<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyesuaian new normal terkait kunjungan bagi para tahanan, dengan kembali melaksanakan kunjungan langsung. Kunjungan secara daring juga tetap masih berlaku di Rutan KPK.  "Penerapan budaya new normal Rutan KPK bagi kunjungan secara langsung, dengan proporsi kehadiran fisik dalam jumlah tertentu dengan secara ketat memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (2/6).  Ali menjelaskan, setiap pengunjung yang akan menjenguk tahanan KPK wajib membawa hasil negatif tes swab antigen atau tes swab PCR maupun tes genose yang masih berlaku.  "Kunjungan keluarga tahanan dibatasi maksimal 3 orang dan Penasihat Hukum maksimal 2 orang dengan ketentuan kehadiran fisik di Rutan KPK tidak bergantian keluar masuk," ucap Ali.  Ali juga memastikan, social distancing dengan menjaga jarak ketika antri pendaftaran dan bertemu tahanan, tetap diberlakukan. Hal ini sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.  "Tahanan beserta keluarga wajib menggunakan masker dan faceshield," imbau Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, kunjungan bagi penasihat hukum bisa dilakukan pada Senin sampai dengan Jumat dari pukul 13.00-15.00 WIB. Sementara itu, bagi keluarga bisa dilakukan pada Senin sampai dengan Kamis dari pukul 10.00-12.00 WIB dan Jumat dari pukul 09.00-12.00 WIB.

Rutan KPK Terapkan New Normal, Tahanan Korupsi Bisa Dijenguk Langsung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/rutan-kpk.jpg" alt="Rutan KPK/ Rian Alfianto/JPC" width="100%">
<figcaption>Rutan KPK/ Rian Alfianto/JPC</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pelayanan kunjungan tahanan pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah yang jatuh pada Jumat (31/7) besok. Namun, kunjungan tersebut hanya bisa dilakukan secara daring (online).  "Pelayanan kunjungan menggunakan sistem kunjungan online yang akan diselenggarakan pada 10 Dzulhijah 1441 H atau Jumat, 31 Juli 2020. Waktu kunjungan online pada pukul 08.00 – 11.00 WIB," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (30/7).  "Para tahanan KPK yang beragama muslim melaksanakan salat Idul Adha di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur," sambungnya.  Kunjungan dengan teknis daring ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19. Para keluarga tahanan KPK diberikan waktu untuk mengisi box khusus makanan sejak pukul 08.00 sampai dengan 09.00 WIB.  "Untuk pengiriman makanan menggunakan box kecil untuk masing-masing tahanan dan tambahan satu box besar per Rutan. Pengisian box hanya khusus makanan," ucap Ali.  KPK memberikan keleluasaan untuk para tahanan agar bisa makan bersama. Namun, hal itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan.  "Makan bersama oleh tahanan dapat dilaksanakan di masing-masing Rutan. Tetapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan pada jam 09.30-11.00 WIB," tandasnya.

KPK Buka Kunjungan Tahanan Secara Online Pada Hari Raya Idul Adha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Febri-dery-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan waktu kunjungan khusus bagi para keluarga tahanan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Selama dua hari perayaan, pada 5 dan 6 Juni mendatang, para tahanan dapat bertemu dengan keluarganya di rutan.  "Untuk kunjungan saat hari raya Idul fitri, keluarga dapat mengunjungi tahanan pada lebaran pertama dan kedua dari jam 09.00-12.00 WIB," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (30/5).  Selain waktu kunjungan tersebut, KPK juga mengalihkan sejumlah jadwal kunjungan dari 30 Mei 2019 menjadi 31 Mei 2019 dengan waktu berkunjung 09.00 sampai 11.00 WIB. "Jadwal kunjungan Senin 3 Juni 2019 dialihkan menjadi Selasa 4 Juni 2019 dengan waktu berkunjung 10.00 sampai 12.00 WIB," ucap mantan peneliti ICW ini.  Sementara untuk penerimaan barang bagi tahanan hanya diterima sampai pukul 12.00 WIB. Febri mengatakan, jadwal kunjungan para tahanan akan kembali seperti biasa usai cuti bersama Idul fitri yang dimulai 3 hingga 7 Juni 2019. Berdasarkan penanggalan masehi tahun 2019, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 5 dan 6 Juni. Namun Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam akan kembali menggelar sidang isbat awal bulan Syawal atau Lebaran 1440 Hijriah untuk menetapkan secara resmi hari raya Idul Fitri.

KPK Beri Waktu Khusus Kunjungan Tahanan Saat Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/besuk-ayahnya-di-hari-natal-anak-setya-novanto-diam-seribu-bahasa_m_177286.jpeg" alt="Dwina Michaella, putri Setya Novanto usai keluar dari Rutan KPK Senin (25/12)" width="100%">
<figcaption>Dwina Michaella, putri Setya Novanto usai keluar dari Rutan KPK Senin (25/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Momentum <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Hari Natal</a> banyak digunakan sejumlah keluarga tersangka atau terdakwa kasus dugaan korupsi, untuk membesuk anggota keluarganya yang sedang ditahan KPK. Sebab selain menyiapkan tempat khusus Misa Natal bagi tahanan yang beragam Nasrani, hari ini Senin (25/12), KPK membuka jam kunjungan keluarga hari libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB -13.00 WIB. Di antara puluhan keluarga tersangka atau terdakwa tersebut, salah satunya yang memanfaatkan waktu kunjungan keluarga di Hari Natal itu adalah <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Dwina Michaella </a>dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Rheza Herwindo</a>, anak dari terdakwa perkara dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto. Pantauan JawaPos.com, Dwina datang terlebih dahulu, yakni sekitar pukul 08.55 WIB. Saat datang, Dwina menggunakan kaos warna hijau dipadu celana hitam sembari menenteng makanan. Namun, ketika dihampiri wartawan, usai membesuk ayahnya, Dwina langsung mengunci mulutnya, meski hanya ditanya perihal makanan apa yang dibawa untuk ayahandanya di Hari Natal ini. Seolah ingin kompak dengan Dwina, Putra Novanto Rheza Herwindo juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan adiknya. Awalnya, Rheza yang datang sekitar pukul 10.50 WIB bersama istrinya, langsung&nbsp; bergegas masuk ke lobi gedung untuk mendaftarkan diri sebagai pembesuk ke bagian respsionis. Usai mendaftarkan diri, Rheza sempat keluar dijemput koleganya dengan mobil. Namun beberapa menit kemudian, dia datang kembali ke gedung lembaga antirasuah untuk menemui ayahnya yang sedang ditahan di Rutan yang terletak di belakang gedung merah putih ini. Sebelumnya, nama dua anak Novanto muncul dalam dakwaan bersamaan dengan ibu tirinya, Deisti Astriani Tagor serta pamannya, Irvanto Hendra Pambudi terkait kepemilikan PT Murakabi Sejahtera. PT Murakabi Sejahtera merupakan salah satu konsorsium yang disiapkan Tim Fatmawati bentukan Andi Agustinus alias Andi Narogong Cs untuk mengikuti tender proyek e-KTP tahun 2011. Perusahaan itu dijadikan pendamping Konsorsium PNRI yang sudah dipastikan memegang proyek e-KTP. Dalam surat dakwaan, PT Murakabi Sejahtera merupakan milik Novanto melalui Irvanto, Deisti, dan Rheza. Yakni dengan cara Irvanto membeli saham PT Murakabi Sejahtera milik Vidi Gunawan. Karenanya, Irvanto dapat menggantikan posisi Vidi Gunawan yang merupakan Adik Andi Agustinus sebagai Direktur PT Murakabi Sejahtera, untuk kemudian diikutsertakan ke konsorsium lelang PNRI. Selanjutnya Deisti dan Rheza membeli sebagian besar saham PT Mondialindo Graha Perdana yang merupakan holding dari PT Murakabi Sejahtera. Deisti memiliki 50 persen, sedangkan Rheza memegang 30 persen saham perusahaan itu. Sementara Dwina menjabat sebagai Komisaris PT Murakabi. Supaya bisa ikut tender proyek e-KTP dan memenangkan konsorsium PNRI, PT Murakabi Sejahtera sengaja memasukkan jasa usaha pembuatan ID card. Padahal sebelumnya, jasa tersebut tidak ada di Murakabi. &nbsp;

Besuk Ayahnya di Hari Natal, Anak Setya Novanto Diam Seribu Bahasa