<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/JKT-Pembagian-Kartu-Perdana-Gratis-Untuk-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Salman-Toyibi-7.jpg" alt="Sejumlah pelajar melakukan registrasi kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMK Negeri 8 Jakarta, Kamis (3/9/2020). Nantinya, para pelajar juga akan mendapat subsidi kuota dari Kemendikbud sebesar 35 Gb per bulan. Untuk program ini, Kemendi" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pelajar melakukan registrasi kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMK Negeri 8 Jakarta, Kamis (3/9/2020). Nantinya, para pelajar juga akan mendapat subsidi kuota dari Kemendikbud sebesar 35 Gb per bulan. Untuk program ini, Kemendi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai melakukan pengiriman subsidi kuota gratis bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Jumlah penerima bantuan di bulan Oktober mencapai 35,7 juta orang atau naik 7,2 juta dari sebelumnya.  Selain bertambahnya jumlah penerima, Kemendikbud juga melakukan penambahan pada aplikasi serta laman website yang bisa di akses di kuota belajar. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud Hasan Chabibie.  ’’Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, baik dari pemerhati pendidikan, warga satuan pendidikan, maupun masyarakat umum, maka Kemendikbud menambah daftar aplikasi dan situs yang dapat diakses menggunakan kuota belajar,” jelas dia melalui keterangan tertulis, Minggu (25/10).  Untuk situs serta aplikasi yang dapat dipergunakan secara gratis bertambah hingga 2.690 situs website dan aplikasi,  terdiri dari 61 aplikasi pembelajaran, 5 aplikasi konferensi video, dan 2.624 laman kampus dan sekolah. Jauh bertambah dari sebelumnya yang hanya 19 aplikasi belajar, 5 aplikasi video conference dan 400 lebih website.  Sementara untuk daftar website dan website kampus bisa diakses di laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id. "Daftar ini masih akan terus bertambah seiring dengan masukan dari masyarakat,” tutur Hasan. (*)     Untuk aplikasi pembelajaran, berikut tambahan yang dilakukan Kemendikbud    <ol> 	<li>Aplikasi dan website Admission Edulogy</li> 	<li>Aplikasi dan website AKSI Bahasa Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website Aminin</li> 	<li>Aplikasi dan website AyoBlajar</li> 	<li>Aplikasi dan website Bahaso</li> 	<li>Aplikasi dan website Bank Soal Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website Rumah Belajar Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website Rumah Belajar Edu Game Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website Bersama Hadapi Korona Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website Birru</li> 	<li>Aplikasi dan website Buku Sekolah Elektronik Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website Buku Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website Cakap</li> 	<li>Aplikasi dan website Cambridge English</li> 	<li>Aplikasi dan website Google Classroom</li> 	<li>Aplikasi dan website Duolingo</li> 	<li>Aplikasi dan website Edmodo</li> 	<li>Aplikasi dan website Microsoft Educator Center</li> 	<li>Aplikasi dan website Eduka System</li> 	<li>Aplikasi dan website Edulogy</li> 	<li>Aplikasi dan website E-Learning Guru Daring Milenial</li> 	<li>Aplikasi dan website Ganeca Digital E-Library</li> 	<li>Aplikasi dan website guru.edulogy.id</li> 	<li>Aplikasi dan website Guru Belajar Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website Guru Berbagi Kemendikbyd</li> 	<li>Aplikasi dan website Icando</li> </ol> 27, Aplikasi dan website Indihome Study <ol start="28"> 	<li>Aplikasi dan website infomedia,co.id</li> 	<li>Aplikasi dan website institusi.edulogy.id</li> 	<li>Aplikasi dan website kahoot.com</li> 	<li>Aplikasi dan website kahoot.it</li> 	<li>Aplikasi dan website Rumah Belajar Kelas Maya Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website Kelas Pintar</li> 	<li>Aplikasi dan website Kipin</li> 	<li>Aplikasi dan website lms.seamolec.org</li> 	<li>Aplikasi dan website MejaKita</li> 	<li>Aplikasi dan website Melajah</li> 	<li>Aplikasi dan website new.guru.edulogy.id</li> 	<li>Aplikasi dan website Pahamify</li> 	<li>Aplikasi dan website Peta Budaya Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website Pijar Mahir</li> 	<li>Aplikasi dan website Pijar Sekolah</li> 	<li>Aplikasi dan website Quizizz</li> 	<li>Aplikasi dan website Ruangguru</li> 	<li>Aplikasi dan website Rumahbelajar</li> 	<li>Aplikasi dan website sekolah.edulogy.id</li> 	<li>Aplikasi dan website sekolah.mu</li> 	<li>Aplikasi dan website setara.kemdikbud.go.id</li> 	<li>Aplikasi dan website SimpaTIK Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website siswa.edulogy.id</li> 	<li>Aplikasi dan website Skill Academy Ruangguru</li> 	<li>Aplikasi dan website Suara Edukasi Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website Sumber Belajar Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website Udemy</li> 	<li>Aplikasi dan website ujian.siswa.edulogy.id</li> 	<li>Aplikasi dan website unison.id</li> 	<li>Aplikasi dan website Laboratorium Maya Kemendikbud</li> 	<li>Aplikasi dan website WhatsApp</li> 	<li>Aplikasi dan website IndonesiaX</li> 	<li>Aplikasi dan website WeKiddo</li> 	<li>Aplikasi dan website Zenius</li> </ol> &nbsp;  Sedangkan untuk aplikasi video conference adalah sebagai berikut:    <ol> 	<li>Cisco Webex</li> 	<li>Google Meet</li> 	<li>Microsoft Team</li> 	<li>U Meet Me</li> 	<li>Zoom</li> </ol> &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=D_yaZwUyads&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kemendikbud Tambah Aplikasi dan Situs Kuota Belajar, Berikut Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/JKT-Pembagian-Kartu-Perdana-Gratis-Untuk-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Salman-Toyibi-7.jpg" alt="Sejumlah pelajar melakukan registrasi kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMK Negeri 8 Jakarta, Kamis (3/9/2020). Nantinya, para pelajar juga akan mendapat subsidi kuota dari Kemendikbud sebesar 35 Gb per bulan. Untuk program ini, Kemendi" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pelajar melakukan registrasi kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMK Negeri 8 Jakarta, Kamis (3/9/2020). Nantinya, para pelajar juga akan mendapat subsidi kuota dari Kemendikbud sebesar 35 Gb per bulan. Untuk program ini, Kemendi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penunjukan aplikasi yang tergabung dalam kuota belajar. Sebelumnya terdapat beberapa aplikasi yang tidak kredibel dan tidak dikenali oleh warga pendidikan.  "Kira-kira pada Juni-Juli, kami bersama operator seluler melakukan riset, aplikasi apa yang sering dipakai selama era pandemi ini, itu kami sebar ke 500 ribu guru dan orang tua siswa," ujar Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), Hasan Chabibie dalam diskusi daring, Minggu (4/10). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/03/10/2020/soal-subsidi-gaji-guru-honorer-kemendikbud-diminta-gerak-cepat/">Soal Subsidi Gaji Guru Honorer, Kemendikbud Diminta Gerak Cepat</a></li> </ul> Dari riset tersebut, menurutnya yang paling tinggi penggunaannya adalah WhatsApp. Guru sering berinteraksi lewat siswanya melalui media tersebut. Lalu, yang paling banyak dipakai selanjutnya adalah video conference dan learning management system (LMS) dan sumber belajar lain termasuk YouTube.  "Jadi akhirnya kami pada saat menyusun sekian aplikasi dalam daftar wait list, yang diberikan kuota besar untuk bisa mengakses di sana terutama WA dan video conference itu kita masukkan di kuota belajar," imbuhnya.  Dia kembali mengatakan bahwa 19 aplikasi yang terdaftar saat ini tidak tetap. Bahkan, pihaknya sudah mendapat surat dari berbagai aplikator pendidikan untuk bisa tergabung dalam program tersebut.  "Contoh ada dari Jogja mereka buat aplikasi, dia bilang mohon difasilitasi dan aplikasinya itu dipakai hampir 20 ribu orang seluruh Indonesia. Itu dia masuk wait list (daftar tunggu)," jelasnya.  Untuk menjadikan aplikasi itu masuk dalam wait list program kuota gratis, web atau aplikasi itu harus memiliki domain, nomor ip serta harus berbicara system to system, untuk kemudian pada saat mengakses domain itu kuota gratisnya yang terserap.  "Jadi misalnya ada pengembang lokal yang memiliki aplikasi pembelajaran yang bagus dan itu bisa menambah khazanah dari daftar wait list ini, semakin banyak semakin bagus. Saya mikirnya akan nyari 100, emang yang dipakai (warga pendidikan) 5 atau 6 (aplikasi) yang paling gede, tapi nggak menutup kemungkinan yang lain itu dipakai, meski yang lain kecil," ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KslOQ9Yp-xg&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Polemik Aplikasi pada Kuota Belajar, Begini Penjelasan Kemendikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Satriwan-Salim-Dok.-Pribadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mulai menyalurkan kuota gratis kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Subsidi itu terbagi dalam kuota belajar dan kuota umum yang pembagiannya memang tidak merata.  Terkait hal itu, Kordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta agar pada bulan kedua ini, pembagian kuota dapat dialokasikan lebih untuk kuota umum ketimbang kuota belajar.  "Guru-guru sebenarnya berharap mendapatkan kuota internet ini lebih proporsional pembagiannya. Sebaiknya untuk bulan ke dua, alokasi kuota umum yang diperbanyak kapasitasnya," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (1/10).  Pasalnya, mayoritas guru, banyak yang menggunakan media seperti YouTube untuk mengajar. Maka dari itu, sebaiknya kuota umum datanya lebih diperbesar.  Salah satu guru dari SMP Negeri (P2G Bangka Belitung) di Kabupaten Belitung, Parulian, mengatakan bahwa SD dan SMP sudah masuk aktif kembali dengan 2 shift masuk. Mereka lebih banyak berinteraksi di sekolah dengan guru, kemudian dilanjut via WhatsApp, dan belajar mandiri via YouTube.  Sedangkan guru SMP di Blitar, Sri, menyampaikan kuota yang diberikan sebenarnya akan banyak mubazir. Pasalnya, dia sendiri mengajar dengan metode home visit yakni metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) luring.  Bahkan, banyak siswa yang tidak sadar bahwa nomornya sudah disubsidi kuota. Informasi bagi siswa dan orang tua belum optimal dilakukan oleh sekolah dan dinas pendidikan setempat.  Satriwan melanjutkan, guru-guru berharap jika bantuan kuota betul-betul fungsional, sesuai kebutuhan guru dan masa pakainya pun jangan dibatasi per bulan lalu hangus. Sebab ada potensi uang negara yang terbuang sia-sia jika guru dan siswa tidak memanfaatkannya.  Dia meminta agar Kemendikbud memberlakukan format akumulasi per bulan atas sisa kuota. Artinya, walaupun dalam jangka waktu sebulan kuota masih tersisa, jangan langsung dihitung hangus untuk bulan berikutnya.  "Tapi, masih bisa dimanfaatkan sampai 4 bulan masa program ini. Di sisi lain, Kemendikbud tetap harus koordinasi dengan dinas pendidikan untuk memantau efektivitas dan kebermanfaatan bantuan kuota dalam menunjang PJJ khususnya yang daring," ujarnya.  Mengenai perbedaan besaran kuota tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), Hasan Chabibie sebelumnya mengatakan bahwa ini didasari oleh kebutuhan para murid dan pendidik.  “Kenapa dibagi ini (kuota belajar dan umum) adalah bagaimana anak-anak kita tetap bisa belajar, bisa terjaga nyala api belajarnya, selama mereka menggunakan aplikasi apapun sehingga tetap kemudian bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran,” ujarnya dalam acara Bincang Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, Selasa (29/9).  Seperti diketahui, paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.  Sementara itu, paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ecYpw4FeIuc

Alokasi Kuota Umum Dinilai Tak Efisien, P2G Minta Oktober Ditambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/JKT-Pembagian-Kartu-Perdana-Gratis-Untuk-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Salman-Toyibi-7.jpg" alt="Sejumlah pelajar melakukan registrasi kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMK Negeri 8 Jakarta, Kamis (3/9/2020). Nantinya, para pelajar juga akan mendapat subsidi kuota dari Kemendikbud sebesar 35 Gb per bulan. Untuk program ini, Kemendi" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pelajar melakukan registrasi kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMK Negeri 8 Jakarta, Kamis (3/9/2020). Nantinya, para pelajar juga akan mendapat subsidi kuota dari Kemendikbud sebesar 35 Gb per bulan. Untuk program ini, Kemendi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengklasifikan bantuan kuota gratis ke dalam dua kategori, yakni kuota umum dan kuota belajar. Seperti diketahui, kuota belajar lebih besar dibandingkan kuota umum.  Kuota umum adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sedangkan, kuota belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran.  Mengenai perbedaan besaran kuota tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), Hasan Chabibie pun mengatakan bahwa ini didasari oleh kebutuhan para murid dan pendidik.  "Kenapa dibagi ini (kuota belajar dan umum) adalah bagaimana anak-anak kita tetap bisa belajar, bisa terjaga nyala api belajarnya, selama mereka menggunakan aplikasi apapun sehingga tetap kemudian bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran," ujarnya dalam acara Bincang Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, Selasa (29/9).  Menurut dia, jika kuota umum lebih besar dibandingkan kuota belajar, dikhawatirkan kuota tersebut akan disalahgunakan, bukan untuk belajar, akan tetapi untuk hiburan.  "Kuota umum adalah kuota yang bisa digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi apapun, kita mau main tiktok, game, medsos itu juga bisa mengakses laman lain juga bisa. Seperti Youtube, kami sadar betul banyak sumber bahan belajar yang ada di sana, tapi itu kan juga banyak entertain, kita ngga mau salah sasaran ketika akses itu," ungkapnya.  Seperti diketahui, paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.  Sementara itu, paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LSXMZ8tVkr4

Alasan Kemendikbud Terkait Kuota Belajar Lebih Besar dari Kuota Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Siswa-Belajar-Online-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menentukan 19 aplikasi pembelajaran untuk memanfaatkan kuota belajar. Namun, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan ada 5 aplikasi yang diragukan kapabilitasnya.  "Kami menemukan ada beberapa aplikasi yang patut diragukan kapasitasnya," ungkap Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahriza Marta Tanjung dalam Rilis Survei Bantuan Kuota Internet dan Dukung Penyederhaan Kurikulum 2013 secara virtual, Minggu (27/9).  Kecurigaan pertamanya tertuju pada aplikasi Aminin yang merupakan pembelajaran agama Islam, berdasarkan data Google Playstore per tanggal 26 September 2020, aplikasi itu baru diunduh sebanyak 1.000 kali. Kemudian AyoBelajar hanya di download 5.000 kali.  "Lalu, Birru ini tidak jelas ya, baru 100 kali di download, artinya ketika penentuan aplikasi ini menjadi aplikasi yang ada dalam kuota belajar, aplikasi ini baru dibangun, patut dipertanyakan kenapa aplikasi yang baru dibangun itu bisa masuk dalam kuota belajar," ucapnya.  Kemudian, ada Eduka yang sudah di download 1.000 kali, akan tetapi ternyata aplikasi ujian ini terakhir di update itu pada 19 Oktober 2019. Ini merupakan sebuah keprihatinan.  "Hampir setahun yang lalu (di update), Ganeca Digital juga begitu yang hanya di download 1.000 kali. Dari 19 aplikasi yang ada itu, kami melihat ada beberapa aplikasi yang kapasitas dan kredibilitasnya patut diragukan, ini kan berpotensi sia-sia jika aplikasi ini dimasukkan dalam kuota belajar," tuturnya.  Berbeda dengan aplikasi lainnya, seperti Kipin School 4.0 sebesar 100 ribu download, kemudian Quipper yang berjumlah 1 juta. Lalu, ada juga Udemy yang diunduh lebih dari 10 juta kali dan Zenius 1 juta kali.  "Yang lain itu sudah banyak di download dan itu wajar masuk digunakan dalam aplikasi kuota belajar," pungkasnya.  "Kami juga menulusuri dan membandingkan, Kelas Pintar sudah 1 juta kali di download, ini sudah masuk aplikasi pembelajaran Kemendikbud, tapi pada kuota belajar tidak dimasukkan. Lalu brainly juga, kenapa nggak dimasukkan," sambung dia.  Adapun, berikut 19 aplikasi yang masuk dalam kuota belajar, antara lain:  1. Aplikasi dan website Rumah Belajar  2. Aplikasi dan website Google Classroom  3. Aplikasi dan website Microsoft Education  4. Aplikasi dan website Quipper  5. Aplikasi dan website Sekolah.Mu  6. Aplikasi dan website Zenius  7. Aplikasi dan website Ruang Guru  8. Aplikasi dan website Kipin School 4.0  9. Aplikasi dan website Udemy  10. Aplikasi dan website Ayoblajar  11. Aplikasi dan website Eduka system  12. Aplikasi dan website Bahaso  13. Aplikasi dan website Birru  14. Aplikasi dan website Cakap  15. Aplikasi dan website Duolingo  16. Aplikasi dan website Edmodo  17. Aplikasi dan website Aminin  18. Aplikasi dan website Ganeca digital  19. Aplikasi WhatsApp  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q6usnjR_m1k&t  &nbsp;

FSGI Ragukan Kapabilitas 5 Aplikasi untuk Kuota Belajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya menyalurkan subsidi kuota bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen mulai hari ini. Kuota tersebut dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kuota umum dan kuota belajar.  Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyatakan bahwa pembagian kuota tersebut tidak bisa memaksimalkan pendidikan jarak jauh (PJJ). Pasalnya, kuota umum dengan kuota belajar berat sebelah.  "Kuota umum sebesar 5 GB kemungkinan tidak cukup jika mengingat selama ini penggunaan platform belajar lebih rendah dibandingkan penggunaan aplikasi WhatsApp, download video, Google, dan media sosial," ungkap dia dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Selasa (22/9).  Kata dia, kuota umum sebesar 5 GB itu dinilai terlalu kecil jika dibandingkan ketersediaan kuota belajar. Untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB.  Kemudian, bagi para peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah akan mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB. Sedangkan untuk paket kuota internet pendidik pada PAUD serta jenjang pendidikan dasar dan menengah, akan mendapat 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar.  Lalu, untuk kuota internet mahasiswa serta dosen akan mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar. Sedikitnya kuota umum ini tidak relevan dengan kebutuhan PJJ.  "Berdasarkan survey PJJ siswa yang dilakukan oleh KPAI pada April 2020, terungkap bahwa PJJ secara daring didominasi penugasan melalui aplikasi WhatsApp, email dan media sosial lain seperti Instagram," imbuhnya.  Artinya, kebutuhan akan kuota umum menjadi lebih besar. Untuk itu, pihaknya ingin kuota umum ini dapat ditambah jumlahnya.  "Maka KPAI minta Kemdikbud menambahkan kuota umum dan mengurangi kuota belajar. Hal ini untuk lebih memaksimalkan penggunaan bantuan kuota internet bagi pelaksanaan PJJ dan akan sangat membantu para siswa dan orangtua dalam PJJ secara daring," tutup dia.

KPAI Sebut Kuota Umum Tidak Cukup untuk PJJ

kuota belajar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kuota belajar