<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/WhatsApp-Image-2023-07-23-at-1950241-2916682795.jpg" alt="Kondisi gang sempit menuju rumah Chintya, remaja di Surabaya yang berjualan peyek dengan merangkak." width="100%">
<figcaption>Kondisi gang sempit menuju rumah Chintya, remaja di Surabaya yang berjualan peyek dengan merangkak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan perhatian serius terhadap permasalahan sosial warga. Salah satu bentuk perhatian itu diberikan kepada keluarga Chintya Afrianti Amala, 17, warga Kendangsari Gang 7 Sekolahan, Surabaya. Sebelumnya, video Chintya sempat viral di media sosial (Medsos) TikTok. Dalam video yang beredar, Chintya terlihat berjalan merangkak di pinggir jalan raya sembari berjualan peyek yang dikalungkan di lehernya. &rdquo;Sedih banget liat anak itu jual peyek, nyeret badannya, kakinya sampe lecet berdarah,&rdquo; tulis narasi dalam video yang diunggah akun Tiktok @kisahharuhariini. Mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Erna Purnawati bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) M. Fikser mendatangi rumah keluarga Cyntya di Jalan Kendangsari Gang 7 Sekolahan, Surabaya, Rabu (19/7) malam. Kedua pejabat itu didampingi Camat Tenggilis Mejoyo Wawan Windarto dan Lurah Kendangsari Surabaya Wisnu Wibowo. Chintya Afrianti Amala mengaku, jika video yang viral di medsos diambil sekitar Maret 2023 di kawasan RSUD Soetomo Surabaya. Video itu diambil orang yang mengaku dari komunitas sosial. &rdquo;Video itu Maret 2023 di Jalan Petojo, dekat kawasan RSUD Soetomo Surabaya,&rdquo; kata Chintya saat ditemui di rumahnya, Rabu (19/7) malam. Menurut dia, komunitas itu menawarkan untuk membantu keluarga. Dengan cara, yakni memviralkan Chintya melalui media sosial agar mendapat simpati dan bantuan dari masyarakat. &rdquo;Awalnya ditawari, katanya biar banyak orang yang donasi, bantu,&rdquo; ujar Chintya yang memiliki keterbatasan pada kedua kakinya itu. Sumiyati, 47, atau Ibunda Chintya pun mengaku tidak berani melihat video anaknya yang viral di medsos tengah merangkak berjualan peyek di pinggir jalan raya. Menurut dia, video anaknya itu seperti dibuat terlalu mendramatisir dan berlebihan. &rdquo;Diberi tahu tetangga, saya dan Chintya sampai sekarang tidak berani melihat videonya, sampai segitunya, nangis saya, terlalu berlebihan. Saya minta maaf karena videonya viral, minta maaf juga kepada Pak Lurah,&rdquo; ujar Sumiyati. &rdquo;Memang kalau Hari Raya Idul Fitri, puasa, saya bikin peyek. Awalnya jualan di Rumah Sakit Nginden, karena Chintya terapi di RSUD Soetomo, akhirnya coba-coba jualan di sana. Tapi kalau sekarang, saya ikut kerja cabut benang di konveksi,&rdquo; sambung dia. Sumiyati lantas bercerita, dia bersama suaminya Andi Siswoto, 49, merupakan warga asli Mojokerto. Sekitar 12 tahun yang lalu, dia bersama suami dan kedua anaknya memilih tinggal di kos dekat rumah saudara di kawasan Kendangsari, Surabaya. Meski sudah lama tinggal di Kota Pahlawan, Sumiyati, belum pindah KK Surabaya. &rdquo;Karena memang tidak punya rumah, di Surabaya ini saya ngekos, makanya saya bingung,&rdquo; papar Sumiyati. Nah, ketika Cyntya ingin masuk SMA negeri, Sumiyati berinisiatif menitipkan anaknya itu masuk KK budenya di Jalan Kendangsari Gang Lebar No 102B Surabaya pada Agustus 2022. Sementara Sumiyati bersama suami dan anak nomor tiga, administrasi kependudukannya masih berstatus warga Mojokerto. &rdquo;Karena belum satu tahun masuk KK Surabaya, Chintya tidak diterima SMA negeri. Akhirnya itu ditawari sama Pak Lurah sekolah PKBM paket C (Januari 2023), tapi Cyntya menolak, tidak mau bersekolah. Kalau sekarang Chintya sudah mau sekolah kejar Paket C,&rdquo; kata Sumiyati. Seiring berjalannya waktu, Sumiyati pun ingin pindah KTP dan KK Surabaya. Inisiatif itu muncul karena melihat kondisi suaminya yang sakit dan membutuhkan banyak biaya pengobatan. Akhirnya dia memutuskan pindah KK Surabaya dengan menumpang alamat saudaranya di Jalan Kendangsari Gang Lebar No 102B. Setelah itu, Chintya pun ditarik masuk KK Sumiyati yang diterbitkan pada 26 Juni 2023. &rdquo;Pindah Surabaya biar kalau berobat tidak jauh-jauh ke Mojokerto. Kemudian juga pindah KK Surabaya biar Chintya bisa masuk ke sekolah negeri. Karena di Surabaya ini apa-apa gratis,&rdquo; ungkap Sumiyati. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya M. Fikser menegaskan, Pemkot Surabaya memiliki regulasi kebijakan terkait intervensi bantuan sosial kepada warga. Intervensi diprioritaskan bagi warga miskin yang tercatat KTP Surabaya di bawah tahun 2021. &rdquo;Jadi yang baru menjadi warga KTP Surabaya 2021 ke atas, sementara tidak dibantu dulu. Karena memang banyak warga Surabaya yang harus diprioritaskan dulu untuk dibantu,&rdquo; kata Fikser. Dia menjelaskan, warga luar daerah yang akan pindah KK Surabaya mulai 2021 ke atas, akan diberikan surat pernyataan. Pernyataan itu menyatakan, bahwa warga yang akan pindah KK Surabaya sejak tahun 2021 ke atas, bersedia untuk sementara tidak menerima bantuan dari Pemkot Surabaya. &rdquo;Jadi kita memiliki regulasi seperti itu. Karena juga kekuatan APBD Surabaya kan terbatas. Kita prioritas dulu warga miskin KTP Surabaya yang sudah lama, kan kasihan mereka,&rdquo; ucap Fikser. Namun demikian, Fikser memastikan, Wali Kota Eri Cahyadi tetap memberikan perhatian terhadap persoalan sosial warga. Seperti salah satunya dengan menginstruksikan jajarannya untuk memberikan bantuan keluarga Chintya, warga Jalan Kendangsari Surabaya. &rdquo;Walaupun Bu Sumiyati sudah lama kos di Surabaya, tapi administrasi kependudukannya (KK) belum satu tahun Surabaya. Meski begitu, kami (pemkot) tidak tutup mata, tetap memberikan intervensi kepada keluarga Bu Sumiyati,&rdquo; jelas Fikser. Menurut dia, dalam regulasi pindah KK atau KTP Surabaya, pihak pengampu juga memiliki tanggung jawab besar terhadap warga luar daerah yang ditanggungnya. Seperti misalnya, terhadap keluarga Sumiyati tersebut. &rdquo;Artinya, pihak pengampu ini ketika menampung keluarganya dari luar daerah untuk masuk KK Surabaya, juga memiliki tanggung jawab. Baik itu memastikan kondisi sosial keluarga yang ditampungnya maupun ekonominya,&rdquo; beber Fikser. Sementara itu, Camat Tenggilis Mejoyo Surabaya Wawan Windarto menjelaskan, pemkot telah memberikan sejumlah intervensi kepada keluarga Sumiyati. Salah satu intervensi itu berupa bantuan tebus ijazah SMP Chintya. &rdquo;Bantuan tebus ijazah SMP Chintya kita ajukan ke Baznas Surabaya pada November 2022. Saat kita ajukan itu, KK Chintya masih ikut budenya di Kendangsari Surabaya,&rdquo; ungkap Wawan Windarto. Wawan menyebut, Sumiyati dan suaminya yang belum satu tahun menjadi warga Surabaya, juga mendapat intervensi bantuan dari pemkot. Bentuk bantuan ini mulai dari intervensi BPJS Kesehatan hingga kursi roda. &rdquo;Untuk bantuan kursi roda, kita ajukan lewat Baznas Surabaya pada Maret 2023 untuk suami Bu Sumiyati,&rdquo; terang Wawan Windarto. Tak hanya itu, Wawan menyebut, Sumiyati atau ibunda Chintya, juga pernah ditawari Lurah Kendangsari ikut bekerja di padat karya. Bahkan, sempat pula ditawari modal usaha berjualan dengan disediakan rombong. &rdquo;Dulu pernah ditawari, tapi ibunya (Sumiyati) tidak mau,&rdquo; sebut Wawan Windarto.

Pemkot Surabaya beri perhatian serius terhadap permasalahan sosial warga. Salah satunya kepada keluarga Chintya

Meski Belum Genap Setahun Jadi Warga Surabaya, Pemkot Tak Tutup Mata Beri Intervensi Keluarga Chintya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/flat-warugunung.jpg" alt="UNTUK WARGA: Penghuni Rusunawa Warugunung menjemur pakaian. Sebanyak 470 unit rusun yang dihuni oleh warga akan diputus kontrak sewanya. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UNTUK WARGA: Penghuni Rusunawa Warugunung menjemur pakaian. Sebanyak 470 unit rusun yang dihuni oleh warga akan diputus kontrak sewanya. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Warugunung bisa sedikit lega. Khususnya, mereka yang warga non-Surabaya. Sebab, pemkot memberikan waktu hingga setahun untuk merampungkan administrasi. Sementara itu, penghuni yang sengaja menyewakan unit rusun bakal ditindak tegas dengan cara dikeluarkan.  Pertemuan pemkot dengan penghuni Rusunawa Warugunung dilakukan Kamis (10/11). Sebelumnya, surat imbauan diberikan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP) kepada penghuni. Isinya, pemkot memberikan batas waktu tiga bulan bagi warga non-Surabaya yang tinggal di rusunawa untuk mencari tempat tinggal.  Mengingat, dalam perwali, peruntukan rusunawa pemkot hanya bagi warga Surabaya. Surat tersebut dilayangkan Agustus lalu dan berakhir bulan ini. ”Ini yang terbaru, mereka diberi waktu setahun untuk mengurus administrasi,’’ kata Lurah Warugunung Okto Narwanto, Senin siang.  Okto menuturkan, penghuni non-Surabaya diwajibkan mengurus KTP Surabaya. Tapi, mereka dilarang membuat alamat di rusunawa. Artinya, mereka hanya menumpang alamat. Tentunya wajib dengan persetujuan dari pihak yang ditumpangi alamat.  Tak hanya itu, mereka juga wajib terdaftar sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, penghuni diminta segera mengurus. Syarat tersebut sesuai dengan perwali yang baru digedok beberapa bulan lalu.  Okto menjelaskan, rusunawa atau flat tidak boleh disewakan, apalagi diperjualbelikan. Pengelolaan sepenuhnya dilakukan pemkot. Jika ditemukan penghuni yang sengaja menyewakan, sanksi tegas diberikan. Yaitu, dikeluarkan dengan segera. ”Yang menunggak juga diberi waktu enam bulan untuk melunasi,’’ terangnya.  Jika penghuni tidak bisa melengkapi administrasi tersebut, otomatis akan dikeluarkan saat melebihi batas waktu tersebut. Menurut Okto, baik warga non-Surabaya maupun yang persyaratannya masih kurang, jumlahnya banyak. Yakni, hampir 50 persen.  Okto menambahkan, hingga kemarin belum ada warga rusunawa non-Surabaya yang mengurus menjadi warga Surabaya. Hal itu bisa jadi mereka mengurus di kelurahan lain sesuai alamat yang ditumpangi.

Warga Luar Surabaya di Flat Warugunung Harus Cari Tempat Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Satpol-PP-dan-PKL.jpg" alt="Pertemuan Satpol PP dengan perwakilan PKL Bawah Tol Tambak Asri di kantor Satpol PP Surabaya pada Senin (24/10). Paguyuban PKL Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pertemuan Satpol PP dengan perwakilan PKL Bawah Tol Tambak Asri di kantor Satpol PP Surabaya pada Senin (24/10). Paguyuban PKL Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menawarkan relokasi kepada puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bawah Jembatan Tol Tambak Asri. Khususnya untuk warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Surabaya.  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, sudah menawarkan relokasi pada saat pertemuan dengan perwakilan PKL Bawah Tol Tambak Asri pada Senin (24/10). ”Ini untuk mengantisipasi bahaya yang bisa terjadi di masa mendatang,” kata Eddy seperti dilansir dari Antara.  Relokasi yang dimaksud adalah di Sentra Wisata Kuliner (SWK) milik Pemkot Surabaya tidak jauh dari lokasi PKL bawah tol Tambak Asri. Di antaranya SWK Krembangan, SWK Kasuari, dan SWK Indrapura.  ”Ada stan kosong di sana yang bisa ditempati. Tinggal masuk saja. Bahkan sudah kami siapkan rombong gratis,” ujar Eddy.  Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga memberikan gratis sewa untuk tiga bulan pertama. Selanjutnya, pungutan dilakukan dengan biaya sewa yang sangat terjangkau.  Mengenai rencana relokasi, Juru Bicara Paguyuban PKL Bawah Tol Tambak Asri Daniel Lukas Rorong akan menyampaikan tawaran dari Pemkot Surabaya tersebut kepada para PKL. ”Harapan dari rekan-rekan adalah ingin tetap berjualan dan mencari nafkah di bawah tol. Jadi istilahnya, PKL ingin penataan serta pembinaan, bukan penertiban (penggusuran),” kata Daniel.  Dia memastikan paguyuban sudah mulai membongkar bangunan liar yang diminta dalam edaran Satpol PP Kota Surabaya, sembari adanya diskusi lebih lanjut antar sesama anggota terkait rencana relokasi. ”Jadi selama menunggu, kami mohon tidak ada yang namanya penertiban sebelum ada kata sepakat termasuk solusi terbaik,” tutur Daniel.  Terkait penataan, Daniel lebih mengharapkan tembok yang berada di bawah jembatan tol Tambak Asri bisa dicat warna-warni atau dilukis mural supaya terlihat menarik. Selain itu, ada penataan rombong yang seragam sehingga pengunjung nantinya nyaman.  ”Teman-teman PKL mau ditata. Bahkan punya komitmen ingin berubah lebih baik lagi ke depannya,” ujar Daniel.  Pertemuan akan dilakukan kembali dalam waktu dekat setelah ada pendataan bersama antara pihak Satpol PP Kota Surabaya dan pihak Paguyuban PKL Bawah Tol Tambak Asri karena ada data PKL yang tidak sinkron.  Sebelumnya, puluhan PKL Bawah Tol Tambak Asri resah karena ada surat edaran dari Satpol PP Kota Surabaya untuk menertibkan bangunan liar di bawah jembatan tol sisi Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan. Padahal ada sekitar 50 PKL yang sampai saat ini masih aktif berjualan di lokasi tersebut. Ada yang membuka warung kopi, warung makanan, soto rombong, sate ayam, jual pulsa, gorengan, potong rambut, tukang permak kain, sampai tambal ban.

Pemkot Surabaya Tawarkan Relokasi Puluhan PKL Bawah Tol Tambak Asri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KTP-Surabaya.jpg" alt="DISIPLIN ADMINISTRASI: Seorang warga menjalani perekaman data KTP di Kecamatan Tegalsari. Pemutahiran data menjadi langkah pemkot untuk akurasi intervensi. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DISIPLIN ADMINISTRASI: Seorang warga menjalani perekaman data KTP di Kecamatan Tegalsari. Pemutahiran data menjadi langkah pemkot untuk akurasi intervensi. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Data kependudukan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkot Surabaya. Sebab, banyak ketidaksesuaian yang ditemukan. Misalnya, domisili warga yang tidak sesuai dengan alamat di KK dan KTP. Hal itu dianggap menimbulkan bias, terutama soal intervensi pemerintah ke warga.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebutkan bahwa pihaknya menemukan ribuan data warga yang menetap di luar kota, tapi memiliki KK/KTP Surabaya. Fasilitas yang disediakan Pemkot Surabaya menjadi salah satu penyebabnya. Warga itu ingin mendapat fasilitas serbamudah sehingga memilih mempertahankan identitas sebagai warga Surabaya.  Data tersebut merupakan hasil pencocokan oleh camat dan lurah dengan melibatkan pihak warga. Mulai RT, RW, hingga LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH). Pencocokan itu dilakukan untuk melihat kesesuaian data yang dimiliki pemkot dengan kondisi riil di lapangan.  ’’Puluhan tahun kita tidak bisa melakukan itu. Namun, kini dengan keterlibatan banyak pihak, akhirnya bisa selesai,’’ paparnya.  Dia mengatakan, dari hasil pencocokan data tersebut, ditemukan banyak data yang masih bias. Misalnya, warga yang sudah pindah kota. Kemudian, ada juga yang statusnya tidak diketahui karena saat pengecekan benar-benar kehilangan jejak.  Eri menyebut data-data itu nanti menjadi dasar intervensi Pemkot Surabaya. Pihaknya ingin manfaat APBD Surabaya benar-benar jatuh ke orang Surabaya. ’’Sing dibantu KTP Surabaya, tapi nek wayahe onok bantuan tok teko. Nah, ini yang akan kita jaga. Harapan saya benar-benar orang yang tinggal di Surabaya,’’ paparnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Iman Sonhaji mengatakan, untuk mendapatkan data kependudukan secara pasti, pihaknya berkoordinasi dengan bagian pemerintahan dan kesejahteraan (kesra). Bagian tersebut bersinggungan dengan kelurahan hingga kecamatan.  Pria yang akrab disapa Sonhaji itu mengakui, tak sedikit data administrasi kependudukan dari penduduk Surabaya yang tidak sesuai. Misalnya, ada yang secara administrasi tercatat sebagai warga Surabaya. Namun, ketika ditinjau lagi, warga itu tak ada di alamat domisili sesuai KTP. ’’Beberapa minggu ini kami memasifkan program Check In bersama OPD lain,” ujarnya.  Saat ditanya berapa persen jumlah penduduk Surabaya yang datanya tak sesuai fakta di lapangan? Sonhaji menjawab bahwa dirinya belum bisa memastikan.  Dia mengungkapkan, pihaknya baru berani menyampaikan persentasenya setelah data-data yang dikumpulkan di Check In selesai.  Menurut dia, ketika warga tidak sesuai secara administrasi atau tak patuh, ada sanksi yang telah ditentukan. Salah satunya, sanksi denda. Prosedur berapa lama pengurusan administrasi kependudukan sebetulnya telah ditetapkan di Perwali 10/2022.  Sonhaji menambahkan, data kependudukan yang acak juga berpotensi mengganggu ketepatan intervensi dari pemerintah. Misalnya, seharusnya warga mendapatkan bantuan sosial karena masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. ’’Tapi, di lapangan tidak ada. Atau, bantuannya sudah keluar dan diterima, tapi warganya ternyata tidak tinggal di Surabaya,” tambahnya.  Untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan, Sonhaji mengklaim bahwa kini sistemnya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Semua berbasis digital. Jika mengalami kesulitan digital, masyarakat bisa datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. <h3>Dorong Warga agar Mau Update Domisili</h3> PENCOCOKAN data kependudukan terus dilakukan Pemkot Surabaya. Meski sudah ada data yang dicocokkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar proses update itu terus dilaksanakan secara berkala. Hal itu dilakukan untuk memotret kehidupan warga Surabaya.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, ribuan data tersebut perlahan akan dirapikan. Unsur-unsur masyarakat tetap dilibatkan. Sebab, mereka-lah yang paling dekat dengan warga dan mengetahui kondisinya. ’’Ada ribuan KTP Surabaya yang tidak tinggal di Surabaya. Nah, dari data itu, insya Allah nanti kita update lagi. Biar bantuan tepat sasaran,’’ katanya.  Data kependudukan dari sejumlah wilayah menunjukkan bahwa banyak warga yang memiliki KTP Surabaya, namun ketika dicek sudah tidak berdomisili di wilayah Surabaya. Salah satunya di Kecamatan Pabean Cantian.  Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal mengatakan, masih ditemukan warga yang ber-KTP Surabaya, namun domisilinya tidak sesuai dengan kartu identitas. Untuk mengantisipasi fenomena tersebut, pihaknya terus melakukan pendataan melalui RT dan RW, serta dibantu oleh Kader Surabaya Hebat (KSH).  Proses pendataan dilakukan melalui aplikasi Check In warga. Tanggal 25 setiap bulan dilakukan updating data. Jadi, data yang diperoleh akurat dan berdasar temuan di lapangan. ’’Kami juga melakukan program sambang warga setiap minggunya untuk mengetahui kondisi di lapangan,’’ jelasnya.  Ada beberapa cara yang dilakukan petugas saat menemukan fenomena itu di lapangan. Salah satunya, berkomunikasi dengan yang bersangkutan agar segera melakukan perubahan identitas sesuai domisili. Selain itu, bila yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima bantuan, akan dilakukan peninjauan ulang melalui musyawarah kelurahan (muskel). ’’Jadi, keputusan dicabut atau tidaknya hak yang bersangkutan diputuskan di muskel,’’ papar Rizal kemarin (15/10).  Di sisi lain, Ketua RW 5 Kelurahan Morokrembangan Sudarsono menyatakan terus melakukan pendataan bersama KSH dan RT. Pihaknya juga menerima aduan dari warga bila ada penemuan kasus tersebut di lapangan. ’’Saling bersinergi satu sama lain,’’ ungkapnya.  Berdasar data yang diperoleh, dalam sebulan terakhir di RW 5 terdapat 20 kasus yang ditemukan di lapangan. Mayoritas warga berdomisili di Sidoarjo. Merespons temuan itu, pengurus RW melakukan pendekatan persuasif kepada yang bersangkutan dan mendorong mereka untuk melakukan perubahan identitas sesuai domisili. <h3>Hunian Layak Bikin Betah, Rusunami-Rusunawa Tak Dianggarkan</h3> SALAH satu faktor masih banyaknya warga ber-KTP Surabaya namun tak berdomisili di Kota Pahlawan diduga karena ketersediaan hunian. DPRD Surabaya mendorong agar pemkot segera menyediakan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat Surabaya. Sebab, hunian layak dan terjangkau menjadi salah satu faktor bagi warga betah dan mau tinggal di metropolis.  Beberapa bulan terakhir, pemkot menggadang-gadang proyek rumah susun milik sendiri (flat rusunami). Proyek tersebut dibuat untuk memfasilitasi masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mendapatkan hunian layak. Statusnya milik sendiri.  Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mengatakan, pemkot harus lebih serius untuk menyediakan tempat yang layak bagi warga. Dia pun menagih janji pemkot terkait penyediaan rusunami. ”Tahun depan tidak ada anggaran rusunami. Terus, bagaimana? Kapan direalisasikan?” katanya.  Aning menilai, pemkot harus mengambil langkah strategis terkait kebutuhan dasar masyarakat untuk hunian. Baik menyediakan anggaran rusunawa tahun depan maupun melalui percepatan kerja sama dengan pihak ketiga untuk penyediaan rusunami. Di samping itu, lanjut Aning, pemkot perlu menjajaki pola lain selain rusunawa maupun rusunami.  Ada cara lain yang diusulkan anggota badan anggaran itu. Salah satunya, mengoptimalkan aset pemkot. ”Bisa disesuaikan ketersediaan aset pemkot yang banyak mangkrak,” tambah Aning.  Terpisah, anggota komisi C lainnya Buchori Imron meminta agar pemkot mendata kembali aset-aset yang masih tertidur. Dia menyatakan, banyak aset yang belum optimal digunakan. Bahkan, lanjut politikus PPP itu, aset tersebut digagahi masyarakat. ”Kalau warganya merasa sudah lama menghuni aset itu, cari jalan keluarnya. Apakah warga diminta bayar retribusi atau bagaimana cari jalan keluarnya,” paparnya.  Tidak hanya melalui hunian layak, legislatif juga meminta eksekutif lebih masif menyediakan lapangan pekerjaan. Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wira Wati meminta perluasan lapangan pekerjaan pada tahun depan. Menurut dia, lapangan pekerjaan di Surabaya seharusnya lebih besar. Sebab, catatan investasi per triwulan positif. Pada triwulan pertama, nilai investasi Surabaya tercatat Rp 7,17 triliun. Kemudian, nilai investasi di triwulan kedua di angka Rp 6,291 triliun.  PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN  - Total penduduk Surabaya mencapai 3.034.850 jiwa  - Dari jumlah itu, sebanyak 2.599.595 jiwa telah dipastikan keberadaannya  - Domisili Surabaya dan sesuai identitas: 2.440.654 jiwa  - Identitas dan domisili berbeda, namun masih di Surabaya: 125.561 jiwa  - Identitas Surabaya, namun domisili luar kota: 31.750 jiwa  Diolah dari berbagai sumber

Ribuan Warga Ber-KTP Surabaya, tapi Berdomisili di Luar Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/E-KTP-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Di antara total lebih dari 3 juta penduduk Surabaya, tidak semuanya tinggal di Kota Pahlawan. Sebagian penduduk sudah pindah ke kota lain. Bahkan, ada yang keberadaannya tidak lagi diketahui.  Informasi itu diperoleh dari hasil pendataan Kader Surabaya Hebat (KSH) bersama petugas kecamatan dan kelurahan selama berbulan-bulan. Pendataan itu bertujuan untuk mendapat data kependudukan yang valid.  KSH, kecamatan, dan kelurahan mendapat data jumlah penduduk Surabaya dari pemkot. Totalnya 3.034.850 jiwa. Nah, dari data itu, petugas diminta turun menyurvei dan memastikan keberadaan warga serta memotret dari dekat ekonominya (selengkapnya lihat grafis).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, pemkot sudah mendapat data kondisi warga Surabaya. Mulai status kependudukan, ekonomi, hingga informasi lainnya. ”Sebelumnya, pendataan ini tidak bisa dikerjakan. Dengan bantuan KSH bersama RT/RW hingga LPMK, akhirnya kami mendapatkan data,” jelasnya kemarin (6/10).  Data riil administrasi kependudukan itu bakal memudahkan pemkot dalam menuntaskan permasalahan warga. Bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. ”Tidak ada lagi intervensi yang salah sasaran,” ucap Eri.  Lewat data itu pula, pemkot mendapat beragam informasi. Di antaranya, jumlah warga yang ber-KTP Surabaya dan yang menetap di Kota Pahlawan. Ada juga data jumlah warga yang memiliki KTP Surabaya, tapi tinggal di luar kota. ”Kami sudah lakukan pencocokan data. Hasilnya, kami temukan ribuan warga ber-KTP dan KK Surabaya, namun domisilinya di luar daerah,” jelas Eri.  Menurut Eri, pemkot hanya memberikan intervensi bagi warga yang berdomisili dan ber-KTP Surabaya. Artinya, warga yang ber-KTP Surabaya, tapi tinggal di luar kota, tidak mendapat bantuan.  Dengan begitu, APBD yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran. ”Nek wayahe onok bantuan tok teko. Nah, ini yang akan kami jaga. Harapan saya benar-benar orang yang tinggal di Surabaya,” tegasnya.  Selain itu, data tersebut bisa menjadi rujukan jumlah warga Surabaya yang sesungguhnya. ”Lurah dan KSH benar-benar turun ke lapangan. Saat dicek, warga tidak ada di rumah atau sudah pindah. Maka, lurah dan RT/RW tanda tangan surat keterangan,” jelasnya.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Anna Fajriatin menambahkan, tidak sedikit warga yang masuk data bansos harus tereliminasi. Ketika petugas mendatangi alamatnya, mereka tidak berada di tempat. ”Banyak sekali terjadi seperti itu. Karena memang aturannya nama dan keberadaan orangnya harus sama,” paparnya.  ---  Penduduk Kota Surabaya dalam Angka  <ul> 	<li>Jumlah total penduduk Surabaya : 3.034.850 jiwa</li> 	<li>Jumlah penduduk tinggal di Surabaya : 2.599.595 jiwa</li> 	<li>Jumlah penduduk tidak diketahui keberadaannya : 268.428 jiwa</li> 	<li>Jumlah penduduk pindah kota : 133.212 jiwa</li> 	<li>Jumlah penduduk meninggal dunia : 32.670 jiwa</li> </ul> Sumber: Pemkot Surabaya

Ratusan Ribu Warga Ber-KTP Surabaya, tapi Tinggal di Luar Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tak-rekam-e-ktp-administrasi-kependudukan-848-warga-solo-diblokir_m_.jpg" alt="Ilustrasi, sebanyak 848 warga tidak melakukan perekaman e-KTP hingga batas waktu yang ditentukan. Akibatnya, administrasi kependudukan mereka diblokir." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, sebanyak 848 warga tidak melakukan perekaman e-KTP hingga batas waktu yang ditentukan. Akibatnya, administrasi kependudukan mereka diblokir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemkot Surabaya bakal menertibkan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi warga ber-KTP Surabaya namun domisili di luar daerah. Termasuk pula menidaklayakan intervensi bantuan bagi warga KTP Surabaya yang pindah domisili ke luar daerah tanpa melapor.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, warga negara Indonesia (WNI) yang pindah domisili lebih dari satu tahun wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal. ”Secara prinsip, setiap orang yang pindah harus melaporkan perpindahannya di tempat (alamat) yang baru. Sehingga datanya harus sama antara de facto dengan de jure,” kata Agus saat konferensi pers di Gedung Eks Humas Pemkot Surabaya, Kamis (24/3).  Agus mengungkapkan, banyak terima laporan mengenai warga ber-KTP Surabaya, namun domisili atau tempat tinggalnya di luar kota. Karena itu, pihaknya bakal kembali melakukan penertiban administrasi kependudukan.  ”Apabila tidak sesuai, ditata kembali. Apakah itu pindah atau meninggal. Bahkan, ada yang sudah meninggal lima tahun, tapi KTPnya masih ada dan belum dilaporkan,” ucap Agus.  Menurut Agus, warga ber KTP Surabaya namun tinggal domisili di luar daerah, berimplikasi ke sektor pelayanan. Utamanya, saat pemkot memberikan intervensi atau bantuan kepada warga tersebut. Apalagi, intervensi yang diberikan pemerintah itu berpedoman pada nomor induk kependudukan (NIK).  ”NIK sebagai rujukan ketika memberikan intervensi bantuan. Nah, ketika data NIK tidak sesuai dengan alamat domisili atau de facto tidak sama de jure, intervensi itu bisa tidak diberikan,” jelas Agus.  Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina menyatakan, ada beberapa intervensi yang diberikan pemkot di bidang kesehatan secara gratis bagi warga Surabaya. Mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dasar di puskesmas, pemeriksaan PCR atau antigen di Labkesda, hingga kepesertaan BPJS Kesehatan kelas 3.  ”Mereka warga Surabaya bisa mendapatkan fasilitas layanan secara gratis di rumah sakit, klinik, hingga faskes, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan itu gratis, biaya premi ditanggung Pemkot Surabaya,” terang Nanik.  Intervensi yang diberikan pemkot secara gratis kepada warga ber-KTP atau NIK Surabaya tak hanya menyasar bidang kesehatan. Melainkan pula intervensi juga diberikan pada sektor sosial. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin.  Menurut Anna, NIK menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan intervensi bantuan baik dari pemerintah pusat maupun Pemkot Surabaya. Mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Bantuan Sosial Tunai (BST).  ”Di dinsos ada bantuan program permakanan untuk lansia, anak yatim, dan disabilitas. Selain itu juga ada intervensi-intervensi dari perangkat daerah (PD) yang lain,” papar Anna.  Dia menyebut, pada Januari, Dinsos Surabaya menidaklayakan 7.893 warga penerima bansos. Sedangkan pada Februari, tercatat ada sekitar 35.000 warga yang ditidaklayakan menerima bansos. Ketidaklayakan itu karena dari hasil musyawarah kelurahan, warga NIK Surabaya tersebut sudah meninggal, pindah, atau tidak ditemukan domisilinya.  Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruf. Dia menyebut, bantuan pada sektor pendidikan juga mengacu pada data NIK Surabaya.  ”Data kita mengacu pada NIK. Kita mendata MBR itu juga dari sekolah. NIK digunakan untuk mencari mana yang betul-betul MBR dan perlu ditindaklanjuti (intervensi) atau tidak,” ucap Yusuf.  Yusuf menambahkan, bagi peserta didik dari keluarga MBR, pemkot telah menyiapkan intervensi berupa seragam hingga peralatan sekolah. Itu diberikan secara gratis bagi peserta didik jenjang SD dan SMP.

Banyak Warga KTP Surabaya Tinggal di Luar Kota Tak Lapor RT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/petugas-covid.jpg" alt="TETAP MEMBANTU: Petugas membantu mengevakuasi warga yang positif Covid-19 ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura. (Galih/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TETAP MEMBANTU: Petugas membantu mengevakuasi warga yang positif Covid-19 ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura. (Galih/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Isolasi terpadu wajib diikuti warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Meski hanya bertempat tinggal sementara di Surabaya, mereka tetap mendapat pelayanan dalam penanganan Covid-19. Misalnya, Senin (23/8) Kelurahan Gunung Anyar Tambak membantu evakuasi warga Kediri yang hendak menjalani isolasi di Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI).  Winarko, 71, terkonfirmasi positif Covid-19 dan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Tidak berselang lama, satu penghuni rumah mengalami sesak napas. Pelacakan pun segera dilakukan.  Seluruh penghuni rumah yang terdiri atas empat orang menjalani swab test di Puskesmas Gunung Anyar.  Hasilnya cukup mengejutkan. Keempatnya dinyatakan positif Covid-19. Namun, mereka tidak bisa menempati fasilitas yang disediakan Pemkot Surabaya. Sebab, keluarga Winarko tercatat sebagai warga Kediri.  ’’Meski demikian, kami tetap fasilitasi mereka. Sebab, mereka berdomisili di wilayah Gunung Anyar Tambak. Kami putuskan untuk mengevakuasi ke fasilitas milik Pemprov Jatim di RSLI,’’ ujar Lurah Gunung Anyar Tambak M. Djamil.  Dia mengatakan, pelaksanaan swab test pun demikian. Mereka semua difasilitasi untuk dites di Puskesmas Gunung Anyar. Yang paling penting, menurut Djamil, lingkungan di sekitarnya juga aman.  ’’Memang sebelumnya sempat ragu untuk isolasi di tempat yang sudah disediakan. Mereka ingin isolasi mandiri saja. Kami bersama tiga pilar kelurahan dan Kecamatan Gunung Anyar berusaha melakukan pendekatan,’’ katanya.  Setelah dilakukan asesmen, ternyata kondisi rumah tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri. Potensi rantai penularan malah bisa terus berulang. Apalagi, ada yang sempat sesak napas.  Setelah dirayu, akhirnya mereka setuju untuk dibawa ke fasilitas milik Pemprov Jatim di RSLI. Mereka diantar dengan menggunakan mobil operasional Kecamatan Gunung Anyar.

Tetap Tolong Mereka yang Tidak Ber-KTP Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/hoaks-pns-surabaya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak Rabu (17/3), beredar pesan broadcast berisi rekrutmen pekerjaan untuk warga Surabaya. Broadcast itu menyebar di grup-grup WhatsApp dengan berbagai macam bentuk. Intinya ada rekrutmen pekerjaan khusus warga ber-KTP Surabaya dan daftar di RT.  Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Febriadhitya Prajatara memastikan berita itu hoaks.  ”Informasi itu tidak benar (hoax)! Itu bukan broadcast dari Pemkot Surabaya,” tegas Febriadhitya Prajatara pada Jumat (19/3).  Saat ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya tengah melakukan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pendataan MBR plus kali ini lebih rinci dibandingkan yang lama. Sebab, petugas tidak hanya melihat kondisi rumah warga. Namun, hingga memelototi dalam satu KK berapa yang bekerja dan bekerja di mana. Termasuk berapa pendapatan atau penghasilannya dalam satu bulan.  ”Nah, data MBR ini diverifikasi RT kemudian divalidasi kelurahan. Nanti disurvei dinas sosial. Makanya dalam beberapa pertemuan Pak Wali Kota ke kecamatan-kecamatan. Beliau meminta para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini,” papar Febriadhitya Prajatara.  Setelah itu, menurut dia, data MBR plus itu akan menjadi dasar dan landasan Pemkot Surabaya untuk memberikan intervensi. Bentuk intervensi pun beragam. Di antaranya, pelatihan dan pemberdayaan wirausaha. Bisa juga dipekerjakan di perusahaan swasta di Surabaya dan jadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya.  ”Bentuk intervensinya bermacam-macam. Kita bersinergi dengan semua pihak,” ujar Febriadhitya Prajatara.  Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo juga memastikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan MBR dan DTKS. Data tersebut diinput dalam aplikasi epemutakhirandata.surabaya.go.id yang dibuat Diskominfo.  ”Pendataan kali ini lebih detail dan ditambah item pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Sehingga, dalam MBR plus kali ini datanya lebih detail,” kata Suharto Wardoyo.  Dia menegaskan, sumber data MBR itu tetap dari Dinas Sosial yang kemudian disebarkan ke kecamatan, kelurahan, hingga ke tingkat RT. Kemudian, ketua RT melakukan verifikasi data tersebut, kemudian divalidasi kelurahan dan selanjutnya disurvei Dinsos.  ”Dalam pendataan kali ini, RT juga bisa memasukkan data baru yang mungkin masuk ke dalam MBR, lalu data tersebut divalidasi di kelurahan dan disurvei Dinsos,” ujar Suharto Wardoyo.  Data MBR yang sudah clear itu akan dijadikan acuan atau dasar Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi. Dia berharap setelah ada intervensi dari pemkot, warga atau keluarga itu bisa segera keluar dari MBR, sehingga kemiskinan di Surabaya makin rendah.  ”Kami terus merampungkan data MBR plus itu,” ucap Suharto Wardoyo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/YYuWw6Mf2us

Pemkot Pastikan Berita WhatsApp Soal Retrutmen Modal KTP Surabaya Hoax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/cerita-saat-suster-aldeberta-rekam-data-e-ktp-di-usia-100-tahun_m_139915.jpeg" alt="REKAM E-KTP: Suster Aldeberta harus foto di ranjang dan hanya bisa membubuhkan cap jempol." width="100%">
<figcaption>REKAM E-KTP: Suster Aldeberta harus foto di ranjang dan hanya bisa membubuhkan cap jempol.</figcaption>
</figure> Maria Catharina Woworaldeberta bakal menjadi pemegang KTP elektronik atau biasa disebut e-KTP tertua di Surabaya. Di usianya yang baru saja mencapai 100 tahun pada tiga bulan lalu, dia akhirnya disambangi petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk melakukan rekam data e-KTP.   Mochamad Salsabyl Adn, Surabaya   SUARA lagu-lagu rohani dari Radio Bahtera Yudha terdengar lirih di kamar Maria Catharina Woworaldeberta Kamis (22/6). Suster Aldeberta, sapaannya, terus menoleh ke kiri. Tujuannya, telinga kanannya yang masih berfungsi baik tetap bisa menikmati alunan lagu tersebut.  Tapi, petugas dispendukcapil yang bertamu di kamar Suster Aldeberta justru kerepotan. &rdquo;Sebentar, ya Suster. Mau difoto buat ke Roma,&rdquo; kata Lisa, relawan yang merawat para biarawati lanjut usia di Rumah Biarawati Kongregasi Servae Spiritus Sancti (SSpS). Di Surabaya, para suster Abdi Roh Kudus, nama lain tarekat tersebut, menangani Rumah Sakit Katolik St Vincentius a Paulo. Di belakang rumah sakit itu pula para biarawati tinggal. Termasuk biarawati lanjut usia.  Kamis (22/6) suster Aldeberta memang dijadwalkan foto dan mengisi data biometrik untuk e-KTP. Dia pun didandani secantik-cantiknya di tengah semua kesederhanaan. Baju tidur bermotif bunga kuning dan sebuah bando hitam polos jadi pilihan untuk foto identitas terbarunya. Sesekali dia mengigau dan sedikit bergerak.  Lisa merayu Suster Aldeberta dengan impian yang hingga sekarang belum terwujud. Yakni, bertugas di Roma, Italia. Menurut Lisa, itu rayuan paling ampuh untuk membuat suster senior tersebut menurut.  Saat kepala Suster Aldeberta sudah benar, staf Sekretariat Dispendukcapil Irawan Hendiyarto tidak membuang kesempatan. Dia langsung menggerakkan kamera agar aplikasi di laptop bisa langsung melakukan pengenalan wajah. Perjuangan selama 10 menit untuk memasukkan foto sang suster pun berhasil.  Memang, sesi pengisian data e-KTP tersebut jauh dari ideal. Karena mengalami deformasi, kaki Aldeberta tak bisa lagi diajak berdiri. Duduk pun susah. Karena itu, satu-satunya harapan adalah mengambil foto dari atas. Untuk mendapatkan background sesuai ketentuan, pria yang akrab disapa Hendi itu hanya bisa melapisi bantal Suster Aldeberta dengan sepetak kain beludru merah.  &rdquo;Kalau sudah begini, memang tidak bisa minta sempurna. Yang penting, ada konfirmasi identitas secara biometri,&rdquo; ungkapnya.  Benar saja. Saat melakukan rekam data sidik jari, Suster Aldeberta sedikit mengerang. Entah karena sakit atau takut, tangannya yang memang selalu mengepal itu rasanya tidak mau dibuka. Alhasil, hanya sidik jari jempol yang didapat Hendi.  Rekam iris mata? Jangan harap. Untuk tanda tangan saja, Suster Regina Chandrarani, bagian data Kongregasi SSpS, harus menggantikan Aldeberta. &rdquo;Sebenarnya, dia sudah mau diambil datanya Jumat (16/6). Tapi, ternyata ada masalah dan baru bisa sekarang,&rdquo; jelas Suster Regina.  Namun, di tengah semua kesulitan, termasuk sidik jari yang mulai memudar, proses rekam identitas untuk e-KTP Aldeberta berjalan cukup singkat. Hanya perlu 20 menit, petugas dispendukcapil sudah menutup kembali koper yang berisi alat-alat rekam data. &rdquo;Kalau lansia lainnya, pengambilan data satu orang bisa berjalan sampai satu jam. Untungnya, kali ini termasuk lancar,&rdquo; ujarnya.  Soal reaksi Suster Aldeberta yang tidak begitu menyulitkan, Lisa yang sehari-hari tidur dengan dia tahu benar. Meski sudah berusia senja, Aldeberta bukanlah perempuan yang sakit-sakitan. Kondisinya saat ini hanya karena faktor usia. Penyakit-penyakit kronis tidak pernah datang. Baik kolesterol, diabetes, maupun pernapasan. &rdquo;Paling yang ditakuti hanya jantung lemah. Kalau selain itu, dia sangat sehat dibanding teman seusianya,&rdquo; jelasnya.  Menurut dia, Suster Aldeberta merupakan salah seorang angkatan biarawati pribumi pertama di Kongregasi SSpS Indonesia. Aldeberta menjadi saksi hidup gerakan SSpS yang pertama datang ke Flores Timur pada 1917. Dan Aldeberta lahir pada 1917 itu.  Pada 1926, saat usianya belum genap 10 tahun, Aldeberta memutuskan hidup membiara dan bergabung ke komunitas RKZ. Tentunya, semasa muda, dia menjadi misionaris untuk menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Mulai dari Blitar, Malang, sampai Batu. &rdquo;Untuk saat ini, dia adalah biarawati SSpS tertua di Indonesia,&rdquo; imbuh Regina.  Suster Regina memang berkepentingan mendaftarkan seniornya itu untuk membuat e-KTP. &rdquo;Kami mendaftarkan Suster Aldeberta ini hanya karena tugas saya yang bagian dari pendataan biarawati. Kalau umur, tentu kami berdoa supaya beliau bisa punya umur yang panjang,&rdquo; ungkapnya.  Memang, banyak lansia yang dibuatkan e-KTP sebagai langkah &rdquo;siap-siap&rdquo;. Misalnya, hak tanah makam di Surabaya yang mensyaratkan e-KTP. Belum lagi soal asuransi dan hak waris.  Nah, Suster Aldeberta tentu tidak memikirkan hal itu. Sebagai biarawati, dia &rdquo;tidak punya apa-apa&rdquo;. Semua hidupnya sudah untuk Tuhan. Dan Tuhan pula &ndash;melalui Kongregasi SSpS&ndash; yang mengurus hidup Suster Aldeberta. Sudah enam tahun ini dia dirawat oleh komunitas RKZ. Bahkan, sejak hanya bisa berbaring di tempat tidur pada 2014, relawan seperti Lisa terus menemani dan menjaganya setiap hari. Kongregasi pun punya bidang tanah di kompleks pemakaman Kembang Kuning untuk biarawati.  Dengan menyandang predikat biarawati tertua di Indonesia, Aldeberta hanya terpaut tujuh tahun dengan biarawati tertua dalam sejarah SSpS seluruh dunia. Biarawati SSpS yang tertua adalah Sr Ephifana asal Belanda. Pada nisannya di Belanda, dia tercatat hidup hingga usia 107 tahun. &rdquo;Kami malah berharap Suster Aldeberta bisa hidup sampai 108 tahun. Supaya dia jadi suster tertua di dunia,&rdquo; ujar Regina.  Doa tersebut juga dipanjatkan oleh Hendi. Dia terkesan dengan perempuan tertua yang ditemuinya itu. Apalagi kondisi hidupnya cukup baik. Tak seperti lansia yang biasa ditemui saat rekam data e-KTP. &rdquo;Biasanya, keadaan lansia yang kami datangi itu memprihatinkan. Mereka kotor dan pipisnya dibiarkan merembes. Karena itu, kami biasanya sambil bersih-bersih dulu baru foto dan rekam sidik jari,&rdquo; ucapnya.  Belum lagi kalau mereka harus datang ke rumah sakit jiwa (RSJ). Saat merekam orang gila, Hendi mengaku harus membawa tim ekstra untuk memproses rekam data. Satu orang memegang background, satu orang memfoto, dan satu orang lagi memegang laptop. Sebab, mereka takut pasien di sana mengamuk dan merusak alat.  &rdquo;Alat kami cuma satu. Itu pun sampai sekarang masih 80 orang yang mengantre. Kalau sudah rusak, kami yang susah sendiri,&rdquo; ungkapnya.  Lalu, apakah Suster Aldeberta menjadi warga tertua di Surabaya? Hendi belum bisa memastikan. Hingga saat ini, masih ada warga yang tercatat lahir pada 1915. Dua tahun lebih tua daripada Suster Aldeberta. Hanya, Hendi tidak yakin apakah orang di data tersebut benar-benar masih hidup. &rdquo;Takutnya, mereka sudah meninggal, tapi belum dilaporkan. Nanti kami tindak lanjuti,&rdquo; jelasnya.  Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Suharto Wardoyo menyatakan, jemput bola untuk rekam data memang menjadi upaya pemerintah kota guna menjamin fasilitas warga. Pasalnya, dengan sistem yang dikembangkan, banyak fasilitas yang memerlukan e-KTP sebagai syarat. &rdquo;Saya harap warga-warga yang belum membuat e-KTP segera datang. Kalau tidak bisa datang, tinggal isi formulir supaya kami datang,&rdquo; ujarnya. (*/c6/dos)

Cerita Saat Suster Aldeberta Rekam Data E-KTP di Usia 100 Tahun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ktp surabaya

Berita Terkini