<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KTP-2a1.jpg" alt="Ilustrasi KTP elektronik. Yulius Satria Wijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KTP elektronik. Yulius Satria Wijaya/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Seorang warga negara asing (WNA) asal Israel bernama Aron Geller viral di media sosial. Itu lantaran dia diduga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. KTP tersebut beralamat di Kampung Pasirhayam, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Melihat hal ini, Bupati Kabupaten Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan, telah melakukan pengecekan di sistem kependudukan nasional. Hal ini dilakukan bersama dengan petugas di Kantor Disdukcapil Kabupaten Cianjur.&nbsp; Hasilnya, mereka tidak menemukan KTP serta NIK atas nama WNA tersebut. Bahkan, NIK yang tercantum tak terbaca sistem alias blank. "Setelah dilakukan pencarian dalam sistem kependudukan nasional data dengan nama Aron Geller tidak ditemukan, sehingga dapat dipastikan KTP WNA yang beredar di media sosial palsu," kata Wahyu seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/10). Tak hanya itu, pihaknya juga sempat mengecek ke alamat yang tercantum di e-KTP. Namun, tak ada warga sekitar yang mengenal bahkan mengetahui orang asing tersebut. Bahkan, warga hingga Ketua RT memastikan tak ada warga asing yang tinggal di sana.&nbsp; "Ini menjadi pelajaran pentingnya memastikan setiap data atau informasi yang beredar di media sosial, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, sehingga saya pastikan KTP atas nama WNA asal Israel itu KTP palsu," ungkap Mohammad Wahyu Ferdian. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur Asep Kusmanawijaya menjelaskan, telah mendapati informasi terkait KTP WNA asal Israel sejak tiga bulan yang lalu. Saat itu, pihaknya sudah memberikan keterangan pada Dirjen Imigrasi bahwa data WNA tersebut tidak ada alias palsu. Saat dicari menggunakan sistem, tidak ditemukan NIK yang tertera pada e-KTP tersebut. Meski menggunakan NIK orang lain, pihaknya memastikan data akan tetap muncul. Namun, setelah percobaan beberapa kali pencarian, data apapun tak pernah muncul. "Masyarakat dapat memastikan e-KTP yang mencurigakan saat melakukan transaksi bisnis, dengan cara melakukan pengecekan langsung ke Kantor Disdukcapil Cianjur," tukas Asep Kusmanawijaya.

Seorang WNA asal Israel, Aron Geller, diduga memiliki KTP Indonesia palsu di Cianjur, Bupati pastikan data tidak ditemukan

Viral! WNA Israel Punya KTP Indonesia, Bupati Cianjur Pastikan Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/kabid-humas-polda-bali-antara.jpg" alt="Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisan Daerah Bali Komisaris Besar Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto memberikan keterangan terkait penetapan tersangka kepada seorang warga negara asing asal Ukraina di Denpasar, Bali, Selasa (14/3/2023). ANTARA/Rol" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisan Daerah Bali Komisaris Besar Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto memberikan keterangan terkait penetapan tersangka kepada seorang warga negara asing asal Ukraina di Denpasar, Bali, Selasa (14/3/2023). ANTARA/Rol</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kepolisian Daerah (Polda) Bali menetapkan seorang warga negara asing (WNA) asal Ukraina Rodion Kryinin (37) menjadi tersangka atas dugaan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) Indonesia di Bali.  Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto di Denpasar, Bali, Selasa (14/3), mengatakan penetapan tersangka warga Rusia tersebut setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali mengumpulkan alat bukti yang kuat.  "Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama RK warga negara Ukraina, terkait LP/107/III/2023/SPKT Polda Bali tanggal 1 Maret 2023 tentang membuat dan menggunakan dokumen atau KTP yang diduga palsu," kata Satake Bayu.  Selanjutnya, kata Satake terhadap tersangka dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Bali, setelah sebelumnya ditahan di rumah detensi Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Denpasar.  WN Ukraina dengan nama Indonesia Alexander Nur Rudi tersebut terancam hukuman penjara maksimal enam tahun karena diduga melanggar pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Satake mengatakan saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan terhadap seorang warga negara Syria yang kini masih ditahan di rumah detensi imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar. "Untuk sementara baru satu jadi tersangka, yang satu masih koordinasi dengan pihak bank dan imigrasi terkait barang bukti," kata dia.  Sebelumnya, warga negara Ukraina berinisial RK (37) mengaku membeli kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) berkewarganegaraan Indonesia seharga Rp31 juta.  Tujuan dia membeli KTP tersebut yakni untuk memudahkan segala urusan selama menetap di Bali tanpa perlu memperpanjang izin tinggal. RK yang mengaku datang ke Bali untuk menghindari perang yang terjadi di Ukraina rela membayar calo untuk kepentingan pembuatan identitas dengan memalsukan dokumen-dokumen terkait untuk mengurus dokumen tersebut.  Sementara itu, warga Rusia MZN, diduga juga memalsukan dokumen dalam pengurusan KTP dengan memakai jasa calo. MZN membayar Rp 15 juta untuk mengurus KTP di Kota Denpasar.  Di sisi lain, Satake Bayu mengatakan dalam mengusut kasus terhadap dua WNA tersebut, Kejaksaan Tinggi Bali dan Polda Bali berbagi peran dimana Polda Bali fokus menangani dua WNA yang diduga melakukan tindak pidana, sementara pihak Kejaksaan Tinggi Bali mengurus pihak-pihak yang membantu dua WNA tersebut mengurus dokumen berupa KTP dan KK.  Saat ditanya terkait dengan keterlibatan oknum TNI dalam pengurusan dokumen tersebut, Satake Bayu mengatakan hal tersebut akan diurus oleh pihak TNI jika memang ada dugaan keterlibatan oknum tersebut. (*)

WN Ukraina Ditetapkan Jadi Tersangka karena Kasus KTP Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ada-175-juta-e-ktp-tak-wajar-begini-penjelasan-dukcapil-kemendagri_m_.jpg" alt="ILUSTRASI E-KTP. (Dok Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI E-KTP. (Dok Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) mengeluarkan imbauan agar berhati-hati terhadap KTP palsu. Imbauan itu disampaikan melalui media sosial milik dispendukcapil.  Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, ada beberapa tanda KTP palsu. Salah satunya tanggal pengesahan KTP yang aneh.  ”Misal, 12-17-2022. Bulan 17 tidak ada, jadi harus detail dilihatnya,” kata Agus Imam Sonhaji kepada JawaPos.com.  Untuk mencegah penipuan dengan KTP palsu, Sonhaji mengimbau agar masyarakat bisa mengurus identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital. Lantas, apa manfaat beralih ke IKD?  Sonhaji menyampaikan, ada beberapa manfaat IKD selain praktis. Pertama, mempermudah transaksi pelayanan publik dalam bentuk digital. Kedua, mengamankan kepemilikan identitas digital melalui sistem otentifikasi untuk dapat mencegah pemalsuan data.  Ketiga, lanjut Sonhaji, meningkatkan kepercayaan penduduk dalam mengakses pelayanan publik. Dan terakhir, keamanan data terjaga dengan pin dan face recognition.  Hingga kini, angka aktivasi IKD di Surabaya mencapai 27 ribu lebih. Jumlah penduduk di Surabaya sekitar 2,97 juta.  ”Mengurus IKD mudah kok. Bisa datang ke kelurahan, kecamatan, hingga Mal Pelayanan Publik Siola,” ujar Sonhaji.

Pemkot Surabaya Ingatkan Agar Waspada Penipuan dengan KTP Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/lukman.jpg" alt="DARI PENJARA: Terdakwa Lukman memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam sidang secara telekonferensi dari Lapas Ngawi. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DARI PENJARA: Terdakwa Lukman memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam sidang secara telekonferensi dari Lapas Ngawi. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Lukman Dalton datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk mengurus KTP elektronik pada 2018. Dia sekaligus ingin mengubah alamat di KTP. Dari sebelumnya di Sidoarjo ingin diganti di alamat rumahnya di Surabaya.  ”Saya kasih berkas ke dispendukcapil,” kata Lukman saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Senin (18/10).  Di kantor tersebut, dia ditemui Ningsih yang mengaku sebagai pegawai dispendukcapil. Ningsih menyuruhnya untuk melengkapi kekurangan berkas. Selain itu, Lukman diberi selembar kertas yang disebut KTP sementara.  Ningsih membantunya. Lukman yang ingin KTP-nya cepat beres memberikan uang Rp 500 ribu kepada perempuan tersebut. Ningsih berjanji membantunya. ”Saya ngasih uang jasa ke Bu Ningsih. Saya dibantu untuk menyelesaikan kekurangan data,” ujarnya.  Setelah menunggu beberapa lama, Lukman akhirnya mendapatkan KTP dari Ningsih. Dia mengklaim KTP itu asli meski nomor induk kependudukan (NIK) di KTP miliknya terbaca berbeda di database dispendukcapil. NIK itu tercatat atas nama orang lain. Petugas menjelaskan bahwa perbedaan tersebut adalah masalah teknis.  ”Saya pernah lapor ke dispendukcapil, dicek online. Alamat di KTP beda dengan yang di online. Kata petugasnya, bukan cuma saya yang begitu,” jelasnya.  Ningsih hingga kini masih buron. Lukman meyakini bahwa perempuan itu bekerja sebagai pegawai dispendukcapil. Meski, dalam sidang, jaksa penuntut umum Ugik Ramantyo meragukan kebenarannya. ”Ningsih itu karyawan sana (dispendukcapil). Saya percaya karena dia pakai seragam dan name tag,” tegasnya.  Menurut Lukman, selama dua tahun menggunakan KTP tersebut hingga 2020, tidak ada masalah. Dia sudah beberapa kali menggunakannya untuk berbagai keperluan. Salah satunya, membuka rekening di dua bank swasta dan satu bank pelat merah. Selain itu, dia memakai KTP tersebut untuk mengurus paspor. Lukman ditangkap pada 28 Oktober 2020 di kantor Dispendukcapil Surabaya.  Jaksa Ugik dalam dakwaannya menyatakan, Lukman melalui Ningsih menggunakan data fiktif untuk membuat KTP. NIK dalam KTP Lukman ternyata milik seseorang yang berdomisili di Pasuruan. Dia didakwa dengan pasal 94 jo pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.  Lukman memohon agar majelis hakim meringankan hukumannya. Dia beralasan, tidak ada pelapor dan tidak ada yang dirugikan dalam kasusnya ini. Lukman pernah dipenjara. Di PN Surabaya, dia pernah dihukum 1,5 tahun penjara lantaran terlibat kasus penipuan jual beli tanah Rp 38 miliar. Dia juga tersangkut kasus penipuan di Ngawi.

Lukman Disidang karena Bikin KTP Pakai Data Orang Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/ijazah-palsu-1.jpg" alt="OTODIDAK: Tersangka Bagus (kiri) dan Wardi di Mapolda Jatim. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>OTODIDAK: Tersangka Bagus (kiri) dan Wardi di Mapolda Jatim. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bagus Prasetyo tidak hanya membuat ijazah palsu. Warga Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, itu juga menawarkan dokumen palsu lain di media sosial (medsos). Misalnya, KTP dan KK. Harganya Rp 300 ribu.  Kasubdit Siber Polda Jatim AKBP Wildan Alberd menuturkan, temuan itu didapat saat penyidik menelusuri akunnya. Bagus kerap mengunggah penawaran jasa untuk membuat dokumen palsu selain ijazah. ’’Yang dipalsukan itu beragam dokumen,’’ katanya Kamis (24/6).  Bagus tidak menampiknya saat diklarifikasi. Namun, dia berdalih bahwa selama ini belum pernah mendapat pesanan selain ijazah. Meski begitu, penyidik tak lantas menelan mentah-mentah pengakuannya. ’’Masih kami dalami,’’ ujar Wildan.  Dia melanjutkan, Bagus mencantumkan biaya dalam penawarannya. KTP dan KK palsu dibanderol Rp 300 ribu. ’’Ada juga akta lahir. Dijual Rp 250 ribu,’’ ucap polisi dengan dua melati di pundak tersebut. Dokumen palsu lain yang ditawarkan adalah sertifikasi pelatihan satpam. Harganya Rp 500 ribu.  Wildan menyatakan, penyelidikan perkara itu akan terus dikembangkan. Sebab, jasa serupa banyak ditawarkan di medsos. ’’Akun-akun lainnya juga kami selidiki,’’ tuturnya.  Dia menegaskan, membuat dokumen palsu adalah tindak pidana. Pelakunya bisa dijerat pasal berlapis. Yakni, pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Juga, pasal 263 dan 55 KUHP.  Wildan menambahkan, pihaknya tak hanya menindak pembuat dokumen palsu. Jajarannya juga memburu pembelinya. Sebab, pemakaian dokumen palsu termasuk tindakan ilegal yang menyalahi aturan.  Di sisi lain, pengguna dokumen palsu bisa dijerat pasal 263 KUHP. Hukumannya bisa mencapai 4 tahun penjara. ’’Dokumen palsu sangat rawan disalahgunakan,’’ terangnya.  Wildan pun mengimbau masyarakat menjauhi praktik terkait dokumen palsu. Sebab, tindakan itu bisa berakhir dengan penjara. ’’Buat saja dokumen asli. Dengan segala terobosan pemerintah, pengurusan dokumen sekarang tidak sulit dan bisa cepat,’’ paparnya.  Sebagaimana diberitakan, Subdit Siber Polda Jatim membongkar praktik penjualan ijazah palsu. Selain Bagus, polisi juga meringkus Mohamad Wardi, makelar ijazah palsu buatan Bagus. Keduanya diketahui sudah menjual 89 ijazah abal-abal.  Mereka beraksi sejak 2019. Modusnya mencari peminat dengan mengunggah tawaran di medsos. Mereka mengaku bisa membuat ijazah dari berbagai jenjang pendidikan.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Enam Pasien Covid-19 Varian Delta di RSLI Surabaya Berhasil Sembuh" href="https://www.jawapos.com/surabaya/25/06/2021/enam-pasien-covid-19-varian-delta-di-rsli-surabaya-berhasil-sembuh/">Enam Pasien Covid-19 Varian Delta di RSLI Surabaya Berhasil Sembuh</a>  Harga ijazah palsu itu beragam. Bagus menjual ijazah SD Rp 500 ribu, SMP Rp 700 ribu, SMA Rp 800 ribu, dan S-1 Rp 2 juta. Di sisi lain, Wardi menjual lebih mahal agar mendapat untung. Dia mematok selisih harga Rp 500 ribu. Wardi mendapatkan ijazah palsu dari Bagus.

Bagus Prasetyo Jual KTP dan KK Palsu Rp 300 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/bajak-hp.jpg" alt="SINDIKAT: Sidang kasus pembajakan nomor seluler di Pengadilan Negeri Surabaya Selasa (23/3). (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SINDIKAT: Sidang kasus pembajakan nomor seluler di Pengadilan Negeri Surabaya Selasa (23/3). (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Tabungan Mashudi terkuras. Uangnya dipakai orang tak dikenal untuk belanja di marketplace. Modusnya, pelaku memigrasi kartunya ke nomor lain dengan menggunakan KTP palsu.  ---  NOMOR telepon Mashudi tiba-tiba tidak aktif. Sinyal tidak ada. Dipakai untuk menelepon dan dihubungi pun tidak bisa. Padahal, tidak diapa-apakan. Semua akun yang terpasang di HP-nya tidak bisa terpakai.  Pria warga Jabon, Sidoarjo, itu mendatangi kantor provider seluler di kawasan pusat Surabaya. Dia menanyakan penyebab nomornya mati tanpa sebab. Mashudi terkejut dengan jawaban petugas. ”Nomor teleponnya sudah dimigrasi ke pascabayar atas permintaan Mashudi melalui telepon,” kata jaksa Novan Ariyanto.  Padahal, Mashudi merasa tidak pernah mengajukan migrasi kartu. Yang lebih mengagetkan, saldo tabungan Mashudi senilai Rp 51 juta lenyap. Padahal, dia juga tidak pernah merasa membelanjakan uangnya.  Saat pengecekan di bank, diketahui uangnya terpakai untuk melakukan pembayaran melalui marketplace. Ada beberapa transaksi yang mengakibatkan saldo tabungan terkuras. Semuanya belanja melalui marketplace. Dia pun melapor ke polisi pada 20 Oktober 2020.  Jaksa Novan menjelaskan, migrasi itu diduga dilakukan seseorang bernama Harsono. Berbekal KTP dan nomor telepon milik Mashudi, Harsono menghubungi customer service operator seluler di cabang mal kawasan Surabaya Timur melalui layanan WhatsApp (WA). Dia mengaku bernama Mashudi.  Dalam pembicaraan tersebut, Mashudi palsu meminta migrasi kartunya dari prabayar menjadi pascabayar. Operator tersebut memprosesnya. Syarat-syarat administrasi pun diminta. ”Penelepon ini bisa menunjukkan KTP atas nama Mashudi,” ujarnya. Alamatnya sesuai dengan yang terdaftar di kantor seluler. Hanya tanda tangan dan foto di KTP tersebut yang dipalsukan.  Karena syarat administrasi lengkap, permohonan itu pun diproses. Setelah itu, Harsono memegang kendali nomor telepon yang sebenarnya milik Mashudi. Dengan kendali itu, dia bisa membuka akun Mashudi yang didaftarkan menggunakan nomor telepon.  Nomor telepon yang sudah dimigrasikan tadi diserahkan kepada Rezza Haerudin dan dipasang di HP miliknya. Rezza adalah teman Harsono yang dikenal dari situs jejaring sosial. Rezza dijanjikan imbalan Rp 500 ribu tiap satu kali pekerjaan. Yakni, meneruskan setiap ada pesan one time password (OTP) yang masuk ke nomor tersebut ke Harsono.  Ketika uang Mashudi dibelanjakan, selalu muncul OTP sebagai verifikasi pembayaran. Pesan OTP yang masuk ke nomor yang dipegang Rezza itu diteruskan ke Harsono.  Sudah 30 kali pesan berisi OTP diteruskan ke Harsono. Namun, menurut Rezza, hanya empat kali yang berhasil terpakai untuk belanja. Uang Rp 2 juta pun sudah ditransfer ke rekeningnya dan istrinya.  Rezza belum pernah bertemu dengan Harsono. Mereka hanya berhubungan melalui sambungan WhatsApp. Nomor Harsono pun berganti-ganti. Salah satunya, menggunakan nomor dengan kode kota Green Bay, sebuah kota di negara bagian Wisconsin, Amerika.  Kasus itu terungkap karena Harsono mengajukan migrasi beberapa kali ke customer service kantor provider seluler setelah percobaan pertamanya berhasil. Dia menelepon call center dengan menggunakan nomor yang sama dan mengaku sebagai Mahdalena. Padahal, nomor yang lama sudah tercatat atas nama Mashudi.  Setelah itu, pada waktu yang berbeda, Harsono meminta migrasi tiga nomor seluler yang lainnya. Harsono juga beberapa kali mengirimkan perubahan data e-mail untuk verifikasi kartu. Yakni, benny.grafitama@gmail.com dan mataktulah838@gmail.com.  Petugas customer service yang mengetahui modus pelaku sebelumnya berkoordinasi dengan polisi. Saat itu perusahaan provider akan mengirimkan SIM card baru hasil migrasi dengan tujuan sesuai alamat KTP melalui jasa pengiriman.  Hari Kiswanto, anggota Subdit V Siber Polda Jatim, saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (23/3) menyatakan, ketika akan dikirim, Harsono menghubungi lagi. Dia meminta agar dikirim ke sebuah mal karena saat itu dia sedang belanja barang-barang elektronik. ”Alasannya sedang ada di luar rumah,” ucapnya.  Harsono kemudian menyuruh Rezza untuk menunggu di mal dan menunggu kiriman SIM card. Polisi yang membuntuti pengiriman SIM card langsung membekuk Rezza.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/27/03/2021/anaknya-ditampar-ibu-ara-alasan-pelaku-menculik-ara/">Anaknya Ditampar Ibu Ara, Alasan Pelaku Menculik Ara</a>  Rezza mengakui semua perbuatannya. Dia menyatakan hanya diperintah Harsono untuk mengirim kode OTP. Pembobolnya, Harsono, kini tidak diketahui keberadaannya. ”Saya hanya terima dari ojek online. Kartu diaktifkan di HP saya. Keluar OTP, kirim ke Harsono,” ujar Rezza dalam persidangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rW0gsjubesY

Nomor HP Dibajak, Tabungan Mashudi Habis untuk Belanja di Marketplace

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/e-KTP.jpg" alt="Ilustrasi e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyesalkan adanya seorang warga negara asing (WNA) yang berani memalsukan identitas diri dengan membuat kartu tanda penduduk (KTP) yang diduga palsu.  ”Kalau memang KTP itu palsu, ya orangnya ditangkap saja. Secara hukum benar atau salah serahkan kepada yang berwajib,” kata Ali Mazi seperti dilansir dari Antara setelah melantik Wakil Wali Kota Kendari dr Siska Karina Imran di aula Rujab Gubernur pada Rabu (6/5).  KTP palsu yang menjerat Mr. Wang alias Wawan Saputra Razak yang belakangan diketahui adalah seorang pemodal di dua perusahaan tambang nikel di Kabuopaten Konawe Utara itu, kini menjadi viral.  Ali Mazi sangat menyesalkan tindakan seorang oknum WNA yang telah membuat dokumen negara palsu. Sehingga yang bersangkutan harus berhadapan dengan aparat berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari membantah telah mengeluarkan KTP bagi salah seorang WNA asal Tiongkok yang diketahui sebagai karyawan perusahaan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara itu. ”Sejauh ini, Disdikcapil Kendari tidak pernah membuat dan mencetak KTP atas nama Wawan Saputra Razak atau Mister Wang, WNA Tiongkok yang melakukan aktivitas pertambangan di Konawe Utara,” kata Kadis Capil dan Kependudukan Kota Kendari Asni Bonea.  Ia mengatakan, WNA yang diduga telah memalsukan kartu identitas diri sebagai warga negara Indonesia itu harus diusut tuntas oleh aparat hukum karena telah mencoreng nama institusi capil Kota Kendari. Asni Bonea menegaskan WNA asal Tiongkok yang telah memalsukan identitas diri itu lahir di Provinsi Shanxi Tiongkok pada 1964. Dia tidak terdaftar dalam registrasi kartu tanda penduduk di Kota Kendari.  ”Setelah kita melakukan pengecekan atas nama Wawan Saputra Razak atau Mister Wang tersebut, tidak ada dalam data base kependudukan Kota Kendari,” ujar Asni Bonea.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Palsukan Identitas Diri, Mr Wang Bikin KTP Palsu Wawan Saputra Razak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polda-sulsel-dalami-kasus-pemalsuan-ktp-jelang-pilkada-serentak_m_197477.jpeg" alt="Ekpos kasus pengguna identitas palsu jelang Pilkada serentak 2018 di Makassar." width="100%">
<figcaption>Ekpos kasus pengguna identitas palsu jelang Pilkada serentak 2018 di Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) serius menangani dugaan adanya pemalsuan KTP jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Polisi melakukan penyelidikan atas laporan penangkapan tersangka pengguna KTP, NPWP, dan KK palsu. Mereka adalah pasangan suami isteri (pasturi) dan seorang rekannya. Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono mengungkapkan, pendalaman dilakukan untuk mengetahui motif dari pada tersangka. Apakah penggunaan segala macam berkas administrasi palsu itu digunakan dengan tendesi lain seperti kepentingan Pilkada atau tidak. "Kasus-kasus yang melibatkan masalah pilkada, ini kaitannya dengan Gakkumdu dulu. Forum itu masuk dulu baru nanti dibahas, kira-kira nanti masuk di ranah apa. Pidana atau perdata atau pemilu," jelas Umar Septono usai Delaklarasi Anti Hoax, Radikalisme dan Ujaran Kebencian di Makassar, Selasa (20/3). Menurut Umar, penting untuk mengusut tuntas persoalan ini. Sebapnya, pendalaman kasus ini diserahkan sepenuhnya untuk dibahas di Gakkumdu. "Karena kalau persoalan KTP kan masalah persyaratan," tambah Umar singkat. Sebelumnya, Polsek Rappocini, Kota Makassar, meringkus pasutri SR (54) dan isterinya FT (45), serta rekannya MT terkait penggunaan identitas palsu berupa KTP, NPWP dan KK. Berdasarkan hasil introgasi para tersangka mengaku menggunakan identitas palsu karena ingin mengajukan kredit ke leasing atau lembaga pembiayaan. Agar dipermudah, digunakanlah identitas palsu itu sebagai bukti jaminan. "Kita identifikasi sampai sekarang, para tersangka pengakuannya seperti itu. Mereka juga ini sudah berhasil mengeluarkan sebanyak 2 unit kendaraan roda 2 dengan menggunakan identitas palsu itu," kata Kapolsek Rappocini, Kompol Kodrat Hartanto. Dalam menjalankan aksi pemalsuan identitas ini, para tersangka dijelaskan Kodrat, beperan seolah-olah E-KTP, KK dan NPWP tersebut adalah milik mereka. Padahal identitas yang digunakan adalah palsu. Sampai saat ini, pihaknya kata Kodrat masih terus melakukan penyelidikan lebih dalam, untuk mengetahui apakah ada tendensi lain para tersangka maupun pembuat identitas palsu yang kini masih dalam pengejaran, untuk kepentingan politik atau tidak. Mengingat, momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Wali Kota dan Wakil Walikota hingga Gubernur di Sulsel sementara ini tahapannya tengah berproses. "Kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk penyelidikan ini. Nanti kita kembangkan, karena kita berangkat dari fakta-fakta. Si pembuat ini juga sampai sekarang kita masih car, karena 3 tersangka ini hanya dibuatkan untuk tujuan itu," terang Kodrat. Akibat perbuatan melanggar hukumnya, ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 263 ayat 2 juncto 266 KUHP dengan ancaman kurungan mininal 7 tahun penjara.

Polda Sulsel Dalami Kasus Pemalsuan KTP Jelang Pilkada Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilkada-serentak-pengguna-ktp-palsu-marak_m_197222.jpeg" alt="DICIDUK: Ekpos kasus pengguna identitas palsu jelang Pilkada serentak 2018 di Makassar, Senin (19/3)." width="100%">
<figcaption>DICIDUK: Ekpos kasus pengguna identitas palsu jelang Pilkada serentak 2018 di Makassar, Senin (19/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepasang suami isteri dan satu rekannya di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) diciduk petugas lantaran kedapatan menggunakan identitas palsu, berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan hasil interogasi sementara, paska penangkapan, Sabtu (19/3) lalu, tersangka SR, 54, dan isterinya FT, 45, serta rekannya MT, 48, mengaku menggunakan identitas palsu karena ingin mengajukan kredit ke leasing atau lembaga pembiayaan. Agar dipermudah, digunakanlah identitas palsu itu sebagai bukti jaminan. "Kita identifikasi sampai sekarang, para tersangka pengakuannya seperti itu. Mereka juga ini sudah berhasil mengeluarkan sebanyak 2 unit kendaraan roda 2 dengan menggunakan identitas palsu itu," kata Kapolsek Rappocini, Kompol Kodrat Hartanto, dalam ekspos kasus pemalsuan di Mako Polsek Rappocini, Kota Makassar, Senin (19/3). Dalam menjalankan aksi pemalsuan identitas ini, para tersangka dijelaskan Kodrat, beperan seolah-olah e-KTP, KK dan NPWP tersebut adalah milik mereka. Padahal identitas yang digunakan adalah palsu. "Mereka gunakan untuk urus segala macam administrasi dan dipermudah di lembaga pembiayaan," jelas Kodrat. Sampai saat ini, pihaknya masih terus melakukan pendalaman, guna mengetahui apakah ada tendensi lain para tersangka maupun pembuat identitas palsu yang kini masih dalam pengejaran, untuk kepentingan politik atau tidak. Mengingat, momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Wali Kota dan Wakil Wali kota hingga Gubernur di Sulsel sementara ini tahapannya tengah berproses. "Kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk penyelidikan ini. Nanti kita kembangkan, karena kita berangkat dari fakta-fakta. Si pembuat ini juga sampai sekarang kita masih cari, karena 3 tersangka ini hanya dibuatkan untuk tujuan itu," terang Kodrat. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 263 ayat 2 juncto 266 KUHP dengan ancaman kurungan mininal 7 tahun penjara.

Pilkada Serentak, Pengguna KTP Palsu Marak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kredit-mobil-mewah-dengan-ktp-palsu-pemalsu-kartu-identitas-diburu_m_119394.jpeg" alt="CURANG: Kompol Eko Widodo (kiri) didampingi Iptu Marji Wibowo (kanan) menunjukkan tersangka pemalsu kartu identitas di Mapolsek Karang Pilang kemarin." width="100%">
<figcaption>CURANG: Kompol Eko Widodo (kiri) didampingi Iptu Marji Wibowo (kanan) menunjukkan tersangka pemalsu kartu identitas di Mapolsek Karang Pilang kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Keinginan Moh. Roby untuk memiliki mobil membuatnya berurusan dengan polisi. Sebab, dia menggunakan kartu identitas palsu untuk mengajukan kredit mobil. Aksi Roby terbongkar setelah dirinya tidak meneruskan membayar cicilan dan melarikan mobil tersebut. Pihak bank selaku pemberi kredit menemukan kejanggalan ketika hendak menagih utang kepada Hendri Cokro. Ternyata, nama itu fiktif. Pihak bank pun melaporkan persoalan tersebut kepada polisi. Berdasar penyidikan polisi, kasus pengajuan kredit dengan identitas palsu itu bermula dari perkenalan Roby dengan Dadik Hastono. Saat itu Roby memang mencari orang yang bisa membuat kartu identitas palsu. Kebetulan, Dadik punya kenalan untuk keperluan tersebut. Dadik lantas memperkenalkan Roby dengan JY. Saat itu Dadik tidak mengetahui rencana Roby dengan kartu identitas palsu tersebut. &rsquo;&rsquo;Kalau tahu dia mau menipu kayak gini, saya nggak akan kasih tahu,&rdquo; kata pria 50 tahun itu. Roby akhirnya bisa memiliki beberapa kartu identitas palsu. Pria 32 tahun tersebut menggunakan KTP palsu itu untuk mengontrak rumah. Rumah tersebut digunakan sebagai alamat sementara. Aksinya tidak berhenti di situ. Roby membuat surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP)untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pengusaha. &rsquo;&rsquo;Dia ngakunya pengusaha besi tua,&rdquo; ujar Kapolsek Karang Pilang Kompol Eko Widodo. Bermodal beberapa dokumen itu, Roby mengajukan kredit mobil. Pihak bank akhirnya menyetujui. Roby pun bisa memiliki sebuah Toyota Alphard. Namun, pada angsuran kedua, Roby melarikan diri. Dia membawa kabur mobil tersebut dan berganti alamat rumah. &rsquo;&rsquo;Soalnya kan cumakontrakan, jadi gampang sekali pindah-pindahnya,&rdquo; ucap perwira dengan dua melati di pundak itu. Polisi berhasil menangkap Roby ketika hendak menjual mobil tersebut. Rencananya, pelaku menjualnya dengan harga yang sangat miring, yaitu Rp 200 juta. Padahal, harga mobil keluaran terbaru itu bisa lebih dari Rp 1 miliar. &rsquo;&rsquo;Siapa yang nggak curiga kalau mobil itu dihargai cuma Rp 200 juta?&rdquo; tutur Kanitreskrim Polsek Karangpilang Iptu Marji Wibowo. Dia menyamar sebagai pembeli saat operasi penangkapan di SPBU Jalan Mastrip pekan lalu. Ketika diminta memperlihatkan identitas diri, Roby menunjukkan surat-surat palsu tersebut. Polisi lantas menggiringnya ke Mapolsek Karang Pilang. Dari pengembangan penyelidikan perkara, korps seragam cokelat mendapat informasi tentang keberadaan Dadik. Dia ditangkap di rumahnya di kawasan Benowo.  Saat ini polisi memburu JY sebagai pemalsu kartu identitas itu. &rsquo;&rsquo;Masih kami gali lebih dalam informasinya dari Dadik,&rdquo; kata mantan Kasubnit Dipidek Polrestabes Surabaya tersebut. Pihaknya juga memiliki dugaan lain terkait kasus itu. Yakni, indikasi keterlibatan pihak bank. (bin/c18/fal/sep/JPG)

Kredit Mobil Mewah dengan KTP Palsu, Pemalsu Kartu Identitas Diburu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ktp palsu

Berita Terkini