari PIHK,’’ tuturnya.  Menurut dia, keberadaan haji khusus juga sangat penting. Mereka tetap harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pembagian Kuota Haji Reguler dan Khusus Tahun Ini Tak Sesuai UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure><h3>Indonesia Lobi Saudi soal Syarat Batasan Usia CJH</h3> JawaPos.com – Arab Saudi sudah menetapkan syarat batasan usia bagi jemaah haji tahun ini, yaitu kurang dari 65 tahun. Namun, pemerintah Indonesia tetap berencana melobi Saudi supaya aturan itu dilonggarkan. Sebab, banyak calon jemaah haji (CJH) Indonesia yang usianya di atas 65 tahun.  Keterangan tersebut disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief di Jakarta kemarin (11/4). Dia mengatakan, pemerintah Indonesia akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Saudi soal aturan usia itu. ”Tetapi, kita lihat juga dari negara lainnya,” ucap dia.  Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada mengapresiasi keputusan Saudi membuka kembali kedatangan jemaah haji dari segenap penjuru dunia. Dia menerangkan, kuota sebanyak 1 juta jemaah itu setara dengan 35 persen kuota maksimal haji dalam kondisi normal.  Jika dibuat rata-rata, Indonesia bisa jadi mendapatkan kuota sebanyak 77 ribu jemaah atau 35 persen dari kuota tetap sebesar 221 ribu orang. Dari perkiraan kuota 77 ribu orang itu, pemerintah tetap wajib mengalokasikan untuk jemaah haji khusus (dulu disebut haji plus). ”Kami berharap kuota haji khusus sekitar 8 persen dari 77 ribu jemaah,” katanya. Alokasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.  Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memprioritaskan CJH Indonesia yang tertunda keberangkatannya pada 2020 akibat pandemi Covid-19. ”Pemerintah harus mengoptimalkan kuota jemaah haji Indonesia. Sehingga masyarakat yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi tahun ini bisa menunaikan ibadah haji,” terangnya.  Puan menuturkan, pendataan CJH harus dilakukan sejak sekarang meskipun belum diketahui berapa kuota yang diberikan Saudi untuk Indonesia.

Pengusaha Travel Berharap Kuota Haji Khusus 8 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kuota Haji Khusus

Berita Terkini