<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/JKT-1-SIDANG-PENDAHULUAN-PENGUJIAN-AMBANG-BATAS-PENCALONAN-PRESIDEN-FED-3JPG-3501752458.jpg" alt="Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) Fedrik Tarigan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) Fedrik Tarigan/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional resmi berlaku mulai Jumat (2/1). Namun, baru dua hari diterapkan undang-undang hasil kodifikasi hukum pidana nasional itu langsung menghadapi gelombang gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah tercatat masuk ke MK. Gugatan tersebut diajukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari warga negara perorangan, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil yang menilai sejumlah pasal berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Menariknya, sebagian permohonan uji materi bahkan telah didaftarkan sebelum pergantian Tahun Baru 2026, atau ketika KUHP nasional tersebut belum efektif berlaku. Salah satu gugatan diajukan oleh sembilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka yang juga menjalankan profesi sebagai karyawan swasta. Mereka memberi kuasa kepada memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Arif Yanfa Nugroho yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo &amp; Partners. Sembilan mahasiswa itu menggugat soal Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. "Bahwa para pemohon merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka, dengan sebagian di antaranya menjalankan profesi sebagai karyawan swasta. Status ganda tersebut menempatkan para pemohon pada posisi yang secara nyata dan langsung bersentuhan dengan kebijakan pemerintah dan lembaga negara, baik dalam konteks akademik, sosial, ekonomi, maupun ruang digital," bunyi dalam gugatan permohonan yang teregistrasi dengan nomor 282/PUU-XXIII/2025, dikutip Minggu (4/1). Permohonan itu diajukan sebelum KUHP baru diterapkan. Gugatan uji materi itu didaftarkan pada Selasa, 30 Desember 2025. Pasal 240 KUHP yang menyatakan: (1) "Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II". (2) "Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV". (3) "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina". (4) "Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara". Sementara, Pasal 241 menyatakan: (1) "Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV". (2) "Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV". (3) "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina". (4) "Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara". Pemohon menilai, dengan berlakunya aturan tersebut telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Pemohon menilai, aturan tersebut rawan terjadinya kriminalisasi. "Frasa "menghina pemerintah atau lembaga negara" dalam pasal a quo tidak memberikan definisi atau parameter objektif yang jelas dalam batang tubuh pasal, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif khusunya mengenai perbedaan antara kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai "penghinaan"," tegasnya. Menurutnya, Penjelasan Pasal 240 KUHP tidak memberikan parameter yang tegas dan terukur untuk membedakan antara kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, satire, dan perbuatan yang dapat dipidana sebagai "penghinaan". "Akibatnya, warga negara, termasuk para pemohon, tidak dapat secara rasional memprediksi kapan suatu ekspresi yang sah berubah menjadi perbuatan pidana," cetusnya. Sedangkan, berlakunya Pasal 241 KUHP dinilai memperluas ruang kriminalisasi secara signifikan, karena dapat menjerat setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi suatu ekspresi yang dianggap berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar diketahui umum. "Norma ini secara langsung menyasar aktivitas para pemohon sebagai mahasiswa hukum yang aktif menggunakan media sosial, platform diskusi daring, dan sarana teknologi informasi untuk menyebarkan gagasan, hasil analisis, maupun kritik kebijakan publik," bebernya. Lebih lanjut, para pemohon tidak hanya terancam ketika membuat suatu ekspresi, tetapi juga ketika menyebarluaskan atau membagikan ekspresi pihak lain. Aktivitas akademik dan sosial yang lazim, seperti membagikan artikel, mengunggah ulang pendapat kritis, atau mengomentari kebijakan pemerintah, di mana berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila dinilai sebagai penghinaan menurut penafsiran subjektif. "Dengan demikian, menciptakan ancaman yang nyata dan tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi para pemohon," pungkasnya. &nbsp;

KUHP nasional baru dua hari berlaku, pasal penghinaan presiden digugat ke MK. Aturan ini dinilai rawan kriminalisasi dan menimbulkan kontrov

Baru Dua Hari Diterapkan, Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Digugat ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/kumpul-kebo-pixabay-1350287165.jpg" alt="ILUSTRASI Kumpul kebo." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kumpul kebo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 resmi berlaku sejak Jumat, 2 Januari 2025. Pemberlakuan KUHP baru ini menandai perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan mengenai kehidupan pribadi warga negara. Salah satu ketentuan yang diatur dalam KUHP nasional adalah praktik hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan atau yang dikenal dengan istilah kumpul kebo. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP. &ldquo;Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,&rdquo; sebagaimama bunyi Pasal 414 ayat (1) KUHP, dikutip Minggu (4/1). Tindak pidana hidup bersama di luar perkawinan diklasifikasikan sebagai delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang memiliki kedudukan hukum. Bagi pelaku yang telah menikah, pengaduan hanya dapat diajukan oleh suami atau istri. Sementara bagi pelaku yang belum terikat perkawinan, pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua atau anak. Selain mengatur soal kumpul kebo, KUHP baru juga mengatur ketentuan mengenai hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan sah. Aturan ini tertuang dalam Pasal 413 ayat (1) KUHP tentang perzinaan. &ldquo;Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II,&rdquo; bunyi Pasal 413 ayat (1) KUHP. Sama halnya dengan ketentuan kumpul kebo, tindak pidana perzinaan dalam KUHP baru juga merupakan delik aduan. Pengaduan hanya dapat diajukan oleh pihak tertentu, yakni pasangan sah bagi pelaku yang telah menikah, serta orang tua atau anak bagi pelaku yang belum menikah. KUHP nasional juga memberikan ruang bagi pencabutan laporan. Dalam Pasal 413 ayat (4) disebutkan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan perkara di sidang pengadilan belum dimulai. Dengan mulai berlakunya KUHP nasional, pemerintah menegaskan bahwa penerapan ketentuan pidana tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, perlindungan hak privasi warga negara, serta mekanisme pengaduan yang ketat sesuai peraturan perundang-undangan. &nbsp;

KUHP nasional resmi berlaku 2025, kumpul kebo dan perzinaan dapat terjerat pidana. Simak aturan pidana dan proses pengaduannya di Indonesia.

KUHP Nasional Resmi Berlaku, Kumpul Kebo atau Living Tigetger Bisa Terjerat Pidana

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image.png" alt="Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional atau Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang KUHP, akan mulai berlaku pada Jumat, 2 Januari 2025. Salah satu ketentuan yang diatur dalam KUHP baru tersebut adalah pemidanaan terhadap hubungan seksual di luar pernikahan. Aturan mengenai perzinaan tercantum dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat KUHP nasional. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dijatuhkan sanksi dipidana. &ldquo;Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II,&rdquo; demikian bunyi Pasal 413 ayat (1) KUHP, dikutip Kamis (1/1). Meski demikian, ketentuan pidana tersebut tidak berlaku secara otomatis. Perzinaan dalam KUHP baru merupakan delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat berjalan apabila ada pengaduan dari pihak tertentu yang berhak melaporkan. Bagi pelaku yang telah terikat perkawinan, pihak yang berhak mengajukan pengaduan adalah pasangan sahnya, yaitu suami atau istri. Sementara bagi pelaku yang belum terikat perkawinan, pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua atau anak. Namun, KUHP baru juga memberikan ruang bagi pencabutan pengaduan. &ldquo;Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai,&rdquo; sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (4). Selain perzinaan, KUHP nasional juga mengatur mengenai praktik hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan atau yang dikenal dengan istilah kumpul kebo. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 414 ayat (1). &ldquo;Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,&rdquo; bunyi Pasal 414 ayat (1). Sama seperti perzinaan, tindak pidana hidup bersama di luar perkawinan juga merupakan delik aduan. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri bagi pelaku yang telah menikah, serta oleh orang tua atau anak bagi pelaku yang belum terikat perkawinan. Dengan mulai berlakunya KUHP nasional, pemerintah menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, hak privasi, serta mekanisme pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. &nbsp;

KUHP nasional mulai berlaku 2 Januari 2026 di Indonesia. Hubungan seksual di luar pernikahan bisa dipidana hingga 1 tahun penjara.

KUHP Nasional Mulai Berlaku 2 Januari 2026, Hubungan Suami Istri di Luar Pernikahan Dapat Dipidana 1 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/20241128_113208-740334497.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di kantor Kemenko Kumham Imipas. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di kantor Kemenko Kumham Imipas. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan, isu pemberantasan korupsi dapat menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku pada 2026. Sebab, spirit penegakan hukum pada KUHP Nasional berbeda dengan KUHP yang selama ini bernuansa kolonial</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan hanya kita harus percepat penyesuaian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan UNCAC, tapi juga dengan telah disahkannya UU KUHP Nasional yang akan diberlakukan pada awal 2026," kata Yusril di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril menjelaskan, semangat penegakan hukum pada KUHP Nasional berbeda dengan KUHP yang lama bernuansa kolonial yang lebih menekankan pada penghukuman badan. Namun, KUHP Nasional lebih menekankan pada restorative justice dan rehabilitatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita memulihkan keadaan dan karena itu amanah dalam UNCAC itu lebih penekanannya kepada asset recovery agak sedikit beda dengan yang sekarang ditekankan dalam UU Tipikor, yaitu aspek kerugian negaranya dan ini menjadi wacana yang harus segera kita selesaikan," ujar Yusril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Yusril memastikan sosialiasi penerapan KUHP Nasional dapat selesai pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, sosialisasi itu telah dimulai sejak pemerintahan periode kedua Presiden ke-7 RI Joko Widodo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015364209/menko-yusril-angkat-bicara-soal-petugas-lapas-tanjung-raja-yang-diduga-viralkan-napi-pesta-narkoba">Menko Yusril Angkat Bicara Soal Petugas Lapas Tanjung Raja yang Diduga Viralkan Napi Pesta Narkoba</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini menjadi wacana yang harus segera kita selesaikan dan mudah-mudahan selama pemerintahan Prabowo dalam waktu yang cepat ini terselesaikan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

isu pemberantasan korupsi dapat menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku pada 2026.

Menko Yusril Tekankan KUHP Nasional Bisa Diterapkan pada Kasus Korupsi Mulai 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/3CC63A88-9ADA-4A40-A9B9-6ABEFFAD0071.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) melakukan sosialisasi KUHP baru di Semarang, Rabu (1/2). Dihadiri Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo dan Guru Besar Universitas Krisnadipayana, Prof. Indriyanto Seno Aji.  Pakar hukum yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Topo Santoso menjelaskan keunggulan utama dari KUHP baru. Yaitu menggunakan Bahasa Indonesia, sehingga tidak perlu menafsirkan dari Bahasa Belanda seperti pada KUHP lama.  "KUHP nasional ini bedanya bahasa Indonesia. Yang Selama ini kita gunakan sampai sekarang sampai 3 tahun ke depan itu terjemahan," ujar Prof Topo Santoso.  Seperti diketahui, KUHP yang digunakan saat ini hingga tiga tahun kedepan merupakan KUHP terjemahan dari KUHP WvS (Wetboek van Strafrecht). Menurutnya, KUHP WvS memiliki banyak penafsiran dari berbagai penerjemah.  “Terjemahan satu dengan yang lain berbeda-beda istilah yang digunakan bahkan sampai ancaman pidananya ada yang beda-beda,” Katanya.  Prof. Topo menambahkan, KUHP Nasional ini merupakan simplifikasi dari KUHP WvS. Saat ini, KUHP Nasional hanya menggunakan dua buku yaitu buku I tentang ketentuan umum dan buku II tentang tindak pidana.  “KUHP Nasional kita ini hanya dua buku, KUHP WvS ada tiga buku,” ujar Prof Topo Santoso.  Sementara itu, Prof. Harkristuti Harkrisnowo dalam sosialisasinya menjelaskan bahwa dalam penyusunan KUHP nasional telah dilakukan diskusi publik yang mencapai kesimpulan bahwa terdapat empat pasal yang dihapuskan dalam KUHP. Yaitu tentang izin dokter gigi, penggelandangan, mengenai unggas, dan advokat curang.  “Pada satu tahun dua tahun terakhir setelah kita melakukan pembicaraan tahun 2019, kami mengadakan jalur publik dan sosialisasi RUU KUHP di banyak provinsi. Hampir semua provinsi dan dari situ kemudian kami menghapuskan 4 pasal yang merupakan permintaan dari publik yang tentu saja kami kaji dengan baik.” katanya.  Dalam pemaparannya, Prof. Harkristuti juga menjelaskan terkait hukum adat (living law) yang menurutnya banyak miskonsepsi mengenai hukum adat di dalam masyarakat.  Prof Tuti mengatakan bahwa hukum adat (living law) yang masih ada di KUHP Nasional merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada hukum adat yang ada di setiap daerah di Indonesia. Meski begitu, sanksi yang terkait dengan hukum adat akan dibatasi.  “Harus kita catat juga, bahwa living law ini mungkin kalau di di Pulau Jawa tidak terlalu banyak ya, tapi di luar Pulau Jawa kita masih melihat adanya hukum adat. Nah sanksinya juga dibatasi, sanksinya itu harus atau dianggap sebanding dengan kategori 2 dari denda yaitu Rp 10 juta.”, ujarnya.  Ia juga memaparkan dan menjelaskan mengenai berbagai isu aktual yang mendapat banyak kontroversi dalam KUHP Nasional diantaranya tentang aborsi, kohabitasi, perzinahan, dan lain sebagainya untuk menghindari miss persepsi dari kalangan masyarakat.  Pada kesempatan yang sama, Prof. Indriyanto Seno Aji menjelaskan bahwa KUHP ini memiliki trias hukum pidana yang menjadi pilar sistem hukum pidana nasional.  “Mengenai Tindak pidana atau mengenai kriminal, mengenai pertanggungjawaban pidana kriminal atau responsibilities, Terus mengenai pidana dan pemidanaan yang disebut di sana itu dengan punishment dan kriminal treatment. Sistem sistem itu dari 3 pilar itu jadi trias,” katanya.  Dalam pemaparannya, Prof Indriyanto berbicara secara khusus dalam bab 35 mengenai tindak pidana khusus yang ada dalam KUHP Nasional. Menurutnya, adanya tindak pidana khusus dalam KUHP baru merupakan representasi dari sejarah pemikiran dan pembentukan KUHP Nasional.  “Dari perjalanan sejarah pembentukan KUHP itu kita menghendaki harmonisasi dan sinkronisasi. Apa sistem hukum pidananya kita? Seperti apa sinkronisasinya itu terutama. Yang menjadi masalah ini banyaknya tersebarnya hukum hukum pidana, pengaturan hukum pidana, regulasi hukum pidana di luar KUHP itu inilah secara nasional yang dikehendaki,” katanya.  Selain sebagai UU hukum pidana yang sah, KUHP baru juga harus menjadi pedoman yang bersifat dinamis bagi rakyat Indonesia. Misalnya, pencegahan dan antisipasi kemungkinan potensi kerawanan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia tergantung dari seberapa kokoh negara menjaga dan mengawal UU KUHP agar tetap efektif dan berdaya guna bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Tidak Multitafsir karena Menggunakan Bahasa Indonesia

KUHP nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KUHP nasional

Berita Terkini

Baru Dua Hari Diterapkan, Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Digugat ke MK

KUHP Nasional Resmi Berlaku, Kumpul Kebo atau Living Tigetger Bisa Terjerat Pidana

KUHP Nasional Mulai Berlaku 2 Januari 2026, Hubungan Suami Istri di Luar Pernikahan Dapat Dipidana 1 Tahun Penjara

Menko Yusril Tekankan KUHP Nasional Bisa Diterapkan pada Kasus Korupsi Mulai 2026

Tidak Multitafsir karena Menggunakan Bahasa Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com