<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/selatan-kedatangan-pertama-Jemaah-Haji-Jawa-Timur-diptawahyu4.jpg" alt="Suasana kedatangan jamaah haji di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos " width="100%">
<figcaption>Suasana kedatangan jamaah haji di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seiring kuota haji bagi Indonesia yang kembali normal, yakni 221 ribu jamaah, Kementerian Agama memperbarui daftar tunggu (waiting list) untuk naik haji. Antrean untuk Provinsi Jawa Timur menjadi maju atau lebih cepat tiga tahun.  Kemenag menggunakan sistem otomatis dalam membuat antrean haji. Antrean merujuk pada pembagian kuota tahun berjalan. Pada musim haji 2022, Indonesia mendapat kuota 100.051 jamaah. Akibatnya, antrean menjadi mundur atau lebih lama. Sebab, kuota haji 2022 setara dengan 50 persen kuota normal.  Kemarin (28/2) Kemenag mengumumkan update antrean haji setelah keluar keputusan menteri agama (KMA) terbaru tentang pembagian kuota haji 2023. KMA itu merujuk pada kuota haji Indonesia tahun ini yang kembali normal. Yaitu, 221 ribu jamaah haji reguler dan haji khusus.  Antrean haji untuk Provinsi Jatim yang sebelumnya 69 tahun (imbas kuota pada 2022) maju menjadi hanya 34 tahun. Calon jamaah haji dari Jawa Timur yang sebelumnya diperkirakan berangkat 2028 maju menjadi 2025 atau lebih cepat tiga tahun.  Berdasar KMA 189/2023, tahun ini Jatim mendapat kuota haji reguler 35.152 orang. Terbanyak kedua setelah Jawa Barat dengan 38.723 orang. ”Alhamdulillah, KMA tentang kuota haji 2023 sudah terbit,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta kemarin.  Hilman mengatakan, KMA itu menjadi dasar untuk menyesuaikan penghitungan estimasi keberangkatan jamaah haji di seluruh Indonesia. Penyesuaian sudah dilakukan dan kini jamaah bisa memperbarui kembali perkiraan keberangkatannya. Caranya, memasukkan nomor porsi melalui aplikasi Pusaka Kemenag. Nanti muncul perkiraan atau estimasi keberangkatan.  Menurut Hilman, pihaknya menyediakan layanan online untuk memudahkan jamaah dalam mengecek estimasi keberangkatan haji. Penghitungan estimasi itu didasarkan pada kuota haji tahun berjalan di provinsi masing-masing.  Sementara itu, Kasubdit Siskohat Ditjen PHU Kemenag Hasan Afandi mengatakan, kuota haji Indonesia secara umum terdistribusi dalam kuota provinsi. Tetapi, ada provinsi yang menetapkan atau membagi kuota di tingkat kabupaten dan kota. Saat ini ada sepuluh provinsi yang membagi kuota di tingkat kabupaten dan kota. Di antaranya, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Bengkulu.  ”Khusus untuk sepuluh provinsi kuota ini, penyesuaian estimasi keberangkatan masih menunggu SK gubernur tentang kuota masing-masing kabupaten dan kota pada provinsinya.”

Kuota Haji Kembali Normal, Antrean Jamaah Jatim Maju Tiga Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/masjidilharam-jemaah.jpg" alt="JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)</figcaption>
</figure><h3>Penetapan Calhaj Berhak Lunas BPIH Awal Maret</h3> JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan pembagian kuota haji 2023 di Jakarta tadi malam (23/2). Seperti tahun-tahun sebelumnya, total kuota terbanyak masih dipegang Provinsi Jawa Barat, yakni 38.732 orang. Di peringkat kedua, ada Jawa Timur dengan total kuota 35.152 orang.  Total kuota haji merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) 189/2023 tertanggal 13 Februari 2023. KMA itu mengatur pembagian 221 ribu kuota haji yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia. Perinciannya, 203.320 kursi untuk jamaah haji reguler dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 orang.  Kuota haji reguler dibagi lagi untuk lansia, petugas dari KBIHU, dan petugas haji daerah. Untuk Jawa Timur, misalnya, kuota haji reguler untuk jamaah tahun berjalan sebanyak 33.035 orang. Kemudian, kuota prioritas lansia 1.758 orang, petugas KBIHU 122 orang, dan kuota petugas haji daerah 237 orang.  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menuturkan, sebagian provinsi menetapkan kuota di level provinsi. Tetapi, ada juga yang menetapkan kuota per kabupaten dan kota. Contoh provinsi yang menetapkan kuota per kabupaten dan kota adalah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Dia mengatakan, pembagian kuota ini penting sebagai dasar penetapan nama-nama calon jamaah berhak lunas.  Nantinya, pengumuman daftar jamaah berhak lunas disusul dengan penentuan tanggal pelunasan ongkos haji. Apabila sampai penutupan pelunasan masih ada sisa kuota, lanjut dia, maka diberikan kepada calon jamaah haji (CJH) reguler nomor porsi berikutnya. ’’Jika masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan BPIH, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam satu embarkasi,’’ terang Yaqut kemarin (23/2).  Sementara itu, sejumlah Kanwil Kemenag terus bersiap menyambut masa pelunasan BPIH. Seperti yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Jawa Timur. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Husnul Maram menjelaskan, pemerintah dan DPR telah menetapkan BPIH 2023 sebesar Rp 90,05 juta. Dari jumlah itu, jamaah haji hanya membayar Rp 49,8 juta dan selebihnya ditutupi dengan nilai manfaat keuangan haji (subsidi).  Meski biaya haji naik dibandingkan tahun lalu, dia memastikan CJH asal Jawa Timur masih menjaga niat untuk berangkat tahun ini. ’’Sehingga sampai saat ini belum ada pembatalan. Semuanya tetap menginginkan berangkat, bahkan kalau bisa kuota Jawa timur ditambah,’’ kata Husnul.  Dia menjelaskan, dari total kuota jamaah Jawa Timur, sekitar 15 ribu di antaranya merupakan jamaah yang sudah lunas pada 2020 lalu. Mereka tidak lagi dibebani biaya pelunasan ongkos haji. Sisanya ada 16.112 jamaah 2023 yang ditunggu pelunasannya.  Kementerian Agama baru akan mengumumkan daftar nama CJH berhak lunas pada awal Maret. Meskipun begitu, CJH yang masuk dalam estimasi keberangkatan tahun ini tetap diminta mempersiapkan diri.

Kuota Haji Jatim Tahun Ini 35 Ribu Jamaah, 1.758 di Antaranya Lansia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664363252527.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia mendapat kuota memberangkatkan 221 ribu orang tanpa batasan usia untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah pada tahun 2023. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah menandatangani kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi di Kota Jeddah, Arab Saudi, pada Ahad, (8/1). "Alhamdulillah, misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000," kata Yaqut sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad. "Kuota itu terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota," Yaqut. Penandatanganan kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 2023 antara lain dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Direktur Jenderal Penyenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Sekretaris Jenderal (Sekjen Kemenag) Nizar Ali, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, Konjen RI Jeddah Eko Hartono serta Konsul Haji Republik Indonesia di Jeddah Nasrullah Jasam juga menghadiri acara tersebut. Menag Yaqut juga mengatakan, dalam pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi disepakati bahwa tidak adanya batasan usia bagi jamaah haji yang diberangkatkan tahun 2023. Batasan usia jamaah haji di bawah 65 tahun yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan haji tahun 2022 guna meminimalkan penularan COVID-19 tidak diberlakukan lagi. "Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jamaah haji. Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini," kata Yaqut. Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi juga mencakup pengaturan pendaratan pesawat pengangkut jamaah haji di Kota Jeddah dan Madinah serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan baru mengenai pelayanan haji. Dalam pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Menag Yaqut juga melobi penambahan kuota jamaah haji bagi Indonesia guna memperpendek masa antre berangkat berhaji yang sudah sangat panjang di Indonesia. "Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji," kata Yaqut. Menteri yang biasa disapa Gus Yaqut itu juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi karena Indonesia dilibatkan sejak awal dalam penyelenggaraan pelayanan haji tahun 2023. Gus Yaqut juga mengapresiasi transformasi yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan pelayanan haji. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan bahwa negaranya mengedepankan keselamatan dan kenyamanan jamaah dalam menyelenggarakan pelayanan haji. "Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan," kata Tawfiq. Mengenai permintaan tambahan kuota jamaah haji bagi Indonesia, dia mengatakan, "(Mungkin) ada negara yang mengurangi jamaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal)." Tawfiq juga menyampaikan bahwa transformasi penyelenggaraan pelayanan haji di Arab Saudi sampai sekarang masih berlangsung. Sekarang pelayanan haji di Arab Saudi tidak lagi dilakukan oleh muassasah, tetapi syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelayanan haji tahun 2023 dan setiap negara bisa memilih syarikah penyedia layanan yang ditunjuk. "Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga," kata Tawfiq. "Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi," ujar Tawfiq menambahkan. Menurut Tawfiq, perwakilan syarikah penyedia pelayanan dalam pelaksanaan ibadah haji akan dihadirkan dalam Muktamar Haji pada 9 Januari 2023 agar setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan.

Kuota Haji 2023, Totalnya 221 Ribu Jamaah Tanpa Batasan Usia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>Muzakarah Perhajian Rekomendasikan Larangan Dana Talangan  JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) memperkirakan kuota haji tahun depan kembali penuh, yakni 221 ribu kursi. Kembali seperti kuota normal sebelum pandemi.  ”Insya Allah (haji 2023) kuotanya penuh. Karena dari sana (otoritas Saudi, Red) bahasanya begitu,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief saat penutupan muzakarah perhajian di Situbondo pada Selasa (29/11) malam.  Meskipun begitu, pemerintah Indonesia tetap menunggu keputusan resmi dari Saudi. Hilman mengatakan, menjelang tutup tahun seperti sekarang, MoU perhajian biasanya mulai dibahas. MoU dibahas antara Saudi dan negara-negara pengirim jemaah haji, termasuk Indonesia.  Hilman menyatakan, bahasa yang dipakai Saudi saat dimintai informasi soal kuota haji 2023 adalah menggunakan kata penuh. Menurut dia, kata penuh tersebut cenderung bermakna ganda. Bisa jadi penuh yang dimaksud adalah sesuai kuota normal sebelum pandemi. Atau, bisa juga yang dimaksud kuota penuh adalah seperti kuota haji 2022. Sebagaimana diketahui, tahun ini kuota haji Indonesia hanya 100.052 jemaah.  Hilman menuturkan, Kemenag akan bergerak cepat menyiapkan penyelenggaraan haji tahun depan. Sebab, kalender Hijriah yang digunakan sebagai acuan masa haji maju setiap tahun. Dia mengatakan, Saudi mendahulukan rapat persiapan haji 2023 dengan Indonesia jika dibandingkan dengan negara lainnya. ”Indonesia jemaahnya terbesar di dunia sehingga pengelolaannya harus dipersiapkan lebih awal,” jelasnya.  Rencananya, penandatanganan nota kesepahaman atau MoU perhajian antara menteri agama RI dan menteri haji Saudi digelar pada 9 Januari 2023. Saat itu juga diketahui kuota haji 2023 untuk Indonesia. Jika semua tahapan itu berjalan lancar, Hilman memperkirakan Januari–Februari 2023 sudah bisa dikebut tahapan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Seluruh biaya haji sudah bisa dihitung setelah ada kepastian kuota haji. Disusul kontrak layanan haji yang meliputi transportasi, hotel, dan katering.  Sementara itu, dalam pergelaran muzakarah perhajian, dirumuskan sejumlah rekomendasi. Pertemuan tersebut menghadirkan para tokoh agama yang memiliki ilmu mumpuni di bidang perhajian. Salah satu rekomendasi tersebut adalah seluruh pemangku kebijakan perhajian tidak menoleransi dana talangan haji. Adanya dana talangan haji dengan beragam skema dan istilahnya dinilai bertentangan dengan syarat istitaah atau mampu untuk berhaji.  Salah satu aspek istitaah adalah mampu secara finansial. Sementara itu, dengan berhaji menggunakan fasilitas dana talangan, calon jemaah yang bersangkutan tidak mampu menyiapkan uang untuk daftar haji.  Rekomendasi lainnya adalah pemerintah melakukan penyesuaian biaya haji. Rekomendasi itu diambil setelah pelaksanaan haji 2022 yang menelan biaya sangat mahal. Dari biaya riil haji Rp 100 jutaan, jemaah hanya membayar sekitar Rp 40 juta. Sisanya Rp 60 juta disubsidi dari hasil optimalisasi dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Forum muzakarah perhajian merekomendasikan penyesuaian biaya haji untuk menjaga kesehatan pengelolaan dana haji di BPKH.

Saudi Beri Sinyal Kuota Haji 2023 Kembali Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-26-at-20.00.06.jpeg" alt="Wapres Ma’ruf Amin menerima kunjungan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah, di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (26/10). (Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma’ruf Amin menerima kunjungan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah, di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (26/10). (Setwapres)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menerima kunjungan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (26/10). Dalam pertemuan tersebut, Ma'ruf Amin menyampaikan, dirinya menyambut baik kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi, khususnya terhadap jamaah umrah dan haji Indonesia.  "Saya menyampaikan penghargaan atas berbagai kebijaksanaan baru yang tadi disampaikan baik yang menyangkut kunjungan umrah ataupun juga haji yang diberikan banyak kemudahan bagi para jamaah, khususnya jamaah Indonesia," tutur Ma'ruf Amin dalam keterangannya, Kamis (27/10).  Dia mengungkapkan, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, animo masyarakat Indonesia untuk mengunjungi Arab Saudi baik untuk naik haji maupun umrah sangat besar. Berbagai kelonggaran yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk jamaah Indonesia ini diyakini akan semakin menambah semangat umat muslim Indonesia untuk mengunjungi Tanah Suci.  "Dengan adanya kesempatan-kesempatan bisa selain ke Makkah dan Madinah, bisa ke mana-mana ini, saya kira akan sangat mendorong orang Indonesia untuk lebih berkeinginan lagi untuk umrah sekaligus melihat berbagai daerah di luar haramain (dua kota suci, Makkah dan Madinah)," ujarnya.  Di sisi lain, Ma'ruf meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk dapat memberikan perhatian khususnya terhadap penempatan jamaah haji Indonesia di Mina, sehingga tidak terlalu jauh dari lokasi melempar jumrah. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kerja sama perdagangan antara kedua negara. Ma'ruf mengajak pemerintah Arab Saudi untuk sama-sama membangun kemitraan di bidang perdagangan.  "Tentu yang juga kita harapkan adalah hubungan dagang baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan haji maupun yang lain. Kami juga ingin dibukakan perdagangan untuk mengekspor barang-barang kebutuhan jemaah haji khususnya Indonesia baik di saat umrah dan haji," ungkapnya.  Oleh karena itu, Ma'ruf berharap hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi yang telah terjalin sejak lama akan semakin erat dan harmonis. "Hubungan Indonesia-Saudi ini sudah berjalan, bukan hanya pemerintah tapi masyarakatnya, sudah sejak lama. Ada banyak orang-orang Indonesia yang menetap di Saudi bahkan juga ada yang sampai wafat di Saudi. Jadi, antara Indonesia dengan Saudi ini memang hubungan yang sangat kuat sejak dahulu kala," ucap Ma'ruf.  Sementara itu, Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah menyampaikan berbagai kebijakan baru yang telah diambil oleh pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umrah dan haji bagi jamaah Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut, salah satunya yakni perpanjangan masa berlaku visa umrah yang semula 30 hari menjadi 90 hari.  Kemudian, kemudahan proses dalam pengajuan visa keberangkatan yang saat ini dapat dilakukan secara mandiri secara elektronik (tidak harus melalui agen perjalanan lagi). Serta, kebebasan dalam mengunjungi kota-kota lain di Arab Saudi tidak hanya terbatas di Makkah dan Madinah saja.  Terkait pemindahan penempatan jemaah haji Indonesia di Mina, Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan bahwa pihaknya sangat memberikan perhatian akan hal tersebut. Namun, Tawfiq mengakui bahwa Mina sangat sempit dan kecil.  "Saya berjanji di hadapan Yang Mulia Bapak Wakil Presiden, sepulang saya dari sini saya langsung akan membahas terkait tentang penempatan jamaah haji Indonesia di Mina. Kalau tidak bisa semuanya, tapi jumlah yang banyak itu bisa kita berikan tempat (terbaik)," pungkas Tawfiq.

Wapres Minta Arab Saudi Beri Lokasi Terbaik bagi Jamaah RI di Mina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/menag-di-arab-saudi-antara.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) saat melepas kepulangan jamaah haji SOC 2 di Bandara Jeddah, Jumat (15/7/2022) (ANTARA/HO.MCH2022)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) saat melepas kepulangan jamaah haji SOC 2 di Bandara Jeddah, Jumat (15/7/2022) (ANTARA/HO.MCH2022)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berharap kuota haji yang didapat Indonesia bisa lebih banyak lagi untuk tahun 2023. Untuk tahun ini kuota yang didapat sebesar 100.051 orang. Jumlah ini hanya sekitar 46 persen dari kuota normal yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya.  "Mudah-mudahan kuota tahun depan naik. Berdasarkan informasi yang saya terima dari Menteri Haji, lebih banyak dari tahun ini," ujar Yaqut, Senin (18/7).  Menag mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi intensif dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah. Bahkan, kemungkinan akan ada kuota khusus untuk jemaah lanjut usia atau lansia.  "Berdasarkan informasi, akan ada kuota khusus untuk usia lanjut. Definisinya seperti apa kita tunggu penjelasan Saudi," imbuhnya.  Kuota haji 2022 sebanyak 100.051 terdiri atas 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus. Dalam lima tahun sebelumnya, kuota haji reguler Indonesia mencapai 155.200 (2015 dan 2016), 204.000 (2017 dan 2018), serta 214.000 (2019).

Menag Sebut Tahun 2023 Ada Kuota Haji Khusus Lansia

kuota haji 2023

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kuota haji 2023