<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Jhoni-Allen-Marbun-Gunawan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator tim advokasi DPP Partai Demokrat, Mehbob menyampaikan bahwa tim advokasi bakal membela habis-habisan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam menghadapi gugatan Jhoni Allen Marbun.  "Dia (Jhoni Allen Marbun-Red) telah melakukan gerakan yang merongrong Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY," ujar Mehbob kepada wartawan, Kamis (25/3).  Lebih lanjut, Mehbob menyatakan, gugatan yang diajukan Jhoni Allen Marbun tidak berdasar. Sebab,  Jhoni sudah jelas-jelas bersalah karena menjadi otak dari rencana kudeta ke AHY dan kemudian mengelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Apalagi, KLB itu jelas melanggar AD/ART Partai Demokrat, kode etik Partai Demokrat, dan pakta integritas Partai Demokrat.  "Jhoni itu pelaku yang sok jadi korban. Jadi, gugatannya ngawur sebenarnya. Akan tetapi, sebagai warga negara taat hukum, kami hadapi dia di pengadilan," tegasnya.  Sementara itu, Sekretaris Tim Advokasi DPP Partai Demokrat Muhajir mengungkapkan bahwa gugatan yang diajukan Jhoni Allen sebenarnya prematur. Baginya, kalau Jhoni tak terima dipecat, harusnya melakukan upaya hukum di Mahkamah Partai, bukan langsung ke pengadilan. "Dia salah langkah, tindakannya prematur hukum," terang Muhajir.  Adapun Jhoni Allen Marbun telah melakukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat terkait pemecatan dirinya sebagai kader Partai Demokrat. Gugatan tersebut dengan nomor perkara 135/PdtG/2021/PN.Jkt.Pst.  Jhoni menggugat AHY, Tengku Riefky Harsya dan Hinca Pandjaitan. Dalam gugatannya dia mejelaskan tiga orang tersebut melakukan melawan hukum. Ia meminta agar majelis hakum membatalkan pemecatannya sebagai kader Partai Demokrat.

Kubu AHY: Jhoni Allen Itu Pelaku Kudeta yang Sok Jadi Korban, Ngawur!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Darmizal-Demokrat-fajar.jpg" alt="Darmizal" width="100%">
<figcaption>Darmizal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) tidak dapat memproses kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Kabar ini disampaikan oleh Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut bahwa hal ini sangat tragis dan memalukan.  Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Demokrat kubu Moeldoko, Darmizal tidak mempedulikan tudingan yang dilakukan oleh kubu AHY tersebut.  "Ada pepatah mengatakan 'anjing menggonggong kafilah berlalu'. Biarkan orang bicara sesukanya, mempergunjingkan, atau mencaci. Kami tetap berjalan sesuai koridor aturan, norma dan hukum yang berlaku," ujar Darmizal kepada wartawan, Selasa (16/3).  Darmizal mengaku, saat ini Partai Demokrat kubu Moeldoko masih menunggu keputusan terbaik dari Kemenkumham untuk bisa mengesahkan kepengurusan yang baru saja didaftarkan tersebut.  "Kita tunggu saja keputusan terbaik dari pemerintah ini, kita harus yakin bahwa pemerintah pasti bekerja profesional dan menempatakan segala sesuatu sesuai landasan hukum," katanya.  Darmizal mengatakan yang dilakukan kubu AHY adalah bentuk kepanikan. Sehingga mereka terus menyudutkan dan mendiskreditkan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun cs.  "Jadi kami memahami kegelisahan dan apa yang ada di pikiran teman-teman yang sudah didemisionerkan oleh KLB Deli Serdang," ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief mendapatkan informasi kubu Moeldoko gagal terdaftar di Kemenkumham. "Tragis, KLB Deli Serdang gagal daftar," ujar Andi.

Disebut Memalukan, Kubu Moeldoko: Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/jhoni-allen.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat kubu AHY menggugat Jhoni Allen Marbun dan Damrizal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu lantaran menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal.  Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal versi KLB Jhoni Allen Marbun mengatakan, gugatan yang dilayangkan tersebut menunjukkan kepanikan dari AHY. Menurut, laporan yang dilayangkan tersebut harus bisa dibuktikan.  "Kan nggak bisa kita larang (gugatan-Red), itu menunjukan kepanikan. (Kubu AHY) bilang KLB abal-abal kenapa (gugat)? Mereka kan udah melapor ke semuanya. Kan keseluruhan udah melapor mereka," ujar Jhoni kepada wartawan, Sabtu (13/3).  Anggota Komisi V DPR ini juga siap dengan konsekuensi apapun termasuk digugat oleh kubu AHY ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga akan melakukan perlawanan dari gugatan tersebut.  "Saya ini orang dari kampung, melangkah untuk meneggakkan kebenaran saya siap. Saya siap untuk konsekuensi apapun," katanya.  Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya mengugat 10 orang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka yang digugat termasuk Jhoni Allen Marbun dan Damrizal.  Herzaky mengatakan 10 orang tersebut dilaporkan lantaran telah melakukan perlawanan hukum terhadap kepengurusan Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY.  "Intinya kenapa kami menggugat mereka karena para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, mereka melanggar konstitusi yang sudah diakui negara," ujar Herzaky.  Herzaky menuturkan 10 orang tersebut dilaporkan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Sedang, Sumatera Utara yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sebab orang yang telah dipecat tidak berhak membentuk kepengurusan baru.  "Ini juga melanggar terkait UU Parpol karena sangat jelas mereka melanggar UU Parpol salah satunya pasal 26 yang menyebutkan kader yang diberhentikan tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun parpol lagi," tegasnya.  Oleh sebab itu, Partai Demokrat kubu AHY mencari keadilan dengan mendaftarkan gugatan kepada 10 orang tersebut. Karena kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah di bawah komando AHY.  Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara memutuskan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.  Moeldoko terpilih secara voting dalam KLB tersebut dengan mengalahkan Marzuki Alie yang kala itu dicalonkan oleh peserta KLB sebagai calon ketua umum Partai Demokrat.  https://youtu.be/yACWOJitjho  &nbsp;

Jhoni Allen Sebut Pihak AHY Panik Sampai Harus Layangkan Gugatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/moeldoko-baru.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Bambang Widjojanto mengeluhkan pengambil alihan partai tersebut secara ilegal. Menurut BW, sapaan akrabnya, jika kubu Moeldoko diberikan tempat, maka hal ini jelas akan mengancam negara.  "Ini tidak main-main ini. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, maka nantinya sebuah partai akan bisa dihancurkan dengan cara begini. Itu bukan hanya mengancam partai, tapi seluruh sendi kehidupan bagi masyarakat," ujar BW di Pengadilan Negeri Jakarta, Jumat (12/3).  BW menambahkan, keterlibatan Moeldoko jelas-jelas menimbulkan konflik kepentingan. Sebab dia adalah pejabat negara yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).  "Jadi ini bukan persoalan main-main. Apalagi kemudian ada representasi Pak Moeldoko yang posisinya sebagai KSP. Simbol negara ada di situ," katanya.  Mantan komisioner KPK ini berharap keadilan akan berpihak ke Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Pencarian keadilan sudah dimulai Partai Demokrat dengan melakukan gugatan terhadap 10 orang terkait Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan beberapa waktu lalu.  "Mudah-mudahan hukum akan berpihak dan berpijak pada kepentingan kemaslahatan. pada kepentingan demokrasi dan demokratisasi," ungkapnya.  Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya mengugat 10 orang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Herzaky mengatakan, 10 orang tersebut dilaporkan lantaran telah melakukan perlawanan hukum terhadap kepengurusan Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY.  Herzaky menuturkan 10 orang tersebut dilaporkan terkait KLB di Deli Sedang, Sumatera Utara yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Adapun, KLB yang dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara memutuskan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.

Kudeta Demokrat, BW: Ini Urusan Serius, Karena Moeldoko Simbol Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ketua-Umum-Partai-Demokrat-Agus-Harimurti-Yudhoyono-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) didampingi pendukungnya berjalan memasuki Kementerian Hukum dan HAM untuk menyerahkan berkas keabsahan organisasi dan AD/ART partai di Jakarta, Senin (8/3/2021). AHY meminta pemerintah men" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) didampingi pendukungnya berjalan memasuki Kementerian Hukum dan HAM untuk menyerahkan berkas keabsahan organisasi dan AD/ART partai di Jakarta, Senin (8/3/2021). AHY meminta pemerintah men</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya menggugat 10 orang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Herzaky mengatakan, 10 orang tersebut dilaporkan lantaran telah melakukan perlawanan hukum terhadap kepengurusan Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).  "Intinya kenapa kami menggugat mereka karena para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, mereka melanggar konstitusi yang sudah diakui negara," ujar Herzaky di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (12/3).  Herzaky menuturkan 10 orang tersebut dilaporkan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Sedang, Sumatera Utara yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. "Ini juga melanggar terkait UU Parpol karena sangat jelas mereka melanggar UU Parpol salah satunya Pasal 26 yang menyebutkan kader yang diberhentikan tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun parpol lagi," tegasnya.  Oleh sebab itu, Partai Demokrat kubu AHY mencari keadilan dengan mendaftarkan gugatan kepada 10 orang tersebut. Karena kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah di bawah komando AHY.  "Kami datang ini ke pengadilan dengan harapan pengadilan jadi benteng terakhir dalam memperjuangkan keadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran," ungkapnya.  Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara memutuskan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026. Moeldoko terpilih secara voting dalam KLB tersebut dengan mengalahkan Marzuki Alie yang kala itu dicalonkan oleh peserta KLB sebagai calon ketua umum Partai Demokrat.  https://www.youtube.com/watch?v=zVGKPTTEnUY

Demokrat Kubu AHY Gugat 10 Orang Terkait KLB Deli Serdang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/jhoni-allen.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko melakukan kudeta lantaran ingin menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Jhoni Allen Marbun mengatakan bahwa pihaknya belum memutuskan apakah Moeldoko bakal diusung menjadi capres pada pilpres 2024 mendatang.  Menurut Jhoni, saat ini internal partainya fokus untuk mendaftarkan kepengurusan Partai Demokrat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "Tunggu dulu, kan saya bilang tadi ini masih di Bogor (Kemenkumham-Red). Ini masih selesaikan ke Bogor (Kemenkumham-Red) dulu deh. Belum bicarakan Bandung (Pilpres 2024), masih di Bogor ini," ujar Jhoni di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (11/3).  Anggota Komisi V DPR ini juga belum memutuskan Partai Demokrat kubu Moeldoko ini bakal bergabung mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin atau menjadi oposisi. "Begini, kalau mau ke Bandung kita harus mampir dulu ke Bogor, kalau mau nyampai ke Bandung harus melalui Bogor. Ini kan ke Bogornya belum selesai, jangan dulu kita baca Bandung, karena mana ada manusia Superman?" katanya.  Diketahui Partai Demokrat kubu AHY menyebut Moeldoko melakukan kudeta lewat Kongres Luar Biasa (KLB) lantaran ingin diusung menjadi capres pada pilpres 2024 mendatang. Kubu AHY mengatakan hal itu karena mendapat kesaksian dari para Ketua DPD.  Kala itu Jhoni Allen Marbun Cs menuturkan meminta dukungan kepada Ketua DPD untuk ikut dalam KLB sehingga nantinya Moeldoko bisa diusung menjadi capres lewat Partai Demokrat. Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil KLB tersebut terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.  https://www.youtube.com/watch?v=YJOmmDQbiIE

Demokrat Versi KLB Belum Tentu Usung Moeldoko jadi Capres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/moeldoko-antara.jpg" alt="Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Moeldoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono, Irwan mengatakan bahwa Kepala Staf Presiden Moeldoko telah menjadi beban politik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Moeldoko sebaiknya hengkang dari Istana akibat kekisruhan ini.  "Dengan peristiwa KLB ilegal ini tentu Moeldoko telah menjadi beban politik, sosial, hukum dan lebih bahayanya lagi jadi beban ekonomi bagi Presiden Jokowi di tengah fokus negara untuk pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi Covid-19," ujar Irwan kepada wartawan, Kamis (11/3).  Irwan mengatakan dengan melakukan KLB ilegal ini, kredibilitas pemerintahan Jokowi di hadapan para investor tentu akan jatuh. "Apa yang dilakukan Moeldoko mempengaruhi kredibilitas pemerintahan di mata investor. Karena ada ketidakpastian hukum dalam pemerintahan," katanya.  "Investor akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Demokrat yang memiliki kekuatan politik saja diperlakukan tidak adil oleh bagian elemen kekuasaan. Ini preseden buruk tentunya pada iklim investasi," tambahnya.  Irwan masih ingat Jokowi beberapa waktu lalu berkomitmen menegakkan demokrasi. Ini artinya, Jokowi menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan untuk tidak dilemahkan.  "Moeldoko harus out dari Istana karena telah terlibat gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat," pungkasnya.  Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil KLB tersebut terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

Demokrat Kubu AHY: Moeldoko Harus Out dari Istana!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/SBY-DERY-RIDWANSAH-4.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato refleksi pergantian tahun di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Melalui pidato politik ini, SBY mengajak semua pihak untuk memahami tahun 2020 yang akan datang. Karena ba" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato refleksi pergantian tahun di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Melalui pidato politik ini, SBY mengajak semua pihak untuk memahami tahun 2020 yang akan datang. Karena ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Demokrat kubu Moeldoko, Damrizal mengeluarkan statemen bahwa ia menyesal pernah menjadi Tim Buru Sergap untuk memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2015 silam. Menanggapi hal tersebut, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan SBY tidak pernah membentuk tim apapun.  "Kami tegaskan bahwa itu informasi yang mengada-ada dan manipulatif. Tak ada istilah Tim Buser. Tak pernah dibentuk tim seperti itu untuk memastikan kembali terpilihnya Pak SBY secara aklamasi," ujar Kamhar kepada wartawan, Rabu (10/3).  Kamhar mengatakan, kader memilih SBY untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat bukan karena paksaan. "Semua kader Partai Demokrat, terlebih lagi yang mengemban mandat sebagai pimpinan di struktur partai, menyadari bahwa SBY adalah magnet politik Partai Demokrat. Aspirasi untuk meminta kesediaan Pak SBY memimpin kembali Partai Demokrat dan terpilih secara aklamasi adalah aspirasi dari bawah di seluruh tingkatan struktur partai, mulai dari DPC, DPD sampai DPP," katanya.  Kamhar mengatakan, Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak pernah dilihat kebaikan atau prestasinya oleh Damrizal. Dia hanya melihat segala hal keburukannya saja.  "Tak pernah ada peristiwa positif yang terekam dalam memori publik yang bisa diasosiasikan dengan Darmizal," tegasnya.  Kamhar mengatakan Damrizal sejak dahulu memang selalu tidak sepaham oleh Partai Demokrat. Sehingga wajar jika Demokrat melakukan pemecatan terhadapnya.  "Ketika Partai Demokrat berkuasa, mereka adalah kelompok penikmat. Publik pun bisa memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang tertolong dan diuntungkan ketika SBY menjabat sebagai presiden," ungkapnya.  Sebelumnya, Darmizal mengklaim pada tahun 2015 lalu dirinya menjadi aktor Tim Buru Sergap untuk mendatangi Ketua DPD hingga DPC guna mememangkan SBY di kongres tersebut.  "Saya sangat menyesal pernah menjadi aktor tim buru sergap untuk mendatangi ketua-ketua DPD, mengumpulkan ketua-ketua DPC agar mereka berbulat tekad membangun kemistri agar Pak SBY yang dipilih pada kongres 2015 di Surabaya," ujar Darmizal.

Demokrat Tegaskan Tidak Pernah Bentuk Tim Buser untuk Menangkan SBY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Argo-yuwono-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dyah Dwi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dyah Dwi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat terselenggara di Deli Serdang, Sumatera Utara, kabar tidak sedap menerpa jajaran kepolisian. Petugas dari unit intel dikabarkan melakukan intimidasi kepada pengurus daerah Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).  Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, informasi tersebut akan didalami. Jika ditemukan pelanggaran, maka anggota Polri akan ditindak secara tegas.  "Kami cek dulu kebenarannya. Kalau anggota salah, kami tindak," kata Argo kepada wartawan, Rabu (10/3).  Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menyampaikan, anggota Polri tidak boleh berpolitik praktis. Sehingga tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam urusan internal partai Demokrat.  "Polri tidak berpolitik sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat, Red)," tegas Argo.  Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menduga ada intimidasi kepada kader Partai Demokrat. Intimidasi ini berupa pemaksaan memberikan nama-nama pengurus partai.  "Para pengurus Demokrat tingkat Kabupaten dan Kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai, katanya atas perintah Kapolres," tulis Benny melalui akun Twitter @BennyharmanID.  Intimidasi juga dikabarkan berupa ajakan agar kader Partai Demokrat di daerah mendukung hasil KLB Deli Serdang. Jika tidak mendukung, maka keselamatannya akan terancam.

Anggota Intel Disebut Intimidasi Kader Demokrat, Ini Respons Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/marzuki-alie.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie melayangkan gugatan terhadap putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Dikutip dari Antara, berdasarkan laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (9/3), gugatan tersebut diajukan oleh Marzuki Alie, Tri Yulianto, Damrizal, Achmad Yahya, Yus Sudarso dan Syofwatillah Mohzaib.  Sedangkan untuk pihak tergugat, tertera nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, dan AHY selaku Ketua Umum Demokrat.  Langkah hukum yang ditempuh Marzuki bersama sejumlah eks kader demokrat tersebut merupakan buntut dari ketidakpuasan akibat pemecatan yang dilakukan oleh pengurus partai. Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara147/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dengan status sidang perdana. Gugatan yang dilayangkan Marzuki Alie diketahui masuk pada klasiifikasi perbuatan melawan hukum.  Masih pada laman resmi website PN Jakarta Pusat, terdapat empat poin pokok perkara yakni menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.  Selanjutnya, menyatakan tergugat pertama, tergugat kedua dan tergugat ketiga melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian, menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum seluruh perbuatan atau putusan tergugat ketiga terkait pemberhentian penggugat.  Terakhir menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat (tergugat III).  Dalam website tersebut juga tertera lima surat keputusan (SK) terkait pemberhentian lima kader yakni SK Nomor: 08/SK/DKPD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang rekomendasi penjatuhan sanksi pemberhentian tetap kepada saudara H Marzuki Alie SE MM sebagai anggota Partai Demokrat.  Selanjutnya, SK Nomor: 05/SK/DKPD/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang rekomendasi penjatuhan sanksi pemberhentian tetap kepada H Achmad Yahya SE MM sebagai anggota Partai Demokrat.  SK Nomor: 06/SK/DKPD/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang rekomendasi penjatuhan sanksi pemberhentian tetap terhadap Dr Yus Sudarso SH MH, sebagai anggota Partai Demokrat. SK Nomor: 04/SK/DKPD/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang rekomendasi penjatuhan sanksi pemberhentian tetap terhadap saudara Syofwatillah Mohzaib sebagai anggota Partai Demokrat.  Terakhir, SK Nomor: 09/SK/DKPD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang rekomendasi penjatuhan sanksi pemberhentian tetap terhadap saudara H Tri Yulianto SH, sebagai anggota Partai Demokrat.

Marzuki Alie Gugat AHY ke Pengadilan Jakarta Selatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kudeta AHY

Berita Terkini