<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/UT-28.jpg" alt="Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat (bawa bendera) melepas kendaraan registrasi keliling di kampus UT, Tangerang Selatan (28/12). Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat (bawa bendera) melepas kendaraan registrasi keliling di kampus UT, Tangerang Selatan (28/12). Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah berencana mencabut status pandemi Covid-19 tahun depan. Sehingga masyarakat kembali pada kehidupan normal seperti sebelum pandemi menyerang. Meskipun begitu pembelajaran berbasis online, ke depan diperkirakan masih tetap digandrungi masyarakat.  Seperti diketahui, selama pandemi Covid-19 banyak kegiatan masyarakat yang terganggu. Diantaranya adalah layanan pendidikan, termasuk perkuliahan. Sejumlah kampus terpaksa menjalankan pembelajaran secara online untuk mencegah penularan wabah Covid-19.  Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat mengatakan adanya pandemi Covid-19 ditambah revolusi industri 4.0 mempengaruhi proses perkuliahan. Banyak kampus menjalankan kuliah secara virtual atau online untuk mencegah penularan Covid-19.  Lantas bagaimana ketika nanti pandemi Covid-19 sudah dihapus? ’’Saya kira mahasiswa tidak akan mundur ke belakang,’’ kata Ojat usai peluncuran kendaraan registrasi keliling di kampus UT Tangerang Selatan, Banten pada Rabu (28/12). Menurut Ojat, saat ini banyak anak muda yang menggandrungi tren perkuliahan berbasis online.  Dia menuturkan perkuliahan berbasis online itu bakal menjadi tren perkuliahan masa depan. Kondisi itu didukung dengan semakin banyaknya platform pendidikan berbasis online yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dalam maupun luar negeri. Sehingga mahasiswa atau masyarakat memiliki pilihan sumber belajar yang semakin banyak.  Sebagai pemain lama di layanan perkuliahan online, Ojat mengatakan lembaga pendidikan yang membuka perkuliahan itu bukan sebagai pesaing. ’’Kami jadikan mereka sebagai mitra,’’ katanya. Dia menuturkan semakin banyak layanan pendidikan tinggi berbasis online, maka masyarakat yang bakal diuntungkan. Angka partisipasi kuliah di Indonesia juga bakal semakin meningkat.  Meskipun begitu dia mengatakan UT akan terus meningkatkan pelayanan. Termasuk dengan adanya armada kendaraan registrasi keliling. Sehingga masyarakat yang tinggal jauh dari kantor UT di daerah-daerah, tidak perlu keluar ongkos transportasi.  Nantinya mereka akan dilayani oleh armada kendaraan registrasi keliling tersebut. Untuk sementara ada enam armada kendaraan registrasi keliling. Keenamnya dikirim untuk kantor UT di Surabaya, Badung, Semarang, Makassar, Bandar Lampung, dan Samarinda.  --

Pandemi Selesai Tahun 2023, Kuliah Online Tetap Digandrungi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ojek-online-dilarang-masuk-universitas-brawijaya_m_.jpg" alt="Kampus Universitas Brawijaya (UB)." width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Brawijaya (UB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan bahwa izin kegiatan pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi dan politekenik/akademi komunitas pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021 dapat dilakukan secara campuran (hybrid learning), dalam jaringan, dan tatap muka, dengan protokol kesehatan yang ketat.  Hal ini merujuk Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).  “Sehubungan dengan keluarnya keputusan bersama empat Menteri tersebut, maka pembelajaran pada tahun akademik 2020/2021 yang akan dimulai bulan Januari 2021 di perguruan tinggi dapat diselenggarakan secara campuran (hybrid learning), dalam jaringan, dan tatap muka,” jelas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kemendikbud, Nizam, pada konferensi pers yang digelar secara virtual pada Rabu (2/12).  Dirjen Dikti menegaskan bahwa kebijakan ini hanya mengizinkan penyelenggaraan perkuliahan tatap muka serta kegiatan akademik lainnya yang berbentuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. “Perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus yang meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat sekitar,” ujarnya.  Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, masyarakat didorong untuk beradaptasi dan melindungi diri masing-masing dalam menyelenggarakan program pembelajaran. “Meski prioritas kita tetap pada kesehatan dan keselamatan seluruh warga pendidikan, kita tetap tidak boleh menyerah terhadap pandemi. Kampus diharapkan dapat membuat SOP (standard operasional procedure) bagi mahasiswa di lingkungan kos-kosan supaya akselerasi perubahan perilaku berjalan lebih maksimal,” kata Nizam.  Mahasiswa, menurut Dirjen Dikti, bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. “Harapannya kebiasaan itu menular kepada masyarakat, supaya kita terlindungi semua,” tambah Nizam.  Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria menyampaikan apresiasinya dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas dan bantuan selama perkuliahan semester ganjil.  “Khususnya kepada mahasiswa yang terdampak ekonominya akibat pandemi. Pada prinsipnya, langkah ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar terjadi kesepakatan dalam menerapkan protokol kesehatan,” ucap Arif.  Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (MRPTNI), Jamal Wiwoho mengakui bahwa pembelajaran sistem daring hasilnya tidak terlalu memuaskan terutama ketika dihadapkan pada kendala jaringan internet dan laptop. “Kami siap melakukan hybrid learning,” katanya.  Persyaratan Pembelajaran Tatap Muka Jenjang Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi perguruan tinggi dalam hal persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan pembelajaran tatap muka. Dalam hal persiapan, yang harus dilakukan: 1) perguruan tinggi harus mendapatkan rekomendasi atau berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat melalui satuan tugas penanganan Covid-19; 2) perguruan tinggi hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3) perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran campuran (hybrid learning) bagi mahasiswa yang belajar secara daring serta dosen yang mengajar secara daring; 4) perguruan tinggi telah siap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan bersama di atas dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. 5) perguruan tinggi juga harus membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 di perguruan tinggi untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan. 6) pemimpin perguruan tinggi menerbitkan pedoman pembelajaran, wisuda, maupun kegiatan lainnya bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/dikti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kemendikbud, Nizam  Kemudian, dalam hal pelaksanaan pembelajaran tatap muka, perguruan tinggi diwajibkan: 1) Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan Covid-19 secara rutin.  2) Civitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus memenuhi kriteria berikut: a. dalam keadaan sehat; b. dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (comorbid); c. khusus mahasiswa yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali atau pihak yang menanggungnya; d. bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring; e. mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes usap (SWAB), atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah.  3) Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara: a. pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi; b. menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat; c. meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, co-working space, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler, dan sebagainya); d. menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis; e. menerapkan penggunaan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai sesuai standar kesehatan; f. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter antar orang; g. membatasi penggunaan ruang maksimal 50 persen kapasitas ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 orang; h. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi; i. menerapkan etika batuk/bersin yang benar; j. menyediakan ruang isolasi sementara bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19; k. menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi baik bagi yang bersangkutan maupun contact tracing; l. menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; m. melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.  4) Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.  5) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, sampai kondisi aman.  6) Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di kabupaten/kota, pemimpin perguruan tinggi berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.  7) Apabila terdapat kondisi khusus atau permintaan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dapat memberhentikan pembelajaran tatap muka pada perguruan tinggi Dalam rangka pemantauan, perguruan tinggi harus menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan.  “Selain itu, perguruan tinggi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama masa pandemi Covid-19,” terang Nizam.  Jaga Kompetensi Peserta Didik Vokasi Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Kemendikbud, Wikan Sakarinto mengatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan mengenai kuliah tatap muka untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Perkuliahan yang dimaksud dapat diselenggarakan secara tatap muka dan dalam jaringan (hybrid learning).  Wikan Sakarinto menambahkan, Terkait dengan pembelajaran praktik kerja lapangan dan magang bagi mahasiswa di dunia usaha dan dunia industri (DUDI), terdapat kesepakatan bersama selama pandemi terkait pencegahan, pelaksanaan dan pemantauan pembelajaran tatap muka.  Apabila perguruan tinggi sudah memenuhi berbagai syarat yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan, maka segala bentuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dapat dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut.  “Jadi mahasiswa yang hadir ke kampus hanya untuk keperluan belajar. Setelah kuliah selesai, mahasiswa diwajibkan untuk meninggalkan kampus agar tidak terjadi kerumunan di dalam kampus,” tegas Wikan.  Lebih lanjut, Wikan mengatakan bahwa kantin dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berpotensi menciptakan kerumunan akan di nonaktifkan. Selain itu, pihak perguruan tinggi harus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah daerah, satuan tugas Covid-19 daerah, orang tua, serta wajib membentuk satuan tugas khusus di dalam kampus agar semua berlangsung sesuai dengan peraturan dan SOP.  Lebih lanjut, Dirjen Diksi menilai kebijakan untuk membuka perkuliahan tatap muka sangat baik terutama untuk pembelajaran yang sifatnya keterampilan (hands on). Dalam pelaksanaannya menuntut tanggung jawab dan kedisiplinan luar biasa.  “Karena pandemi ini tidak bisa diremehkan, di sisi lain kita juga harus memperhatikan adanya risiko penurunan kompetensi bagi generasi peserta didik terapan karena tidak mencukupi kebutuhan untuk mata kuliah praktiknya,” imbuh Wikan.  Senada dengan Dirjen Dikti, Wikan Sakarinto berharap, seluruh civitas perguruan tinggi dan pendidikan vokasi dapat bersinergi menjalankan kebijakan dalam situasi yang sehat dan aman bagi seluruh warga pendidikan.  “Diharapkan para pimpinan perguruan tinggi dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang tertulis dalam surat edaran tersebut dengan baik, demi terselenggaranya proses pembelajaran yang aman dan lancar bagi semua pihak serta dapat membantu dalam memutus rantai penularan Covid-19,” tutur Dirjen Wikan.  Sementara itu, Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia (FDPNI), Zainal Arief menyambut baik kebijakan untuk membuka pembelajaran secara hybrid. Ia menilai, kebijakan yang memberi kelonggaran bagi perguruan tinggi untuk melakukan praktikum dapat membantu mengejar dan mencapai target pembelajaran.  “Daring kemarin ada pengurangan kompetensi yang sifatnya hands on. Kita akan berkoordinasi dengan pemda untuk menyukseskan kebijakan ini,” kata Zainal mengungkapkan.  Ketua Forum Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI), M. Sigit Darmawan mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. “Protokol kesehatan akan kami patuhi dan (mata kuliah) yang praktik kami prioritaskan untuk segera dilaksanakan (pembelajaran tatap muka),” tutup Sigit.

Perkuliahan Dapat Dilakukan secara Tatap Muka dan dalam Jaringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/NIZAM-ANTARA.jpg" alt="Pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam." width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam, mengatakan perguruan tinggi diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Adapun, pembelajaran akan mengadopsi sistem campuran, yakni tatap muka dan daring.  Di mana di dalam kelas atau laboratorium nanti, kapasitas maksimal keterisian ruangan adalah 50 persen atau 25 mahasiswa saja. Jarak minimal antar mahasiswa sebesar 1,5 meter. Kemudian, bagi yang tidak belajar di kelas, akan mengikuti pembelajaran secara online atau dari rumah. Hal ini dilakukan dalam setiap pertemuan kelas. Untuk jaga jarak di dalam kelas, akan diatur minimal 1,5 meter antar bangku.  "Nanti sebagian mahasiswa agar mengikuti pembelajaran dari rumah secara daring, sebagian akan hadir di kampus. Hybrid learning, untuk dosen mengajar tetap berhadapan dengan layar, tapi mahasiswa ada di dalam kelas," jelasnya dalam telekonferensi pers terkait SE Pembelajaran Selama Masa Pandemi Covid-19, Rabu (2/12).  Kata dia, metode pembelajaran ini berbeda dengan kegiatan pembelajaran yang saat ini tengah dijalankan. Sebab, akan adanya interaksi fisik antara sebagian mahasiswa dan dosen dalam kegiatan perkuliahan.  "Ini berbeda sekali. Saya merasakan (perbedaan) ketika melakukan pembelajaran secara hybrid dengan hanya daring. Beda sekali, karena di dalam kelas ada orangnya. Kalau full online yang kita hadapi full layar," tambahnya.  Kemudian, terkait dengan aktivitas mahasiswa di kampus selain di dalam kelas, hanya boleh untuk yang berkaitan dengab penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Namun, sebelumnya pihak kampus perlu untuk betul-betul mempersiapkan kebutuhan untuk menunjang penerapan protokol kesehatan di dalam kampus.  Kampus juga harus untul membuat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 internal untuk mengawasi dan melakukan penyusunan serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan. Begitu juga dengan mengeluarkan pedoman belajar mahasiswa hingga kegiatan kampus lainnya.  Kemudian kampus diminta membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 internal untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan seta menerbitkan pedoman belajar, wisuda, maupun kegiatan kampus lainnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HM9YrOUv0Vc

Januari Perguruan Tinggi Dibuka, Terapkan Kuliah Tatap Muka dan Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BAMSOET-MINGGU.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak kesulitan yang dialami dalam masa pandemi Covid-19, termasuk di bidang pendidikan. Salah satunya adalah sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) secaea daring yang dirasa kurang efektif.  Ketua MPR Bambang Soesatyo pun meminta pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kememdikbud) untuk segera membantu dengan memetakan sejumlah kesulitan tersebut.  Kemudian, menentukan prioritas kesulitan dan hambatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti meminta operator internet untuk menambah daya agar permasalahan sinyal dapat diatasi, memberikan keringanan bagi mahasiswa untuk biaya pulsa hingga perbaikan sistem evaluasi terkait keseriusan mahasiswa ketika pembelajaran dilakukan.  Itu semua perlu dilakukan, sebab adanya keterbatasan anggaran dan ruang gerak di masa pandemi. Maka dari itu, perlu adanya prioritas dari penyelesaian kesulitan tersebut.  "Pemerintah dapat memastikan ketersediaan modem atau wifi dalam memberikan sinyal internet yang memadai bagi mahasiswa, serta mengalokasikan anggaran untuk biaya membeli pulsa dan kuota internet guna mengikuti pembelajaran via daring," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (12/8).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/11/08/2020/banyak-realita-yang-tidak-terpotret-di-perguruan-tinggi/">Banyak Realita yang Tidak Terpotret di Perguruan Tinggi</a>  Bambang juga meminta agar para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan daring untuk lebih serius. Begitu juga kepada para dosen, untuk tidak memberikan tugas yang berlebihan.  "Dosen perlu untuk berinovasi menemukan metode pembelajaran yang efektif dan efisien dalam menentukan silabus perkuliahan, sehingga dapat diikuti mahasiswa dengan baik tanpa mengurangi kompetensi sesuai target yang telah ditetapkan," tambahnya.  Pemerintah juga perlu menaruh perhatian dengan memberikan subsidi sebagai dukungan kepada universitas-universitas swasta di tengah pandemi covid-19. Seperti bantuan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan/SPP.  "Sehingga berlangsungan proses perkuliahan di universitas swasta, termasuk nasib dosen dan mahasiswa, tetap dapat terjamin," tutup dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=udmn_Bepg0c

Bamsoet Singgung Sejumlah Masalah Pembelajaran Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/73_proses_2.jpg" alt="Teacher Lee Gang-in gives an online class amid the new coronavirus outbreak at Seoul girls" width="100%">
<figcaption>Teacher Lee Gang-in gives an online class amid the new coronavirus outbreak at Seoul girls</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring yang dilakukan sejak Maret 2020. Salah satunya adalah dengan melalui survei.  &nbsp;  Pada bulan Maret, sebanyak delapan juta mahasiswa dan 300.000 dosen kita secara mendadak bertransformasi ke dalam pembelajaran daring. Dari hasil survei tersebut, didapatkan 70 persen menyatakan pembelajaran daring dinilai baik bahkan sangat baik, 30 persen lainnya mengakui masih adanya kelemahan.  &nbsp;  "Kendalanya seperti keterjangkauan dan stabilitas jaringan, kadang-kadang suara hilang di tengah-tengah kuliah atau putus koneksi," terang Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud Nizam dalam keterangan resmi, Jumat (26/6).  &nbsp;  Berdasarkan catatan tersebut, Kemendikbud segera melakukan perbaikan agar pada pembukaan semester depan, pembelajaran melalui daring dapat berjalan lebih efektif dan efisien.  &nbsp;  “Saat ini kita berikan pelatihan untuk seluruh dosen akademik dan vokasi secara terbuka selama sebulan lebih, dari tanggal 18 Juni sampai akhir Juli. Tidak berbayar dan berisi tips dari para pakar dan praktisi dalam penggunaan teknologi pembelajaran daring, tentang pedagogik, perencanaan pembelajarannya, manajemen sistem, hingga cara memanfaatkan berbagai teknologi yang ada serta hemat pulsa,” ujarnya.  &nbsp;  Pelatihan yang diberikan kepada peserta setiap sesinya dilakukan secara paralel. Para peserta yang menjalani pelatihan dengan tuntas akan mendapatkan sertifikat.  &nbsp;  “Semangatnya adalah kita saling berbagi dan kita perkuat dengan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA). Ini adalah platform pembelajaran digital daring bersama-sama antar perguruan tinggi. Kita perkuat konten-konten, kita dorong perguruan tinggi untuk berbagi,” ucapnya.  &nbsp;  Kemendikbud juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk mengoptimalkan perluasan dan stabilitas jaringan.  &nbsp;  “Menkominfo menugaskan dua dirjennya untuk mendukung. Kita sudah berkoordinasi erat dengan mereka dalam merangkul daerah-daerah 3T (tertinggal, terluar, terbelakang) yang saat ini blank spot untuk bisa diupayakan terjangkau di semester depan karena mahasiswa saat ini sudah berada di kampung halamannya masing-masing,” ujarnya.  &nbsp;  Lebih lanjut, Nizam menyebutkan bahwa saat ini sudah banyak wadah pembelajaran yang diproduksi oleh anak negeri sebagai penyedia layanan internet diantaranya platform merah putih seperti You Need Me dan Cloud X.  &nbsp;  “Sekarang kapasitasnya juga sudah bisa ditingkatkan jika sebelumnya 40 orang, dalam waktu dekat mereka menjanjikan itu bisa sampai 100 orang. Biasanya paket merah putih itu sudah dipaketkan sehingga lebih hemat dari sisi biaya. Program semacam itu yang sedang kita siapkan dengan teman-teman penyedia internet,” lanjut Nizam.  &nbsp;  Nizam juga menerangkan bahwa Kemendikbud telah menyiapkan learning management system (LMS) bagi perguruan tinggi yang belum memiliki platformnya.  &nbsp;  “Kita sudah siapkan secara cuma-cuma, ada yang berbasis muddle dan ada yang berbasis google classroom dan itu gratis. Akses ke berbagai laman seperti di SPADA sudah dimasukkan dalam white list, artinya tidak berbayar. Jadi kalau kita mengakses situs-situs pembelajaran di kampus-kampus yang sudah terdaftar URL-nya itu sudah tidak berbayar sudah di-white list-kan oleh internet provider,” tuturnya. (*)  &nbsp;

Survei Kemendikbud: Pembelajaran Daring Masih Ada Sedikit Kekurangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/images-72.jpeg" alt="Ilustrasi: Berselancar di internet. (BitsDroid)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Berselancar di internet. (BitsDroid)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dana miliaran rupiah dikucurkan untuk mendukung perkuliahan jarak jauh di perguruan tinggi negeri (PTN). Universitas Airlangga (Unair), misalnya, sudah membelanjakan sekitar Rp 2 miliar untuk memberikan bantuan paket data atau pulsa kepada mahasiswa.  Rektor Unair M. Nasih mengatakan, mahasiswa yang ingin mendapatkan paket kuota internet sebesar 15 GB untuk dua bulan itu wajib mengisi di layanan Covid-19 surveillance. Kuota internet tersebut tentu diberikan kepada mahasiswanya yang membutuhkan. ’’Idealnya, internet digratiskan oleh pemerintah untuk semua siswa, mulai SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Minimal oleh BUMN Telkom,’’ katanya.  Dia menjelaskan, di bulan pertama ini, sudah 17 ribuan mahasiswa yang mendapatkan bantuan kuota internet.  Sementara itu, Universitas Sebelas Maret (UNS) telah mengucurkan bantuan dalam bentuk pulsa kepada mahasiswa untuk mendukung kuliah online. Sebelumnya sempat heboh tagar #UNSAprilMob di Twitter. Tagar tersebut terkait bantuan layanan internet.  Rektor UNS Jamal Wiwoho mengatakan, tagar itu merupakan bentuk kesalahpahaman. Semula UNS berencana mengucurkan bantuan paket data 10 GB kepada mahasiswa yang membutuhkan. Namun, ada kendala dari sisi administrasi keuangan. Sebab, untuk mendapatkan paket kuota 10 GB, harga di antara operator satu dan lainnya berbeda-beda. ”Ini nanti sulit dalam pelaporan keuangan,’’ jelasnya.  Menurut Jamal, pihaknya lantas mengubah skema bantuan internet untuk mahasiswa. Proses itu membutuhkan waktu. Hingga akhirnya diputuskan bantuan dalam bentuk pulsa Rp 50 ribu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jyUbcSjL3MI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=dDCfX6vfNbA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=t2OKbXOKC6Y

PTN Kucurkan Miliaran Rupiah untuk Biaya Internet Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WFH-2.jpg" alt="ILUSTRASI WFH" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI WFH</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat edaran dari pusat sudah dirilis tiga pekan lalu. Plt Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam juga mengeklaim ”berdasarkan pantauan sudah berjalan semua”.  Tapi, ternyata keluhan tentang bantuan pulsa untuk mahasiswa buat pelaksanaan pembelajaran secara online alias daring masih bermunculan.  Misalnya, yang terjadi di Universitas Brawijaya (UB) Malang lewat gelombang protes memakai tagar #AmarahBrawijaya di Twitter.  Tagar tersebut sempat bertahan lama di jajaran trending topic, mulai Selasa malam (28/4) sampai Rabu siang (29/4). Beragam keluhan disampaikan para pengusung tagar. Terutama tentang terogohnya kocek para mahasiswa untuk menyediakan kuota internet dan ketidakpekaan rektorat UB.  Menanggapi keluhan yang disampaikan lewat #AmarahBrawijaya itu, Rektor UB Nuhfil Hanani menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan operator untuk layanan gratis pulsa bagi seluruh mahasiswa. ”Dengan (kuota internet, Red) 30 GB (gigabyte),” katanya kemarin.  Sementara itu, mahasiswa yang tidak mampu diberi subsidi pulsa Rp 100 ribu. Namun, uang terebut tidak diberikan ke mahasiswanya. Tetapi, diberikan kepada operator. ”Diprioritaskan mahasiswa bidikmisi dan mahasiswa UKT (uang kuliah tunggal) kategori 1,” katanya ketika dihubungi Jawa Pos kemarin.  Plt Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam pada 6 April lalu mengeluarkan surat terkait pelaksanaan pembelajaran online. Salah satunya tentang pemberian bantuan pulsa kepada mahasiswa. Setiap rektor diminta membuat surat keputusan untuk menjalankannya. Anggarannya diambilkan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kampus masing-masing.  Ketika dikonfirmasi secara terpisah kemarin, Nizam mengatakan sudah memantau di lapangan. Mantan dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, sebagian besar persoalan biaya internet untuk mahasiswa sudah teratasi. ”Hampir semua perguruan tinggi sudah memberikan bantuan data untuk mahasiswa yang membutuhkan,” katanya.  Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB Abdul Hakim menambahkan, saat ini sedang diproses pemberian paket data untuk sekitar 7.000 mahasiswa program bidikmisi dan kategori UKT 1 atau SPP paling rendah. Terkait pelaksanaan kuliah daring, UB meminta pelaksanaannya yang mudah sehingga tidak menyulitkan mahasiswa. Saat ini dia memperkirakan 60 persen sampai 70 persen mahasiswa UB telah kembali ke rumah masing-masing.  Nuhfil juga menyebut UB telah memberikan sembako senilai Rp 200 ribu kepada mahasiswa yang tidak mampu dan tinggal di Malang. ”Ada layanan makan gratis juga khusus makan malam kepada mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa,” katanya.  Menurut Nizam, kondisi di setiap PTN (perguruan tinggi negeri) berbeda-beda. Dia mencontohkan di PTN yang kategori satuan kerja (satker) yang sempat ada kendala pengalihan dana. Sebagai satker, mereka sulit mengalihkan dana dari satu peruntukan ke peruntukan lainnya.  Sedangkan untuk PTN badan hukum (PTN-BH) sejak awal sudah aktif memberikan dukungan untuk para mahasiswa. Sebab, penggunaan dana di PTN-BH lebih fleksibel.  Di bagian lain jagat Twitter kemarin juga diramaikan tagar #kemenagprank. Tagar tersebut dipicu kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang membatalkan rencana penerapan diskon UKT untuk mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di bawah Kemenag.  Menag Fachrul Razi menjelaskan, kebijakan diskon UKT dibatalkan karena anggaran mereka dipotong Rp 2,6 triliun. Namun, Fachrul mengatakan, jajaran Kemenag akan membahas kembali rencana diskon UKT tersebut.  Dia mengatakan, semua pihak harus fair. Saat ini mahasiswa sudah tidak datang lagi ke kampus. Dengan demikian, mahasiswa menerima pelajaran tidak sebanyak kondisi normal. ’’Sehingga kalau dia mestinya bayarnya sekian, lalu hanya menerima sebagian (perkuliahan, Red), mestinya tidak sebesar itu bayarannya,’’ jelasnya.  Apalagi, mahasiswa juga harus mengeluarkan uang untuk mengikuti proses pembelajaran secara online. Di sisi lain, dia tidak memungkiri bahwa ada orang tua mahasiswa yang terdampak Covid-19 secara ekonomi. ”Kami juga akan mohon petunjuk ke Kemenkeu. Apa langkah lain yang bisa dilakukan bersama,” jelasnya.  Sementara itu, DPR menyoroti kondisi PTS (perguruan tinggi swasta) yang mengalami kesulitan keuangan. Sebab, para mahasiswanya kesulitan untuk membayar SPP.  Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menuturkan, pembelajaran jarak jauh selama pandemi membuat PTS harus menyediakan berbagai perangkat pembelajaran online seperti bandwidth internet dalam jumlah besar, e-book, video, hingga aplikasi diskusi online berbayar.  ”Biaya tidak sedikit sehingga manajemen PTS terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk penyelenggaraannya,” ujarnya.  Karena itu, Huda mendesak Kemendikbud agar merumuskan skema bantuan untuk PTS-PTS yang mengalami kesulitan finansial selama pandemi Covid-19. Diakui, selama ini pemerintah memang telah memiliki program bantuan bagi PTS melalui skema program pembinaan-perguruan tinggi swasta (PP-PTS).  ”Namun, dalam kondisi saat ini, dia berpendapat bahwa skema ini perlu diperluas dengan mengakomodasi PTS-PTS terdampak wabah Covid-19 sebagai salah satu objek sasaran program,” katanya.  Huda juga meminta syarat PP-PTS yang selama ini bertumpu pada capaian akademik seperti penyelesaian program akademik tepat waktu, masa studi sesuai kurikulum, minimnya jumlah mahasiswa yang drop out, dan lainnya diperingan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NDOZMPcukn4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Qp5QYWDuYsQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=v2U7yW4jVbw

Dikti Klaim Persoalan Biaya Internet Mahasiswa Teratasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenristekdikti-siapkan-cyber-university_m_191213.jpeg" alt="Perkuliahan Daring: Menristekdikti Mohammad Nasir (tengah) saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (24/2)." width="100%">
<figcaption>Perkuliahan Daring: Menristekdikti Mohammad Nasir (tengah) saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (24/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mendorong perguruan tinggi (PT) di Indonesia untuk menerapkan sistem perkuliahan daring atau jarak jauh. Selain sebagai solusi mengatasi keterbatasan dosen, sistem baru itu juga sebagai program pengembangan PT era revolusi 4.0. "Ini sebagai program antisipasi PT di Indonesia. Jadi perkuliahan tidak cukup face to face atau tatap muka saja," terang Nasir saat jumpa pers di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (24/2). Ke depan, sistem perkuliahan tatap muka akan mengalami pergeseran. Salah satunya disebabkan perkembangan teknologi informasi. Sekarang ini teknologi sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. "Yang menjadi tugas dari Kementerian (Kemenristekdikti) adalah mengajak semua PT maju," katanya. Nasir optimistis sistem perkuliahan daring akan mampu mengatasi salah satu permasalahan pendidikan tinggi saat ini. Yakni, terkait rasio antara jumlah dosen dan mahasiswa. Kini, rasio antara dosen dan mahasiswa antara 1:30 untuk eksakta dan 1:40 untuk sosial. Nantinya dengan adanya sistem perkuliahan daring, akan mengubah rasio tersebut menjadi 1:1000. "Jadi satu dosen bisa mengajar 1.000 mahasiswa," terang Nasir. Mengenai kualitas perkuliahan, Nasir yakin akan sama dengan perkuliahan tatap muka. Untuk menunjang penerapan tersebut, Kemenristekdikti tengah menyiapkan Cyber University. Adalah sistem penjaminan mutu terhadap perkuliahan sistem daring. Nantinya aturan pendidikan daring pada Cyber harus diikuti seluruh perguruan tinggi yang sudah menerapkan sistem tersebut. Untuk sekarang, sistem perkuliahan daring sudah diterapkan di lima kampus di bawah organisasi Muhammadiyah. Adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) di Jakarta.

Kemenristekdikti Siapkan Cyber University

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kuliah daring

Berita Terkini