<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Sekjen-Partai-Demokrat-versi-KLB-Jhonny-Allen-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadim" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadim</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Partai Demokrat kubu Moeldoko resmi melayangkan gugatan hukum. Setelah hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang ditolak pemerintah, kubu Moeldoko kini mempermasalahkan AD/ART Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).  Muhammad Rahmad, juru bicara kubu Moeldoko, menyatakan bahwa gugatan itu telah didaftarkan di PN Jakpus. Pihaknya tetap bertahan dengan argumen bahwa AD/ART hasil Kongres Partai Demokrat 2020 di Jakarta melanggar Undang-Undang (UU) Partai Politik, baik secara formil maupun materiil. ”(Kami) meminta PN membatalkan akta notaris AD/ART 2020 beserta susunan pengurus DPP,” jelas Rahmad kemarin (6/4).  Di samping itu, gugatan mencantumkan permintaan ganti rugi ke Partai Demokrat kubu AHY. Tak tanggung-tanggung, nilai yang mereka ajukan adalah Rp 100 miliar. Rahmad menjelaskan, ganti rugi tersebut berkaitan dengan uang yang selama ini mereka klaim telah disetorkan dari DPD-DPC ke DPP Partai Demokrat.  ”Meminta kubu AHY ganti rugi Rp 100 miliar dan uang itu (akan) kami berikan ke seluruh DPD dan DPC se-Indonesia yang selama ini sudah menyetor ke pusat (DPP),” lanjut Rahmad.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/03/2021/andi-mallarangeng-dilaporkan-kubu-moeldoko-atas-dugaan-fitnah/">Andi Mallarangeng Dilaporkan Kubu Moeldoko Atas Dugaan Fitnah</a>  Terpisah, Partai Demokrat kubu AHY tidak berkomentar banyak terkait gugatan itu.  Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, sebaiknya kubu seberang tidak terus-menerus memanfaatkan nama Demokrat. ”Mereka hanya mengaku (Partai Demokrat) saja, tidak relevan bicara tuntutan mereka,” jelasnya kemarin.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/z_LpvGXQoyo

Kubu Moeldoko Gugat AD/ART Partai Demokrat dan Ganti Rugi Rp 100 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Sekjen-Partai-Demokrat-versi-KLB-Jhonny-Allen-Dery-Ridwansah-6-2.jpg" alt="Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadim" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadim</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa dokumen hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko belum lengkap. Kubu KLB Deli Serdang itu diberi waktu sepekan guna melengkapi berkas tersebut untuk kemudian diperiksa ulang.  Salah seorang pendiri Partai Demokrat dan inisiator KLB Deli Serdang Darmizal membenarkan bahwa pihaknya mendapat pemberitahuan berkas yang tidak lengkap. Dia menyatakan, pihaknya akan mengikuti prosedur sesuai dengan yang ditetapkan Kemenkum HAM.  ”Jika memang masih ada sedikit kekurangan atau ada yang tercecer, kami pasti segera melengkapi sesuai undang-undang, permen (peraturan menteri), atau peraturan (lain) yang berlaku,” jelas Darmizal kepada Jawa Pos kemarin (21/3).  Darmizal pun meyakini bahwa Kemenkum HAM akan memeriksa secara transparan. Pihaknya yakin apa yang diperjuangkan dalam KLB adalah demi kemaslahatan kader Demokrat. ”Hanya kebaikan yang kita lakukan hari ini sebagai penyelamat kita di kemudian hari,” tegasnya.  Terpisah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan bahwa dokumen-dokumen hasil KLB Deli Serdang yang diberikan Demokrat kubu Moeldoko masih harus dilengkapi. Karena berkas itu masih kurang, Kemenkum HAM belum dapat memproses lebih lanjut hasil KLB tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/03/2021/ahy-digugat-jhoni-rp-558-miliar-loyalis-kami-tak-gentar/">AHY Digugat Jhoni Rp 55,8 Miliar, Loyalis: Kami Tak Gentar</a>  ”Sudah dikirimkan surat ke pihak KLB untuk melengkapinya. Ada waktu tujuh hari,” jelas Yasonna kemarin. Laporan dari Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan surat itu telah disampaikan pada Jumat (19/3). Yasonna sendiri mengharapkan perbaikan tersebut bisa segera diserahkan ke Kemenkum HAM antara Senin (22/3) atau Selasa (23/3).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=30yrgJMea_o

Demokrat KLB Diminta Lengkapi Kekurangan Berkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ahy-sby-tunggu_sikap.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) curhat lantaran merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Demokrat Hencky Lutungan mengatakan, keluh kesah yang dilakukan SBY adalah playing victim termasuk kebohongan yang diungkapkan.  "Akhirnya isi puisi ini adalah playing victim yang penuh kebohongan. Kau ditinggalkan? Padahal kau yang meninggalkan orang-orang yang mendukungmu," ujar Hencky kepada wartawan, Jumat (19/3).  Hencky mengatakan 18 tahun lalu SBY memohon untuk bisa menjadi kader Partai Demokrat. Namun setelah masuk Demokrat SBY malah berbuat kelicikan.  "Akhirnya dengan kelicikan kau singkirkan semua pendiri Demokrat dengan mengubah mukadimah AD/ART bahwa kau (SBY-Red) dan Vince Rumangkang adalah founding fathers," katanya.  Oleh sebab itu, SBY sedang memainkan kebohongan seolah-olah menjadi orang yang tercampakan dan dikhianati oleh pendiri-pendiri Demokrat lainnya.  "Kau tempatkan dirimu sebagai orang yang teraniaya. Padahal semua pendiri Demokrat sedang kau campakan," ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengunggah tulisan berjudul Kebenaran dan Keadilan Datangnya Sering Lambat, Tapi Pasti, di sejumlah akun media sosialnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/17/03/2021/berkas-partai-demokrat-klb-deli-serdang-masih-diteliti-kemenkumham/">Berkas Partai Demokrat KLB Deli Serdang Masih Diteliti Kemenkumham</a>  Unggahan tersebut muncul di tengah kisruh Partai Demokrat sedang memanas. Dalam unggahan tersebut, SBY bercerita saat ini menerima cobaan yang begitu berat. Ia menyinggung juga soal sahabat yang tega melukai dirinya.  "Perbuatan dan perlakuan sejumlah 'sahabat' yang sangat melukaiku. Juga melukai orang-orang yang setia, yang mencintai dan berjuang di sebuah perserikatan partai politik, yang selama 20 tahun aku juga ikut bersamanya. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan bahwa itu bakal terjadi," kata SBY.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iwHRWvsiu_4

SBY Curhat Merasa Dikhianati, Kubu Moeldoko: Playing Victim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Sekjen-Partai-Demokrat-versi-KLB-Jhonny-Allen-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadim" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadim</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Partai Demokrat (PD) pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang bakal terlibat saling gugat. Namun, saat ini baru kubu AHY yang mengajukan gugatan ke pengadilan.  Sejauh ini, PD versi KLB baru melaporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah. Laporan disampaikan pada Sabtu (13/3).  Salah seorang pendiri Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Hencky Luntungan, menjelaskan, antara gugatan untuk AHY dan laporan yang menyeret nama Andi Mallarangeng berbeda. Andi Mallarangeng selaku sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu AHY dilaporkan atas dugaan fitnah, yakni menyebut keterlibatan pemerintah dalam KLB beberapa waktu lalu.  Gugatan kepada AHY, kata Hencky, berkaitan dengan dugaan manipulasi AD/ART hasil Kongres Partai Demokrat 2020. Hencky mengatakan, dua hal itu akan ditangani tim hukum yang berbeda. Gugatan terkait dengan AD/ART juga lebih menyedot perhatian jajaran pendiri karena menyangkut masalah konstitusi partai. ”Saya lagi konsolidasi dulu dengan pendiri dan deklarator. Nanti mereka rencana (memasukkan gugatan) setelah memberikan surat dukungan untuk menggugat sekaligus kuasa menunjuk pengacara,” jelas Hencky kepada Jawa Pos kemarin (14/3).  Hencky menambahkan, gugatan tersebut tidak terkait dengan KLB Deli Serdang semata. Tetapi permasalahan Partai Demokrat yang terjadi sejak terbentuknya kepengurusan AHY.  Sementara itu, Sabtu lalu (13/3) kubu Moeldoko yang diwakili Razman Nasution selaku ketua bidang advokasi dan hukum mendatangi Mapolda Metro Jaya. ”Melaporkan Saudara Andi Mallarangeng karena telah secara sadar dan patut diduga telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik,” ungkap Razman.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/13/03/2021/demokrat-versi-klb-laporkan-andi-mallarangeng-ke-polda-metro-jaya/">Demokrat Versi KLB Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya</a>  Sebelumnya, Partai Demokrat kubu AHY menggugat kubu Moeldoko atas perbuatan melawan hukum melalui penyelenggaraan KLB Deli Serdang. Gugatan dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang perdana rencananya berlangsung pada Rabu (17/3).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/-G_KJbZHMf8

Andi Mallarangeng Dilaporkan Kubu Moeldoko Atas Dugaan Fitnah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-21-at-18.33.57.jpeg" alt="Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu AHY Andi Mallarangeng dilaporkan oleh kubu Moeldoko lantaran melakukan dugaan pencemaran nama baik.  Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra mengatakan yang dilakukan oleh kubu Moeldoko adalah bentuk frustasi lantaran KLB yang beberapa waktu lalu diselenggarakan tidak sesuai harapan.  "Itu karena frustasi karena gagal mengadakan KLB yang sah dan gagal dihadiri pemilik suara sah. Mereka kebingungan mesti melakukan apa lagi sehingga menembak sana-sini secara serampangan," ujar Herzaky kepada wartawan, Sabtu (13/3).  Menurut Herzaky, lebih baik waktu mereka digunakan untuk membantu rakyat Indonesia yang saat ini mengalami kesusahan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di tanah air.  "Sebaiknya kalau punya tenaga waktu berlebihan digunakan bantu rakyat," katanya.  Herzaky menambahkan, dalam politik jika kalah dalam sebuah diskusi di ruang publik adalah wajar dan tidak perlu membahwa masalah tersebut ke ranah hukum. Sehingga dia mengaku aneh yang dilakukan oleh kubu Moeldoko ini.  "Kalau bawa ke ranah hukum itu tanda ketidakmampuan berdialetika dan beradu argumen secara objektif, rasional dan adil," ungkapnya.  Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat kubu AHY malas menanggapi yang dilakukan oleh kubu Moeldoko tersebut. Sebab lebih baik membantu rakyat Indonesia yang sedang kesusahan akibat pandemi Covid-19.  "Waktu kami lebih berharga buat bantu rakyat daripada mengurusi mantan kader kami yang telah dipecat," tuturnya.  Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko melaporkan Andi Alfian Mallarangeng selaku Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya.  Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko Razman Nasution mengatakan laporan yang mereka layangkan terkait dugaan finah dan pencemaran nama baik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/k38iG99wSm4

Andi Mallarangeng Dipolisikan, Kubu AHY Sebut Pelapornya Frustasi

Kubu Moeldoko

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kubu Moeldoko

Berita Terkini

Kubu Moeldoko Gugat AD/ART Partai Demokrat dan Ganti Rugi Rp 100 M

Demokrat KLB Diminta Lengkapi Kekurangan Berkas

SBY Curhat Merasa Dikhianati, Kubu Moeldoko: Playing Victim

Andi Mallarangeng Dilaporkan Kubu Moeldoko Atas Dugaan Fitnah

Andi Mallarangeng Dipolisikan, Kubu AHY Sebut Pelapornya Frustasi

Download Aplikasi JawaPos.com