<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/NHM-16-1187598546.jpg" alt="Rangkaian kegiatan bulan K3 nasional yang diselenggarakan oleh PT NHM/(Foto: Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Rangkaian kegiatan bulan K3 nasional yang diselenggarakan oleh PT NHM/(Foto: Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) resmi menutup rangkaian kegiatan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (BK3N) tahun 2025. Penutupan dilakukan melalui upacara yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Gosowong. Adapun upacara penutupan dihadiri oleh karyawan perwakilan departemen dan mitra kerja NHM. Penutupan sekaligus ditandai dengan penyerahan bendera K3 oleh Wakil Ketua Panitia, Era Setiawan (Wakil Manajer Departemen OHS) kepada Kepala Teknik Tambang (KTT)/Wakil Direktur Operasi, Rara Dodo Lawolo. Saat menyampaikan arahan di apel penutupan BK3N, Rara menyampaikan bahwa NHM berkomitmen meningkatkan sumberdaya manusia dengan berbagai usaha dan upaya. Seperti NHM telah mendapatkan akreditasi nasional berupa sertifikat No. 2.STF/HK.02/KA-LDP ESDM yang dikeluarkan oleh Lembaga Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral atau KA-LDP ESDM. Rara berharap, dengan memperoleh akreditasi lembaga, NHM bisa secara berkesinambungan melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menghasilkan SDM yang berkompeten dan meminimalisir risiko-risiko insiden di Tambang Emas Gosowong. "Tujuan BK3N yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma K3, menjamin terlaksananya perlindungan maksimal kepada karyawan, meningkatkan penerapan K3, serta mewujudkan SDM yang unggul juga peningkatan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 dalam setiap kegiatan," pesan Rara dalam keterangannya dikutip Minggu (16/2). Perayaan BK3N NHM tahun ini mengikuti tema nasional yakni Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) untuk meningkatkan produktivitas. Terpisah, Era Setiawan mewakili panitia BK3N tahun 2025 mengucapkan terima kasih atas dukungan dari lintas departemen NHM yang telah membantu mulai dari persiapan apel pembukaan di tanggal 12 Januari hingga kegiatan BK3N ditutup di tanggal 12 Februari 2025. Selama periode BK3N di Gosowong, panitia mengorganisir kegiatan sosial donor darah bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Maluku Utara yang diadakan di Two Rivers Bar. Total 50 kantong darah berhasil dikumpulkan oleh relawan PMI yang kemudian akan digunakan bagi masyarakat Malut yang membutuhkan. "Semoga dengan perayaan BK3N NHM tahun 2025, kita kembali diingatkan agar tetap konsisten menjaga K3 dan terus meningkatkan sumber daya manusia yang unggul agar operasional di Tambang Emas Gosowong selalu sehat, selamat dan hijau," ujarnya. Setelah upacara penutupan selesai, panitia melakukan lomba first aid respon yang diikuti oleh tiga tim yang hadir saat upacara, dan yang berhasil memenangkan lomba sebagai berikut: &bull; Juara 1 - Ahmad Pakaya (Departemen Supply), Eko Y. Arianto (Indodrill) dan Teodorus Harindah (Departemen Ore Treatment). &bull; Juara 2 - Muhammad Faksib Mufsidi (Departemen Asset Maintenance), Harun M. Noor (Departemen Asset Maintenance) dan Jarbi (Departemen Civil). &bull; Juara 3 - Masdi Gani (Departemen Flight Camp), M. Agung Yusri (Departemen Environment) dan Rifai Nuang (Departemen UG Kencana).

NHM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten sehingga mapu meminimalisir risiko-risiko insiden di pertambangan.

Tutup Kegiatan Bulan K3 Nasional, PT NHM Berkomitmen Terus Tingkatkan Kualitas SDM

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/Jubir-PSI-Putu-2850653924.jpeg" alt="Juru Bicara (Jubir) muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Putu Yoga Saputra, menyebut penyiapan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi suatu keharusan." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara (Jubir) muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Putu Yoga Saputra, menyebut penyiapan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi suatu keharusan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Juru Bicara (Jubir) muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Putu Yoga Saputra, menyebut penyiapan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi suatu keharusan. Menurutnya, hal tersebut merupakan dasar utama menuju tujuan besar hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia. "Hari ini sudah menjadi kebutuhan kita untuk fokus meningkatkan kualitas SDM. Karena itu adalah dasar untuk menuju masa depan yang membutuhkan kualitas untuk membuat inovasi dan menguasai teknologi, termasuk hilirisasi dan industrialisasi," papar Yoga dalam acara Bincang Santai Politik yang diselenggarakan relawan Semeton Prabowo, di Anora Coffee, Jakarta Timur, Rabu (20/12). Mantan Presidium Pimpinan (PP) KMHDI yang baru bergabung ke PSI itu menyebut persoalan SDM sudah tertuang dengan jelas dalam program utama partai yang identik dengan anak muda dan bunga mawar itu. "Hal tersebut (peningkatan SDM) sudah terdeklarasi dalam 9 porgam PSI poin 3, karena generasi yang berkualitas adalah modal dasar untuk mencapai apa yang disebut kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan," jelasnya. Yoga kemudian menyoroti perihal seringnya terjadi disintegrasi antara jurusan dengan kebutuhan dunia kerja terutama soal industri masa kini. Menurutnya penting untuk menciptakan formulasi yang tepat untuk mempertemukan dua hal tersebut. "Kami di PSI memandang dan tentunya mendorong strategi meningkatkan kualitas SDM dan tetap mengintegrasikannya dalam dunia usaha dan industri. Karena sering kali kebutuhan industri dan kemajuan, apalagi hilirisasi belum dapat dipenuhi dengan kapasitas lulusan kita, belum ketemu meet and matchnya," ungkapnya. &nbsp;"Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan membangun politeknik dengan jurusan spesifik dengan kebutuhan masa depan sesuai dengan visi PSI. Hulunisasi di SDM untuk mendukung hilirisasi, agar SDM indonesia terserap dengan baik," tambahnya. Pemuda asal Sulawesi Selatan (Sulsel) itu menyebutkan terdapat kesamaan antara visi-misi dalam Asta Cita Prabowo-Gibran dengan tujuan PSI. Yoga mengatakan partainya yang tegak lurus dengan Jokowi meyakini misi tersebut akan terwujud oleh Prabowo-Gibran. "Sebagai partai yang tegak lurus dengan kepemimpinan dan ideologi Pak Jokowi, yakin misi tersebut akan tercapai. Dan juga itu terbukti sejalan dengan asta cita prabowo gibran yang kita ketahui sebagai penerus bapak jokowi," pungkasnya.

Persoalan SDM sudah tertuang dengan jelas dalam program utama partai yang identik dengan anak muda dan bunga mawar itu.

Soal Kualitas SDM, Yoga Sebut Ada Kesaman Asta Cita Prabowo-Gibran dengan Tujuan PSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/70_tingkat-2234324347.jpg" alt="Ganjar Pranowo bersama anak-anak di Jakarta Timur beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo bersama anak-anak di Jakarta Timur beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menjadi pusat perhatian pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2023 di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Rabu (8/11). Acara tersebut diikuti sekitar 11.000 peserta dari seluruh Indonesia secara offline dan online. Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo menyampaikan beragam pandangannya terkait situasi dunia saat ini, termasuk masalah politik luar negeri. Dia mengungkapkan keprihatinannya terhadap perkembangan demokrasi yang menurutnya mengalami kemunduran. Ganjar juga menyoroti konflik antara Palestina dan Israel serta menguraikan strategi politik luar negeri yang akan dijalankan jika terpilih sebagai presiden kedelapan dalam pilpres nanti. "Kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas,&rdquo; jelasnya. Meski Ganjar awalnya berbicara serius tentang isu-isu global, dirinya tidak segan untuk menghadirkan sentuhan humor. Saat audiens memberikan tepuk tangan sebagai apresiasi terhadap paparannya, Ganjar malah bercanda. &rdquo;Dari tadi kok tepuk tangan terus? Saya tidak akan ngasih sepeda loh ini,&rdquo; ucapannya disambut tawa meriah peserta rakernas LDII. Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengaku menyambut Ganjar sebagai capres potensial dengan tujuan menyamakan visi dan misi dalam membangun Indonesia ke depan. LDII menekankan delapan program kerja prioritas yang melibatkan bidang kebangsaan, agama, pendidikan, kesehatan, teknologi, ekonomi syariah, kedaulatan pangan, lingkungan hidup, dan energi baru terbarukan. Ganjar juga menekankan pentingnya pembangunan sistem digital nasional, sains dan teknologi, serta pembangunan manusia Indonesia yang unggul. Mantan gubernur Jawa Tengah itu juga menekankan pentingnya pendidikan yang adil dan merata untuk mendukung generasi masa depan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. &rdquo;Pendidikan harus adil dan merata. Termasuk di remote-remote area, betapa pentingnya pendidikan dan betapa pentingnya memperhatikan para guru,&rsquo;&rsquo; jelasnya. (als/c6/wir)

Ganjar Pranowo menjadi pusat perhatian pada Rakernas LDII 2023 di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Tingkatkan Kualitas SDM, Ganjar Tekankan Pendidikan Harus Adil dan Merata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/KEMNAKER-22-A-2934724094.jpg" alt="Wamenaker Afriansyah Noor usai jadi pembica bertajuk &ldquo;Peran Kementerian Ketenagakerjaan pada Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, di Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura, Jumat (22/9)." width="100%">
<figcaption>Wamenaker Afriansyah Noor usai jadi pembica bertajuk &ldquo;Peran Kementerian Ketenagakerjaan pada Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, di Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura, Jumat (22/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan program pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci untuk bisa mencapai target Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Prioritas pembangunan nasional Indonesia saat ini, sesuai arahan presiden ditujukan pada peningkatan kualitas SDM, terutama melalui pendidikan vokasi, pelatihan vokasi dan kemitraan dengan industri. Hal tersebut diungkapkan Wamenaker Afriansyah Noor ketika menjadi pembicara pada Seminar Nasional Universitas Cenderawasih yang mengambil tajuk &ldquo;Peran Kementerian Ketenagakerjaan pada Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, di Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura Papua, Jumat (22/9/2023). Wamenaker menyampaikan, Menaker pembenahan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harus dilakukan serta dijalankan secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022. &ldquo;Penegasan utama dari Perpres ini yakni menjadikan pendidikan dan pelatihan mengacu kepada kebutuhan tenaga kerja dan lapangan usaha,&rdquo; ucap Afriansyah Noor. Wamenaker menjelaskan, untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM di era industri 4.0 dan ekonomi digital saat ini, pemerintah telah membuat grand design revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang difokuskan untuk mendukung sektor prioritas pemerintah. Revitalisasi ini lanjut Wamenaker mencakup berbagai aspek, mulai dari reformasi dan akreditasi lembaga, sertifikasi, hingga kolaborasi dan koordinasi dengan semua stakeholders. &ldquo;Melalui kolaborasi revitalisasi di bidang vokasi, pemerintah menargetkan untuk dapat segera meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya generasi muda,&rdquo; tutupnya.

Pemerintah telah membuat grand design revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang difokuskan mendukung sektor prioritas.

Pengembangan Kualitas SDM Kunci Capai Indonesia Maju 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/MAY-DAY-2-3209268399.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy bersama&nbsp; Menaker Ida Fauziyah dan Komisaris PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Rachmad Gobel pada Peringatan May Daydi PT PMI, Jakarta, Senin (1/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy bersama&nbsp; Menaker Ida Fauziyah dan Komisaris PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Rachmad Gobel pada Peringatan May Daydi PT PMI, Jakarta, Senin (1/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memperingati Hari Buruh Internasional 2023,&nbsp; Presiden Joko Widodo mengatakan, May Day kali ini menjadi momentum untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja, melindungi hak buruh/pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Selain itu, lanjut Joko Widodo, peningkatan kualitas SDM terutama melalui pengembangan pendidikan vokasional, salah satunya melalui program prakerja dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan industri. "Untuk itu, pemerintah berusaha mengundang investasi dalam dan luar negeri untuk menambah kesempatan kerja, mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja," kata Presiden Jokowi secara virtual. Dalam kesempatan yang sama, Menteri&nbsp; Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK),&nbsp; Muhadjir Effendy bersama&nbsp; Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri Peringatan Hari Buruh Internasional Tahun 2023, (May Day), dengan tema Merajut Kebersamaan di Hari yang Fitri," bertempat di PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI), Jakarta, Senin (1/5/2023). Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, dalam mengakselerasi investasi ditengah ketidakpastian ekonomi dunia dan untuk menampung masyarakat yang menganggur, angkatan kerja baru yang bertumbuh setiap tahunnya serta korban PHK, pemerintah akan melakukan hilirisasi sumber daya alam baik sektor pertambangan, kehutanan dan kelautan. "Hilirisasi dalam industrialisasi menjadi kunci utama sehingga kedepan nilai komoditas secara perlahan-lahan akan meningkat yang secara otomatis berdampak kepada nilai tambah kinerja perekonomian," ucapnya. Muhadjir juga menekankan, para pelaku usaha baik pekerja, pengusaha dan pemerintah, harus mempunyai pemikiran pandangan jangka panjang bagi keberlanjutan usaha yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan Menaker Ida Fauziyah saat memberikan laporan pembuka menambahkan, tantangan dunia ketenagakerjaan di era industri 4.0 semakin berat telah membuka peluang terciptanya profesi baru, sementara banyak profesi lama yang mulai tergerus. Untuk menjawab tantangan tersebut tutur Menaker, dibutuhkan kekompakan serta soliditas antara organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pemerintah. "Saya menyakini lewat kekompakan dan soliditas ini tantangan-tantangan di bidang ketenagakerjaan bisa kita lalui bersama," kata Menaker Ida. Sedangkan Komisaris PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Rachmad Gobel menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan banyak dukungan kepada industri nasional Indonesia. "Sehingga industri nasional dapat berkembang dan ikut menjadi bagian dalam mengisi pembangunan nasional kita," kata Rachmad Gobel.

Tantangan ketenagakerjaan di era industri 4.0 semakin berat telah membuka peluang terciptanya profesi baru dan hilangnya beberapa pekerjaan

May Day Momentum  Merajut Kebersamaan di Hari yang Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Pembelajaran-Tatap-Muka-Di-Sekolah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah menargetkan bonus demografi sebagai momentum untuk meningkatkan perekonomian nasional sekaligus menaikkan level menjadi negara maju. Agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan menjadi elemen kunci untuk merealisasikannya.  Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, menjelaskan Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada periode tahun 2030-2045. Jumlah penduduk usia produktif diprediksi akan mencapai 318,96 juta jiwa pada 2045 menurut Laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik. Dari jumlah tersebut, penduduk usia produktif diperkirakan 207, 99 juta jiwa (65,2%), sementara penduduk usia non-produktif akan mencapai 110,9 juta jiwa (34,8%).  Menurut Pite, melimpahnya usia produktif patut diwaspadai. Bonus demografi berpotensi berubah menjadi bencana demografi ketika perekonomian tidak bisa menyerap seluruh angkatan kerja.  Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM melalui sistem pendidikan unggul. Menurut Piter, salah satu caranya dengan menaikkan kualitas guru. Peningkatan tersebut dapat terjadi mana kala mereka yang memilih bekerja sebagai guru adalah lulusan terbaik perguruan tinggi. “Pekerjaan guru tidak boleh menjadi pilihan terakhir, harus menjadi pilihan pertama. Untuk itu, pekerjaan guru haruslah terhormat dan memberikan kesejahteraan,” kata Piter.  Saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dan kesejahteraan guru melalui program Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Sesuai aturan yang sudah diterbitkan pemerintah pusat, guru ASN PPPK akan mendapatkan gaji dan tunjangan antara Rp 1,79 juta - Rp 6,78 juta per bulan tergantung golongannya.  Lewat program ini, tahun lalu dibuka 506.252 formasi guru ASN PPPK. Dari jumlah itu, 293.860 guru sudah lulus dan dapat formasi dan 193.954 guru lulus namun tidak dapat formasi. Dari seluruh guru yang lulus dan mendapatkan formasi tersebut, ada 92,7% yang telah proses cetak surat keputusan pengangkatan. Sayangnya, terdapat 7,3% guru lulusan 2021 belum diangkat pemerintah daerah (Pemda). Situasi semakin sulit karena untuk seleksi guru ASN PPPK tahun 2022, formasi yang diajukan Pemda baru 40,9% dari total kebutuhan 781.844 guru.  “Kurangnya respon Pemda terhadap program ASN PPPK akan berdampak negatif terhadap upaya peningkatan kualitas guru yang kemudian bisa menghambat upaya meningkatkan kualitas SDM. Dalam jangka panjang, apabila kondisi ini terus terjadi, target pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai,” kata Piter.  Untuk meningkatkan kualitas SDM, sejumlah pemda memberikan dukungan terhadap program ASN PPPK 2022, satu di antaranya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan guru sangat dibutuhkan untuk mendidik calon-calon pemimpin masa depan. Atas dasar itu, Pemkot Surabaya mendukung penuh pemenuhan kebutuhan guru PPPK. Program ini diyakini mampu menjadi jembatan bagi penciptaan anak-anak berkualitas yang kelak menjadi pemimpin bangsa.  “Ketika jumlah guru ini kurang maka untuk menciptakan anak-anak bangsa akan terkendala, karena itulah di pemerintahan Kota Surabaya untuk pemenuhan kebutuhan guru kami melakukan melalui PPPK,” tegas Eri di Surabaya.  Eri berharap pemenuhan kebutuhan guru PPPK akan bermanfaat bagi semua, khususnya Kota Surabaya. Berdasarkan Pengumuman Pemerintah Kota Surabaya Nomor 810 Tahun 2022, tahun ini jumlah kebutuhan guru PPPK yang dibuka di wilayah tersebut mencapai 1.513 formasi. Sebelumnya, Walikota Surabaya juga telah mengangkat 883 guru PPPK hasil seleksi tahun 2021.  Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, Adriyanto, menambahkan pemerintah telah menyiapkan dana Rp 14 triliun untuk seleksi guru ASN PPPK 2022. Anggaran tersebut masuk ke dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan disalurkan ke pemda. Sesuai regulasi, dana DAU tersebut khusus digunakan untuk seleksi guru ASN PPPK, bukan buat peruntukan lainnya.  “Jadi disiapkan DAU ke pemda Rp 14 triliun untuk PPPK guru 2022, uangnya sudah masuk ini ke APBD yang ada di pemda,” kata dia.

Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kunci Manfaatkan Bonus Demografi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/CORE.jpg" alt="Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah. (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyatakan rencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghadirkan pembaruan wajib belajar 13 tahun dalam draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.  “Keputusan Kemendikbudristek melakukan pembaruan wajib belajar yang dari sebelumnya sembilan tahun menjadi 13 tahun merupakan terobosan baru dalam pendidikan nasional. Ditambah lagi dengan dimasukkannya Pendidikan Anak Usia Dini ke dalam jenjang pendidikan formal, maka bakal meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ujar Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah, di Jakarta, Selasa.  Dia menambahkan, pembaharuan tersebut bakal semakin memperkuat pemerintah dalam merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Inovasi tersebut, lanjut dia, nantinya akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.  “RUU Sisdiknas ini harus dilihat secara keseluruhan ada yang berdampak kepada ekonomi dalam jangka panjang. PAUD sebelumnya tidak masuk dalam wajib belajar tapi kini ditambahkan. Ini adalah pemikiran cerdas,” kata Piter.  Dalam draf RUU Sisdiknas, ketentuan wajib belajar 13 tahun diatur pada pasal 7 ayat 2 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa wajib belajar pada pendidikan dasar bagi warga negara berusia 6 tahun sampai dengan 15 tahun. Adapun wajib belajar pada jenjang pendidikan menengah bagi warga negara berusia 16 tahun sampai 18 tahun.  Menurut Piter, kualitas SDM sangat menentukan terhadap tingkat produktivitas. Apabila kualitas SDM rendah, umumnya dicirikan dengan tingkat produktifitasnya yang kecil. Sebaliknya, SDM dengan pendidikan yang baik, maka bisa memperbaiki tingkat produktivitas sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi.  “Pendidikan itu menjadi elemen utama. Semua negara maju pasti dicirikan oleh perbaikan SDM,” kata Piter.  Ia mengatakan Indonesia saat ini tengah mengalami bonus demografi. Bonus itu baru akan terasa manfaatnya apabila struktur demografi di usia kerja diperkuat dengan SDM yang berkualitas. Apabila kualitas SDM tidak memadai, maka bonus tersebut menjadi bencana demografi. Generasi muda yang mempunyai kualitas baik akan menjadi berkat bagi perekonomian nasional.  “Kalau yang kita dapat SDM usia muda yang tak punya kualitas, maka akan jadi beban. Arah kita ini sekarang menuju bencana demografi di mana kalau dilihat dari segi pengangguran usia muda besar. Menganggur karena kualitas SDM tak memadai,” kata dia.  Dengan hadirnya wajib belajar 13 tahun dan masuk PAUD ke dalam jenjang pendidikan formal, Piter optimistis visi besar pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 akan terealisasi.  “Harapannya, dengan perbaikan di usia wajib belajar ini, kita betul-betul bisa memperbaiki kualitas SDM. Kita tidak mungkin mencapai masa emas kalau kita sendiri tak bisa berhasil memperbaiki SDM,” kata Piter.  Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Ki Saur Panjaitan menambahkan, pembaruan wajib Belajar 13 tahun merupakan niat baik pemerintah untuk menghadirkan pendidikan lebih dini kepada masyarakat yang dimulai dari jenjang PAUD.  “Kami menyambut positif karena memberikan pendidikan sejak awal. Jangan sampai tidak siap peraturan UU yang di bawahnya dari ketentuan wajib belajar ini,” kata Ki Saur.  &nbsp;

CORE: Wajib Belajar Dalam RUU Sisdiknas Dinilai Berdampak Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/eri-ngantor-kelurahan-bubutan-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memantau pelayanan publik beberapa waktu lalu. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memantau pelayanan publik beberapa waktu lalu. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya, mendapat sorotan. Kali ini dari kalangan anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Surabaya.  Anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman mengatakan, pihaknya mengapresiasi semangat Pemerintah Kota Surabaya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam banyak program. Mulai dari program yang bersinergi dengan instansi lain seperti kemenag dan pengadilan negeri sampai program yang mendorong lurah untuk berkantor di Balai RW setempat secara berkala.  ”Pemkot juga berencana menggelontorkan banyak sarana prasarana penunjang kinerja seperti komputer, printer, meja dan kursi per kelurahan. Bahkan juga pengadaan terop/tenda, sound system, computer, dan kursi untuk RW-RW se Surabaya,” terang Fatkur Rohman seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Rabu (6/4).  Namun, Fatkur Rohman menyoroti perihal kondisi kualitas SDM ASN terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai konsekuensi diturunkannya banyak urusan ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Apalagi, pemkot mendorong munculnya inovasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan sebagai solusi dampak pandemi Covid-19.  Menurut dia, pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang melibatkan RW seluruh Surabaya, pemkot menekankan perlunya RW untuk menemukan program inovasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi warga. Namun, pada faktanya, tidak menemukan banyak terobosan program inovasi muncul dari dana kelurahan.  ”Inilah yang menjadi catatan kami. Dibutuhkan peningkatan kualitas ASN di tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga ada peningkatan pola pikir entrepreneurship dan manajemen modern sehingga bisa berwujud munculnya ide-ide kreatif dan inovatif. Ini bisa menjadi perhatian pemkot,” ujar Fatkur Rohman.  Selain itu, Fatkur mengatakan, pemetaan dalam banyak hal di kecamatan dan kelurahan harus dilakukan. ”Kuncinya adalah peningkatan kualitas SDM, ada peningkatan, khususnya untuk bapak/ibu camat dan lurah,” terang Fatkur Rohman.  Pemetaan terkait kelebihan dan kelemahan masing-masing wilayah, lanjut dia, akan memunculkan kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran dan proporsional. ”Banyak potensi lokal yang brilian, ini harus ditemukan untuk menjadi inovasi dan berdampak ekonomi. Salah satu kuncinya adalah pemetaan, kemudian disusun yang pas dan program yang tepat. Tentunya ini perlu pendampingan, di sinilah kenapa peningkatan kemampuan adalah keniscayaan,” ucap Fatkur Rohman.

Kualitas SDM ASN Kecamatan dan Kelurahan di Surabaya Dapat Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/pengunjung-mal.jpg" alt="SIGAP: Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya beberapa waktu lalu. Pengelola mal harus fleksibel menyikapi bisnis ritel. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SIGAP: Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya beberapa waktu lalu. Pengelola mal harus fleksibel menyikapi bisnis ritel. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini ini (31/1) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merayakan hari jadi organisasi ke-70. Eddy Widjanarko yang baru dilantik sebagai ketua Apindo Jawa Timur berbincang dengan Jawa Pos mengenai tantangan untuk menjaga iklim investasi.  Selamat ulang tahun bagi Apindo. Bagaimana Anda mengartikan usia organisasi yang sudah mencapai 70 tahun?  Apindo merupakan organisasi yang spesial. Mereka adalah lembaga yang bermitra langsung dengan pemerintah dalam hubungan tripartit dengan tenaga kerja. Karena itu, kami ingin melalui usia ini dengan tetap menjaga hubungan harmonis antara ketiga pihak tersebut.  Maksudnya tripartit dalam pembahasan upah minimum regional?  UMK memang menjadi salah satu faktor penting dalam dunia usaha. Tapi, itu bukan satu-satunya fungsi organisasi kami. Saya ingin membuat kegiatan Apindo yang lebih luas.  Misalnya, meningkatkan wawasan pengusaha atau kompetensi tenaga kerja.  Jadi, upah minimum bukan satu-satunya penentu iklim ekonomi dan investasi?  Sekali lagi, itu faktor utama, tapi bukan satu-satunya. Kita contoh saja situasi Jatim saat ini. Upah minimum di Jatim sudah tergolong tinggi. Dampaknya, beberapa pengusaha memindahkan pabrik ke wilayah yang punya upah minimum lebih rendah seperti Jawa Tengah. Tapi, bukan berarti Jatim bakal sepi dari investasi.  Apa faktor lain yang menentukan investasi?  Produktivitas. Kinerja pengusaha tak hanya ditentukan dari beban produksi. Tapi, dari output atau jumlah barang yang bisa mereka hasilkan. Misalnya, Jawa Tengah punya UMR yang lebih rendah 50 persen. Itu artinya tenaga kerja di Jatim harus menunjukkan bahwa produktivitas mereka bisa mencapai dua kali lipat lebih tinggi dari tenaga kerja di Jateng.  Berarti iklim investasi di wilayah dengan UMR tinggi seperti Jatim juga punya harapan tumbuh?  Benar. Selama mereka bisa membuktikan bahwa upah mereka setara dengan kontribusi, saya yakin investor domestik maupun asing tak akan keberatan. Tapi, itu berarti tenaga yang diupah tersebut benar harus punya produktivitas dan kualitas yang baik. Sayangnya, selama ini kondisi di Jatim pun belum ideal.  Dalam hal apa?  Soal sertifikasi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 131,5 juta jiwa pada Agustus 2021. Sedangkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menunjukkan tenaga kerja yang sudah tersertifikasi dari 2006 hingga Juni 2021 hanya 5,7 juta tenaga kerja. Di Jatim juga sama, dari jumlah tenaga kerja di 2021 sebesar 22,18 juta, hanya 3–4 persen yang sudah tersertifikasi.  Seharusnya jumlah tenaga kerja terampil yang bersertifikat harus meningkat?  Kalau ingin memasang upah minimum yang tinggi, tentu kualitas SDM sangat penting. Itu sudah seperti sebab dan akibat. Selama ini, pengusaha masih bertahan di Jatim karena mereka merasa tenaga kerja di Jatim berkualitas dan sudah berpengalaman. Contoh saja di Jateng, investor masih harus memberikan pelatihan enam bulan sebelum bisa mempunyai tenaga kerja. Itu juga perlu penyesuaian mental kerja.  Apa ada hal lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi?  Ya, hal-hal yang sudah menjadi pengetahuan umum. Misalnya, izin yang mudah dan konsisten. Atau, pengertian dari tenaga kerja untuk bisa membuat suasana perusahaan kondusif. Pemerintah daerah juga bisa membuat road map investasi agar pengusaha bisa melihat dengan mudah sektor apa saja yang berpotensi di masa depan.  Sektor apa yang bakal berkembang?  Kalau menurut saya, semua punya potensi. Sepatu, misalnya. Market share industri sepatu Indonesia masih mencapai 4 persen di tingkat global. Itu artinya, selama kita bisa bersaing, peluangnya terbuka lebar. Garmen dan produk kayu juga sangat unggul. Sedangkan peternakan, petani mulai menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih.

Eddy Widjanarko: Kualitas SDM Turut Jaga Iklim Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakor Tingkat Menteri itu membahas rencana pemulangan WNI 188 ABK kapal pesiar World Dream imbas mewabahnya virus corona. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakor Tingkat Menteri itu membahas rencana pemulangan WNI 188 ABK kapal pesiar World Dream imbas mewabahnya virus corona. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah masih terus mengupayakan pencapaian target penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, fokus penurunan stunting tidak hanya di daerah-daerah yang saat ini masih memiliki angka stunting tinggi. Akan tetapi, pemerintah juga mendorong daerah-daerah lain, bahkan hingga mencapai 0 stunting.  Salah satu daerah yang dinilai telah berhasil dalam upaya menangani stunting adalah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Berdasar laporan, per Agustus 2021, angka stunting di Madiun 14,9 persen atau menurun drastis dibandingkan 2019 yaitu 24,94 persen.  ”Saya terima kasih karena di sini (Kabupaten Madiun) stunting sudah hampir sesuai standar Pak Jokowi pada 2024. Tapi tidak kemudian itu boleh berhenti, diusahakan nol. Madiun ini harus punya semboyan nol stunting,” tegas Muhadjir Effendy dalam siaran tertulis, Kamis (27/1).  Muhadjir optimistis, makin banyak daerah atau kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen. Sehingga, secara agregat Indonesia akan mampu mencapai target penurunan stunting sesuai yang dicanangkan pada 2024.  Sementara itu, beberapa daerah yang diketahui masih memiliki angka stunting tinggi, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.  ”Fokus ke daerah yang tinggi stunting bagus, tapi yang sudah berhasil ini harus dijadikan contoh. Saya optimistis, 2024 untuk Madiun ini (angka stunting) bisa di bawah 2 digit (di bawah 10 persen), syukur-syukur nol,” ucap Muhadjir.

Target Stunting 14 Persen, Pemerintah Dorong Daerah Capai 0 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kualitas sdm

Berita Terkini