<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/dibawa-RSAL.jpg" alt="BERI SEMANGAT: Wakil KSAL Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono (tengah) menemui Zul dan ibunya di ruang perawatan Pulau Marore RSAL dr Mintohardjo, Jakarta, kemarin (23/9). (DISPENAL)" width="100%">
<figcaption>BERI SEMANGAT: Wakil KSAL Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono (tengah) menemui Zul dan ibunya di ruang perawatan Pulau Marore RSAL dr Mintohardjo, Jakarta, kemarin (23/9). (DISPENAL)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bocah asal Indramayu, Muhammad Zulzalaly Wal Ikhrom, akhirnya mendapatkan penanganan medis. Kemarin (23/9) dini hari TNI-AL membawa Zul ke Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dr Mintohardjo, Jakarta, untuk menjalani operasi.  Namun, operasi bocah malang yang tidak sengaja menelan anak kunci gembok tersebut batal. Benda yang sebelumnya terdeteksi di lambung Zul ternyata sudah tidak ditemukan.  Kepala Departemen Bedah RSAL dr Mintohardjo Kolonel Laut (K) Pribadi Arif menyampaikan, persiapan operasi berlangsung sejak Kamis (22/9) malam. ”Namun ketika pemeriksaan terakhir dilaksanakan sebelum operasi, anak kunci tersebut sudah tidak ditemukan,’’ ungkap dia kemarin. Sejak terdeteksi pada Rabu (14/9), sudah satu pekan lebih anak kunci itu berada di perut Zul.  Berdasar penuturan sang ibu, Nina Listiana, Zul tetap beraktivitas normal. Selera makannya juga biasa saja. Bahkan cenderung lebih tinggi. Menurut Kolonel Pribadi, bisa jadi hal itu turut mendorong anak kunci di lambung bocah 9 tahun tersebut keluar secara alamiah.  ”Kemungkinan karena sudah hari ketujuh (sejak tertelan), anak kunci sudah keluar saat si anak buang air besar,’’ imbuhnya. Meski demikian, TNI-AL tetap melakukan observasi. Hingga kemarin sore, Zul masih berada di RSAL dr Mintohardjo.  Sebelumnya, dari Indramayu, Zul dibawa ke Jakarta atas perintah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Anggota tim kesehatan pangkalan TNI-AL Cirebon Letda Laut (K) Rudy Kaprisyah yang menemukan serta membawa Zul dan ibunya ke Jakarta.  Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono pun sempat menjenguk ke RSAL. Orang nomor dua di TNI-AL itu turut menyemangati Zul dan ibunya.  Saat dihubungi oleh Jawa Pos, Kepala RSAL dr Mintohardjo Sapta Prihartono Rachman menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Zul dan ibunya akan kembali diantarkan ke Indramayu. ”Masih dirawat di ruang Marore (Jumat sore). Kemungkinan besok atau Minggu dipulangkan,’’ ungkap Sapta.

Kunci Sudah Tidak Ada di Lambung, Zul Batal Dioperasi di RSAL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Zul-daftar_bpjs.jpg" alt="BUTUH BANTUAN: Nina Listiana mendampingi sang anak, Zul. Rencana operasi untuk mengeluarkan kunci gembok dari lambung Zul masih terkendala biaya. (RADAR INDRAMAYU)" width="100%">
<figcaption>BUTUH BANTUAN: Nina Listiana mendampingi sang anak, Zul. Rencana operasi untuk mengeluarkan kunci gembok dari lambung Zul masih terkendala biaya. (RADAR INDRAMAYU)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – BPJS Kesehatan harus melakukan terobosan untuk membantu Muhammad Zulzalaly Wal Ikhrom, bocah 8 tahun yang tak sengaja menelan kunci gembok. Jika hanya menuruti aturan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) untuk bocah asal Indramayu itu baru aktif 14 hari lagi. Padahal, Zul butuh dioperasi segera. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan, percepatan aktivasi itu sulit dilakukan. Sebab, pengaktifan tersebut bergantung pada pernah atau tidaknya yang bersangkutan menjadi peserta JKN-KIS sebelumnya. Jika pernah, proses aktivasi kembali akan lebih cepat. ”Tetapi, jika sama sekali baru, aturannya untuk aktif menunggu 14 hari,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin (21/9). Dia mendorong agar masyarakat yang belum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan segera daftar. Bila tergolong tidak mampu, warga dapat menghubungi dinas sosial (dinsos) setempat untuk diproses selanjutnya. ”Jadi, bukan waktu butuh kemudian baru daftar. Karena kalau baru daftar pasti perlu waktu dan proses,” sambungnya. Sebagaimana diberitakan, Zul tanpa sengaja menelan kunci gembok rumahnya pada Rabu (14/9) lalu. Berdasar hasil rontgen, kunci itu sekarang berada di lambungnya. Pengambilan kunci tersebut harus dilakukan melalui cara endoskopi oleh dokter spesialis bedah anak maupun spesialis bedah lain. Tapi, bocah yatim itu terkendala biaya. Nina, sang ibu, hanya buruh cuci dengan penghasilan Rp 50 ribu sehari dan harus merawat tiga anak. Suaminya telah meninggal saat Zul masih berusia 7 bulan. Perempuan 40 tahun itu juga tak punya BPJS Kesehatan, KIS (kartu Indonesia sehat), bahkan tak pernah mendapat pembagian BLT (bantuan langsung tunai). Disinggung soal tak masuknya Zul dan sang ibu dalam program bantuan iuran (PBI) meski tergolong tak mampu, Ali Ghufron Mukti mengatakan, bukan kewenangan pihaknya menetapkan apakah seseorang penerima PBI atau bukan. Selain itu, pihaknya bukan yang bertanggung jawab atas perbaikan dan akurasi data penerima PBI. ”Dalam hal ini, BPJS hanya pengguna data, bukan yang menghasilkan dan juga bukan yang menetapkan,” ungkapnya. Adanya warga miskin yang belum terdata dinsos dan masuk PBI itu dinilai bukan hal baru oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Itu terjadi karena inklusi dan eksklusi error dalam pendataan di lapangan. Sebab, pendataan tidak dilakukan langsung ke rumah tangga. ”Pada peraturan menteri sosialnya (permensos) pun ditetapkan di musyawarah kelurahan. Seharusnya dilakukan sampai rumah tangga,” katanya. Kondisi itulah yang membuatnya selalu menekankan proses dua arah terkait dengan pendataan warga miskin. Pertama, datang langsung ke rumah tangga. Kedua, mempermudah cara daftar bagi mereka yang merasa miskin untuk kemudian dilakukan pengecekan. ”Seperti ibu ini gak didaftarin, dia harusnya bisa lapor. Lalu dikonfirmasi. Ini akan membuat inklusi dan eksklusi error lebih minim,” ungkapnya. Dia menyatakan, BPJS Kesehatan memang bukan penanggung jawab data tersebut. Merujuk PP 76/2015, peserta unsur PBI diperoleh dari Kementerian Sosial (Kemensos). Data tersebut diperoleh dari pemda dan dinsos. Menteri sosial kemudian menetapkan mana saja warga yang berhak masuk atau bahkan dikeluarkan dari DTKS. Data kemudian diserahkan ke menteri kesehatan, lalu diberikan ke BPJS Kesehatan untuk updating master file mereka. ”Menurut PP 76 ini, cleansing data dilakukan tiap bulan. Prosesnya pun terjadi tiap bulan. Tapi, karena tak langsung ke rumah tangga, ada inklusi dan eksklusi error tadi,” paparnya. Sementara itu, soal aktivasi kepesertaan, Timboel menuturkan, BPJS Kesehatan seharusnya bisa memberikan dispensasi karena yang bersangkutan merupakan warga miskin. Asal, pemerintah bisa meyakinkan BPJS Kesehatan bahwa iuran akan dibayar, baik dengan APBN maupun APBD. Opsi lainnya, pemerintah daerah bisa menalangi terlebih dahulu biaya perawatan melalui alokasi pribadi pemda.

Daftar BPJS, Zul Harus Tunggu 14 Hari untuk Operasi Kunci di Lambung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/kunci_gembok.jpg" alt="TAKUT DAN BINGUNG: Nina Listiana dan sang anak, Zul, memperlihatkan hasil rontgen yang menunjukkan kunci gembok bersarang di lambung Zul. (RADAR INDRAMAYU)" width="100%">
<figcaption>TAKUT DAN BINGUNG: Nina Listiana dan sang anak, Zul, memperlihatkan hasil rontgen yang menunjukkan kunci gembok bersarang di lambung Zul. (RADAR INDRAMAYU)</figcaption>
</figure>Belum Bisa Dioperasi karena Tak Punya BPJS Kesehatan  JawaPos.com – Nina Listiana takut dan bingung. Anaknya yang baru berumur 8 tahun, Muhammad Zulzalaly Wal Ikhrom, tanpa sengaja menelan kunci gembok rumahnya.  Berdasar hasil rontgen, kunci itu sekarang berada di lambung buyung yang biasa dipanggil Zul tersebut. Menurut dokter, pengambilan kunci tersebut harus dilakukan melalui cara endoskopi oleh dokter spesialis bedah anak maupun spesialis bedah lain.  Tapi, bocah yatim itu terkendala biaya. Nina, sang ibu, hanya seorang buruh cuci dengan penghasilan Rp 50 ribu sehari dan harus merawat tiga anak. Suaminya telah meninggal saat Zul masih berusia 7 bulan.  Perempuan 40 tahun itu juga tak punya BPJS Kesehatan, KIS (kartu Indonesia sehat), bahkan tak pernah mendapat pembagian BLT (bantuan langsung tunai).  Saat Zul ditangani di RSUD Indramayu setelah kunci gembok yang tak sengaja dia telan pada Rabu (14/9) pekan lalu itu, Nina harus membayar biaya perawatannya. Untuk itu, dia terpaksa berutang ke sejumlah tetangga.  ”Saya terpaksa pinjam uang Rp 1 juta ke tetangga. Itu pinjam dari sepuluh orang,” kata warga Kelurahan Lemahabang, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, itu kepada Radar Indramayu kemarin (20/9).  Zul menceritakan, peristiwa itu terjadi saat dirinya baru selesai mengerjakan tugas sekolah dan main ponsel sambil berbaring. ”Saya lagi main HP sambil tiduran, terus kuncinya saya gigit-gigit. Saya tuh ngantuk dan ketiduran, terus gak sengaja kuncinya ketelan,” ujar Zul.  Zul langsung berusaha memuntahkan kunci tersebut. Namun, kunci sebesar ibu jari itu tersangkut di kerongkongannya dan tidak bisa dikeluarkan. Hingga kemarin, bagian lehernya masih tampak kehitaman.  Panik, Nina langsung membawa anak ketiganya itu ke salah satu klinik. Namun, petugas di klinik tidak bisa menangani dan mengarahkannya ke RSUD Indramayu.  Berdasar hasil pemeriksaan di RSUD Indramayu, kunci gembok itu ternyata telah bersarang di dalam lambung Zul. Namun, pihak RSUD Indramayu tidak bisa menangani lebih lanjut sehingga merujuknya ke RS Gunung Jati Cirebon.  Itulah yang membuat Nina bingung karena tidak memiliki biaya. Penghasilannya dari menjadi buruh cuci pakaian hanya cukup untuk makan sehari-hari.  Nina menyatakan, saat ini kartu BPJS Kesehatan-nya sedang diurus pihak kelurahan setempat. Tapi, dia tidak tahu kapan kartu tersebut selesai.  Tidak adanya kartu BPJS Kesehatan itu telah menghambat pelaksanaan operasi pengambilan kunci dari dalam perut Zul. Operasi baru dilakukan jika kartu BPJS Kesehatan miliknya telah aktif.  Nina pun khawatir akan kondisi anaknya. Meski, dia mengakui anaknya hingga kini masih bisa makan seperti biasa. ”Kemarin sih badannya sempat demam. Kalau makannya normal, malah sekarang lebih lahap dari biasanya,” kata Nina.  Sementara itu, Dirut RSUD Indramayu Deden Bonni Koswara menjelaskan, pasien Zul datang ke rumah sakit yang dipimpinnya pada 14 September pukul 23.30 WIB atau 15 menit setelah menelan kunci tersebut. Berdasar hasil pemeriksaan, Zul berkondisi baik dan tidak ada yang mengkhawatirkan atau memengaruhi secara fisik. Zul juga tidak mengalami kelainan medis.  ”Dari hasil rontgen, kunci itu ada di lambung,” ujar Deden.  Deden menyatakan, pasien tersebut memang tidak memiliki BPJS Kesehatan. Karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan dan mengajukan pasien itu sebagai penerima bantuan iuran (PBI) atau peserta bukan penerima upah (PBPU) pemda. ”Jadi, preminya dibayar pemda. Cuma, tidak bisa langsung. Itu aktifnya 1 Oktober 2022,” kata Deden.  Meski demikian, lanjut Deden, jika sebelum 1 Oktober Zul mengalami kondisi yang membutuhkan penanganan segera, misalnya kunci itu sampai turun ke usus atau ada infeksi, pihaknya akan melakukan operasi di RSUD Indramayu.

Tertelan, Kunci Gembok "Masuk" ke Lambung Bocah 8 Tahun

kunci gembok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kunci gembok

Berita Terkini

Kunci Sudah Tidak Ada di Lambung, Zul Batal Dioperasi di RSAL

Daftar BPJS, Zul Harus Tunggu 14 Hari untuk Operasi Kunci di Lambung

Tertelan, Kunci Gembok "Masuk" ke Lambung Bocah 8 Tahun

Download Aplikasi JawaPos.com