<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Juru-Bicara-KPK-Tessa-Mahardika-Dery-Ridwansah-1JPG-3991813634.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi menjerat Paulus Tannos dengan sangkaan pasal perintangan penyidikan. Buron tersangka kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) itu berupaya dua kali mengubah identitas kewarganegaraan. "Ya kalau terkait perintangan penyidikan atau tidak. Itu nanti penyidik yang bisa menilai hal-hal apa saja yang memang dianggap dilakukan oleh yang bersangkutan untuk merintangi penyidikan yang sedang berjalan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1). "Berkaca ke beberapa perkara, tentunya ada beberapa mashab atau beberapa pandangan bahwa persangka itu memang secara alamiah akan berusaha merintangi. Merintangi proses yang dikenakan kepadanya," sambung Tessa Mahardika. Namun, Tessa menekankan saat ini pihaknya masih fokus pada sangkaan pidana kasus dugaan korupsi e-KTP yang menjerat Paulus Tannos dan Miryam S Haryani. "Tapi kembali lagi, fokus penyidikan yang dilakukan penyidik saat ini adalah khususnya di perkara e-KTP untuk pemenuhan unsur perkara pidana tersangka inisial PT dan MSH. Karena tinggal dua tersangka itu saja yang memang tersisa saat ini," tegasnya. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sebelumnya memastikan Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Pernyataan itu disampaikan Supratman merespons ihwal ditangkapnya Paulus Tannos di Singapura. "Status kewarganegaraan atas nama Paulus Tannos atau Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia," ujar Supratman dalam konferensi pers di Gedung Kemenkum, Kuningan, Jakarta, Rabu (29/1). Supratman menjelaskan, Paulus Tannos memang berupaya untuk melepaskan status kewarganegaraan sebanyak dua kali. Supratman juga tidak memungkiri Paulus Tannos memiliki paspor negara lain. "Yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," ungkap Supratman. Menurut dia, Paulus Tannos telah dua kali berupaya mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Namun, sampai saat ini Paulus Tannos tidak melengkapi berkas persyaratan. "Yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan," tegasnya. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Karena itu, ia memastikan Paulus Tannos sampai hari ini masih berstatus WNI. "Kita punya undang-undang tentang kewarganegaraan. Prinsipnya Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, satu kewarganegaraan," pungkas Supratman.

KPK membuka opsi menjerat Paulus Tannos dengan sangkaan pasal perintangan penyidikan. Buron tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

KPK Buka Opsi Jerat Paulus Tannos dengan Pasal Perintangan Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/1001501501-3692803893.jpg" alt="Perekaman KTP elektronik bagi siswa di Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Perekaman KTP elektronik bagi siswa di Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemerintah Kota Surabaya melakukan percepatan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula ke sekolah-sekolah. Hal itu untuk mengoptimalkan partisipasi pemilih pemula di Pilkada 2024. Kepala Dispendukcapil Eddy Christijanto mengatakan, pemilih pemula di Kota Surabaya yang belum melakukan perekaman KTP elektronik berjumlah 5.296 orang. Mereka teridentifikasi berada di 423 sekolah SMK, SMA, MA, SMP, dan Sekolah Luar Biasa (SLB), baik negeri maupun swasta. Untuk mengoptimalkan perekaman, pihaknya melakukan koordinasi dengan kecamatan melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman ke kantor kecamatan. &rdquo;Kami juga menerjunkan tim untuk melakukan perekaman KTP elektronik ke sekolah,&rdquo; ujar Eddy Christijanto seperti dilansir dari Antara. Eddy mengatakan, Dispendukcapil sudah mengirim surat kepada sekolah-sekolah terkait nama siswa yang belum melakukan perekaman KTP elektronik tapi sudah berusia 17 tahun. &rdquo;Sehingga waktu tim kami datang, para siswa sudah siap untuk melakukan perekaman KTP elektronik,&rdquo; ujar Eddy Christijanto. Dia mengatakan, upaya jemput bola sudah dilakukan sejak pekan lalu. Sejauh ini, ada ratusan pemilih pemula yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik lewat layanan tersebut. Selain dilakukan di sekolah, upaya jemput bola ini juga dilakukan ke rumah warga lansia dan disabilitas dengan tujuan agar semua warga bisa terfasilitasi dalam perekaman KTP elektronik. Eddy menjelaskan, pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik diperuntukkan bagi seluruh warga Indonesia, termasuk Surabaya. &rdquo;Bahkan bisa dilakukan lintas kecamatan. Misalnya, ada warga Tambaksari bisa melakukan perekaman di Kecamatan Rungkut, Pakal dan lainnya. Ini memudahkan warga supaya bisa melakukan KTP elektronik dimana pun berada,&rdquo; terang Eddy Christijanto. Sementara itu, bagi pemilih pemula yang berada di luar Surabaya, dia mengimbau untuk melakukan perekaman di Kantor Dispendukcapil tempat domisili saat ini. &rdquo;Kalau di luar Surabaya karena tidak dalam jangkauan kami, sudah kami sampaikan melalui lurah dan camat untuk melakukan perekaman di dekat mereka tinggal. Contohnya, mereka tinggal di Pondok Pesantren Jombang bisa melakukan di Kantor Dukcapil terdekat,&rdquo; tutur Eddy Christijanto. Sejauh ini, kendala perekaman untuk pemilih pemula adalah banyak dari Gen Z yang belum mengetahui fungsi dari KTP elektronik. Eddy menjelaskan, KTP berfungsi sebagai pembuktian identitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dia menargetkan, pada 26 November semua pemilih pemula sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Pihaknya bersama kecamatan terus melakukan sosialisasi dan jemput bola kepada semua masyarakat, khususnya pemilih pemula. &rdquo;Yang jelas 27 November, kami juga membuka semua kantor kelurahan, kecamatan, pelayanan sentral dan Mall Pelayanan Publik Siola. Tujuannya untuk memfasilitasi masyarakat melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD atau KTP elektronik nantinya bisa digunakan untuk memilih ke TPS,&rdquo; tutur Eddy Christijanto.

Dispendukcapil Surabaya lakukan percepatan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula ke sekolah optimalkan partisipasi pemilih pemula

Pemkot Surabaya Lakukan Perekaman KTP Elektronik ke Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/images-2022-09-22T141753693-82586043-38233942.jpeg" alt="Ilustrasi perlindungan data pribadi. (ZDNet)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perlindungan data pribadi. (ZDNet)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Saat NIK atau Nomor Induk Kependudukan di KTP menjadi nomor yang penting, sebisa mungkin kita menjaga data tersebut. Apalagi saat ini NIK di KTP digunakan untuk mendaftar nomor ponsel atau registrasi SIM Card.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun belakangan ramai kasus dugaan pencurian 3.000 lebih data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh sebuah perusahaan penjual kartu SIM di Bogor, dengan dua pelaku berinisial PMR dan L merupakan bentuk nyata dari kerentanan sistem keamanan data di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan privasi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dave Laksono, menilai hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan data di Indonesia masih perlu diperkuat.&nbsp;"Tingginya kasus kebocoran data mencerminkan perlunya peningkatan literasi digital kepada publik di semua sektor agar kasus tersebut tidak dapat terjadi lagi atau timbulkan kesadaran publik terkait keamanan dan perlindungan data," kata Dave di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sendiri sebelumnya mencatat ada 207 dugaan kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun 2023. Kebocoran data paling banyak terjadi di pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Dave mengatakan bahwa kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan regulasi masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi privasi masyarakat. "Dengan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), ada harapan besar bahwa hak-hak individu atas data pribadi akan lebih terjamin. Namun, insiden seperti yang terjadi di Bogor mengungkapkan bahwa regulasi ini masih membutuhkan pengawasan yang lebih ketat," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Dave, peran DPR menjadi sangat vital dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan isu ini. "DPR sebagai pengawas dapat meminta laporan berkala dari lembaga-lembaga terkait. Laporan ini diperlukan untuk menilai sejauh mana langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang diambil dalam menghadapi ancaman keamanan data," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison, Steve Saerang, dalam pernyataan resminya, mengatakan bahwa Indosat senantiasa berupaya mengawasi pendistribusian dan penjualan produk yang dilakukan oleh seluruh mitranya agar selalu memenuhi aturan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indosat dengan tegas tidak membenarkan praktik penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa izin untuk tujuan apapun sebagai komitmen untuk terus mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam menjalankan operasional bisnisnya," kata Steve dikonfirmasi terpisah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya diberitakan, Polres Bogor Kota mengungkap kasus pencurian data Phising Cybercrime Indentity Thenft yang melibatkan perusahaan penjual kartu sim provider. Kasus diungkap di sebuah Ruko di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolres Kota Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, perusahaan itu mencuri ribuan data KTP guna mengejar target penjualan SIM card. Adapun pencurian identitas berawal dari penangkapan sebanyak dua pelaku tindakan pencurian penyalahgunaan dari data pribadi milik orang lain tanpa izin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka mengerjakan permintaan dari PT Indosat Ooredoo Hutchison, dengan target mampu menjual 4.000 sim card Indosat menargetkan PT Nusa Pro Telemedia Persada agar setiap bulan mampu menjual 4 ribu sim card Indosat," ucap Bismo, Kamis (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bismo menyebut, pelaku telah menyalahgunakan 3000 identitas warga kota Bogor. Pelaku PMR bertugas memasukkan SIM card ke dalam handphone guna diisi data milik orang lain tanpa izin. Pelaku mendapat keuntungan Rp 25,6 juta.</div>

Tingginya kasus kebocoran data mencerminkan perlunya peningkatan literasi digital kepada publik di semua sektor agar kasus tidak terulang.

Komisi 1 DPR RI Soroti Kasus 3.000 KTP Warga Bogor Dicuri Oknum Penjual SIM Card

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/images-89-3248543586.jpeg" alt="ILUSTRASI. Identitas Digital." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Identitas Digital.</figcaption>
</figure> <div id=":18x" class="ii gt"> <div id=":1cl" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah tengah menyiapkan implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID. Persiapan program untuk penerapan digitalisasi dokumen kependudukan itu ditargetkan tuntas akhir Februari 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa kesiapan teknis terkait implementasi Digital ID telah dilakukan bersama kementerian dan lembaga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diskusi ini sudah mengerucut ke tim teknis antara Kominfo, KemenPANRB, Kemendagri, Peruri dan juga BSSN. TIm teknis kami juga sudah menyiapkan detil kesiapan implementasi, tinggal menunggu lampu hijau untuk dieksekusi agar sesuai dengan target," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Laporan 9 K/L terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara virtual dari Jakarta Pusat belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Menteri Budi, penerapan Digital ID perlu memperhatikan aspek regulasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sekadar mengingatkan bahwa terkait digital ID ini kita akan berpegang pada regulasi yang diatur yakni UU ITE dan Perpres mengenai SPBE," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menjelaskan, hadirnya Digital ID memberikan nilai tambah dalam peningkatan layanan publik dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat melalui pilihan teknologi canggih.&nbsp;"Agar kita bisa delivery layanan yang prima dan aman dengan standar teknologi yang tinggi. Sekali lagi, yang penting digital ID ini ada regulasi sendiri yaitu UU ITE dan Perpres SPBE yang juga harus jadi acuan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada kementerian dan lembaga agar Digital ID segera diimplementasikan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya minta kepada Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) memastikan kesiapan Digital ID paling lambat akhir Februari 2024," tutur Luhut Binsar Pandjaitan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Kemenkominfo, Kemendagri, dan Peruri, penerapan Digital ID juga melibatkan Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.</div> </div> </div> </div>

"Terkait digital ID ini kita akan berpegang pada regulasi yang diatur yakni UU ITE dan Perpres mengenai SPBE," ujar Menkominfo.

Bulan ini, Kominfo Targetkan Persiapan KTP Digital Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Pembuataan-KTP_Salman-Toyibi_1-6.jpg" alt="Warga melalukan perekaman data kependudukan di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (25/5/2022). Pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri mengeluarkan aturan baru terkait pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan. Aturan tersebut tertuang dalam" width="100%">
<figcaption>Warga melalukan perekaman data kependudukan di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (25/5/2022). Pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri mengeluarkan aturan baru terkait pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan. Aturan tersebut tertuang dalam</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Warga Jakarta harus mulai bersiap-siap mencetak ulang e-KTP. Hal itu sehubungan dengan akan berpindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Selain itu, hal ini terkait juga dengan rencana perubahan nama Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Terkait cetak ulang KTP elektronik, memang sepantasnya saat DKI Jakarta berubah menjadi DKJ tentunya harus juga ada perubahan secara redaksional di dalam KTP bagi warga DKJ," kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin kepada wartawan, Senin (18/9). Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa proses cetak ulang e-KTP untuk warga Jakarta pasti akan dimulai secara bertahap. Sebab, menyesuaikan dengan blanko e-KTP yang terbatas. "Hal itu pasti akan dilakukan secara bertahap, hal ini dikarenakan agar proses perubahan berjalan tertib dan menyesuaikan dengan stok blanko yang tersedia setiap harinya," pungkas Budi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membocorkan rencana perubahan nama DKI Jakarta, setelah Ibu Kota Negara resmi pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan. Menurut Sri Mulyani, pembahasan soal perubahan nama ini dilakukan seusai dirinya pulang ke Jakarta setelah mengikuti acara KTT G20 di India, pekan lalu. Adapun perubahan itu akan tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta. "Sudah kembali di Jakarta dan sibuk berbagai hal. Sore ini di istana Merdeka berfoto bersama Wapres @kyai_marufamin dan beberapa menteri setelah rapat internal kabinet membahas mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta," kata Sri Mulyani dalam Instagram resminya, dikutip Kamis (14/9). "Pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula Daerah Khusus Ibu Kota diarahkan menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ)," imbuh Sri Mulyani.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa proses cetak ulang e-KTP untuk warga Jakarta pasti akan dimulai secara bertahap.

DKI Ganti Nama jadi DKJ, Warga Jakarta Siap-siap Harus Cetak Ulang e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/WhatsApp-Image-2023-09-14-at-181203-3039865133.jpeg" alt="Ilustrasi KTP elektronik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KTP elektronik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan perekaman e-KTP atau&nbsp;KTP elektronik&nbsp;di Jawa Timur terus meningkat. Namun, masyarakat masih harus memperpanjang rasa sabar lagi untuk segera mendapatkan KTP. Pemprov Jawa Timur melalui dinas-dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah tidak bisa lantas mencetak E-KTP. Sebab, jumlah ketersediaan&nbsp;blangko e-KTP&nbsp;masih terbatas. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim R. Hari Chandra Novianto. Hari Chandra mengatakan, berdasar data per 31 Agustus, jumlah Print Ready Record (PRR) atau&nbsp;KTP elektronik&nbsp;yang sudah siap dicetak tapi masih terkendala keterbatasan blangko lebih kurang 166.714 keping. &rdquo;Jumlah itu berdasar laporan harian dari kabupaten/kota,&rdquo; ungkap Hari Chandra dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group). Chandra menambahkan, proyeksi kebutuhan keping&nbsp;KTP elektronik&nbsp;kabupaten/kota se-Jatim dari September hingga Desember 1.692.17 keping. Keterbatasan blangko KTP itu ternyata ada beberapa faktor pemicunya. Pertama, chip masih belum ada di dalam negeri. Chip perlu diimpor dulu. Lalu, menurut dia, faktor penyedia blangko KTP masih terbatas. Terakhir, karena pencetakan blangko&nbsp;KTP elektronik&nbsp;oleh pihak penyedia tidak bisa sekaligus dalam jumlah besar. Candra menjelaskan, seluruh kebutuhan blangko&nbsp;KTP elektronik&nbsp;berdasar amanat undang-undang menjadi kewenangan pusat. Kendati demikian, untuk tahun ini, sudah ada kejelasan untuk mencukupi kebutuhan blangko&nbsp;KTP elektronik. &rdquo;Pemerintah pusat akan mencetak blangko&nbsp;KTP elektronik&nbsp;sebanyak 11 juta lebih untuk mencukupi seluruh kebutuhan blangko di kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia sampai dengan Desember,&rdquo; terang Candra. Masyarakat yang membutuhkan identitas kependudukan dan bersifat urgen, masyarakat bakal diarahkan untuk mendapatkan KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital.

Pemprov Jawa Timur menyebut jumlah ketersediaan blangko e-KTP masih terbatas sehingga ribuan warga masih antre untuk memiliki KTP elektronik

Hingga Agustus Ratusan Ribu Orang Jawa Timur Antre KTP Elektronik, Blangko hingga Chip Masih Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/WhatsApp-Image-2023-05-08-at-182016-474784656.jpg" alt="Masyarakat bisa melakukan aktivitas KTP Digital di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, kecamatan, dan kelurahan." width="100%">
<figcaption>Masyarakat bisa melakukan aktivitas KTP Digital di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, kecamatan, dan kelurahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 46.739 warga Kota Surabaya telah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital. Yakni, salah satu inovasi milik Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang didukung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam upaya migrasi KTP Elektronik (KTP-el) menjadi KTP Digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya aktif mendorong masyarakat agar beralih dari KTP-el ke KTP Digital. Sebab, hal ini merupakan salah satu pembaruan dalam upaya beradaptasi pada perkembangan teknologi di Indonesia. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya Agus Iman Sonhaji menyampaikan, masyarakat bisa melakukan aktivitas KTP Digital di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, kecamatan, dan kelurahan. Bahkan saat ini, para petugas aktivasi KTP Digital Disdukcapil, juga diterjunkan di setiap balai RW, tempat wisata, perkantoran, mal atau pusat perbelanjaan di Surabaya, hingga instansi yang mengajukan aktivasi KTP Digital. &rdquo;Kami membuka di Galaxy Mall saat weekend (akhir pekan) kemarin dan antusias masyarakat luar biasa mencapai 1.000 orang. Kami juga sudah berkoordinasi dengan beberapa mal lainnya di Surabaya, karena kami berencana akan membuka layanan aktivasi di mal lain. Ini sedang kami jadwalkan tiap mal,&rdquo; kata Agus, Senin (8/5). Dia menjelaskan, para petugas Disdukcapil Surabaya gencar mendatangi fasilitas umum dan instansi lain dalam proses percepatan aktivasi KTP Digital. Hanya, mereka harus bergantian sesuai jadwal yang diajukan pemohon. Sebab, jika pelaksanaan aktivasi KTP Digital dilakukan di luar MPP Siola maupun kecamatan dan kelurahan, Disdukcapil memerlukan alat dan jaringan khusus yang terhubung dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. &rdquo;Untuk aktivasi di Balai RW kami lakukan secara bergiliran, warga bisa memantau jadwal tersebut melalui akun Instagram resmi @dispendukcapil.sby. Kami menyarankan masyarakat untuk beralih dari KTP-el ke KTP Digital atau IKD ini. Manfaatnya banyak sekali, mempermudah transaksi pelayanan publik dalam bentuk digital dan mencegah penyalahgunaan data kependudukan,&rdquo; jelas Agus Iman Sonhaji. Lebih lanjut, masyarakat Kota Surabaya bisa mengunduh aplikasi identitas kependudukan milik Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Kemudian mengisi data diri, seperti NIK, email, dan no HP, serta melakukan swafoto diri sesuai KTP-el. &rdquo;Selanjutnya, jika semua data telah sesuai, pemohon akan masuk ke tahap scan QR Code. Dari QR Code itu, warga bisa mengaksesnya di kantor kecamatan, kelurahan, atau di MPP Siola. Proses aktivasi akun akan dikirim melalui email pemohon,&rdquo; terang Agus Iman Sonhaji. Meski begitu, warga yang bisa melakukan aktivasi KTP Digital adalah warga yang telah memiliki KTP-el, gawai atau handphone berbasis android, dan berada di wilayah yang memiliki koneksi internet. &rdquo;Tentunya dapat mengoperasikan handphone dengan baik. KTP Digital ini lebih memudahkan masyarakat, karena semua data diri kita sudah ada di dalam genggaman handphone kita,&rdquo; terang Agus Iman Sonhaji.

Disdukcapil Surabaya menyampaikan, masyarakat bisa melakukan aktivitas KTP Digital di Mal Pelayanan Publik Siola, kecamatan, dan kelurahan

Puluhan Ribu Orang Surabaya Punya KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/IMG20230427161802-878401917.jpg" alt="Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan penonaktifan KTP Elektronik bagi penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI masih dalam tahap rencana dan pendataan." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan penonaktifan KTP Elektronik bagi penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI masih dalam tahap rencana dan pendataan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, penonaktifan KTP Elektronik bagi penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI Jakarta masih dalam tahap rencana dan pendataan. "Kami sedang melakukan pendataan. Berdasarkan data awal, sebanyak 194.000 data penduduk KTP DKI yang sudah tidak tinggal di Jakarta dan angkanya akan terus berkembang," kata Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/5). Data ini didapatkan berdasarkan hasil temuan di lapangan dan laporan RT/RW selama beberapa tahun terakhir. "Setelah itu, RT/RW akan memverifikasi kembali hasil pencocokan dan penelitian di lapangan,&rdquo; kata Budi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01442373/kejaksaan-tetapkan-5-tersangka-terkait-kasus-wna-miliki-ktp-indonesia">Kejaksaan Tetapkan 5 Tersangka Terkait Kasus WNA Miliki KTP Indonesia</a> Selain itu, Budi menjelaskan, kebijakan penonaktifan KTP bagi warga yang sudah tidak tinggal di Jakarta tersebut tidak berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2024. "Ini merupakan upaya penertiban administrasi kependudukan dimana penduduk ber-KTP DKI Jakarta harus secara de facto tinggal di wilayah DKI Jakarta," ujar Budi. Lalu, penertiban administrasi kependudukan (adminduk) ini agar pemberian bantuan sosial kepada warga dapat lebih tepat sasaran dan akurat. "Kepadatan penduduk saat ini sudah tidak terkendali yang berdampak pada masalah sosial, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pengangguran/tenaga kerja dan lingkungan,&rdquo; ungkap Budi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01441124/wn-syria-mengaku-ditipu-berniat-bikin-atm-ternyata-yang-didapat-ktp">WN Syria Mengaku Ditipu, Berniat Bikin ATM, Ternyata yang Didapat KTP</a> Bagi warga yang masih memiliki KTP DKI Jakarta tetapi sudah tidak berdomisili di DKI Jakarta, pihaknya mengimbau agar segera melapor ke loket Dukcapil tingkat kelurahan sehingga segera diproses pemindahannya sesuai alamat domisili. Begitu juga Ketua RT/RW memiliki wewenang mengusulkan penonaktifan KTP warga yang sudah tidak berdomisili di wilayahnya. Pihak RT/RW juga dapat memproses pelayanan pindah dan datang penduduk DKI Jakarta. Keterlibatan RT/RW tersebut dilakukan setelah masyarakat mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan di loket layanan Dukcapil di kelurahan. "Sosialisasi dan pendataan akan terus dilakukan oleh jajaran Disdukcapil DKI Jakarta. Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan atas status kependudukannya melalui situs resmi milik Disdukcapil DKI Jakarta," kata Budi.

Penonaktifan KTP Elektronik bagi penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI Jakarta masih dalam tahap rencana dan pendataan.

Soal Wacana Penonaktifan KTP bagi Penduduk yang Sudah Tak Tinggal di DKI, Begini Penjelasan Disdukcapil DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KTP-digital.jpg" alt="Aplikasi untuk mendapatkan KTP digital. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Aplikasi untuk mendapatkan KTP digital. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemendagri kini sedang menginisiasi penerapan KTP digital atau Kartu Identitas Digital (KID). Hanya saja, kehadiran KTP digital diminta jangan hanya sekadar menggantikan KTP elektronik yang selama ini sudah ada.  Anggota komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, digitalisasi KTP sebagai kartu identitas digital (KID) bagi penduduk merupakan bagian dari langkah inovatif Ditjen Dukcapil Kemendagri. "Inovasi itu harus didukung dengan perbaikan dan penyempurnaan identitas penduduk," kata Guspardi Gaus kepada JawaPos.com, Selasa (28/2).  Menurut Guspardi, KID bisa digunakan pada perangkat ponsel adalah sesuatu yang bagus dan menyelaraskan dengan perkembangan zaman serta teknologi. Akan tetapi migrasi KTP elektronik ke KTP digital harus dilakukan secara paralel dan bertahap. Sebab, KTP Digital tidak serta-merta menggantikan KTP elektronik.  "Pemerintah tak mungkin akan meniadakan layanan konvensional karena belum seluruh wilayah di Indonesia terkoneksi dengan jaringan internet," ujar politikus PAN itu.  Untuk itu, legislator dapil Sumbar II itu menyarankan Ditjen Dukcapil melakukan inovasi terhadap fungsi KTP Digital. Jika berkaca di luar negeri, kartu identitas digital dapat difungsikan sebagai surat izin mengemudi (SIM), terhubung dengan dokumen perjalanan (paspor), dokumen perpajakan, dan bisa juga digunakan untuk transaksi perbankan, serta keperluan lainnya.  "Jika hanya mengubah KTP fisik ke digital tanpa disertai inovasi dengan pengembangan fungsinya, itu sama saja bekerja setengah-setengah," ujar Guspardi. KTP digital semestinya dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah dan mempunyai fungsi yang beragam sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.  Tidak kalah penting lagi, Guspardi mengingatkan, Ditjen Dukcapil harus menyiapkan mitigasi risiko terhadap keamanan data penduduk yang terekam dalam KTP digital guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.  Sebab, pengalaman penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di saat pandemi Covid -19, ketika itu marak terjadi pencurian data lembaga pemerintah yang diretas oleh hacker. Hal itu harus menjadi pelajaran dan perhatian serius Pemerintah.

KTP Digital Jangan Semata Menggantikan KTP Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/e-KTP.jpg" alt="Ilustrasi e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mengeluarkan surat edaran (SE) terkait pencetakan ulang KTP elektronik (KTP-el). Apa isi SE yang disampaikan kepada seluruh lurah dan camat itu?  Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, SE itu menyampaikan, dalam rangka memberikan kemudahan untuk pelayanan pengajuan KTP elektronik sekaligus mendorong penggunaan identitas kependudukan digital (IKD) secara menyeluruh di Surabaya. Menu permohonan untuk jenis layanan cetak ulang KTP elektronik dengan alasan rusak, hilang, perubahan elemen data melalui user mandiri, atau user RT Kalimasada, pada aplikasi Klampid New Generation (KNG) telah dinonaktifkan.  Selanjutnya, masih kata Sonhaji, diimbau agar para camat dan lurah segera menginformasikan kepada warga, RT Kalimasada, dan Ketua RW di wilayah masing-masing. Supaya pengajuan cetak KTP elektronik dengan alasan tersebut dapat diarahkan melalui loket layanan adminduk di kelurahan atau kecamatan.  ”Sekaligus memastikan kepada petugas pelayanan adminduk untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada gawai/handphone pemohon,” tuturnya Sonhaji.  SE itu dikeluarkan hari ini (14/2). Sonhaji menyebutkan, pihaknya berkomitmen untuk memasifkan informasi terkait aktivasi IKD kepada masyarakat. Dia tak berhenti mempermudah layanan IKD hingga ke kelurahan.

Ada Pengumuman Baru Tentang KTP dari Dispendukcapil Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ktp elektronik

Berita Terkini