<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/Mahasiswa-Unpad-4158091697.jpg" alt="Ratusan massa aksi menggelar demonstrasi bertajuk Piknik Nasional Rakyat: Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan massa aksi menggelar demonstrasi bertajuk Piknik Nasional Rakyat: Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pimpinan DPR RI secara resmi akhirnya merespons aspirasi publik terkait tuntutan 17+8 yang disuarakan berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu langkah konkret yang diambil, yakni penghapusan tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI, yang resmi diberlakukan sejak 31 Agustus 2025.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016530917/mahasiswa-pertanyakan-gaji-anggota-dprd-dki-tembus-rp-139-juta-per-bulan-tuntut-transparansi">Mahasiswa Pertanyakan Gaji Anggota DPRD DKI Tembus Rp 139 Juta per Bulan, Tuntut Transparansi</a>&nbsp; Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk keseriusan parlemen dalam mendengarkan suara rakyat. &ldquo;Mulai tanggal 31 Agustus 2025, DPR RI menyepakati untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan. Ini adalah komitmen nyata kami menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat,&rdquo; kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9). Selain itu, DPR RI juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri sejak 1 September 2025. Moratorium tersebut berlaku bagi seluruh anggota DPR, kecuali dalam rangka menghadiri undangan resmi kenegaraan yang tidak bisa ditinggalkan.&nbsp; &ldquo;Kami menghentikan sementara kegiatan kunjungan ke luar negeri. Hanya undangan kenegaraan yang tetap dijalankan, karena itu menyangkut hubungan antarnegara,&rdquo; jelas Dasco. Selain itu, DPR juga akan memangkas sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota dewan. Pemangkasan itu mencakup biaya langganan, listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, hingga biaya transportasi.&nbsp; &ldquo;Kami sudah menyepakati adanya evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas anggota DPR, dan setelah evaluasi ini, beberapa pos akan dipangkas agar lebih efisien,&rdquo; ujar Dasco. Langkah tegas lainnya adalah terkait anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya. Mereka dipastikan tidak lagi menerima hak-hak keuangan yang sebelumnya diberikan.&nbsp; &ldquo;Jika ada anggota DPR yang dinonaktifkan partainya, maka secara otomatis hak-hak keuangannya tidak lagi dibayarkan. Ini juga bagian dari penegasan agar tidak ada privilege yang tidak semestinya,&rdquo; tutur Dasco. Pernyataan ini disampaikan Pimpinan DPR RI, mengingat tenggat waktu 17+8 Tuntutam Rakyat jatuh pada hari ini. Hal ini setelah berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa atas kondisi negara belakangan ini. (*)

DPR RI resmi menghapus tunjangan perumahan dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sebagai respons terhadap tuntutan

Respons Tuntutan 17+8, DPR Resmi Hapus Tunjangan Perumahan hingga Moratorium Kunker ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/z6wR8G9uVLyLAaklauuROOFAYfmVk9zVefAmxBzq-2651766321.jpg" alt="Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyambut langsung ketibaan Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyambut langsung ketibaan Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan sejumlah capaian penting yang dibawa Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kerja selama 15 hari ke berbagai negara. Menurutnya, kunjungan tersebut menghasilkan sejumlah capaian seperti rencana pembangunan kampung haji di Arab Saudi hingga pemangkasan tarif impor Amerika Serikat (AS). "Saya paparkan hasil-hasil kunjungan beliau. Misalnya rencana pembangunan Kampung Haji untuk para jamaah haji nanti, ini penting sekali," kata Gibran saat meresmikan Kantor Pusat Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri di Jakarta Timur, Kamis (17/7). Ia menekankan, fasilitas tersebut akan meningkatkan kenyamanan para jamaah haji Indonesia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Menurutnya, Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian pada kualitas pelayanan haji dan keselamatan para jamaah. "Salah satu fokus beliau, kita ingin nanti yang berangkat haji bisa lebih nyaman, dan kembali ke tanah air dalam keadaan baik, sehat semua," ucap Gibran.&nbsp; Tak hanya urusan haji, Gibran juga mengungkap kunjungan kerja Prabowo membuahkan hasil konkret dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu capaian besarnya, keberhasilan negosiasi penurunan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. "Yang paling ditunggu-tunggu itu adalah tarif impor AS yang kemarin, setelah negosiasi, turun dari 32 ke 19 persen," ujar Gibran. Selain itu, Gibran menyebut kunjungan tersebut juga menandai berakhirnya proses panjang negosiasi dengan Uni Eropa.&nbsp; "Lalu ada juga partnership agreement dengan Uni Eropa, ini sudah 10 tahun negosiasinya. Dan alhamdulillah kemarin sudah mencapai kesepakatan," urainya. Lebih lanjut, Gibran menyampaikan doa dan harapannya untuk Presiden Prabowo. Ia berharap, Prabowo selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya. "Jadi kita doakan sama-sama semoga Bapak Presiden sehat selalu, panjang umur, dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya," pungkasnya.

Wapres Gibran Rakabuming Raka memaparkan capaian kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seperti tarif AS dan kampung haji

Wapres Gibran Beberkan Oleh-oleh Prabowo Usai Kunjungan Kerja 15 Hari ke Luar Negeri: Kampung Haji hingga Penurunan Tarif AS 19 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kenaikan-anggaran-kunker-dpr-ke-luar-negeri-disetujui-semua-fraksi_m_154115.jpeg" alt="Ilustrasi:Gedung MPR,DPR,DPD" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi:Gedung MPR,DPR,DPD</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana kenaikan anggaran kunjungan kerja DPR ke luar negeri kabarnya telah disetujui semua fraksi. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal. "Itu diusulkan oleh komisi-komisi dan sudah disepakati semua fraksi. Kalau semua sudah setuju, kita Golkar setuju saja," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8). Dia menuturkan, sejatinya itu bukanlah kenaikan namun mengembalikan uang kunker yang sebelumnya tidak terpakai lantaran adanya moratorium. Adapun moratorium anggota DPR kunker ke luar negeri kebijakan dari ketua DPR sebelumnya, Ade Komaruddin. "Banyak anggaran yang nggak kepakai untuk kunker, tidak terpakai semua. Saya malah nggak berangkat-berangkat," imbuhnya. Sementara Robert menambahkan, naiknya anggaran untuk kunker ke luar negeri harus disertakan dengan mekanisme yang jelas. "Yang penting mekanismenya jelas dan kepentingannya benar," tukasnya. Diketahui, DPR berencana menaikkan anggaran&nbsp;kunker ke luar negeri. Itu terlihat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Kenaikan tersebut nilainya mencapai Rp 343,5 miliar atau naik sekitar Rp 141,8 miliar setara dengan 70 persen dari anggaran tahun ini sebesar Rp 201,7 miliar.&nbsp;

Kenaikan Anggaran Kunker DPR ke Luar Negeri Disetujui Semua Fraksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68068_87243_setya-novanto-bagus.jpg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar baik buat anggota DPR yang hobinya plesiran keluar negeri yang dibungkus dengan kegiatan dinas. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, dirinya akan mengaktifkan kembali kegiatan dinas berupa kunjungan kerja ke luar negeri. Pasalnya, hal tersebut merupakan hak bagi para anggota yang diatur dalam tata tertib DPR. Sama halnya dengan persoalan massa reses. &quot;Perjalanan luar negeri akan kita jalankan karena itu merupakan tugas-tugas DPR yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya,&quot; ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12). Hal itu katanya sudah dibicarakan dalam rapat pimpinan DPR yang digelar semalam. &quot;Tadi malam kita sudah rapat pimpinan DPR, kita akan laksanakan sebaik-baiknya,&quot; tegas ketua umum Partai Golkar itu. Menurut dia, kunjungan ke luar negeri dalam rangka studi banding diperlukan untuk mempelajari legislasi yang berlaku di negara lain. &quot;Mengadakan suatu perbaikan-perbaikan dan evaluasi-evaluasi daripada undang-undang di luar yang harus kita pelajari sebaik-baiknya,&quot; tuturnya Soal masa reses, katanya akan dibicarakan bersama pimpinan dan fraksi-fraksi lain. &quot;Tentu kebersamaan dengan fraksi-fraksi akan kita lakukan sebulan sekali, akan kita lakukan evaluasi bersama,&quot; pungkas Setnov.(dna/JPG)

Setnov Buka Lagi Agenda DPR Kunker ke Luar Negeri